SlideShare a Scribd company logo

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013

•
•
santoni toni
santoni toni

Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.

Government & Nonprofit
1 of 13
Download to read offline
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013

Recommended

Salinan kep balitbang shun 2015 8 april 2015
Salinan kep balitbang shun 2015 8 april 2015Salinan kep balitbang shun 2015 8 april 2015
Salinan kep balitbang shun 2015 8 april 2015Ferro Pardede
 
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMNPER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMNDody Heriawan Priatmoko
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007Kaka Ited
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019santoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 

Recommended

Salinan kep balitbang shun 2015 8 april 2015
Salinan kep balitbang shun 2015 8 april 2015Salinan kep balitbang shun 2015 8 april 2015
Salinan kep balitbang shun 2015 8 april 2015Ferro Pardede
 
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMNPER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMNDody Heriawan Priatmoko
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007Kaka Ited
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019santoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 
Pergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedaPergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedasantoni toni
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 santoni toni
 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 santoni toni
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014santoni toni
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 santoni toni
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014santoni toni
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentationsantoni toni
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappedaPerda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappedasantoni toni
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

More Related Content

More from santoni toni

Pergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedaPergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedasantoni toni
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 santoni toni
 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 santoni toni
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014santoni toni
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 santoni toni
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014santoni toni
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentationsantoni toni
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappedaPerda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappedasantoni toni
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 

More from santoni toni (19)

Pergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedaPergub uptb bappeda
Pergub uptb bappeda
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappedaPerda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
 
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (9)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx