SlideShare a Scribd company logo

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

•
•
santoni toni
santoni toni

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Government & Nonprofit
1 of 9
Download to read offline
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Recommended

Data umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kalerData umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kalerRheza Gutawa Putra
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappedaPerda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappedasantoni toni
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
 
Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No...
Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No...Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No...
Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No...Penataan Ruang
 
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaTugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaSukardi Juniardi
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Syukriy Abdullah
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 

Recommended

Data umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kalerData umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kalerRheza Gutawa Putra
 
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappedaPerda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappedasantoni toni
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
 
Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No...
Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No...Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No...
Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No...Penataan Ruang
 
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaTugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaSukardi Juniardi
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Syukriy Abdullah
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019santoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 
Pergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedaPergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedasantoni toni
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 santoni toni
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014santoni toni
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 santoni toni
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014santoni toni
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013santoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentationsantoni toni
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

More Related Content

More from santoni toni

Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019santoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 
Pergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedaPergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedasantoni toni
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 santoni toni
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014santoni toni
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 santoni toni
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014santoni toni
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013santoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentationsantoni toni
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 

More from santoni toni (20)

Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
 
Pergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedaPergub uptb bappeda
Pergub uptb bappeda
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
 
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (9)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1