SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
BAGAN STRUICTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVIN$I I,AMPUNG
-6-
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVTNSI LAMzuNG
NOMOR: 3 I'AHUN 2Ol4
TANGGAL: 8 AGUSTUS 2014
KEPALA
Bidang
Politlk Dal,tn
Negeri
Bidang
Bina Ideologi
dan Wawasan
Kebangsaan
Sub Bidang
Ketahanan Ideologi
dan Wawasan
Kebangsaan
Sub Bidang
Kewaspadaan Dini
dan Penanganan
Konllik
Sub Bidang
Organisasl
Masyarakat dan
Sodal
Kemasyarakatan
Sub Bidang
Pendidikan
Budaya
Politik
Sub Bidang
Fasilitasi
Penanganan
Perbatasan &
Orang Asing
Sub Bidang
Pembauran
dan
Kewargarregaraan
UPT
Bidang
Kewaspadaan
Nasional
Bidang
Ketahanan
Sosial &
Kemaslrarakat
GI'BERITTIR LIIMPINIG,
ttd
M. RIDEO FICARDO
aUI,FII(AR. 9H. MrI
Pembina Tingkat I
NIP. 19680428 L99203 1 003 ,a
BAGAN STRUIffUR ORGANISASI
BADAN PENELITTAN DAN PENGEMBANGAN
rNovAqI plEBArl PRovrNSr LAMPUNG
-7 -
IIMPIRAN IIIa: PERAIURAN DAERAII PROVINSI T*,MPUNG
NOMOR: 3 TAHUN 2Ot4
TANGFAL: 8., AGUSTUS ,_ 2ol4
GI'BERIYI'R I.AIIP{IITG,
ttd
M. RIDHO FICARDOdengan aslinya
O HUKUM,
ZI'LFIKAR. SH. MH
Pembina Tingkat I
NrP. 19680428 L99203 1 003
KEPALA
SEKRETARI/$
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian
Perencanaan
Bidang
Kajian
Penerapan
IPTEK dan
lnovasi
Bidang
Kajian
Ekonomi,
Keuangan dan
Kerjasama
Bidang
Kajian Sosial
Budaya,
Pemerintahao
dan
Kemasyarakatan
Bidang
Publikasi dan
Informasi
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BAGAN STRI.TCTUR ORGANISASI
BADAN PENGEI.OTIAN LINGKUNGAN
ryPgP DAERAH PROVINSI LAMPUNG
-8-
LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINST I,{MPUNG
NOMOR: 3 TAHUN 2Ot4
TANGGAL: 8 AGUSTUS 201a
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Bidang
Bina
Lingkungan
Hidup
Sub Bidang
Pembinaan &
Penegakan
Hukum
z,uLrrr(AR. sH. MrI
Pembina Tingkat I
NrP. 19680428 t99203 1 003
GI'BERITT'R LIXIPIIIIG,
ttd
M. RIDHO FICARDO
KEPALA
Bidang
Pengawasan
Lingkungan
Hidup
Bidang
Koneertrasi
Rehabilitasi
Linglungan
Hidup
Bidang
Kosrunikasi
Linglirungan dair
Pemberdayaan
Maryarakat
Sub Bidang
Pengawasan
Pencemaran &
Kerusakan
Linglnengan Hidup
Sub Bidang
Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan
Sub Bidang
Konservasi
Sumber Daya
AIam
Sub Btdang
E<lukasi,
Komunikasi
Lingkuogan dan
Pe.aberdayaan
Maryarakat
Sub Bidang
Pembinaan
Sarana &
Prasarana
Lingkungarr
Sub Bidang
Rehabilitasi
Linglrungan
Hidup
Sub Bidang
Partisipasi
Masyarakat dan
IJrnbaga
Kemasyarakatan
Sub Bagian
Keuangan
.ifr
BAGAN STRUIffUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH PROVINSI I.AMPUNG
-9-
I,AMPIRANV : PERATURAN DAERAH MOVINSI I.d,MPI,NG
NOMOR: 3 TAHUN 2Ot4
TANGGAL: E AGUSTUS 2014
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
KEPALA
Bidang
Ifunsumai&
Penganekaragaman
Pangan
Bidang
Ketersediaan &
Kerawanan
Pangan
Bidang
Distribusi
Dart
Harga Pangarr
Sub Bidang
Distribusi
Pangan
Sub Bidang
Ketersediaan &
Akses Pangan
Sub Bidang
Konsumsi
Pangart
Sub Bidang
Mutu Pangan
dan Gizi
Sub Bidang
Harga dan
Cadangan
Pangan
Sub Bidang
Penganekaragaman
Pangan
Sub Bidang
Keamanan
Pangan
Sub Bidang
Kerawanan
Pangan
GI'BE,RITT'R I"AUFI'I[G,
ZI'LFII(AR. SH. MH
Pembina Tingkat I
NrP. 19680428 199203 1 003
U. RIDEO FICARDO
.a
BAGAN STRUI(TUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DT. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI I,AMPUNG
LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI I"AMPUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 8Aeustus 2014
DIRTNTUR UTAMA
DIREKTORAT
PEUTYAI{AI{
DIREKTORAT
I'IIS,AT & SDM
DIREKTORAT
INfiru DAI{ KEUAITGAIT
Bagian Perlindungar
& Pengemb. SDM
Sub BagDiklat Medik
& NonMedik
Sub B4 Peoyrsrman
Prog & I-eom
Sub Bag Penyu.unan
Anggeran & Pcrtcnd.
Sub Bag Hubungur
Masyrakat
Ket. 1. Instalad Rawat Jalan
2. Instalasi Ra$et Inep
3, lnstdai Darurat Medik
4. Instnlasi Bcdab S€otral
5. tostlasi Anesthesi
6. Instalasi Radiologi
7. Instalasi Fannaei
8. lnstalasi Gizi
9. Instalasi Retubilitasi Medik
10. Instalasi Patologi l0inik
1 l. Instalasi Patalogi Anatmi
12. lnstalai Foreosik dan l(anal Jenauh
13. Instalai Medicaf Check Up
14. Instalasi B€nk Darah
I l. SMF Kulit & l(slamin
12, SMF r{nasthesi
13. SMF Radiologi
14. SMFTHT
15. SMF Pcaunjang
Salinan sesuai d gan aslinya
KEPALA BIR HUKUM,
ZI'LFIKAR. SII. MII
Pembina Tingkat I
NIP. 19680428 199203 1 003
l. Instalasi Pemeliharaerr Sarana
2. Instalasi lGbersihaa & IGindahen
3. Instalasi Limbah
4. Instalasi EDP-TI
GI'BERITI'R LIIMPUNG,
ttd
U. RIDHO FICARIX)
Ket. l. SMFAnEft
2. SMII P. Dalsm
3. SMFBedah
4. SMF B. Orthophcrli
5. SMF lGbirlanan
6. SMFhru
7, SMFJantung
8. SMF Mata
9, SMF Syaraf
IO.SMF Gigi & Mulut
b

More Related Content

Similar to Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014

Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRooy John
 
Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-P4GN-oleh-Atiek-Surniati.ppt
Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-P4GN-oleh-Atiek-Surniati.pptPeran-Serta-Masyarakat-Dalam-P4GN-oleh-Atiek-Surniati.ppt
Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-P4GN-oleh-Atiek-Surniati.pptFachridWadly2
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivUjang Sukarna
 
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023 BAGI PEMERINTAH DESA
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023  BAGI PEMERINTAH DESASLIDE BELA NEGARA PASITER 2023  BAGI PEMERINTAH DESA
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023 BAGI PEMERINTAH DESAyunusshobrun2
 
01 ketahanan nasional
01 ketahanan nasional01 ketahanan nasional
01 ketahanan nasionalTini Wartini
 
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Oswar Mungkasa
 

Similar to Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014 (9)

Bnn
BnnBnn
Bnn
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desa
 
Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-P4GN-oleh-Atiek-Surniati.ppt
Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-P4GN-oleh-Atiek-Surniati.pptPeran-Serta-Masyarakat-Dalam-P4GN-oleh-Atiek-Surniati.ppt
Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-P4GN-oleh-Atiek-Surniati.ppt
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
 
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023 BAGI PEMERINTAH DESA
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023  BAGI PEMERINTAH DESASLIDE BELA NEGARA PASITER 2023  BAGI PEMERINTAH DESA
SLIDE BELA NEGARA PASITER 2023 BAGI PEMERINTAH DESA
 
5. ketahanan nasional
5. ketahanan nasional5. ketahanan nasional
5. ketahanan nasional
 
Ketahanan nasional
Ketahanan nasionalKetahanan nasional
Ketahanan nasional
 
01 ketahanan nasional
01 ketahanan nasional01 ketahanan nasional
01 ketahanan nasional
 
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...
 

More from santoni toni

Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019santoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 
Pergub uptb bappeda
Pergub  uptb   bappedaPergub  uptb   bappeda
Pergub uptb bappedasantoni toni
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 santoni toni
 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor  5  2014  lembaga lain Perda Nomor  5  2014  lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor  04  Tahun  2014  Perda Nomor  04  Tahun  2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3  Tahun 2014  Perda Nomor 3  Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 santoni toni
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014santoni toni
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 santoni toni
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014santoni toni
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013santoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 

More from santoni toni (20)

Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
 
Pergub uptb bappeda
Pergub  uptb   bappedaPergub  uptb   bappeda
Pergub uptb bappeda
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor  88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor  5  2014  lembaga lain Perda Nomor  5  2014  lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor  04  Tahun  2014  Perda Nomor  04  Tahun  2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3  Tahun 2014  Perda Nomor 3  Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 

Recently uploaded

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 

Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014

  • 1. BAGAN STRUICTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVIN$I I,AMPUNG -6- LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVTNSI LAMzuNG NOMOR: 3 I'AHUN 2Ol4 TANGGAL: 8 AGUSTUS 2014 KEPALA Bidang Politlk Dal,tn Negeri Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Sub Bidang Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konllik Sub Bidang Organisasl Masyarakat dan Sodal Kemasyarakatan Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan & Orang Asing Sub Bidang Pembauran dan Kewargarregaraan UPT Bidang Kewaspadaan Nasional Bidang Ketahanan Sosial & Kemaslrarakat GI'BERITTIR LIIMPINIG, ttd M. RIDEO FICARDO aUI,FII(AR. 9H. MrI Pembina Tingkat I NIP. 19680428 L99203 1 003 ,a
  • 2. BAGAN STRUIffUR ORGANISASI BADAN PENELITTAN DAN PENGEMBANGAN rNovAqI plEBArl PRovrNSr LAMPUNG -7 - IIMPIRAN IIIa: PERAIURAN DAERAII PROVINSI T*,MPUNG NOMOR: 3 TAHUN 2Ot4 TANGFAL: 8., AGUSTUS ,_ 2ol4 GI'BERIYI'R I.AIIP{IITG, ttd M. RIDHO FICARDOdengan aslinya O HUKUM, ZI'LFIKAR. SH. MH Pembina Tingkat I NrP. 19680428 L99203 1 003 KEPALA SEKRETARI/$ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Perencanaan Bidang Kajian Penerapan IPTEK dan lnovasi Bidang Kajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintahao dan Kemasyarakatan Bidang Publikasi dan Informasi KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
  • 3. BAGAN STRI.TCTUR ORGANISASI BADAN PENGEI.OTIAN LINGKUNGAN ryPgP DAERAH PROVINSI LAMPUNG -8- LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINST I,{MPUNG NOMOR: 3 TAHUN 2Ot4 TANGGAL: 8 AGUSTUS 201a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Bina Lingkungan Hidup Sub Bidang Pembinaan & Penegakan Hukum z,uLrrr(AR. sH. MrI Pembina Tingkat I NrP. 19680428 t99203 1 003 GI'BERITT'R LIXIPIIIIG, ttd M. RIDHO FICARDO KEPALA Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup Bidang Koneertrasi Rehabilitasi Linglungan Hidup Bidang Kosrunikasi Linglirungan dair Pemberdayaan Maryarakat Sub Bidang Pengawasan Pencemaran & Kerusakan Linglnengan Hidup Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Sub Bidang Konservasi Sumber Daya AIam Sub Btdang E<lukasi, Komunikasi Lingkuogan dan Pe.aberdayaan Maryarakat Sub Bidang Pembinaan Sarana & Prasarana Lingkungarr Sub Bidang Rehabilitasi Linglrungan Hidup Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan IJrnbaga Kemasyarakatan Sub Bagian Keuangan .ifr
  • 4. BAGAN STRUIffUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI I.AMPUNG -9- I,AMPIRANV : PERATURAN DAERAH MOVINSI I.d,MPI,NG NOMOR: 3 TAHUN 2Ot4 TANGGAL: E AGUSTUS 2014 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian KEPALA Bidang Ifunsumai& Penganekaragaman Pangan Bidang Ketersediaan & Kerawanan Pangan Bidang Distribusi Dart Harga Pangarr Sub Bidang Distribusi Pangan Sub Bidang Ketersediaan & Akses Pangan Sub Bidang Konsumsi Pangart Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi Sub Bidang Harga dan Cadangan Pangan Sub Bidang Penganekaragaman Pangan Sub Bidang Keamanan Pangan Sub Bidang Kerawanan Pangan GI'BE,RITT'R I"AUFI'I[G, ZI'LFII(AR. SH. MH Pembina Tingkat I NrP. 19680428 199203 1 003 U. RIDEO FICARDO .a
  • 5. BAGAN STRUI(TUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI I,AMPUNG LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI I"AMPUNG NOMOR : 3 TAHUN 2014 TANGGAL : 8Aeustus 2014 DIRTNTUR UTAMA DIREKTORAT PEUTYAI{AI{ DIREKTORAT I'IIS,AT & SDM DIREKTORAT INfiru DAI{ KEUAITGAIT Bagian Perlindungar & Pengemb. SDM Sub BagDiklat Medik & NonMedik Sub B4 Peoyrsrman Prog & I-eom Sub Bag Penyu.unan Anggeran & Pcrtcnd. Sub Bag Hubungur Masyrakat Ket. 1. Instalad Rawat Jalan 2. Instalasi Ra$et Inep 3, lnstdai Darurat Medik 4. Instnlasi Bcdab S€otral 5. tostlasi Anesthesi 6. Instalasi Radiologi 7. Instalasi Fannaei 8. lnstalasi Gizi 9. Instalasi Retubilitasi Medik 10. Instalasi Patologi l0inik 1 l. Instalasi Patalogi Anatmi 12. lnstalai Foreosik dan l(anal Jenauh 13. Instalai Medicaf Check Up 14. Instalasi B€nk Darah I l. SMF Kulit & l(slamin 12, SMF r{nasthesi 13. SMF Radiologi 14. SMFTHT 15. SMF Pcaunjang Salinan sesuai d gan aslinya KEPALA BIR HUKUM, ZI'LFIKAR. SII. MII Pembina Tingkat I NIP. 19680428 199203 1 003 l. Instalasi Pemeliharaerr Sarana 2. Instalasi lGbersihaa & IGindahen 3. Instalasi Limbah 4. Instalasi EDP-TI GI'BERITI'R LIIMPUNG, ttd U. RIDHO FICARIX) Ket. l. SMFAnEft 2. SMII P. Dalsm 3. SMFBedah 4. SMF B. Orthophcrli 5. SMF lGbirlanan 6. SMFhru 7, SMFJantung 8. SMF Mata 9, SMF Syaraf IO.SMF Gigi & Mulut b