1. GUBERNUR LAMPUNG
PERATT'RATY DATRAII PROVIilSI LIIilPUIYG
NOMOR 3 TAIIT'N 2OI4
TIilTI$IG
PERI'BAHAIY KTDUA ATAS PERATURAIT D^AERAII PROVINSI L/MPI'ITG
NOMOR 12 TAIIUIT 2q)9 TENTAI{G ORGAITISASI DAIV TATAKIR^'A
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAI{ PEMBNTGT'NAI{ DATRATI DAN
LEMBAGA TEI(NIS DAERAII PROVINSI LAMPUNG
DEITGAN RAIIMAT TI'HAIII YANG MAIIA ESA
Menimbang : a.
Mengingat
b.
c.
GUBERIYI'R L/IItrPUIYG,
bahwa sebagai implementasi terhadap pembagian urusan
pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah
provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah
telah ditetapkan stnrkhrr Organisasi dan Tatakerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor L2 Tahun 2OOg
sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 7 Tatrun 2Ol3;
bahwa guna menyesuaikan kemba-li dengan pelaksanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan
organisasi daL pelaksanaan atas peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, perlu unhrk meninjau kembali
susunan organisasi dan tatakerja perangkat daeratr tersebut
di atas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optima-l
dan, efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perlbahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor L2 Tahun 2OO9 tentang Organisasi dan Tatakerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dart
Lembaga Teknis Daeratr Provinsi Lampung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubatr Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentrrkan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);
: 1.
2.

2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
-2-
Undang-Undang Nomor 18 Tatn:n 2OO2 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan Ilmu
Pengetatruan dan Teknomlogi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 84, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2l9l;
Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentgng
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor t25, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telatr diubatr
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a84al;
Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2OLL tentang
Pembenhrkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OLl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;
Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;
Perattrran Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 165, Tambatran l*mbarart Negara
Republik Indonesia Nomor a593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinta.tran Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 57 Tahun 2OO7
tentang Petunjuk Teknis Penatann Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telatr diubah dengan Perattrran Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tatrun 2OIO;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tatrun 2OO9 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OIl
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tatrun 2011
tentang Pedoman Jabatan Ftrngsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Daeratr;
9.
.*

3. -3-
14. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi I"arnpung Nomor 3 Tahun 2OO9
tentang Urusan Pemerintahan Daeratr Provinsi Lampung
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tatrun 2OO9 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
16. Peraturan Daeratr Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daeratr dan Lembaga Teknis
Daeratr Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambatran kmbaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7
Tahun 2OI3 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2OO9 tentang Organisasi
dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2Ol3
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 388);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2OLl
tentang Pembentukan Perahrran Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2077 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
Dengan PersetuJuan Bersama
DEqIAil PERWAIIILAN RAI(YAT DAERAII PROVINSI LAItrPT'NG
dan
GUBERITUR LAMPUNG
MEMUTUSI{AN:
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI I"AMPUNG NOMOR 12 TAHUN
2OO9 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEI.NORAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAIi
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor L2 Tatrun 2OO9 tentang Organisasi dan Tatakerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeratr dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (kmbaran Daeratr
Provinsi Lampung Tatrun 2OO9 Nomor 12, Tambatran kmbaran
Daeralr Provinsi Lampung Nomor 342) sebagatmana telatr diubatr
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun
2Ol3 tentang Pembahan Atas Peraturan Daerakr Provinsi
Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
1 Tatake{a Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeralr
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tatrun 2OLA Nomor 7, Tambatran
kmbaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 388), diubah sebagai
berikut:
,a

4. -4-
1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan l (sattr) angka,
yaitu angka 13A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Perattrran Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Daeratr adalah Provinsi Lampung.
Pemerintah Daeratr adalah Pernerintah Provinsi Lampung.
Peraturan Daerah adalah Perattrran Daerah Provinsi Lampung.
Gubernur adalah Gubernur Lampung.
Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Desentralisasi adalah penyeratran wewenang pemerintahan oleh
Pemerintatr kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintatr kepada
Gubernur sebagai walcil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di
daerah.
9. Trgas Pem.bantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan desa dan dari daerah ke desa unhrk melaksanakar ttrgas tertentu
yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarena serta sumher daya
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungiawabkannya kepada yang menugaskan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah
Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Badan Kesattran Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daeratr Provinsi Lampung.
13A. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah yang selanjutnya
disebut Balitbangnovda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan
Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
14. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
15. Badan Ketatranan Pangan adalah Badan Ketatranan Pangan Daerah
Provinsi Lampung.
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalatt
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
Provinsi Lampung.
Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah
Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
Provinsi Lampung.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa adalah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintatran Desa Daeratr
Provinsi Lampung.
Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
L"ampung.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
16.
t7.
18.
19.
.s

5. -5-
20. Badan Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Bandiklatda
adalah Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Piovinsi l^a.mpung.
2OA. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalatr Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi
Lampung.
21. Sahran Polisi Pamong Praja adalatr Satuan Polisi Pamong Praja Daeralr
Provinsi Lampung.
22. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daeratr Dr. Hi. Abdul
Moeloek Provinsi Lampung.
23. Rumatr Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daeratr Provinsi Lampung.
24. Kantor Sandi Daerah adalah Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
25. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Lampung.
26. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga
Teknis Daerah Provinsi.
27. Kelompok Jabatan Frngsional adalah Kelompok Jabatan Frngsional
pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lamptrng.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diantara huruf c dan hunrf d disisipkan 1 (satu)
huruf, yaitu hurrrf c.a sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
(1) Dengan Perattrran Daerah ini dibenhrk Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daeratr dan Lembaga Teknis Daerah.
(21 Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeratr dan Lembaga
Teknis Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. Inspektorat Provinsi;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
c.a. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah'
d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
e. Badal Ketahanan Pangan Daerah;
f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
g. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dolnrmentasi Daerah;
h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
i. Badan Kepegawaian Daerah;
j. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;
j.a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Daerah;
k. Satuan Polisi Pamong Praja;
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek;
m. Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan
n. Kantor Sandi Daerah.
.a

6. -6-
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Bappeda mempunyai tugas melaksanalen pen5rusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, hrgas
dekonsentrasi dan hrgas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada
Gubernur serta hrgas lain sesuai dengan kebdaksanaarl yang ditetapkan
oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undalgal yang
berlaku.
(21 Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l)
merryelerrggarakan fu ngsi :
a. Penrmusan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang perencanaan dan pembanguna.n;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dal
pembangunan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang
perencanaan dan pembangunan; dan
e. Pelayanan administratif.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Susunan Organisasi Bappeda Provinsi terdiri dari:
a. Kepala;
Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan KepLgawaian.
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.
Bidang Ekonomi, membawahi:
1) Sub Bidang Produksi;
2) Sub Bidang Ekonomi dan K-euangan; dan
3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
Bidang Tata Ruang da:r Pengembangan Wilayah, membawahi:
l) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
2) Sub Bidang Sumber Daya AIam dan Lingkungan Hidup; dan
3) Sub Bidang Tata Ruang.
Bidang Pengendalian, membawahi:
l) Sub Bidang Data dan Statistik;
2) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan; dan
3) Sub Bidang Evaluasi.
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
l) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;
2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja; dan
3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
b.
c.
d.
e.

7. -7 -
g. Bidang Pendanaan Pembangunan, membawahi:
1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
2) Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
3) Sub Bidang Pembiayaan.
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
i. Kelompok Jabatan Frngsional, terdiri dari sejumlatr jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan keterarnpilannya.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badrr.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
huruf e-, humf f dan huruf g, masing-masing dipimpin olreh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada
Kepala Badan.
Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ay-at (1) huruf b,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagiar yang berada di
bawah dan bertanggungiau/ab kepada Sekretaris.
Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d, hularf e, hu:rrf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh
seor€rng Kepala Sub tsidang yang berada di bawatr dan bertanggungiawab
kepada Kepala Bidang yang bersanglmtan.
Unit Pelaksana Teknis sebagairuana disraksud pada ayat (1) h-unrf h,
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Telsris yang berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan hertanggungiawab kepada Kepala Badan.
Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercahrm dalam L,ampiran II
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal i 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 1
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penrusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kesatuarr' bangsa darr politik, birra ideotogi darr wa'wasarr kebarrgsaarr,
kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik
dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan
pemerintatr kepada Gubernur serta hrgas lain sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
penrndang:undangan yang berlaku.
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumnsan kebfr'akan teknis kesatrran bangsa dan politili, bilra ideologi
dan wawasa.n kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketatranan sosial
dan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
(2)
(3)
(41
(s)
(6)
(71
(8)
.8

8. -8-
pemberian dulrungan atas penyelenggaraan pemerintahan daeratr di
bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan
kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan
kemasyarakatan, politik dalam negeri;
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan
politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional,
ketatranan sosial dan kemasyarahatan, politik dalam negeri;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang
kesatrran bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan,
kewaspadaan nasional, ketatranan sosial dan kemasyarakatan, politik
dalam negeri; dan
pelayanan administratif.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daeratr, terdiri
dari:
c.
d.
Kepala;
Sekretariat, membawahi :
I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagran Keuangan; dan
3) Sub Bagran Perencanaan.
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
1) Sub Bidang Ketahanan ldeologl dan Wawasan Kebangsaan; dan
2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganeg€rraan.
Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi:
1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganao Konflik; dan
2) Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.
Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan, membawahi:
1) Sub Bidang Ketatranan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan; dan
2) Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.
Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
l) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik; dan
2) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik.
Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
Kelompok Jabatan Frngsional, terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian da-n keterampilannya.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.
(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c, hurrf d,
hunrf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
a.
b.
c.
d.
e.
o
h.
Z

9. 9-
Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf b,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepa1a Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertenggungiawab kepada Sekretaris Badan.
Sub Bidang-Sub Bidang sebagairnana dinaahsud pada ayat (1) humf c,
trunrf d, huruf e dan hunrf f, masing-masing dipirnpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada
Kepala Bidang yang bersangkutan.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di
bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
Kelompok Jabatan Frngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Frngsional senior sebagai Kettra
Kelompok dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
Bagan Strukhrr Organisasi Badan Kesatrran Bangsa dan Politik Daerah
sebagaimana tercatum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
7. Diantara Pasa1 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Bagian, yaitLr Bagian
Kesatu A yang terdiri dari Pasal 12A dan Pasal l2B , sehingga Bagian Kesatu
A berbuttyi sebagai berikut:
Baglaa Kesatu A
Badan Penelltian dan Pengembangan Inovasi Daerah
Paragraf 1
Trgas Pokok dan Fungsi
Pasal l2A
Balitbangnovda mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peneiitian dan pengembangan
Inovasi Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengal
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Balitbangnovda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan inovasi
daerah;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
c. pernbinaan dan pelaksanaan trrgas
pengembangan inovasi daeratr;
di bidar,g penelitian dan
d. pelaksana€rn hrgas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang
penelitian dan pengembanga:r inovasi daerah; dan
e. pelayanan administratif.
(4)
(s)
(6)
(7)
(8)
(1)
(21

10. -10-
Paragral 2
Susunan Organisasi
Pasal 12B
(1) Susunan Organisasi Balitbangnovda Provinsi, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Ka,iian Penerapan IPTEK dan Inovasi;
d. Bidang Kajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama;
e. Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintatran, dan Kemasyarakatan;
f. Bidang Rrblikasi dan Informasi; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional (Peneliti dan Perekayasa) yang terbagi dalarn berbagai
kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seora.ng Selrretaris yang berada di bawah da:r bertanggungiawab kepada
Kepala Badan.
(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c ,huruf d,
humf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris Badan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional gsfagaiurana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Frngsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
(6) Bagan Organisasi Balitbangnovda sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III a yang tidak terpisahkan dari Perahrran Daeratr ini.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
a. Kepda;
b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Pengawasan Linglmngan Hidup, membawahi:
1) Sub Bidang Pengawasan, Pencemaran dan Kemsakan Linglnrngan
hidup; dan
2) Sub Bidang Pembinaal dan Penegakan Hu1mm.
.fi

11. _ 11_
d. Bidang Bina Lingtrungan Hidup, membawahi:
1) Sub Bidang Andisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
2) Sub Bidang Pembinaan Saran dan Prasarana Lingkungan.
e. Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi:
1) Sub Bidang Konserrrasi Sumber Daya Alarn; dan
2) Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Flidup.
f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat,
membawatri:
1) Sub Bidang Edukasi, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan
Masyarakat; dan
2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan l*rnbaga Kemasyarakatan.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
h. Kelompok Jabatan F:ngsional, terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keatrlian dan keterampilannya.
(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seor€u1g Sekretaris yang berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada.
Kepala Badan.
(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hurrf d,
hunf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepda Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawatr dan bertanggungiawab kepada Sekretaris Badan.
(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr.f c,
hunf d, hurrf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis ymtg berada di
bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
17) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
(8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 16 diubatr, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagran Keuangan; dan
3) Sub Bagran Perencanaan.

12. -12-
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawatri:
1) Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; dan
2l Sub Bidang Kerawanaan Pangan.
Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawatri:
1) Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
2) Sub Bidang Harga dan Cadangan Pangan.
Bidang Konsumsi dan Penganekaragarnan Pangan, membawahi :
1) Sub Bidang Konsumsi Pangan; dan
2) Sub Bidang Penganekarag€rman Pangan.
Bidang Muhr dan Keamanarl Pangan, rnembawahi:
1) Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi; dan
2) Sub Bidang Keamanan Pangan.
Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
Kelompok Jabatan Frngsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
ytrLg terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian
dan keterampilannya.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunf b, dipimpin oleh
seorErng Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada
Kepala Badan.
Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hrrruf d,
huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggunglawa.b kepada Kepala Badan.
Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr:f b,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagran yang berada di
bawatr dan bertang;ungiawab kepada Kepala Bagran yang bersanglartan.
Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang yang bersangkutan.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dirnaksud pada ayat (1.) huruf
g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawatr dan
bertanggungiawab kepada Kepala Badan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsiond senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Bagan Strtrktur Organisasi Badan Ketatranan Pangan sebagai.mana
tercantrrm pada Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 selengkapnya berbunyi
sebagai berilmt:
Pasal 29
(1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan
pen1rusrman dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
rumatr sakit, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan
pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perattrran
pemndang-undangan yang berlaku.
c.
d.
e.
oD'
h.
(21
(3)
(41
(s)
(6)
(71
(8)
.fi

13. -13-
(21 Rumatr Sakit Umum Daerah, dalam melaksanakan hrgas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan r.trmah sakit,
meliputi lorratif, preventif dan rehabilitatif;
b. pemberian dukungan atas perryelenggaraan pemerintatran daeratr di
bidang pelayanan rumah sakit;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan nmah sakit;
d. pelaksanaan trrgas lain yang diberikan oleh Gubernur di tridang
pelayanan rrrmah sakit;
e. penyelenggaraan pendidikan rumah sakit; dan
f. pengelolaanadministratif.
11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal SO berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
a. Direktur Utama;
b. Direktorat Pelayanall, membawahi:
1. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
l) Sub Bidang Pelayanan Medik; dan
2) Sub Bidang Penunjang Medik;
2. Bidartg Keperawatan, membawahi:
1) Sub Bidang Mutu Pelayanan Keperawatan; dan
2) Sub Bidang Peralatan dan Tenaga Keperawatan.
c. Dlektorat Diklat dan SDM, membawahi:
1. Bagian Diklat, membawahi:
1) Sub Bagian Diklat Medik dan Non Medik; dan
2) Sub Bagian Diklat Keperawatan.
2. Bagian Perlindungan dan Pengembangan SDM, membawahi:
1) Sub Bagran Hukum dan Perlindungan SDM; dan
2) Sub Bagian Pengembangan SDM.
d. Direktorat Umum dan Keuangan, membawahi:
1. Bagian Umum, terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
3) Sub Bagran Kepegawaian.

14. _t+_
2. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, membawahi:
1) Sub Bagran Penytrsunan Program dan Laporan;
2) Sub Bagran Rekam Medik; dan
3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
3. Bagian Keuangan, membawahi:
1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan;
2) Sub Bagran Mobilisasi Dana; dan
3) Sub Bagian Alnrtansi dan Verifrkasi.
Satuan Pengawas Internal;
Komite Keperawatan dan Komite Medik;
Dewan Pengawas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilannya;
(21 Direktorat-Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huraf c dan hurrrf d dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungi awab kepada Direktur yang bersangkutan.
(4) Bagian-Bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hulad c dan hunrf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagran yang berada di
bawah dan bertanggungiawab kepada Direktr-rr masing-masing.
(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) Sub Bagian-Sub Bagran sebagaimala dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagran yang berada di bawatr
dan bertanggungiawab kepada Kepala Bagian yang bersanglmtan.
(7) Sahran Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hr.rmf e,
dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah
bertanggungiawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur
Utama.
(8) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh
seorang ketua yang berkedudukan di bavvah bertanggungjawab kepada
Direktrrr Utama.
(9) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin
oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawatr bertanggungiawab
kepada Gubernur melalui Direkhrr Utama.
(1O) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)
huruf h, dipimpin oleh seora.ng Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
(11) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
e.
f.
ob.
h.
.t

15. - 15-
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran
Daeratr ini dengan penempatannya dala:n Lembaran Daeratr Provinsi
L,ampung.
Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Agustus 2O14
GI'BERNIIR LIIMPUNG,
ttd.
M. RIDHO F'ICARDO
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggd 8 Agustus 2Ol4
SEr{RBTARTS DAtRArr PROVINST LAMPITIIG,
ttd.
IT. ARINAL DJI,NAIDI
Pembina Utama Madya
I{IP. 19560617 198503 1 00s
LEMBARAN DAERAH PROVINSI I.,AMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ZIILFIKAR. SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680428 199203 1 003
J
.a.

16. BAGAN STRUIOUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI UIMPUNG
-5-
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPTING
NOMOR : 3 TAHUN 20t4
TANGGAL: 8 AGUSTUS 2014
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
KEPALA
Bidang
Pengendalian
Bidang
Ekonomi
Bidang
Tata Ruetrg
dan
Peagembangaa
Wilayah
Bidang
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Ralryat
Bidang
Pedanaan
Pembangunan
GI'BERNI'R I,/MP['NG,
ttd
U. RIDEO FICARDO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680428 t99203 1 003
Salinan aslinya
HUKUM,
.ff