Usulan Tata Kelola BLU ITB<br />Togar M. Simatupang<br />InstitutTeknologi Bandung<br />22 Desember 2010<br />
Kilasan<br />Pertanyaan<br />LandasanHukum<br />Cita-Cita ITB<br />Usulan Tata Kelola<br />Penutup<br />2<br />
Pertanyaan<br />“Bagaimanamengembangkanrancangantatakelola ITBdalammencapaicita-cita ITBberdasarkanPP No. 66 Tahun 2010ten...
4<br />LandasanHukum<br />
LandasanHukum<br />Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional<br />PeraturanPemerintah RI No. 19 T...
UU RI No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional<br />PendidikanTinggiPasal 24<br /><ul><li>(2) PT memilikiotonomiu...
(3) Perguruantinggidapatmemperolehsumberdanadarimasyarakat.
Penjelasan “Otonomiadalahkemandirianperguruantinggiuntukmengelolasendirilembaganya”.</li></ul>Pengelolaan Dana PendidikanP...
(7) Ketentuanpengelolaanpendidikandiaturlebihlanjutdenganperaturanpemerintah.</li></ul>6<br />
PP RI No. 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan<br />Lingkup, fungsi, dantujuanPasal 2<br /><ul><li>(1) LingkupSt...
(3) SNP berfungsisebagaidasardalamperencanaan, pelaksanaan, danpengawasanpendidikandalamrangkamewujudkanpendidikannasional...
PP RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengeloaandanPenyelenggaraanPendidikan (1)<br />Angka 1: <br /><ul><li>(17) Fakultasataunam...
Penjelasan: ”Otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya”.</li></ul>An...
Pasal 53B: Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjan...
PP RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengeloaandanPenyelenggaraanPendidikan (2)<br />Angka 5<br /><ul><li>Pasal 58E (2) Rektor, ...
Pasal 58F (2) Otonomiperguruantinggisebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiriataskewenanganrektor, ketua, ataudirekt...
PP RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengeloaandanPenyelenggaraanPendidikan (3)<br />Angka 5 <br /><ul><li>Pasal58F (3) Otonomip...
Ayat (3) Yang dimaksuddengan “otonomiperguruantinggidalambidangkeuangan, sumberdayamanusia, saranadanprasarana” adalahflek...
Pasal 58H (3) Pemerintahsesuaidengankemampuankeuangannegaramenanggungbiayainvestasi, biayaoperasional, beasiswa, dan/ataub...
Pasal 220B  (3) Penyesuaiantatakelolakeuangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diselesaikan paling lambat31 Desember 2012.
Pasal 220H  (d) PP No. 155/2000tentangITB sebagai BHMN; masihtetapberlaku
Pasal 220I Tata kelolaperguruantinggi yang dinyatakanmasihtetapberlakusebagaimanadimaksuddalampasal 220H adalahtidaktermas...
PP RI No. 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum<br />Pasal 2 BLU bertujuanuntukmeningkatkanpelayanankep...
(4) Pejabatteknis BLU sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c berfungsisebagaipenanggungjawabteknisdibidangmasing-masing y...
Cita-Cita ITB<br />12<br />
Misi ITB<br />	“Memanduperkembangandanperubahan yang dilakukanmasyarakatmelaluikegiatanTri Dharma perguruantinggi yang ino...
VISI ITB<br />Visi ITB tanpakerangkawaktusebagaiberikut: <br />	“ITB menjadilembagapendidikantinggidanpusatpengembangansai...
Model tigapilarpembangunanVisi ITB 2025<br />15<br />DAYA SAING DAN MARTABAT BANGSA<br />ITB UNIVERSITAS KELAS DUNIA<br />...
PENELITIAN & PENGEMBANGAN: Ipteks yang menjunjung sangat tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT: Layanan pada bangsa untuk kemajuan ekonomi melalui diseminasi pengetahuan baru dan pemanfaatan...
Sasaran ITB<br />Memperhatikananalisissituasibaik internal daneksternalmakaVisi ITB pada 2015 diwujudkanmelaluipencapaiane...
Peta Strategi Pengembangan ITB WCU 2011 - 2015<br />17<br />Sumber: Renstra ITB 2011-2015<br />
StrategiPengembangan ITB 2011-2015<br />Strategipengembangan ITB pada 2011 - 2015 adalah: <br />	"MAJU DAN BERKEMBANG MELA...
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 2011-2015<br />PROGRAM PENDIDIKAN<br />PROGRAM PENELITIAN<br />PROGRAM PE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Usulan tata kelola blu itb

1,790 views

Published on

PP 66 tahun 2010 mengamanahkan perubahan ITB menjadi BLU ITB paling lambat 31 Desember 2012. Bagaimana tata kelola ITB yang baru? Tulisan ini pendapat pribadi tentang usulan BLU ITB sebagai universitas riset berkebangsaan.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Usulan tata kelola blu itb

  1. 1. Usulan Tata Kelola BLU ITB<br />Togar M. Simatupang<br />InstitutTeknologi Bandung<br />22 Desember 2010<br />
  2. 2. Kilasan<br />Pertanyaan<br />LandasanHukum<br />Cita-Cita ITB<br />Usulan Tata Kelola<br />Penutup<br />2<br />
  3. 3. Pertanyaan<br />“Bagaimanamengembangkanrancangantatakelola ITBdalammencapaicita-cita ITBberdasarkanPP No. 66 Tahun 2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPerguruanTinggi?”<br />PengelolaandanPenyelenggaraanFakultas/SekolahdiLingkungan ITB dalammencapaicita-cita ITB:<br />Pengelolaan ITB, Fakultas/Sekolah, dan Unit Pelaksanalainnya<br />PenyelenggaraanTridarmaPerguruanTinggi (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal20 Ayat 2)<br />3<br />
  4. 4. 4<br />LandasanHukum<br />
  5. 5. LandasanHukum<br />Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional<br />PeraturanPemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan<br />PeraturanPemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPerguruanTinggi<br />PeraturanPemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanPelayananUmum<br />5<br />
  6. 6. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional<br />PendidikanTinggiPasal 24<br /><ul><li>(2) PT memilikiotonomiuntukmengelolasendirilembaganyasebagaipusatpenyelenggaraanpendidikantinggi, penelitianilmiah, danpengabdiankepadamasyarakat.
  7. 7. (3) Perguruantinggidapatmemperolehsumberdanadarimasyarakat.
  8. 8. Penjelasan “Otonomiadalahkemandirianperguruantinggiuntukmengelolasendirilembaganya”.</li></ul>Pengelolaan Dana PendidikanPasal 48<br /><ul><li>(10) Pengelolaandanapendidikanberdasarkanpadaprinsipkeadilan, efisiensi, transparansi, danakuntabilitaspublik.</li></ul>PengelolaanPendidikanPasal 50<br /><ul><li>(6) Perguruantinggimenentukankebijakandanmemilikiotonomidalammengelolapendidikandilembaganya.
  9. 9. (7) Ketentuanpengelolaanpendidikandiaturlebihlanjutdenganperaturanpemerintah.</li></ul>6<br />
  10. 10. PP RI No. 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan<br />Lingkup, fungsi, dantujuanPasal 2<br /><ul><li>(1) LingkupStandarNasionalPendidikanmeliputi: (a) standarisi; (b) standarproses; (c) standarkompetensilulusan; (d) standarpendidikdantenagakependidikan; (e) standarsaranadanprasarana; (f) standarpengelolaan; (g) standarpembiayaan; dan (h) standarpenilaianpendidikan.
  11. 11. (3) SNP berfungsisebagaidasardalamperencanaan, pelaksanaan, danpengawasanpendidikandalamrangkamewujudkanpendidikannasional yang bermutu.</li></ul>StandarpengelolaanPasal 49<br /><ul><li>(2) Pengelolaansatuanpendidikanpadajenjang PT menerapkanotonomi PT yang dalambatas-batas yang diaturdalamketentuanperundang-undangan yang berlakumemberikankebebasandanmendorongkemandiriandalampengelolaanakademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsionalpengelolaanlainnya yang diaturolehmasing-masing PT.</li></ul>StandarPembiayaanPasal 62<br /><ul><li>(1) Pembiayaanpendidikanterdiriatasbiayainvestasi, biayaoperasi, danbiaya personal.</li></ul>7<br />
  12. 12. PP RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengeloaandanPenyelenggaraanPendidikan (1)<br />Angka 1: <br /><ul><li>(17) Fakultasataunama lain yang sejenisadalahhimpunansumberdayapendukung, yang dapatdikelompokkanmenurutjurusan, yang menyelenggarakandanmengelolapendidikanakademik, vokasi, atauprofesidalam 1 (satu) rumpundisiplinilmupengetahuan, teknologi, seni, dan/atauolahraga.</li></ul>Angka 2: <br /><ul><li>Pasal 49: (2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip: (a) nirlaba; (b) akuntabilitas; (c) penjaminan mutu; (d) transparansi; dan (e) akses berkeadilan.
  13. 13. Penjelasan: ”Otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya”.</li></ul>Angka 4:<br /><ul><li>Pasal53A (1) Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikantinggi yang diselenggarakanolehPemerintahataupemerintahdaerahsesuaidengankewenanganmasing-masingwajibmengalokasikantempatbagicalonpesertadidikberkewarganegaraanIndonesia, yang memilikipotensiakademikmemadaidankurangmampusecaraekonomi, paling sedikit20% (duapuluhpersen) darijumlahkeseluruhanpesertadidikbaru.
  14. 14. Pasal 53B: Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana.</li></ul>8<br />
  15. 15. PP RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengeloaandanPenyelenggaraanPendidikan (2)<br />Angka 5<br /><ul><li>Pasal 58E (2) Rektor, ketua, ataudirektursebagaimanadimaksudpadaayat (1), dibantuolehbeberapaunsurpimpinanpadatingkatsatuanpendidikantinggidan/ataupadatingkatfakultasatausebutan lain yang sejenis.
  16. 16. Pasal 58F (2) Otonomiperguruantinggisebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiriataskewenanganrektor, ketua, ataudirekturmenentukansecaramandirisatuanpendidikan yang dikelolanyaantara lain dalam: (a) bidangmanajemenorganisasi; (b) bidangakademik; (c) bidangkemahasiswaan; (d) bidangsumberdayamanusia; (e) bidangsaranadanprasarana</li></ul>9<br />
  17. 17. PP RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengeloaandanPenyelenggaraanPendidikan (3)<br />Angka 5 <br /><ul><li>Pasal58F (3) Otonomiperguruantinggidalam: (a) bidangkeuangan; (b) bidangsumberdayamanusia; dan (c) bidangsaranadanprasarana; dapatdijalankanapabilasatuanpendidikantinggimenerapkanpolapengelolaankeuanganbadanlayananumum.
  18. 18. Ayat (3) Yang dimaksuddengan “otonomiperguruantinggidalambidangkeuangan, sumberdayamanusia, saranadanprasarana” adalahfleksibilitasdalampengelolaankeuangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangpengelolaankeuanganbadanlayananumum.
  19. 19. Pasal 58H (3) Pemerintahsesuaidengankemampuankeuangannegaramenanggungbiayainvestasi, biayaoperasional, beasiswa, dan/ataubantuanbiayapendidikanbagisatuanpendidikantinggi yang diselenggarakanolehPemerintahsesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan.</li></ul>Angka 13 <br /><ul><li>Pasal 220B (1) PengelolaankeuanganUniversitas Indonesia, UniversitasGadjahMada, InstitutTeknologi Bandung, InstitutPertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, UniversitasPendidikan Indonesia, danUniversitasAirlangga, menerapkanpolapengelolaankeuanganbadanlayananumum.
  20. 20. Pasal 220B (3) Penyesuaiantatakelolakeuangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diselesaikan paling lambat31 Desember 2012.
  21. 21. Pasal 220H (d) PP No. 155/2000tentangITB sebagai BHMN; masihtetapberlaku
  22. 22. Pasal 220I Tata kelolaperguruantinggi yang dinyatakanmasihtetapberlakusebagaimanadimaksuddalampasal 220H adalahtidaktermasuktatakelolakeuangan.</li></ul>10<br />
  23. 23. PP RI No. 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum<br />Pasal 2 BLU bertujuanuntukmeningkatkanpelayanankepadamasyarakatdalamrangkamemajukankesejahteraanumumdanmencerdaskankebidupanbangsadenganmemberikanfleksibilitasdalampengelolaankeuanganberdasarkanprinsipekonomidanproduktivitas, danpenerapanpraktekbisnis yang sehat.<br />Pasal 8 (1) Instansipemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakanstandarpelayanan minimum yang ditetapkanolehmenteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikotasesuaidengankewenangannya.<br />Pasal 32 <br /><ul><li>(1) Pejabatpengelola BLU terdiriatas: (a) Pemimpin; (b) Pejabatkeuangan; dan (c) Pejabatteknis.
  24. 24. (4) Pejabatteknis BLU sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c berfungsisebagaipenanggungjawabteknisdibidangmasing-masing yang berkewajiban: (a) menyusunperencanaankegiatanteknisdibidangnya; (b) melaksanakankegiatanteknissesuaimenurut RBA; dan (c) mempertanggungjawabkankinerjaoperasionaldibidangnya.</li></ul>Pasal 33 (1) pejabatpengelola BLU danpegawai BLU dapatterdiridaripegawainegerisipildan/atautenagaprofesional non-pegawainegerisipilsesuaidengankebutuhan BLU.<br />BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 PerguruantinggiberstatusBadanHukumMilik Negaradengankekayaannegara yang belumdipisahkandapatmenerapkan PPK-BLU setelahmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 danPasal 5.<br />11<br />
  25. 25. Cita-Cita ITB<br />12<br />
  26. 26. Misi ITB<br /> “Memanduperkembangandanperubahan yang dilakukanmasyarakatmelaluikegiatanTri Dharma perguruantinggi yang inovatif, bermutudantanggapterhadapperkembangan global dantantanganlokal”.<br />(SuratKeputusanSenatAkademik ITB No.023/SK/K-01-SENAT/1999)<br />13<br />
  27. 27. VISI ITB<br />Visi ITB tanpakerangkawaktusebagaiberikut: <br /> “ITB menjadilembagapendidikantinggidanpusatpengembangansains, teknologidanseni yang unggul, handaldanbermartabatdidunia yang bersamadenganlembagaterkemukabangsamenghantarkanmasyarakat Indonesia menjadibangsa yang bersatu, berdaulat, dansejahtera.”<br />Visi ITB padaperiode 2011-2015 adalah: <br />“ITB menjadiUniversitasRisetterpandangdi Asia yang berfokuspadasains, teknologidansenidanberperansecaraaktifdannyatadalammeningkatkandayasaingbangsa."<br />14<br />Sumber: Renstra ITB 2011-2015<br />
  28. 28. Model tigapilarpembangunanVisi ITB 2025<br />15<br />DAYA SAING DAN MARTABAT BANGSA<br />ITB UNIVERSITAS KELAS DUNIA<br /><ul><li>PENDIDIKAN: Lulusan berkualitas untuk menangani masalah kompleks dan dinamis,
  29. 29. PENELITIAN & PENGEMBANGAN: Ipteks yang menjunjung sangat tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
  30. 30. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT: Layanan pada bangsa untuk kemajuan ekonomi melalui diseminasi pengetahuan baru dan pemanfaatan teknologi.</li></ul>INFRASTRUKTUR: Jaringan kerjasama internal dan eksternal<br />VISI & MISI: Peran ITB dalam ikut berperan serta mewujudkan daya saing dan martabat bangsa <br />PENGEMBANGAN INSTITUSI:Organisasi, manajemen, sumberdayadankomunitas<br />KULTUR & TRADISI, DAN NILAI-NILAI ITB<br />Sumber: Renstra ITB 2011-2015<br />
  31. 31. Sasaran ITB<br />Memperhatikananalisissituasibaik internal daneksternalmakaVisi ITB pada 2015 diwujudkanmelaluipencapaianenamsasaranberikut.<br />Secaraberkelanjutan (dalamsikluspeningkatanmutumenerus) meningkatkankapasitasdankualitassistem, sumberdayadantatakelola ITBdanmenjaminkeefektifandanefisiensi internal organisasi ITB dalammenghadapiperubahandanpengembangan ITB sebagaiUniversitasKelasDunia; <br />Mempertahankandanmeningkatkankualitas Program S1 sertamenjaminpeningkatankualitas Program S2 dan S3 danmendoronginternasionalisasi program pendidikan ITB secarakeseluruhan; <br />Memastikanbahwakepemimpinan, inovasi, kewirausahawanan (enterpreneurship) danpengabdianpadamasyarakatmerupakankarakterdarilulusan ITB;<br />Memastikanbahwapengembangansains, produkteknologidankaryaseni yang dihasilkanmampumenempatkanITB sebagairujukandibidangsains, teknologidansenisecaranasionaldaninternasionalsehinggameningkatkankemandiriandandayasaingbangsa;<br />Meningkatkandifusiproduksainsdanteknologisertakaryaseni yang dihasilkandenganmendorongpemanfaatannyadalammasyarakatuntukmeningkatkankualitashidupdankesejahteraanbangsa; <br />Meningkatkanperanaktifinstitusidanmewujudkanjaringankolaborasinasionaldaninternasionalyang melibatkanperguruantinggi, industridanpemerintahdalampengembangansains, teknologidansenidanmenjawabtantanganbangsa.<br />16<br />Sumber: Renstra ITB 2011-2015<br />
  32. 32. Peta Strategi Pengembangan ITB WCU 2011 - 2015<br />17<br />Sumber: Renstra ITB 2011-2015<br />
  33. 33. StrategiPengembangan ITB 2011-2015<br />Strategipengembangan ITB pada 2011 - 2015 adalah: <br /> "MAJU DAN BERKEMBANG MELALUI PERAN AKTIF DAN KOMITMENKOMUNITAS ITB DENGAN BERLANDASKAN KEBERAGAMAN KULTUR AKADEMIK YANG PRODUKTIF DAN INOVATIF MENUJU KEMANDIRIAN BANGSA".<br />Strategipengembanganiniselanjutnyadijabarkandalamempatstrategi, yaitu: <br />STRATEGI TUMBUH: pemanfaatankekuatan internal ITB untukmeraihpeluang yang ada. <br />STRATEGI DIVERSIFIKASI PROGRAM DAN PENGUATAN SISTEM: berdasarpadakekuatan internal ITB danbersifatresponsifuntukmengatasiancaman yang dihadapidalamprosespengembangan ITB kedepan. <br />STRATEGI PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PROGRAM DAN SISTEM: upayauntukmengatasikelemahan ITB agar dapatmemanfaatkanpeluang yang ada.<br />STRATEGI PERUBAHAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI: meminimunkandampakancamanterhadapeksistensi ITB denganmengatasikelemahan-kelemahan yang ada.<br />18<br />Sumber: Renstra ITB 2011-2015<br />
  34. 34. SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 2011-2015<br />PROGRAM PENDIDIKAN<br />PROGRAM PENELITIAN<br />PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT<br />BIDANG INOVASI DAN ENTERPRENEURSHIP<br />BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA<br />BIDANG ORGANISASI DAN MANAJEMEN<br />BIDANG SARANA DAN PRASARANA<br />BIDANG PENDANAAN<br />19<br />Sumber: Renstra ITB 2011-2015<br />
  35. 35. Usulan Tata Kelola ITB PTP BLU<br />20<br />
  36. 36. Isu-isuStrategis<br />ITB sebagaiasetbangsa:<br /><ul><li>Memanduperkembangandanperubahanbangsa (Misi ITB)  F/S sebagaipusatpertumbuhan
  37. 37. Duta bangsadalamkancahinternasional (WCU berkebangsaan)  mempunyai “satuanpenelitiandanpengabdian”
  38. 38. Bekerjadiatasstandarpelayanan minimum kegiatanTridarma PT  Pusatmemberikan target layananpendidikan, F/S diberdayakanmengembangkandirisesuaidenganpotensinyamasing-masingdanmemenuhiprinsipakuntabilitas</li></ul>Apakahopsiformasiataubentuk BLU ITB?<br />Penyeragamanterpusat: semuaangka (standarpelayanan, tarif, dansatuanbiaya) ditentukanolehpusat, atau<br />Penyelarasanterdesentralisir: pusatpenentukan target minimum layanandanpedoman, angkaditentukanoleh F/S dan unit lainnya<br />21<br />
  39. 39. OpsiFormasi ITB BLU<br />PenyeragamanTerpusat<br />Angkaditentukanolehpusat. Pusatmembagipekerjaandananggaran.<br />Peran F/S: hanyamelaksanakanketentuan<br />RAB pusat yang dipecah-pecahmenjadi RAB F/S<br />Semuajeniskontrakdilakukanolehpusat<br />RektormemintapersetujuanMenteriPendidikanNasional (standarpelayanan) danMenteriKeuangan (tarifdananggaran).<br />Pelayananutamaadalahpendidikan<br />GB hanya PNS<br />PenyelarasanTerdesentralisir<br />Pedomandan target ditentukanoleh pusat. Pusat menetapkan target dan memberdayakan F/S untuk memberikan pelayanan unggul dan peningkatan pendapatan<br />Peran F/S: perencanaankegiatanteknis, pelaksanaankegiatanteknissesuaimenurut RAB; pertanggungjawabankinerjaoperasional (sesuaidengan target F/S dankemampuanpendanaan)<br />RAB agregasiyaknikonsolidasi RAB F/S dan unit lainnya<br />Kontrakstrategisolehpusat, kontrakpelayananoleh F/S<br />RektormelakukannegosiasidenganMenteriPendidikanNasional (standarpelayanan) danMenteriKeuangan (tarifdananggaran).<br />PelayananadalahTridarma PT<br />GB bisa PNS dan non-PNS<br />22<br />RumitdanMemberdayakan<br />SederhanadanTerkendali<br />
  40. 40. OpsiFormasi ITB BLU<br />PenyeragamanTerpusat<br />PenyelarasanTerdesentralisir<br />23<br />Rektor<br />Fakultas/Sekolah<br />Rektor<br />Fakultas/Sekolah<br />Masyarakat<br />Masyarakat<br />RumitdanMemberdayakan<br />SederhanadanTerkendali<br />
  41. 41. UsulanFormasi BLU ITB<br />Pengelolaan<br /><ul><li>ITB mengalamitransformasidari BHMN menujuPerguruanTinggiPemerintahdenganpengelolaankeuanganBadanLayananUmum paling lama 31 Desember 2012.
  42. 42. Tata kelola ITB: kombinasiantarasentralisasi (penyelarasan target) dandesentralisasi (pelayananmaksimal)  Fakultas/SekolahsebagaiSatuanPelaksanaTeknisatauPelaksanaKegiatanAkademik: PejabatTeknis (Pasal 32 Ayat 4 PP 23/2005)</li></ul>Penyelenggaraan<br /><ul><li>Penyelarasan(alignment)antaraSasaran ITB danSasaran F/S, yang berarti:
  43. 43. Konsistensiperencanaanstrategispusatdan F/S serta unit lainnyadan
  44. 44. Sinkronisasikebijakanantar organ utama PT: rektor, senatinstitut, satuanpengawasan, dandewanpertimbangan (Pasal 58D PP 66/2010)</li></ul>24<br />
  45. 45. Karakteristik BLU ITB<br />Berkedudukansebagailembagapemerintah (bukankekayaannegara yang dipisahkan)<br />Menghasilkanbarang/jasa yang seluruhnya/sebagiandijualkepadapublik<br />Tidakbertujuanmencarikeuntungan (laba)<br />Dikelolasecaraotonomdenganprinsipefisiensidanproduktivitas ala korporasi<br /><ul><li>PengelolaanPendapatandanBelanja
  46. 46. PengelolaanKas
  47. 47. PengelolaanPiutangdanUtang
  48. 48. Investasi
  49. 49. PengadaandanPengelolaanBarang
  50. 50. Pengembangansistemdanprosedurpengelolakeuangandanakuntansi</li></ul>Rencanakerja/anggarandanpertanggungjawabandikonsolidasikanpadainstansiinduk<br />Pendapatandansumbangandapatdigunakanlangsung<br />Pegawai (dosendankaryawan) dapatterdiridariPNS dan Non-PNS<br />Bukansebagaisubyekpajak<br />25<br />
  51. 51. UsulanStruktur BLU ITB<br />26<br />Satuan<br />Pengawasan<br />Senat<br />Institut<br />REKTOR<br />Dewan<br />Pertimbangan<br />MGB<br />Satuan<br />Kekayaan<br />danDana<br />Satuan<br />Akademik<br />Satuan<br />Usaha<br />Satuan<br />Penelitiandan<br />Pengabdian<br />Pusat<br />Pengabdian<br />Pusat<br />Inkubator<br />Pusat<br />Penelitian<br />Program <br />Studi<br />Kelompok<br />Keilmuan<br />Pusat<br />Kajian<br />
  52. 52. Tata KelolaLayananPendidikan<br />Penanggung Jawab<br />Tanggung Jawab<br />REKTOR<br />SENAT INSTITUT<br />DEWAN PERTIMBANGAN<br />SATUAN PENGAWASAN<br />PrioritasTujuanStrategis<br />IndikatorKinerjaUtama<br />WAKIL REKTOR<br />Program<br />IndikatorKinerja<br />DEKAN<br />SENAT FAKULTAS<br />Sub-Program<br />IndikatorKinerja<br />Konsistensi<br />Ketua Program Studi<br />GugusTugas<br />IndikatorKinerja<br />Dosen<br />Kegiatan<br />IndikatorKinerja<br />Sinkronisasi<br />27<br />
  53. 53. MekanismePenerimaanPendapatan<br />PendapatandariF/S dan unit-unit lainnya<br />LAP. OPERASIONAL DAN NERACA<br />DirekturKeuangan<br />RekInduk<br />BendaharaPengeluaran/Rekpengeluaran<br />BendaharaPenerimaan/Rekpenerima<br />Transaksipengeluaran<br />LAPORAN ARUS KAS<br />LAP. OPERASIONAL DAN NERACA<br />28<br />
  54. 54. Fakultas/Sekolahsebagaisatuanpelaksanateknis (pelaksanakegiatan)<br />F/S sebagaipusatpertumbuhan.<br />F/S mengusulkan program kerjadananggarannyasesuaidenganstandarpelayanandankapasitaspendapatan (sesuaidenganpasal 32 PP 23 Tahun 2005).<br />Setiap F/S mendapatkanpendelegasianpengelolaankeuanganuntukpeningkatankapasitaspendanaandanmemberikansubsidikepusat.<br /><ul><li>Penggunaanaccrual accountdenganotorisasidi F/S danprinsipakuntabilitas
  55. 55. PenyusunanLaporanKeuanganmenggunakan basis akrual yang dimodifikasisesuaidenganStandarAkuntansiPemerintah (SAP) sesuai PP 24 Tahun 2005 danPeraturanMenteriKeuangan No. 76/PMK.05/2008 tentangPedomanAkuntansidanPelaporanKeuanganBadanLayananUmum</li></ul>F/S mempunyairekeningmasing-masinguntukdapatmenarikimbalanataspenyediaanjasakepadamasyarakatdankerjasamaoperasidenganpihakketiga (sesuaidenganpasal 16 PP 23 Tahun 2005).<br />Pusatmenyusunpedoman (SOP) yang samauntukstandarpelayanan minimum.<br />Pusatperlumenentukanbiayatidaklangsung(overhead). Fakultas/sekolahmemberikankontribusiterhadapoverhead.<br />29<br />
  56. 56. Mengapa F/S?<br />F/S merupakanujungtombakdalampelayananTridarma PT danmempunyaipotensikapasitasmenghasilkanpendapatan.<br />F/S mempunyaifleksibilitasmenentukan program dananggarannyadiatasstandar minimum yang ditentukanolehpusat. Fleksiblitasinimenambahmotivasi F/S untukmeningkatkankualitasdanpendapatantambahan.<br />PertumbuhanmemerlukankerjasamaPusatdan F/S dengankeseimbanganantarasasaranstrategisdanpotensipertumbuhan F/S (sesuaidenganpotensinyamasing-masing). Tuntutanproduktivitasperludiimbangidenganpemberdayaandanalokasianggaranyang lebihtinggi.<br />30<br />
  57. 57. RencanaStrategisFakultas/Sekolah<br />Norma:<br />Visi<br />Misi<br />Nilai<br />Target<br />Analisis:<br />TantanganBangsa, Analisis SWOT<br />TujuanStrategis<br />Fakultas/<br />Sekolah<br />Program Kerja<br />2011-2015<br />Rencana<br />Pendidikan<br />Rencana<br />Penelitian<br />Rencana<br />Pengabdian<br />Master Plan:<br />SDM<br />Master Plan:<br />Kerjasama<br />Master Plan:<br />Sarana/Prasarana<br />Master Plan:<br />Laboratorium<br />Master Plan:<br />Investasi<br />Master Plan:<br />Anggaran<br />Master Plan:<br />Pendapatan<br />31<br />
  58. 58. Penutup<br />32<br />
  59. 59. Penutup<br />ITB adalahasetbangsa Indonesia yang berpotensimemanduperubahandanmembawanamabangsa<br />BLU ITB adalahkesempatanuntukmencapaicita-cita ITB. Pendidikansarjanamenjadilayanansosialtetapipenelitiandanpengabdianmenjadilayananprofesional.<br />Formasitatakelola yang dipilihadalah “penyelarasanterdesentralisasi”: F/S bertanggungjawabterhadaprencanakerja, anggaran, pendapatan, danpengembangan.<br />F/S menyelaraskandiridengancita-cita ITB:<br /><ul><li>WCU berwawasankebangsaandan Green Campus
  60. 60. Pengembangan multi kampus: Jatinangor, Malaysia, Jakarta, Bekasi, danWalini
  61. 61. InovasidanKewirausahaan</li></ul>Sumberpendapatan F/S dan unit pelaksanalainnya, misalnya:<br /><ul><li>Alokasi APBN
  62. 62. Imbalanjasa BLU</li></ul>Layananpendidikan/inhouse/sertifikasi, dan lain-lain <br />Layananpengujianlaboratorium, survei, analisisteknis, dan lain-lain<br />Royaltihakkekayaanintelektual, lisensi, dan lain-lain<br />Layananlainnya<br /><ul><li>Hasilkerjasamadenganpihak lain</li></ul>Kontrakpengabdianmasyarakat<br />Kontrakpenelitian<br />Kontrakpelatihan<br /><ul><li>HibahTerikat</li></ul>Beasiswa<br />Hibah/danalestari<br />Keterlibatandalampendanaaninfrastrukturolehswasta/pengusaha<br />33<br />
  63. 63. TerimaKasih<br />34<br />

×