SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Usulan Tata Kelola BLU ITB Togar M. Simatupang InstitutTeknologi Bandung 22 Desember 2010
Kilasan Pertanyaan LandasanHukum Cita-Cita ITB Usulan Tata Kelola Penutup 2
Pertanyaan “Bagaimanamengembangkanrancangantatakelola ITBdalammencapaicita-cita ITBberdasarkanPP No. 66 Tahun 2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPerguruanTinggi?” PengelolaandanPenyelenggaraanFakultas/SekolahdiLingkungan ITB dalammencapaicita-cita ITB: Pengelolaan ITB, Fakultas/Sekolah, dan Unit Pelaksanalainnya PenyelenggaraanTridarmaPerguruanTinggi (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal20 Ayat 2) 3
4 LandasanHukum
LandasanHukum Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional PeraturanPemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan PeraturanPemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPerguruanTinggi PeraturanPemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanPelayananUmum 5
UU RI No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional PendidikanTinggiPasal 24 ,[object Object]
(3) Perguruantinggidapatmemperolehsumberdanadarimasyarakat.
Penjelasan “Otonomiadalahkemandirianperguruantinggiuntukmengelolasendirilembaganya”.Pengelolaan Dana PendidikanPasal 48 ,[object Object],PengelolaanPendidikanPasal 50 ,[object Object]
(7) Ketentuanpengelolaanpendidikandiaturlebihlanjutdenganperaturanpemerintah.6
PP RI No. 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan Lingkup, fungsi, dantujuanPasal 2 ,[object Object]
(3) SNP berfungsisebagaidasardalamperencanaan, pelaksanaan, danpengawasanpendidikandalamrangkamewujudkanpendidikannasional yang bermutu.StandarpengelolaanPasal 49 ,[object Object],StandarPembiayaanPasal 62 ,[object Object],7
PP RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengeloaandanPenyelenggaraanPendidikan (1) Angka 1:  ,[object Object],Angka 2:  ,[object Object]
Penjelasan: ”Otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya”.Angka 4: ,[object Object]
Pasal 53B: Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana.8
PP RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengeloaandanPenyelenggaraanPendidikan (2) Angka 5 ,[object Object]
Pasal 58F (2) Otonomiperguruantinggisebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiriataskewenanganrektor, ketua, ataudirekturmenentukansecaramandirisatuanpendidikan yang dikelolanyaantara lain dalam: (a) bidangmanajemenorganisasi; (b) bidangakademik; (c) bidangkemahasiswaan; (d) bidangsumberdayamanusia; (e) bidangsaranadanprasarana9
PP RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengeloaandanPenyelenggaraanPendidikan (3) Angka 5  ,[object Object]
Ayat (3) Yang dimaksuddengan “otonomiperguruantinggidalambidangkeuangan, sumberdayamanusia, saranadanprasarana” adalahfleksibilitasdalampengelolaankeuangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangpengelolaankeuanganbadanlayananumum.
Pasal 58H (3) Pemerintahsesuaidengankemampuankeuangannegaramenanggungbiayainvestasi, biayaoperasional, beasiswa, dan/ataubantuanbiayapendidikanbagisatuanpendidikantinggi yang diselenggarakanolehPemerintahsesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan.Angka 13  ,[object Object]
Pasal 220B  (3) Penyesuaiantatakelolakeuangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diselesaikan paling lambat31 Desember 2012.
Pasal 220H  (d) PP No. 155/2000tentangITB sebagai BHMN; masihtetapberlaku
Pasal 220I Tata kelolaperguruantinggi yang dinyatakanmasihtetapberlakusebagaimanadimaksuddalampasal 220H adalahtidaktermasuktatakelolakeuangan.10
PP RI No. 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum Pasal 2 BLU bertujuanuntukmeningkatkanpelayanankepadamasyarakatdalamrangkamemajukankesejahteraanumumdanmencerdaskankebidupanbangsadenganmemberikanfleksibilitasdalampengelolaankeuanganberdasarkanprinsipekonomidanproduktivitas, danpenerapanpraktekbisnis yang sehat. Pasal 8 (1) Instansipemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakanstandarpelayanan minimum yang ditetapkanolehmenteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikotasesuaidengankewenangannya. Pasal 32  ,[object Object]
(4) Pejabatteknis BLU sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c berfungsisebagaipenanggungjawabteknisdibidangmasing-masing yang berkewajiban: (a) menyusunperencanaankegiatanteknisdibidangnya; (b) melaksanakankegiatanteknissesuaimenurut RBA; dan (c) mempertanggungjawabkankinerjaoperasionaldibidangnya.Pasal 33 (1) pejabatpengelola BLU danpegawai BLU dapatterdiridaripegawainegerisipildan/atautenagaprofesional non-pegawainegerisipilsesuaidengankebutuhan BLU. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 PerguruantinggiberstatusBadanHukumMilik Negaradengankekayaannegara yang belumdipisahkandapatmenerapkan PPK-BLU setelahmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 danPasal 5. 11
Cita-Cita ITB 12
Misi ITB 	“Memanduperkembangandanperubahan yang dilakukanmasyarakatmelaluikegiatanTri Dharma perguruantinggi yang inovatif, bermutudantanggapterhadapperkembangan global dantantanganlokal”. (SuratKeputusanSenatAkademik ITB No.023/SK/K-01-SENAT/1999) 13
VISI ITB Visi ITB tanpakerangkawaktusebagaiberikut:  	“ITB menjadilembagapendidikantinggidanpusatpengembangansains, teknologidanseni yang unggul, handaldanbermartabatdidunia yang bersamadenganlembagaterkemukabangsamenghantarkanmasyarakat Indonesia menjadibangsa yang bersatu, berdaulat, dansejahtera.” Visi ITB padaperiode 2011-2015 adalah:  “ITB menjadiUniversitasRisetterpandangdi Asia yang berfokuspadasains, teknologidansenidanberperansecaraaktifdannyatadalammeningkatkandayasaingbangsa." 14 Sumber: Renstra ITB 2011-2015
Model tigapilarpembangunanVisi ITB 2025 15 DAYA SAING DAN MARTABAT BANGSA ITB UNIVERSITAS KELAS DUNIA ,[object Object]
PENELITIAN & PENGEMBANGAN: Ipteks yang menjunjung sangat tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT: Layanan pada bangsa untuk kemajuan ekonomi melalui diseminasi pengetahuan baru dan pemanfaatan teknologi.INFRASTRUKTUR: Jaringan kerjasama internal dan eksternal VISI & MISI: Peran ITB dalam ikut berperan serta mewujudkan daya saing dan martabat bangsa  PENGEMBANGAN INSTITUSI:Organisasi, manajemen, sumberdayadankomunitas KULTUR & TRADISI, DAN NILAI-NILAI ITB Sumber: Renstra ITB 2011-2015
Sasaran ITB Memperhatikananalisissituasibaik internal daneksternalmakaVisi ITB pada 2015 diwujudkanmelaluipencapaianenamsasaranberikut. Secaraberkelanjutan (dalamsikluspeningkatanmutumenerus) meningkatkankapasitasdankualitassistem, sumberdayadantatakelola ITBdanmenjaminkeefektifandanefisiensi internal organisasi ITB dalammenghadapiperubahandanpengembangan ITB sebagaiUniversitasKelasDunia;   Mempertahankandanmeningkatkankualitas Program S1 sertamenjaminpeningkatankualitas Program S2 dan S3  danmendoronginternasionalisasi program pendidikan ITB secarakeseluruhan;  Memastikanbahwakepemimpinan, inovasi, kewirausahawanan (enterpreneurship) danpengabdianpadamasyarakatmerupakankarakterdarilulusan ITB; Memastikanbahwapengembangansains, produkteknologidankaryaseni  yang dihasilkanmampumenempatkanITB sebagairujukandibidangsains, teknologidansenisecaranasionaldaninternasionalsehinggameningkatkankemandiriandandayasaingbangsa; Meningkatkandifusiproduksainsdanteknologisertakaryaseni yang dihasilkandenganmendorongpemanfaatannyadalammasyarakatuntukmeningkatkankualitashidupdankesejahteraanbangsa;  Meningkatkanperanaktifinstitusidanmewujudkanjaringankolaborasinasionaldaninternasionalyang melibatkanperguruantinggi, industridanpemerintahdalampengembangansains, teknologidansenidanmenjawabtantanganbangsa. 16 Sumber: Renstra ITB 2011-2015
Peta Strategi Pengembangan ITB WCU 2011 - 2015 17 Sumber: Renstra ITB 2011-2015
StrategiPengembangan ITB 2011-2015 Strategipengembangan ITB pada 2011 - 2015 adalah:  	"MAJU DAN BERKEMBANG MELALUI PERAN AKTIF DAN KOMITMENKOMUNITAS ITB DENGAN  BERLANDASKAN KEBERAGAMAN KULTUR AKADEMIK YANG PRODUKTIF DAN INOVATIF MENUJU KEMANDIRIAN BANGSA". Strategipengembanganiniselanjutnyadijabarkandalamempatstrategi, yaitu:  STRATEGI TUMBUH: pemanfaatankekuatan internal ITB untukmeraihpeluang yang ada.   STRATEGI DIVERSIFIKASI PROGRAM DAN PENGUATAN SISTEM: berdasarpadakekuatan internal ITB danbersifatresponsifuntukmengatasiancaman yang dihadapidalamprosespengembangan ITB kedepan.  STRATEGI PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PROGRAM DAN SISTEM: upayauntukmengatasikelemahan ITB agar dapatmemanfaatkanpeluang yang ada. STRATEGI PERUBAHAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI: meminimunkandampakancamanterhadapeksistensi ITB denganmengatasikelemahan-kelemahan yang ada. 18 Sumber: Renstra ITB 2011-2015
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 2011-2015 PROGRAM PENDIDIKAN PROGRAM PENELITIAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT BIDANG INOVASI DAN ENTERPRENEURSHIP BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG ORGANISASI DAN MANAJEMEN BIDANG SARANA DAN PRASARANA BIDANG PENDANAAN 19 Sumber: Renstra ITB 2011-2015

More Related Content

Viewers also liked

Pengembangan ekonomi kreatif indonesia
Pengembangan ekonomi kreatif indonesiaPengembangan ekonomi kreatif indonesia
Pengembangan ekonomi kreatif indonesia
Togar Simatupang
 
Collaborative value creation
Collaborative value creationCollaborative value creation
Collaborative value creation
Togar Simatupang
 

Viewers also liked (20)

ITB untuk indonesia
ITB untuk indonesiaITB untuk indonesia
ITB untuk indonesia
 
Nusantara logistics chain togar & setijadi 10 april 2012
Nusantara logistics chain togar & setijadi 10 april 2012Nusantara logistics chain togar & setijadi 10 april 2012
Nusantara logistics chain togar & setijadi 10 april 2012
 
Paparan mlri pada semnas pertanian unpad 27 09-2012
Paparan mlri pada semnas pertanian unpad 27 09-2012Paparan mlri pada semnas pertanian unpad 27 09-2012
Paparan mlri pada semnas pertanian unpad 27 09-2012
 
Logistik dan distribusi 5 desember 2011
Logistik dan distribusi 5 desember 2011Logistik dan distribusi 5 desember 2011
Logistik dan distribusi 5 desember 2011
 
Manajemen Rantai Nilai Dalam Era Kreatif
Manajemen Rantai Nilai Dalam Era KreatifManajemen Rantai Nilai Dalam Era Kreatif
Manajemen Rantai Nilai Dalam Era Kreatif
 
Strategi kemandirian pangan indonesia
Strategi kemandirian pangan indonesiaStrategi kemandirian pangan indonesia
Strategi kemandirian pangan indonesia
 
Simatupang human capital development in the asean logistics connectivity
Simatupang human capital development in the asean logistics connectivitySimatupang human capital development in the asean logistics connectivity
Simatupang human capital development in the asean logistics connectivity
 
Towards a new conceptualization of managerial discipline
Towards a new conceptualization of managerial disciplineTowards a new conceptualization of managerial discipline
Towards a new conceptualization of managerial discipline
 
Duniaindustri.com in slideshare
Duniaindustri.com in slideshareDuniaindustri.com in slideshare
Duniaindustri.com in slideshare
 
Innovation of small medium enterprises for sustainability
Innovation of small medium enterprises for sustainabilityInnovation of small medium enterprises for sustainability
Innovation of small medium enterprises for sustainability
 
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok IkanUsulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
 
Pengembangan ekonomi kreatif indonesia
Pengembangan ekonomi kreatif indonesiaPengembangan ekonomi kreatif indonesia
Pengembangan ekonomi kreatif indonesia
 
Pengembangan industri kreatif
Pengembangan industri kreatifPengembangan industri kreatif
Pengembangan industri kreatif
 
Perencanaan dan pengendalian kegiatan logistik
Perencanaan dan pengendalian kegiatan logistikPerencanaan dan pengendalian kegiatan logistik
Perencanaan dan pengendalian kegiatan logistik
 
Metodologi harmonisasi regulasi rantai pasok sapi potong
Metodologi harmonisasi regulasi rantai pasok sapi potongMetodologi harmonisasi regulasi rantai pasok sapi potong
Metodologi harmonisasi regulasi rantai pasok sapi potong
 
The role of archipelagic countries in asean logistics final
The role of archipelagic countries in asean logistics finalThe role of archipelagic countries in asean logistics final
The role of archipelagic countries in asean logistics final
 
Industri Logistik Indonesia
Industri Logistik IndonesiaIndustri Logistik Indonesia
Industri Logistik Indonesia
 
Asia Logistics Insights: Driving Continuous Improvement to Make Indonesia a L...
Asia Logistics Insights: Driving Continuous Improvement to Make Indonesia a L...Asia Logistics Insights: Driving Continuous Improvement to Make Indonesia a L...
Asia Logistics Insights: Driving Continuous Improvement to Make Indonesia a L...
 
Proposal penyediaan data industri
Proposal penyediaan data industriProposal penyediaan data industri
Proposal penyediaan data industri
 
Collaborative value creation
Collaborative value creationCollaborative value creation
Collaborative value creation
 

More from Togar Simatupang

Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)
Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)
Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)
Togar Simatupang
 
Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)
Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)
Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)
Togar Simatupang
 
Kiat Cerdas Memilih Topik Riset untuk Tesis
Kiat Cerdas Memilih Topik Riset untuk TesisKiat Cerdas Memilih Topik Riset untuk Tesis
Kiat Cerdas Memilih Topik Riset untuk Tesis
Togar Simatupang
 

More from Togar Simatupang (20)

Global Value Chain in the Agrifood Sector
Global Value Chain in the Agrifood SectorGlobal Value Chain in the Agrifood Sector
Global Value Chain in the Agrifood Sector
 
Value Chain Governance
Value Chain GovernanceValue Chain Governance
Value Chain Governance
 
Global Value Chain (GVC) in the Digital Economy
Global Value Chain (GVC) in the Digital EconomyGlobal Value Chain (GVC) in the Digital Economy
Global Value Chain (GVC) in the Digital Economy
 
Introductory Session to Global Value Chain
Introductory Session to Global Value ChainIntroductory Session to Global Value Chain
Introductory Session to Global Value Chain
 
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Sektor Logistik
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Sektor LogistikPeningkatan Kapasitas SDM Dalam Sektor Logistik
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Sektor Logistik
 
Pengembangan Skena Kreatif (Creative Scene)
Pengembangan Skena Kreatif (Creative Scene) Pengembangan Skena Kreatif (Creative Scene)
Pengembangan Skena Kreatif (Creative Scene)
 
Pengembangan Pusat Unggulan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Pusat Unggulan Pariwisata dan Ekonomi KreatifPengembangan Pusat Unggulan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Pusat Unggulan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 
Tinjauan Kurikulum Program Studi Kewirausahaan
Tinjauan Kurikulum Program Studi KewirausahaanTinjauan Kurikulum Program Studi Kewirausahaan
Tinjauan Kurikulum Program Studi Kewirausahaan
 
Pengembangan Modal Manusia Indonesia
Pengembangan Modal Manusia IndonesiaPengembangan Modal Manusia Indonesia
Pengembangan Modal Manusia Indonesia
 
Peran Institusi Pendidikan Dalam Ekosistem Rantai Pasokan
Peran Institusi Pendidikan Dalam Ekosistem Rantai PasokanPeran Institusi Pendidikan Dalam Ekosistem Rantai Pasokan
Peran Institusi Pendidikan Dalam Ekosistem Rantai Pasokan
 
Penulisan Akademis dan Desain Penelitian
Penulisan Akademis dan Desain PenelitianPenulisan Akademis dan Desain Penelitian
Penulisan Akademis dan Desain Penelitian
 
Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi
Registrasi Sumber Daya Peralatan KonstruksiRegistrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi
Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi
 
Urgensi Pelaksanaan dan Praktik Terbaik Registrasi Sumber Daya Peralatan Kons...
Urgensi Pelaksanaan dan Praktik Terbaik Registrasi Sumber Daya Peralatan Kons...Urgensi Pelaksanaan dan Praktik Terbaik Registrasi Sumber Daya Peralatan Kons...
Urgensi Pelaksanaan dan Praktik Terbaik Registrasi Sumber Daya Peralatan Kons...
 
Sistem Kurikulum Kewirausahaan (Entrepreneurship Curriculum)
Sistem Kurikulum Kewirausahaan (Entrepreneurship Curriculum)Sistem Kurikulum Kewirausahaan (Entrepreneurship Curriculum)
Sistem Kurikulum Kewirausahaan (Entrepreneurship Curriculum)
 
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di Indonesia
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di IndonesiaPengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di Indonesia
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di Indonesia
 
Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)
Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)
Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)
 
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisataPerencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
 
Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)
Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)
Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)
 
Kiat Cerdas Memilih Topik Riset untuk Tesis
Kiat Cerdas Memilih Topik Riset untuk TesisKiat Cerdas Memilih Topik Riset untuk Tesis
Kiat Cerdas Memilih Topik Riset untuk Tesis
 
Tata Kelola Rantai Pasokan
Tata Kelola Rantai PasokanTata Kelola Rantai Pasokan
Tata Kelola Rantai Pasokan
 

Usulan tata kelola blu itb

  • 1. Usulan Tata Kelola BLU ITB Togar M. Simatupang InstitutTeknologi Bandung 22 Desember 2010
  • 2. Kilasan Pertanyaan LandasanHukum Cita-Cita ITB Usulan Tata Kelola Penutup 2
  • 3. Pertanyaan “Bagaimanamengembangkanrancangantatakelola ITBdalammencapaicita-cita ITBberdasarkanPP No. 66 Tahun 2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPerguruanTinggi?” PengelolaandanPenyelenggaraanFakultas/SekolahdiLingkungan ITB dalammencapaicita-cita ITB: Pengelolaan ITB, Fakultas/Sekolah, dan Unit Pelaksanalainnya PenyelenggaraanTridarmaPerguruanTinggi (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal20 Ayat 2) 3
  • 5. LandasanHukum Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional PeraturanPemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan PeraturanPemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPerguruanTinggi PeraturanPemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanPelayananUmum 5
  • 6.
  • 8.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Pasal 53B: Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana.8
  • 15.
  • 16. Pasal 58F (2) Otonomiperguruantinggisebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiriataskewenanganrektor, ketua, ataudirekturmenentukansecaramandirisatuanpendidikan yang dikelolanyaantara lain dalam: (a) bidangmanajemenorganisasi; (b) bidangakademik; (c) bidangkemahasiswaan; (d) bidangsumberdayamanusia; (e) bidangsaranadanprasarana9
  • 17.
  • 18. Ayat (3) Yang dimaksuddengan “otonomiperguruantinggidalambidangkeuangan, sumberdayamanusia, saranadanprasarana” adalahfleksibilitasdalampengelolaankeuangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangpengelolaankeuanganbadanlayananumum.
  • 19.
  • 20. Pasal 220B (3) Penyesuaiantatakelolakeuangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diselesaikan paling lambat31 Desember 2012.
  • 21. Pasal 220H (d) PP No. 155/2000tentangITB sebagai BHMN; masihtetapberlaku
  • 22. Pasal 220I Tata kelolaperguruantinggi yang dinyatakanmasihtetapberlakusebagaimanadimaksuddalampasal 220H adalahtidaktermasuktatakelolakeuangan.10
  • 23.
  • 24. (4) Pejabatteknis BLU sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c berfungsisebagaipenanggungjawabteknisdibidangmasing-masing yang berkewajiban: (a) menyusunperencanaankegiatanteknisdibidangnya; (b) melaksanakankegiatanteknissesuaimenurut RBA; dan (c) mempertanggungjawabkankinerjaoperasionaldibidangnya.Pasal 33 (1) pejabatpengelola BLU danpegawai BLU dapatterdiridaripegawainegerisipildan/atautenagaprofesional non-pegawainegerisipilsesuaidengankebutuhan BLU. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 PerguruantinggiberstatusBadanHukumMilik Negaradengankekayaannegara yang belumdipisahkandapatmenerapkan PPK-BLU setelahmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 danPasal 5. 11
  • 26. Misi ITB “Memanduperkembangandanperubahan yang dilakukanmasyarakatmelaluikegiatanTri Dharma perguruantinggi yang inovatif, bermutudantanggapterhadapperkembangan global dantantanganlokal”. (SuratKeputusanSenatAkademik ITB No.023/SK/K-01-SENAT/1999) 13
  • 27. VISI ITB Visi ITB tanpakerangkawaktusebagaiberikut: “ITB menjadilembagapendidikantinggidanpusatpengembangansains, teknologidanseni yang unggul, handaldanbermartabatdidunia yang bersamadenganlembagaterkemukabangsamenghantarkanmasyarakat Indonesia menjadibangsa yang bersatu, berdaulat, dansejahtera.” Visi ITB padaperiode 2011-2015 adalah: “ITB menjadiUniversitasRisetterpandangdi Asia yang berfokuspadasains, teknologidansenidanberperansecaraaktifdannyatadalammeningkatkandayasaingbangsa." 14 Sumber: Renstra ITB 2011-2015
  • 28.
  • 29. PENELITIAN & PENGEMBANGAN: Ipteks yang menjunjung sangat tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
  • 30. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT: Layanan pada bangsa untuk kemajuan ekonomi melalui diseminasi pengetahuan baru dan pemanfaatan teknologi.INFRASTRUKTUR: Jaringan kerjasama internal dan eksternal VISI & MISI: Peran ITB dalam ikut berperan serta mewujudkan daya saing dan martabat bangsa PENGEMBANGAN INSTITUSI:Organisasi, manajemen, sumberdayadankomunitas KULTUR & TRADISI, DAN NILAI-NILAI ITB Sumber: Renstra ITB 2011-2015
  • 31. Sasaran ITB Memperhatikananalisissituasibaik internal daneksternalmakaVisi ITB pada 2015 diwujudkanmelaluipencapaianenamsasaranberikut. Secaraberkelanjutan (dalamsikluspeningkatanmutumenerus) meningkatkankapasitasdankualitassistem, sumberdayadantatakelola ITBdanmenjaminkeefektifandanefisiensi internal organisasi ITB dalammenghadapiperubahandanpengembangan ITB sebagaiUniversitasKelasDunia; Mempertahankandanmeningkatkankualitas Program S1 sertamenjaminpeningkatankualitas Program S2 dan S3 danmendoronginternasionalisasi program pendidikan ITB secarakeseluruhan; Memastikanbahwakepemimpinan, inovasi, kewirausahawanan (enterpreneurship) danpengabdianpadamasyarakatmerupakankarakterdarilulusan ITB; Memastikanbahwapengembangansains, produkteknologidankaryaseni yang dihasilkanmampumenempatkanITB sebagairujukandibidangsains, teknologidansenisecaranasionaldaninternasionalsehinggameningkatkankemandiriandandayasaingbangsa; Meningkatkandifusiproduksainsdanteknologisertakaryaseni yang dihasilkandenganmendorongpemanfaatannyadalammasyarakatuntukmeningkatkankualitashidupdankesejahteraanbangsa; Meningkatkanperanaktifinstitusidanmewujudkanjaringankolaborasinasionaldaninternasionalyang melibatkanperguruantinggi, industridanpemerintahdalampengembangansains, teknologidansenidanmenjawabtantanganbangsa. 16 Sumber: Renstra ITB 2011-2015
  • 32. Peta Strategi Pengembangan ITB WCU 2011 - 2015 17 Sumber: Renstra ITB 2011-2015
  • 33. StrategiPengembangan ITB 2011-2015 Strategipengembangan ITB pada 2011 - 2015 adalah: "MAJU DAN BERKEMBANG MELALUI PERAN AKTIF DAN KOMITMENKOMUNITAS ITB DENGAN BERLANDASKAN KEBERAGAMAN KULTUR AKADEMIK YANG PRODUKTIF DAN INOVATIF MENUJU KEMANDIRIAN BANGSA". Strategipengembanganiniselanjutnyadijabarkandalamempatstrategi, yaitu: STRATEGI TUMBUH: pemanfaatankekuatan internal ITB untukmeraihpeluang yang ada. STRATEGI DIVERSIFIKASI PROGRAM DAN PENGUATAN SISTEM: berdasarpadakekuatan internal ITB danbersifatresponsifuntukmengatasiancaman yang dihadapidalamprosespengembangan ITB kedepan. STRATEGI PENINGKATAN KEEFEKTIFAN PROGRAM DAN SISTEM: upayauntukmengatasikelemahan ITB agar dapatmemanfaatkanpeluang yang ada. STRATEGI PERUBAHAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI: meminimunkandampakancamanterhadapeksistensi ITB denganmengatasikelemahan-kelemahan yang ada. 18 Sumber: Renstra ITB 2011-2015
  • 34. SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 2011-2015 PROGRAM PENDIDIKAN PROGRAM PENELITIAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT BIDANG INOVASI DAN ENTERPRENEURSHIP BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG ORGANISASI DAN MANAJEMEN BIDANG SARANA DAN PRASARANA BIDANG PENDANAAN 19 Sumber: Renstra ITB 2011-2015
  • 35. Usulan Tata Kelola ITB PTP BLU 20
  • 36.
  • 37. Duta bangsadalamkancahinternasional (WCU berkebangsaan)  mempunyai “satuanpenelitiandanpengabdian”
  • 38. Bekerjadiatasstandarpelayanan minimum kegiatanTridarma PT  Pusatmemberikan target layananpendidikan, F/S diberdayakanmengembangkandirisesuaidenganpotensinyamasing-masingdanmemenuhiprinsipakuntabilitasApakahopsiformasiataubentuk BLU ITB? Penyeragamanterpusat: semuaangka (standarpelayanan, tarif, dansatuanbiaya) ditentukanolehpusat, atau Penyelarasanterdesentralisir: pusatpenentukan target minimum layanandanpedoman, angkaditentukanoleh F/S dan unit lainnya 21
  • 39. OpsiFormasi ITB BLU PenyeragamanTerpusat Angkaditentukanolehpusat. Pusatmembagipekerjaandananggaran. Peran F/S: hanyamelaksanakanketentuan RAB pusat yang dipecah-pecahmenjadi RAB F/S Semuajeniskontrakdilakukanolehpusat RektormemintapersetujuanMenteriPendidikanNasional (standarpelayanan) danMenteriKeuangan (tarifdananggaran). Pelayananutamaadalahpendidikan GB hanya PNS PenyelarasanTerdesentralisir Pedomandan target ditentukanoleh pusat. Pusat menetapkan target dan memberdayakan F/S untuk memberikan pelayanan unggul dan peningkatan pendapatan Peran F/S: perencanaankegiatanteknis, pelaksanaankegiatanteknissesuaimenurut RAB; pertanggungjawabankinerjaoperasional (sesuaidengan target F/S dankemampuanpendanaan) RAB agregasiyaknikonsolidasi RAB F/S dan unit lainnya Kontrakstrategisolehpusat, kontrakpelayananoleh F/S RektormelakukannegosiasidenganMenteriPendidikanNasional (standarpelayanan) danMenteriKeuangan (tarifdananggaran). PelayananadalahTridarma PT GB bisa PNS dan non-PNS 22 RumitdanMemberdayakan SederhanadanTerkendali
  • 40. OpsiFormasi ITB BLU PenyeragamanTerpusat PenyelarasanTerdesentralisir 23 Rektor Fakultas/Sekolah Rektor Fakultas/Sekolah Masyarakat Masyarakat RumitdanMemberdayakan SederhanadanTerkendali
  • 41.
  • 42.
  • 44. Sinkronisasikebijakanantar organ utama PT: rektor, senatinstitut, satuanpengawasan, dandewanpertimbangan (Pasal 58D PP 66/2010)24
  • 45.
  • 51. UsulanStruktur BLU ITB 26 Satuan Pengawasan Senat Institut REKTOR Dewan Pertimbangan MGB Satuan Kekayaan danDana Satuan Akademik Satuan Usaha Satuan Penelitiandan Pengabdian Pusat Pengabdian Pusat Inkubator Pusat Penelitian Program Studi Kelompok Keilmuan Pusat Kajian
  • 52. Tata KelolaLayananPendidikan Penanggung Jawab Tanggung Jawab REKTOR SENAT INSTITUT DEWAN PERTIMBANGAN SATUAN PENGAWASAN PrioritasTujuanStrategis IndikatorKinerjaUtama WAKIL REKTOR Program IndikatorKinerja DEKAN SENAT FAKULTAS Sub-Program IndikatorKinerja Konsistensi Ketua Program Studi GugusTugas IndikatorKinerja Dosen Kegiatan IndikatorKinerja Sinkronisasi 27
  • 53. MekanismePenerimaanPendapatan PendapatandariF/S dan unit-unit lainnya LAP. OPERASIONAL DAN NERACA DirekturKeuangan RekInduk BendaharaPengeluaran/Rekpengeluaran BendaharaPenerimaan/Rekpenerima Transaksipengeluaran LAPORAN ARUS KAS LAP. OPERASIONAL DAN NERACA 28
  • 54.
  • 55. PenyusunanLaporanKeuanganmenggunakan basis akrual yang dimodifikasisesuaidenganStandarAkuntansiPemerintah (SAP) sesuai PP 24 Tahun 2005 danPeraturanMenteriKeuangan No. 76/PMK.05/2008 tentangPedomanAkuntansidanPelaporanKeuanganBadanLayananUmumF/S mempunyairekeningmasing-masinguntukdapatmenarikimbalanataspenyediaanjasakepadamasyarakatdankerjasamaoperasidenganpihakketiga (sesuaidenganpasal 16 PP 23 Tahun 2005). Pusatmenyusunpedoman (SOP) yang samauntukstandarpelayanan minimum. Pusatperlumenentukanbiayatidaklangsung(overhead). Fakultas/sekolahmemberikankontribusiterhadapoverhead. 29
  • 56. Mengapa F/S? F/S merupakanujungtombakdalampelayananTridarma PT danmempunyaipotensikapasitasmenghasilkanpendapatan. F/S mempunyaifleksibilitasmenentukan program dananggarannyadiatasstandar minimum yang ditentukanolehpusat. Fleksiblitasinimenambahmotivasi F/S untukmeningkatkankualitasdanpendapatantambahan. PertumbuhanmemerlukankerjasamaPusatdan F/S dengankeseimbanganantarasasaranstrategisdanpotensipertumbuhan F/S (sesuaidenganpotensinyamasing-masing). Tuntutanproduktivitasperludiimbangidenganpemberdayaandanalokasianggaranyang lebihtinggi. 30
  • 57. RencanaStrategisFakultas/Sekolah Norma: Visi Misi Nilai Target Analisis: TantanganBangsa, Analisis SWOT TujuanStrategis Fakultas/ Sekolah Program Kerja 2011-2015 Rencana Pendidikan Rencana Penelitian Rencana Pengabdian Master Plan: SDM Master Plan: Kerjasama Master Plan: Sarana/Prasarana Master Plan: Laboratorium Master Plan: Investasi Master Plan: Anggaran Master Plan: Pendapatan 31
  • 59.
  • 60. Pengembangan multi kampus: Jatinangor, Malaysia, Jakarta, Bekasi, danWalini
  • 61.
  • 62.