WEBINAR : STRATEGI KEBIJAKAN TATAKELOLA PENANGGULANGAN COVID19, IAPA JABAR

1. STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
COVID19 DI JAWA BARAT
WEBINAR : IAPA – IAPA JABAR – MIA PASCA
UNPAS 8 Mei 2020
Thomas Bustomi
Universitas Pasundan

3. Tertekan :
1. Tekstil dan produk,
2. Pabrik otomotif,
3. Distributor otomotif,
4. Barang kebutuhan konsumen,
5. Pariwisata,
6. Perhubungan,
7. Retail, dan
8. Jasa
BAHAYA EKONOMI

4. Tatakelola Pemerintahan COVID19
1. Peraturan yg berbeda :
UU 4/1984 (Wabah Penyakit Menular ),
UU 24/2007 (Penanggulangan Bencana) dan
UU 6/2018 (Kekarantinaan Kesehatan)
2. Keterlibatan Kelembagaan :
Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional,
KEMENDAGRI, KEMENLU, Perhubungan, Pendidikan, Keuangan,,
Industri-Perdagangan, dan lain-lain.
3. Pemerintah Daerah ( Propinsi/Kota/Kabupten)

5. 1. Kebijakan yg TIDAK SINKRON = 12 KEBIJAKAN ;
2. Rendahnya kontribusi anggaran pemerintah dalam
kebencanaan ;
3. Kebijakan yg memicu konflik baik antar pusat dan
daerah;
KEBIJAKAN

6. HUBUNGAN PUSAT-DAERAH
• Kewenangan,
• Penangan baik di Propinsi. Kabupaten/Kota, dan
Pembiayaan Bencana

7. Sebagai satu kesatuan otonomi, daerah:
 Menyelesaikan siklus COVID19 secara penuh ,
setahun ke depan.
 Mengelola tugas pemerintahan lebih KOORDINASI
dan Hubungan Kerja daripada sebelumnya
Upaya:
• Membuka Proteksi kepentingan
antar pemangku kepentingan,
• Evaluasi kembali RPJMD,
• Hubungan pusat-daerah

8. Kondisi Ketiga
Area perkotaan
lebih kecil dari
daerah administratif
Kab. A
Kab. C
Kota B
Kab. A
Kab. C
Kab. A
Kab. C
Kota B
Area Perkotaan
Sama dengan
Daerah administratif
Area Perkotaan
Lebih besar dari
Daerah administratif
Kondisi awal Kondisi Kedua
Kota B
Intervensi :
Pusat-Propinsi

9. Kondisi Ketiga
Kab. A
Kab. C
Kota B
Prasarana dan
sarana perkotaan
berada di wilayah
beririsan, dikelola
dalam satu
tatakelola pandemic
COVID19 yang
terintegrasi

10. Sesudah
Pandemi
Kab. A
Kab. C
Kota B
Sebelum
Pandemi
Kab. A
Kab. C
Kota B
Daerah Irisan Prasarana
dan Sarana Perkotaan
Semuanya bisa dikelola
dengan kewenangan
pemerintah pusat dan
propinsi.-kab.kota
Masa pemulihan pandemic
“desentralisasi baru,”
pemerintah daerah membuka
:
1. Kewengan pusat –
propinsi dan
2. Batas daerah dan
adminstratif

11. MEMBANGUN TATAKELOLA PASCA
COVID19

12. 1: kenali potensi …

13. sumber
daya mi
neral (5)
2
sumber
daya lahan
1
sumber
daya laut
dan pesisir
sumber
daya hutan
3
bentang
alam/jasa
lingkungan
6
sumber
daya
air (4)
Sumberdaya
manusia Sumberdaya
sosialSumberdaya
finansial dan
teknologi
7 8 9
akselerasi :
10
TATANAN POTENSI ALAM YANG SALING BERHUBUNGAN

14. Program Pembangunan
Pasca COVID19
• Sosial
• Budaya
• Ekonomi
• Pemerintahan
• Lain-lain
• Tata ruang
• Lingkungan
Hidup
• Budaya baru
Berlokasi
Berdampak
Memerlukan
SEKTORAL SPASIAL

15. Persoalan Ekonomi Riil Pasca COVID19
Bagaimana evaluasi dalam
akselerasi setahun ke depan :
• Tumbuh (Pro Growth) ;
• Ketersediaan lapangan kerja
(Pro Job);
• Berdayakan Desa (Pro Villages).
Primer
• Pertanian
• Perkebunan
• Peternakan
• Perikanan tangkap
• Kehutanan
• ESDM
Sekunder
• Industri Agro
• Industri Hasil Laut
• Industri Hasil Hutan
• Industri Hasil ESDM
• Industri Konstruksi
• Industri Hasil Angkutan
Tersier
• Perdagangan
• Transportasi
• Keuangan
• Pariwisata
• Jasa2 Profesional
• Jasa2 Personal
Menekan Kemiskinan Baru

16. “Prinsip Batang – Cabang – Ranting”
PETA JALAN PERTUMBUHAN EKONOMI
KEC. B KEC. C
KEC.A
IK PROV IK KAB IK KEC
Nat
Port
Local
Port

17. 2: Sinkronisasi RPJMN , RPJMD, RPJMDES …

18. 3: Koordinasi …atau Sentralisasi

19. 4: integrasi antar sektor …
Butuh upaya mainstreaming lintas
kementerian/instansi/SKPD
satu tahun ke depan :

20. HATURNUHUN
KITA LAWAN COVID19 MOMENTUM MEMAJUKAN
NEGERI YANG KITA CINTAI….