Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui implementasi Pasal 74 Ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009. Beberapa poin penting yang disinggung antara lain roadmap sosialisasi kebijakan, perbaikan sistem data tunggal kendaraan, hasil diskusi dengan pemangku kepentingan, serta rekomendasi tindak lanjut seperti pengembangan sistem cek masa
2. TINGKAT KEPATUHAN
TAHUN 2022
Tingkat Kepatuhan
sampai dengan
Bulan Desember
2022 sebesar 56,24%
Melalui Kebijakan Penertiban
Kepatuhan dalam Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor
dengan menggemakan Kembali
UU Nomor 22 Tahun 2009
Pasal 74 Ayat 2
Tingkat Kepatuhan
sampai dengan
Bulan Juni 2022
hanya sebesar 39%
3. Roadmap Implementasi Pasal 74 Tahun 2022
3
SOSIALISASI
KEPADA TIM PEMBINA
SAMSAT PROVINSI
DENGAN NARASUMBER
TIM PEMBINA SAMSAT
NASIONAL
6 JULI 2022
KONSINYERING TIM
PEMBINA SAMSAT
NASIONAL
21-22 JUNI 2022
SOSIALISASI
INTERNAL
MASING-
MASING
INSTANSI
FGD DENGAN PEMERHATI
TRANSPORTASI & KEBIJAKAN
PUBLIK SERTA YLKI
4 JULI 2022
01 02 03 04
HINGGA JANUARI
2023
PERESMIAN KANTOR
SEKRETARIAT PEMBINA
SAMSAT TINGKAT
NASIONAL
21 JULI 2022
Ratio Ketidakpatuhan Masyarakat
TAHAPAN I
PEMBLOKIRAN DAN
PENGHAPUSAN
DATA KENDARAAN
FGD DENGAN
PEMIMPIN
REDAKSI
18 JULI 2022
05 06
TAHAPAN II
PEMBLOKIRAN
DAN
PENGHAPUSAN
DATA
KENDARAAN
Perbedaan Data Kendaraan
PRESS RELEASE KE
MASYARAKAT
(DOORSTOP)
Implementasi dengan
menggunakan Perpol
No. 7 Tahun 2021 Pasal
85)
Memberi Surat
Peringatan selama 5
Bulan
1. Pemblokiran
1 Bulan
2. Dihapuskan
dari data
induk ke data
record selama
12 bulan
3. Penghapusan
data
permanen
07
SOSIALISA
SI
PEMDA
Diperlukan penataan data yang baik
melalui penerapan single data
Penerapan Pasal 74 Ayat (2) UU 22/2009
Berdasarkan hasil konsinyering, implementasi
Pasal 74 UU 22/2009 akan dilaksanakan mulai
tahun 2023, sehingga dibutuhkan Roadmap
Lanjutan Implementasinya.
Melakukan Roadshow Pada 6 Provinsi
Metode Sosialisasi
Media Sosial (WAG, Youtube,
Twitter, Facebook dan Instagram)
Media Cetak (Spanduk, Baliho,
Brosur, Flyer, dll)
Talkshow dan Podcast
WA Blast dan SMS Blast
4. 4
Sosialiasi
Sosialisasi Implementasi
Pasal 74 UU 22/2009
oleh Tim Pembina
Samsat Tingkat Nasional
Melalui Berbagai Media
Kajian Hukum dan
FGD
bersama Prof. Nurhasan dan
Tim Pembina Samsat Tingkat
Nasional serta Stakeholder
lainnya terkait Draft Surat
Peringatan dan mekanisme
Pengirimannya
FGD Kabapenda
FGD bersama Kabapenda
Se Pulau Jawa
Januari 25 Jan
17 Jan
FGD Pakar
Transportasi dan
Kebijakan Publik
FGD bersama Pakar
Transportasi dan Kebijakan
Publik dalam hal ini turut
mengundang YLKI
27 Jan
FGD Tim Pembina
Samsat Nasional
FGD bersama Tim
Pembina Samsat Nasional
31 Jan
Amplifikasi ke
Pemimpin Redaksi
Amplifikasi ke Pemimpin
Redaksi terkait Implementasi
Pasal 74 UU 22/2009
13 Mar
Tahap Persiapan
Surat Peringatan
Pertama
Implementasi Pasal 85
Perpol 7/2021 melalui
Pengiriman
Surat Peringatan
Kedua
Implementasi Pasal 85
Perpol 7/2021 melalui
Pengiriman
1 Maret
1 April
Surat Peringatan
Ketiga
Implementasi Pasal 85
Perpol 7/2021 melalui
Pengiriman
1 Mei
Menunggu Respon
Pihak berwenang menunggu
respon atas Surat Peringatan
Ketiga yang dilayangkan
1-31 Mei
Penghapusan Data
Regident Ranmor
Implementasi Pasal 85
Perpol 7/2021 melalui
Penghapusan Data
1 Juni
Tahap Pelaksanaan
Roadmap Implementasi Pasal 74 Tahun 2023
5. 5
Efektivitas Program Pembebasan Denda (Data sd Desember 2022)
TUMBUH
TGL MULAI TGL SELESAI JML HARI % PKB BBN II PKB BBN II
1 JAWA BARAT 01/07/2022 31/08/2022 1 bln 30 hari 51,07 V V V V
2 JAWA TENGAH 07/09/2022 22/11/2022 2 bln 15 hari 25,68 > 5 thn > 5 thn V
3 DKI JAKARTA 15/09/2022 15/12/2022 3 bln 0 hari 18,61 V V
4 JAWA TIMUR 01/04/2022 15/12/2022 8 bln 14 hari 3,28 V V V
14,49
5 KALIMANTAN TIMUR 16/08/2022 30/12/2022 4 bln 14 hari 32,74 > 4 thn V V V
6 SUMATERA UTARA 01/09/2022 22/12/2022 3 bln 21 hari 23,32 > 37 bln V V V
7 BALI 04/04/2022 29/12/2022 8 bln 25 hari 17,55 > 4 thn V V V
8 BANTEN 22/08/2022 31/12/2022 4 bln 9 hari 16,51 V V V
9 SULAWESI SELATAN 01/09/2022 31/12/2022 3 bln 30 hari -1,94 hanya BBN II hanya BBN II hanya BBN II
16,92
15/10/2021 15/06/2022 8 bln 0 hari 6,18 V V V
12/09/2022 12/11/2022 2 bln 0 hari 108,87 V V V V
11 D I YOGYAKARTA 01/10/2022 30/11/2022 1 bln 29 hari 34,02 V V
12 SUMATERA SELATAN 01/08/2022 31/12/2022 4 bln 30 hari 15,20 dari luar prov V V
13 ACEH 30/11/2021 30/04/2022 5 bln 0 hari 14,81 V V V
14 LAMPUNG -17,48
15 RIAU 3,18
5,45
16 JAMBI 19/09/2022 19/12/2022 3 bln 0 hari 74,55 > 2 thn V V V
24/06/2022 30/09/2022 3 bln 6 hari 38,23 V V V
07/11/2022 22/12/2022 1 bln 15 hari 19,78 V V
18 KALIMANTAN TENGAH 17/05/2022 16/08/2022 2 bln 30 hari 35,97 V V V V
19 NUSA TENGGARA BARAT 01/08/2022 31/12/2022 4 bln 30 hari 29,87 V V V V
20 KALIMANTAN SELATAN 03/10/2022 24/12/2022 2 bln 21 hari 22,17 V V V
21 PAPUA 01/08/2022 30/12/2022 4 bln 29 hari 22,04 V V V
22 SULAWESI UTARA 11/08/2022 30/12/2022 4 bln 19 hari 18,56 V V V V
23 KALIMANTAN BARAT 01/08/2022 20/12/2022 4 bln 19 hari 15,92 V V V
24 KEPULAUAN RIAU 01/07/2022 30/11/2022 4 bln 29 hari -3,15 V V V
23,46
25 SULAWESI TENGGARA 29/11/2021 31/01/2022 2 bln 2 hari 489,70 V V V V
26 BENGKULU 01/08/2022 30/11/2022 3 bln 29 hari 104,02 V V V V
27 SULAWESI TENGAH 01/12/2022 31/12/2022 0 bln 30 hari 89,45 V V V
25/04/2022 29/07/2022 3 bln 4 hari 63,47 V V V V
21/11/2022 15/12/2022 0 bln 24 hari 66,82 V V V
29 MALUKU 01/03/2022 31/08/2022 5 bln 30 hari 20,98 V V V
121,44
15,79 14 25 27 25
10 SUMATERA BARAT
28 BANGKA BELITUNG
17 NUSA TENGGARA TIMUR
Jumlah
Jumlah
NO CABANG
KEBIJAKAN PEMBEBASAN DENDA PENGHAPUSAN/PENGURANGAN PEMBEBASAN DENDA
Jumlah
JUMLAH
Cabang Tingkat Utama
Cabang Tingkat I A
Cabang Tingkat I B
Cabang Tingkat II A
Cabang Tingkat II B
Jumlah
Jumlah
6. Single Data Kendaraan Samsat
6
103 Juta
Kendaraan
122 Juta
Kendaraan
143 Juta
Kendaraan
Perbedaan Data Kendaraan
Pembentukan dan Implementasi Sekretariat
Pembina Samsat Nasional dan Provinsi
Sesuai Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Presiden
No. 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Samsat dan Pedoman
Pemeliharaan Data untuk seluruh
Samsat di Indonesia
Penyusunan Roadmap Pembentukan
Sistem Single Data Kendaraan Samsat
dan Integrasi Data 3 Instansi yang
Disiampan pada Database Cloud Tim
Pembina Samsat
Diharapkan Seluruh
Samsat sudah
terkoneksi dengan ERI
7. 7
Kesimpulan Hasil FGD Tim Pembina Samsat
7
Januari 2023
KETERISIAN DAN KEVALIDAN DATA
Diperlukan dukungan seluruh pihak untuk keterisian dan
kevalidan data kepemilikan kendaraan bermotor.
TEMPLATE JUKRAH / TR DAN
SURAT PERINGATAN
Koprs Lalu Lintas membuat Petujuk dan Arahan (Jukrah) /
TR yang berisi tentang waktu dan mekanisme waktu
pelaksanaan dan draft Surat Peringatan
PERDA / SE KEMENDAGRI UNTUK
BBNKB 2
Diperlukan pnerbitan Peraturan Daerah (Perda) atau Surat
Edaran (SE) dari Kemendagri terkait penghapusan BBNKB 2.
KAJIAN PENGHAPUSAN PAJAK PROGRESIF
Akan dilakukan kajian lebih lanjut untuk penghapusan Pajak
Progresif.
KOMITMEN TIM PEMBINA
SAMSAT PROVINSI
Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi siap
mengimplementasikan Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009
DATA KENDARAAN
Data kendaraan bermotor yang telah dihapus dari
database registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor, sebagaimana Pasal 85 Peraturan
Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 akan dialihkan
dalam sistem pemeliharaan data yg berbeda.
BIAYA PENGIRIMAN
Biaya pengiriman Surat Peringatan akan
didiskusikan lebih lanjut.
MEKANISME PENGIRIMAN SURAT
PERINGATAN
Mekanisme pengiriman Surat Peringatan akan dilakukan secara
elektronik dan door to door.
Sosialisasi Melalui SMS Blast
Pola sosialisasi secara masif dengan berbagai media perlu dilakukan termasuk
penggunaan SMS Blast. Penyampaian/sosialisasi dilakukan pendekatan humanis
agar mudah dipahami sehingga tidak menjadi ancaman bagi masyarakat.
8. 8
Rekomendasi yang Harus Ditindaklanjuti
8
Sistem Pengecekan
Masa Laku
Sebagai upaya memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam melakukan pengecekan masa laku
kendaraan bermotor, disiapkan 2 sistem aplikasi yaitu,
melalui Website dan melalui Unstructured Supplementary
Service Data (USSD)
Penghapusan BBNKB II
Penghapusan BBNKB II yang bertujuan menghasilkan data yang valid dan
akurat, sehubungan pemberlakuannya sebagaimana Amanat Pasal 191
Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tahun
2024 maka untuk implementasinya saat ini dibutuhkan Surat Edaran dari
Kementerian Dalam Negeri
Jukrah/TR Korlantas Polri
Sebagai landasan pelaksanaan implementasi Pasal 74 dimaksud
perlu diterbitkan Petunjuk dan Arahan (Jukrah) dari Korps Lalu
Lintas Polri.
Draft Surat Peringatan
Draft Surat Peringatan I hingga Surat Peringatan III, akan
disiapkan sesuai pendapat hukum Prof. Dr. Nurhasan Ismail,
SH, M.Si.
