Paparan terkait Batas Daerah

1. ARAHAN WAKIL MENTERI DALAM NEGERI
RAKORNAS TOPONIMI DAN BATAS DAERAH
Tanggerang , 10 November 2022
John Wempi Wetipo, SH, MH

2. Prov. Aceh
Prov. Sumatera
Utara
Prov. Riau
Prov.
Sumatera Barat
Prov.
Kep. Riau
Prov. Bengkulu
Prov. Lampung
Prov. Sumatera
Selatan
Prov. Jambi Prov. Kep.
Bangka Belitung
Prov. Banten
Prov. DKI Jakarta
Prov.
Jawa Barat
Prov.
Jawa Tengah
Prov. D.I
Yogyakarta
Prov.
Jawa Timur
Prov. Bali
Prov. NTB
Prov. NTT
Prov. Kalbar
Prov. Kalteng
Prov. Kalsel
Prov. Kaltim
Prov. Kaltara
Prov. Sulut
Prov. Gorontalo
Prov. Sulbar
Prov. Sulteng
Prov. Sultra
Prov. Sulsel Prov. Maluku
Prov.
Maluku utara Prov.
Papua Barat
Prov. Papua
Prov. Papua
Tengah
Prov. Papua
Selatan
Prov. Papua
Pegunungan
Malaysia
Malaysia
Timor Leste
Papua
Nugini
Peta Indonesia

3. 3
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN SERTA BATAS DAERAH
SALAH SATU KERANGKA DASAR PELAKSANAAN
PILKADA, PILPRES, DAN PILEG TAHUN 2024.
2024

4. SUMBER INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(DLM KONTEK PENATAAN WILAYAH)
TERTIB ADMINISTRASI WILAYAH PEMERINTAHAN
(MEMUDAHKAN IDENTIFIKASI FISIK RUPABUMI DI SETIAP
WIL. & PEMBUATAN KODEFIKASI)
MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA
ADM. WILAYAH
1
2
3
TOPONIMI DAN ADM. KEWILAYAHAN

5. 2003 2005 2008 2011 2013 2015 2017
Permendagri
No. 18 Tahun
2005
Permendagri
No. 6 Tahun 2008
Permendagri
No. 66 Tahun
2011
Permendagri
No. 18 Tahun
2013
Permendagri No. 39 dan 56
Tahun 2015
Permendagri
No. 137 Tahun 2017
2019
Permendagri
No. 72 Tahun 2019
2022
Permendagri 58 Th 2021
(Data WAP dan Pulau
ditetapkan dengan
Kepmendagri)
Kepmendagri
No. 050-145 Thn 2022
PERKEMBANGAN JUMLAH KODE DAN DATA WILAYAH INDONESIA
Kepmendagri
No. 109A dan 150A
Tahun 2003
PERMENDAGRI NO. 72
TAHUN 2019
KEPMENDAGRI
NO. 050-145 TAHUN 2022
PROVINSI
KABUPATEN
KOTA
KECAMATAN
KELURAHAN
DESA
LUAS WILAYAH
PULAU
PENDUDUK
KEPMENDAGRI
NO. 100.1-1-6117 (9 NOP. TH. 2022)
34
416
98
7.230
8.488
74.953
1.916.906,77
-
265.185.520
34
416
98
7.266
8.506
74.961
1.892.555,47
16.772
272.229.372
37
416
98
7.277
8.498
75.266
1.892.410,091
17.001
275.361.267

6. PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA
UU 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH
6
Batas Teritorial Negara
Batas Administrasi Provinsi
Batas Administrasi Kabupaten
Batas Adm Kecamatan
Batas Adm Desa
Batas Adm
Kelurahan
Batas Administrasi Kota
Batas Adm Kecamatan
Batas Adm Desa
Batas Adm
Kelurahan
NKRI
37 Provinsi
416 + 98 = 514
kab/kota
7.277
Kecamatan
75.266 desa
+ 8.498 kel

7. FILOSOFI PEMERINTAHAN
DALAM PENEGASAN BATAS
∙ Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah
Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota”.
∙ Berdasarkan pasal 401 ayat (1) UU 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menyebutkan bahwa “ Penegasan batas termasuk Cakupan
Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah ditetapkan dengan peraturan
Menteri (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri).
∙ PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa
batas daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi acuan
dan diintegrasikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota. Pasal 64, Pasal 78 dan Pasal 87 7
7

8. 8
8
▪ PP NO 43/2021 TTG Penyelesaian ketidaksesuaian antara tata ruang dgn
kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, pasal 5 bahwa :
a. Ayat (1), bahwa batas daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
menjadi acuan ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak
atas tanah.
b. Ayat (5), mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
menyelesaikan batas daerah bersama pemerintah daerah selama 5 (lima)
bulan sejak berlakunya PP Nomor 43 Tahun 2021 (berlaku mulai 2 Februari
2021).
c. Ayat (6), apabila selama 5 (lima) bulan belum ada kesepakatan
antarpemerintah daerah yang berbatasan, Menteri Dalam Negeri
memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah paling lama 1 (satu)
bulan.

9. PENYELESAIAN BATAS DAERAH PASCA UU NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
UU No. 11 Tahun
2020 Tentan
g
Cipta kerja
(Ditetapkan 2
November 2020)
Batas daerah
yg
telah
Negeri
• Pasal
5:
ditetapkan
menjadi
Menteri
Dalam
acuan
penyelesaian
ketidaksesuaian
• Pasal 6: Adanya limitasi
waktu
percepatan penyelesaian batas
daerah terkait penataan ruang
PP No. 43 Tahun
2021
Tentang Penyelesaian
Ketidaksesuaian Tata
Ruang,
Kawasan Hutan, Izin,
Dan/Atau Hak Atas
Tanah (Ditetapkan 2
Februari 2021)
PP No. 21 Tahun
2021
Tentang
Penyelenggaraan
Penataan Ruang (ditetapkan
21 Februari 2021)
Perpres No. 23 Tahun 2021
Tentang Tentang
Perubahan Atas Perpres
No. 9 Tahun 2016 Tentang
Pelaksanaan Kebijakan
Satu
Pet
a
Pda
Tingk
at Peta
Skala
(Ditetapkan 1
Ketelitian
1:50.000
April 2021)
TELAH DILAKUKAN PERCEPATAN
PENYELESAIAN BATAS DAERAH
OLEH MENTERI DALAM NEGERI
• Penyusunan
Kab./Kota,
dan
RTRW
RDTR
Provinsi,
Kab./Kota
diintegrasikan dgn batas daerah yang
telah ditetapkan Menteri Dalam
Negeri
• RTRW : Rencana Tata Ruang
Wilayah
• RDTR : Rencana Detail Tata Ruang
Sumber: Ditjen Bina Adwil, Oktober 2022 12

10. Kerangka penegasan batas
kecamatan dan desa/ kelurahan
8
Kejelasan cakupan wil
admin pemerintahan
2
Kejelasan luas wilayah 3
Kejelasan adm. kependudukan
4
Kejelasan Pengaturan Tata Ruang 1 Kejelasan daftar pemilih
(Pemilu, Pilkada)
5
Kejelasan adm pertanahan
6
Kejelasan perijinan
7
Manfaat Penetapan
Batas Daerah
PENEGASAN BATAS DAERAH TIDAK MENGHAPUS HAK ATAS TANAH,
KEPEMILIKAN ASET, HAK ULAYAT, DAN HAK ADAT PADA MASYARAKAT.
10

11. Berkaitan dengan potensi ekonomi
Berkaitan dengan fungsi pelayanan
Berkaitan dengan kultural sosial
Berkaitan dengan politik & hukum
a)Perebutan SDA
b)Overlapping wilayah perijinan.
a) Duplikasi pelayanan adm/tidak ada pelayanan
b) Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.
a) Anggapan terpisahnya etnis/sub etnis tertentu
b) Kecemburuan sosial dan isu pendatang
dengan penduduk asli
a) Wil. konstituen parpol.
b) Dapil ganda
c) Wil. yg dianggap kekuasaan pemimpin/parpol
tertentu
d) Overlapping cakupan wil. di dlm produk PUU
e) Insinkronisasi antara UU Pembentukan Daerah,
batang tubuh dengan Lampiran peta
Berkaitan dengan Koordinasi & SURTA
a)Pelacakan batas tanpa adanya koordinasi
b)Penempatan letak pilar yang tidak tepat.
c)Minimalisnya pemahaman SDM terhadap makna
batas daerah dan surta
PERMASALAHAN
PENEGASAN BATAS DAERAH
11

12. PERKEMBANGAN PROSES PENYELESAIAN BATAS DAERAH
Jumlah Segmen Batas Daerah seluruh Indonesia berjumlah 979 segmen, yang terdiri dari:
1. Segmen Provinsi sejumlah 187 Segmen dengan perkembangan penyelesaian segmen yaitu :
a. 152 Segmen Sudah Selesai Permendagri
b. 31 Segmen dalam proses Permendagri
c. 4 Segmen Dalam proses fasilitasi (3 DOB Papua + Batas Prov Kalbar dengan Kalteng)
2. Segmen Kab/Kota sejumlah 792 segmen, dengan perkembangan penyelesaian segmen yaitu:
a. 645 Segmen sudah Permendagri
b. 120 Segmen dalam proses Permendagri
c. 27 Segmen Dalam proses fasilitasi
Secara keseluruhan penyelesaian batas sudah mencapai 81 % Permendagri (797 Segmen), 16 %
Proses Permendagri (151 Segmen) dan 3% (31 Segmen) masih dalam proses Fasilitasi.

13. HASIL PERCEPATAN PENYELESAIAN
BATAS DAERAH TAHUN 2022
Batas Antar
Provinsi
Total : 187
Segmen
Batas Antar
Kab/Kota
Total : 792
Segmen
183 Segmen
(152 Segmen PMDN +
31 Segmen dlm proses
PMDN)
765 Segmen
(645 Segmen PMDN +
120 segmen dlm proses
PMDN)
4 segmen Proses Fasilitasi
27 segmen Proses Fasilitasi
979
SEGMEN
BATAS
DAERAH
Proses Fasilitasi
⮚Sampai dengan Bulan September 2022, segmen
batas Provinsi, Kab/Kota telah ditetapkan oleh
Permendagri batas daerah sebanyak 797 segmen
batas (81%).
⮚Untuk yang dalam proses permendagri sebanyak
151 segmen batas (16 %).
⮚Sedangkan yang dalam proses fasilitasi sebanyak
31 segmen batas (3 %)
PASCA PP 43/2021, KEMENDAGRI TELAH MENYELESAIKAN:
⮚Dari 311 segmen tersisa, terselesaikan 280 segmen (128 telah PMDN
dan 152 segmen proses permendagri), sisa 31 dlm proses
penyelesaian

14. No Provinsi
Jumlah
Segmen
Sudah selesai
Sebelum PP
43/2021
Belum
selesai
(Target PP
43/2021)
TOTAL SEGMEN BATAS DISELESAIKAN
Proses Permendagri segmen telah
diselesaikan
BELUM SELESAI
%
Disepakati
Diserahkan
Pusat
Keputusan
Gubernur
Sub Total
Penyusunan
Draft PMDN
Proses
PMDN
Telah
PMDN
Penyelesaian
Pusat
Pembahasan
dg Pemda
1 ACEH 39 16 23 23 - - 23 - 2 21 - - 100%
2 SUMATERA UTARA 55 24 31 29 - - 29 - 1 28 1 1 96%
3 RIAU 20 9 11 7 - 3 10 - 3 7 1 - 95%
4 SUMATERA BARAT 32 20 12 10 - 2 12 - 10 2 - - 100%
5 BENGKULU 13 12 1 - 1 - 1 - 1 - - - 100%
6 JAMBI 17 12 5 3 - - 3 - - 3 2 - 88%
7 SUMATERA SELATAN 35 12 23 16 1 4 21 - 7 14 2 - 94%
8 LAMPUNG 30 4 26 24 - 2 26 - 2 24 - - 100%
9 KEP. BANGKA BELITUNG 6 6 - - - - - - - - - - 100%
10 KEPULAUAN RIAU 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - - 100%
11 BANTEN 10 10 - - - - - - - - - - 100%
12 DKI JAKARTA - - - - - - - - - - - - -
13 JAWA BARAT 53 53 - - - - - - - - - - 100%
14 JAWA TENGAH 73 73 - - - - - - - - - - 100%
15 DI YOGYAKARTA 7 7 - - - - - - - - - - 100%
16 JAWA TIMUR 70 64 6 5 - - 5 - 5 - 1 - 99%
17 KALIMANTAN BARAT 25 13 12 11 1 - 12 - 11 1 - - 100%
18 KALIMANTAN SELATAN 26 22 4 4 - - 4 - 4 - - - 100%
19 KALIMANTAN TENGAH 23 16 7 3 2 2 7 4 3 - - - 100%
20 KALIMANTAN TIMUR 14 8 6 1 - 5 6 5 1 - - - 100%
21 KALIMANTAN UTARA 5 - 5 3 - 2 5 - 5 - - - 100%
22 SULAWESI SELATAN 46 9 37 29 3 - 32 13 18 1 5 - 89%
23 SULAWESI TENGGARA 22 11 11 7 1 - 8 5 3 - 3 - 86%
24 SULAWESI BARAT 7 4 3 3 - - 3 - 1 2 - - 100%
25 BALI 16 16 - - - - - - - - - - 100%
26 NUSA TENGGARA BARAT 10 10 - - - - - - - - - - 100%
27 NUSA TENGGARA TIMUR 18 14 4 2 2 - 4 - - 4 - - 100%
28 SULAWESI TENGAH 18 18 - - - - - - - - - - 100%
29 GORONTALO 9 9 - - - - - - - - - - 100%
30 SULAWESI UTARA 18 17 1 - - - - - - - 1 - 94%
31 MALUKU 4 4 - - - - - - - - - - 100%
32 MALUKU UTARA 8 7 1 1 - - 1 - - 1 - - 100%
33 PAPUA 7 1 6 6 - - 6 - 2 4 - - 100%
34 PAPUA BARAT 23 13 10 4 - 4 8 4 3 1 - 2 91%
35 PAPUA TENGAH 14 6 8 6 - - 6 1 1 4 - 2 86%
36 PAPUA SELATAN 5 3 2 - - - - - - - 2 - 60%
37 PAPUA PEGUNUNGAN 13 1 12 8 - - 8 2 4 2 3 1 69%
BATAS ANTAR PROVINSI 187 144 43 34 5 39 7 24 8 3 1 98%
J U M L A H 979 668 311 240 16 24 280 41 111 128 24 7 97%

15. Terima
Kasih