renja

1. B A B I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Penyusunan produk hukum, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
maupun Keputusan Bupati merupakan dasar pengambilan kebijakan pemerintah dalam
melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, demikian juga dengan
pelayanan dibidang bantuan hukum. Oleh karenanya, perlu didasarkan pada target kinerja
dan tolok ukur program/kegiatan di Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya, agar dapat tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja yang
berorientasi pada sasaran dan pencapaian hasil sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja)
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2013 yang memuat tentang tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan,
serta program kerja Tahun 2013 dengan menetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan
tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rencana Kerja Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-
undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 adalah sebagai
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dengan target/sasaran yang ditentukan
dalam tahun 2013 dengan tugas pokok dan fungsi berikut visi yang ingin dicapai dan misi
yang akan dilaksanakan, skaligus mnjadi tolok ukur kinerja dan indikator tingkat
keberhasilan yang akan dicapai tahun 2013 sesuai dengan hasil Musrenbang Kabupaten
Tahun 2012.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-
undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 adalah untuk
meningkatkan efektifitas dan efisensi manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan guna optimalisasi pelayanan pada masyarakat yang lebih berdaya guna
dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah
ditetapkan.
1

2. MANFAAT
sebagai dokumen perencanaan yang memuat rumusan program, kegiatan dan sasaran
pembangunan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam Tahun 2013 agar berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan.
Sebagai tolok ukur sekaligus indikator tingkat keberhasilan pembangunan yang akan
dicapai.
LANDASAN
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah ;
Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Praturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013;
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor .. Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013.

3. BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS POKOK
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2012, Bagian Hukum
danPeraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan
meneliti perumusan Peraturan Perundang-undangan, telaah Hukum, memberikan
bantuan hukum ,mempublikasikan dan mendokumentasikan Produk Hukum;
FUNGSI
Didalam melaksanakan tugas Bagian Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan
mempunyai fungsi :
Penelitian Perumusan Peraturan Perundang – undangan ;
Menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah ;
Penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi
produk hukum ;
Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan Hukum kepada semua unsur
Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas ;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintah sesuai dengan bidang
tugasnya.
3

4. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Kinerja dari pada Bagian Hukum Dan Peraturan Perundang-
Undangan adalah menggambarkan sejauh mana tugas pokok dan fungsinya dalam
mendukung Program - Program Pembangunan yang meliputi :
Merumuskan Produk - produk Hukum dalam pengkajian
Peningkatan Frekwensi Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum
Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum
STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Praturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Bagian Hukum dan
Peraturan Perundang-undangan mempunyai Struktur Organsasi sebagai berikut :
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berada di lingkup Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan.
Sub Bagian Bantuan Hukum.

5. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
Masing-masing Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa
orang staf. Secara keseluruhan, jumlah pegawai pada Bagian Hukum dan Peraturan
Perundang-undangan adalah 14 orang, yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 6 orang
perempuan dengan latar belakang pendidikan pasca sarjana (S2) 2 orang, sarjana (S1)
8 orang dan lulusan SMU/sederajat 4 orang.
Adapun tugas dan fungsi dari masing - masing Sub Bagian adalah sebagai berikut :
- Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan
Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas meneliti
perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, menelaah dan
mengevaluasi pelaksanaannya.
Didalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan
ini mempunyai fungsi :
Pelaksanaan perkembangan Hukum pada umumnya dan pada khususnya yang
menyangkut tugas Pemerintah Daerah;
Melakukan penelitian, pengumpulan dan pengolahan Data Hukum yang
berkembang dengan tugas Pemerintah Daerah ;
Persiapan rancangan Peraturan Daerah dan meneliti Produk - produk Hukum
lainnya ;
Menelaah dan mengevaluasi Peraturan Perundang - undangan ;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepal Bagian Hukum dan Peraturan
Perundang-Undangan sesuia dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Bantuan Hukum
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam
menyelesaikan masalah Hukum dan pelayanan Bantuan Hukum.
Didalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai
fungsi ;
Penyelesaian persoalan persoalan Hukum yang menyangkut tugas Pemerintah
Daerah ;
Pemberian bantuan dn perlindungan Hukum kepada unsur Pemerintah Daerah
5

6. dalam hubungan kedinasan dan sengketa sewa menyewa perumahan ;
Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum ;
Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan euai dengan bidang tugasnya.
- Sub Bagian Dokumentasi Hukum
Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan Dokumentasi
dan publikasi Produk - produk Hukum, Lembaran Daerah serta mengatur
penyebaran Dokumen Hukum.
Didalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai
Fungsi :
Pengumpulan serta pendokumentasian Produk Hukum ;
Penerbitan Lembaran Daerahdan Berita Daerah. ;
Pemublikasian serta penyebarluaskan Produk - Produk Hukum ;
Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

7. B A B III
PERENCANAAN KERJA
RENCANA STRATEGIS
1. VISI DAN MISI
Bagian Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bojonegoro sebagi pusat penyusunan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya mempunyai Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis
Tahun 2009-2013 sebagi berikut :
Visi
" Menegakkan Supremasi Hukum dalam Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan
Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah. "
Misi
Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dalam pengkajian,
Perumusan dan penyusunan Produk Hukum Daerah ;
Melaksanakan sosialisasi / penyebarluaskan Produk Hukum Daerah dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat ;
Mewujudkan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Penyelesaian sengketa
Hukum ;
Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan
Untuk memberi kepastian Hukum kepada masyarakat.
Agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang Hak dan Kewajiban.
Agar kesadaran Hukum masyarakat lebih meningkat.
Agar semua permasalahan Hukum di Daerah relatif kecil sehingga tercipta
suasana yang aman dan tertib.
Sasaran
Sasaran yang akan dicapai adalah :
Tertatanya Sistim Hukum di Daerah.
Meningkatnya Produk-produk Hukum di Daerah yang sesuai dengan
perkembangan mayarakat dewasa ini.
Meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat;
Tuntasnya permasalahan Hukum yang ada di Pemerintah Kabupaten;
Mantapnya pelaksanaan Legalitas di Daerah.
7

8. 1.3 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran
Cara mencapai tujuan:
Menyusun Produk-produk Hukum Daerah yang sesuai dengan perkembangan
masyarakat ;
Meningkatkan Sosialisasi/Penyuluhan Hukum kepada masyarakat;
Meningkatkan penyebaran Produk-produk Hukum sampai kepedesaan;
Meningkatkan Penyelesaian Kasus-kasus/permasalahan yang timbul di
Pemerintah Kabupaten.
Cara mencapai Sasaran :
Perlunya mengganti/ membuat Produk-produk Hukum yang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.
Meningkatkan pelaksanaan sosislisasi/penyuluhan Hukum sampai ke tingkat
Desa di dalam Kabupaten Bojonegoro.
Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka
penyelesaian permasalahan Hukum yang ada di Pemerintah Kabupaten.
Lebih memantapkan Legalitas di Daerah.
C. ARAH KEBIJAKAN
Program Pembangunan dibidang hukum sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009- 2013 adalah mempunyai
arah kebijakan sebagai berikut :
Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia ;
Peningkatan Kualitas Profesi Hukum .
Didalam pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013, tujuan yang ingin dicapai Bagian
Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro
adalah terlaksananya Program-Program Kerja sebagai berikut:
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang dijabarkan
dalam kegiatan :
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten oleh Gubernur Jawa
Timur ;
Evaluasi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten oleh Gubernur Jawa
Timur ;
Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan :
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
Fasilitasi Evaluasi Peraturan Desa ;

9. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya ;
3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, yang dijabarkan dalam
kegiatan :
Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum ;
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, yang dijabarkan dalam kegiatan :
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan ;
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan ;
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ;
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan ;
Kajian Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar
Peraturan Perundang-Undangan Daerah ;
Pembentukan Perda yang Bersifat Prefentif ;
Pembentukan Perda yang bersifat Represif ;
Penyusunan Produk Hukum selain Perda ;
Pengkajian Naskah Akademik Raperda yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum
dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
Program pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak kriminal , yang dijabarkan dalam
kegiatan :
Penyuluhan Hukum;
Pembinaan kepada Kelompok Kadarkum.
Program Pelayanan administrasi Perkantoran, yang dijabarkan dalam kegiatan:
Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Penyediaan Alat Tulis kantor;
Penyediaan Barang Cetaan/Penggandaan;
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, yang dijabarkan dlm kegiatan :
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang dijabarkan dalam kegiatan :
Pemeliharaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ;
Pemeliharaan rutin/berkala peralaatan gedung kantor;
Adapun sumber dana program dan kegiatan tahun 2013 pada Bagian Hukum dan
9

10. Peraturan Perundang-Undangan berasal dari Dana APBD Kabupaten Bojonegoro yang
berdasarkan hasil Musrenbang tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 975.130.000; (sembilan
ratus tujuh puluh lima juta seratus tigapuluh ribu rupiah) yang kemudian mengalami perubahaan
di tahun 2013 sesuai DPA Tahun 2013 sebesar Rp. 1.452.381.500,- (satu miliar
empatratuslimapuluhduajuta juta tigaratus delapaan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang
kegunaannya sebagaimana dijelaskan dalam TABEL berikut :

11. RENCANA KERJA ANGGARAN
SKPD : BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN : 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Perda
tentang APBD Kabupaten
- Terlaksananya Evaluasi Raperbup
tentang Penjabaran APBD
- Jumlah Perda ttg APBD Kabupaten yang
telah di Evaluasi
- jumlah Perbup ttg Penjabaran APBD yang
telah di Evaluasi
2 Perda
2 Perbub
1. Program Pembinaan dan fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Kode Rekening :1.20.03.04.18
Meliputi kegiatan :
-Evaluasi Rancangan Perda tentang
APBD kabupaten/kota :1.20.03.04.18.01
-Evaluasi Rancangan Perbup tentang
Penjabaran APBD kabupaten/kota :
1.20.03.04.18.02
5.380.500
7.505.000
Terpenuhinya keikutsertaan aparatur
dalam Bimtek Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan ;
Frekuensi Pengikutsertaan aparatur pada
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
13 kali
2. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Kode Rekening :1.20.03.04.05
Meliputi kegiatan :
-Bimtek Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
58.600.000
11

12. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Tertanganinya Kasus Pengaduan Di
Lingkungan Pemda.
Pelaksanaan Evaluasi Peraturan desa
yang sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan
Tertanganinya Kasus Pengaduan Di
Lingkungan Pemda.
- Jumlah Penanganan kasus pengaduan di
Lingkungan Pemda
jumlah pelaksanaan evaluasi peraturan Desa
yg sesuai dg peraturan perundang-
undangan
Prosentase Penanganan kasus pengaduan di
Lingkungan Pemda
2 kasus
40 perdes
100 %
3. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH.
Kode Rekening :1.20.03.04.20
Meliputi Kegiatan :
-Penanganan Kasus Pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
Kode Rekening :1.20.03.04.20.02
- fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Daesa
Kode Rekening :1.20.03.04.20.10
Penanganan Kasus pada wilayah
Pemerintahan dibawahnya
Kode Rekening :1.20.03.04.20.04
74.474.500
7.363.000
4.622.734
Terbentuknya Kerjasama Antar Daerah Di
Bidang Hukum.
Jumlah pelaksanaan Kerjasama antar
Daerah di bidang Hukum
10 kerjasama
4. Program Peningkatan Kerja Sama
Antar Pemerintah Daerah
Kode Rekening :1.20.03.04.25
Meliputi kegiatan :
-fasilitasi/pembentukan kerjasama antar
daerah dibidang hukum
Kode Rekening :1.20.03.04.25.03
33.316.900
33.316.900
12

13. 13
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Terlaksananya Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan Perundang-
Undangan.
Terbentuknya Rencana Kerja
Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan.
Terlaksananya Legislasi Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan.
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan.
Terlaksananya Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan Daerah.
Terlaksananya pengajian Peraturan
Perundang-Undangan Yg Baru, Lebih
Tinggi Dari Keserasian Antar
Peraturan Perundang-Undangan
Daerah.
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan
Peraturan Perundang-Undangan.
Jumlah Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan yang disusun
Peraturan Perundang-Undangan yg sudah
terlegislasi.
Jumlah pelaksaan sosialisasi terhadap produk
hukum daerah berupa Perda dan Perbupguna
Meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman
masyarkat akan keberdaan produk hukum
daerah yang ada.
Jumlah produk hukum Daerah yang
dipublikasikan dalam bentuk buku
Jumlah pengkajian yang dilaksankan agar
Peraturan Perundang-Undangan daerah yang
sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
3 kali
1 Renja TA
10 Raperda
8 kali
Penerbitan 100 buku himp
salinan Perda dlm Lembaran
Daerah, 100 buku himp
salinan dlm Berita Daerah dan
Bulletin Katalog JDIH
8 kali
5. Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan.
Kode Rekening :1.20.03.04.26
Meliputi kegiatan :
-koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
Kode Rekening :1.20.03.04.26.01
-penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
Kode Rekening :1.20.03.04.26.02
-legislasi rancanagan peraturan perundang-
undangan
Kode Rekening :1.20.03.04.26.03
-fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Kode Rekening :1.20.03.04.26.04
-publikasi peraturan perundang-undangan
Kode Rekening :1.20.03.04.26.05
-kajian peraturan perundang-undangan
daerah yang baru,lebih tinggi dan keserasian
antar peraturan perundang-undangan daerah
Kode Rekening :1.20.03.04.26.06
34.498.500
12.262.000
74.527.000
65.275.000
74.325.000
61.457.000

14. 14
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Terbentukan Perda yang bersifat Prefentif.
Terbentukan Perda yang bersifat Represif.
Terbentuknya Penyusunan Produk Hukum
selain perda.
Terbentuknya Kegiatan Pengkajian
Kegiatan naskah akademis Raperda
Jumlah Perda yang bersifat Prefentif.
Jumlah Perda yang bersifat Represif
- Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan selain
perda
- Jumlah Pengkajian Naskah Akademis
Raperda yang dihasilkan untuk menjadi
Perda
9 Perda
1 Perda
50 Perbup, 350 SK, & 2
Instruksi
7 Naskah Akademis, 4 Kajian
Naskah Akademis
-pembentukan peraturan daerah yang
bersifat preventif
Kode Rekening :1.20.03.04.26.09
-pembentukan peraturan daerah yang
bersifat represif
Kode Rekening :1.20.03.04.26.10
-penyusunan produk hukum selain
peraturan daerah
Kode Rekening :1.20.03.04.26.11
-Kajian naskah akademis Raperda
Kode Rekening :1.20.03.04.26.12
35.383.500
30.238.250
18.606.766
144.201.600
Terlaksananya Penyuluhan hukum
Terwujudnya pembinaan desa yang sadar
hukum
Jumlah Penyuluhan hukum yang dilaksanakan
untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran hukum masyarakat
Jumlah Desa Sadar Hukum yang dilakukan
pembinaan
8 kali
430 Desa/ Kelurahan di 27
Kecamatan/ 27 kali pembinaan
6. Program Pemeliharaan Kantribmas
dan Pencegahan tindak kriminal
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.16
Meliputi kegiatan :
Penyuluhan Hukum
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.16.06
Pembinaan Kelompok Sadar Hukum
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.16.07
43.170.000
112.203.750
-terpeliharanya kendaraan dinas
-terpeliharanya peralatan kantor
-porsentase pemeliharaan kendaraan dinas
-porsentase pemeliharaan peralatan kantor
100%
100%
7. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.07
Meliputi kegiatan :
-Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.7.24
-Pemeliharaan Peralatan Kantor
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.7.28
15.000.000
7.500.000

15. Jumlah Anggaran Program Kegiatan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan untuk Tahun Anggaran 2013 adalah
Rp. 1.452.381.500,- (satu miliar empatratuslimapuluhduajuta juta tigaratus delapaan puluh satu ribu lima ratus rupiah)
15
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Terjadinya jasa dan kelancaran surat
menyurat kegiatan
Terjadinya honorarium tenaga administrasi
keuangan ( KPA, PPTK dsb)
Tercapainya kondisi kantor yang bersih dan
sehat.
Tercapainya kebutuhan ATK untuk
kelancaran/penunjang kegiatan
Tercapainya kebutuhan cetakan/barang
untuk
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
terkait pelaksanaan Peraturan Perundang
undangan dengan instansi vertikal
Prosentase jasa surat menyurat
Prosentase pemberian honorarium tenaga
administrasi keuangan
Prosentase kebersihan kantor
Prosentase penyediaan kebutuhan ATK
Prosentase tersedianya cetakan/ barang
Prosentase pelaksanaan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke luar daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.01
Meliputi kegiatan :
-Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.01.01
-Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.01.07
-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.01.08
-Penyediaan Alat Tulis kantor
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.01.10
-Penyediaan Barang
Cetaan/Penggandaan
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.01.11
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
luar daerah
Kode Rekening : 1.19.1.20.3.01.18
10.000.000
25.500.000
3.000.000
8.305.000
10.000.000
22.400.000

16. BAB IV
P E N U T U P
Rencana kerja (Renja) Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 merupakan pedoman pelaksanaan Program
kegiatan yang akan dilaksanaskan pada Tahun 2013 yang sasarannya telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi,
visi yang aakn dicapai serta misi yang akan dilaksanakan. Rencana kerja ini sekaligus
merupakan tolok ukur kinerja dan indikator tingkat keberhasilan yang akan dicapai pada tahun
2013.
Rencana kerja (Renja) Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 dirumuskan berdasarkan hasil penjaringan dalam
musrenbang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 sebagai aktualisasi sistem perencanaan
partisipatif, sekaligus embrio dalam penetapan knerja tahun 2013.
Untuk mencapai tingkat kerberhasilan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan
sasaran pembangunan, Rencana kerja (Renja) Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-
undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 diharapkan dapat menjadi
pedoman bagi seluruh komponen/unsur pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-
undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
16