Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to Test
Similar to Test (20)
Test
- 1. Siti Martini, SH. MSi K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M BIRO HUKUM – SEKRETARIAT JENDERAL Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Hotel Grand Kemang, 24 Okt 2012
- 2. DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Raperpu, RPP,dan Raperpres.
- 3. DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Permenkumham Nomor No. M.HH.01.PP.01.01.TahunPermenkumham Nomor No. M.HH.01.PP.01.01.Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang- Undangan. SE PU Nomor 13/SE/M/2005 perihal Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di Lingkungan Dep. PU
- 4. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Penganti UU Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR Pemerintah Penganti UU Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- 5. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 8 ditetapkan bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang:mengikat sepanjang: 1. diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi: atau 2. dibentuk berdasarkan kewenangan*. * “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 6. PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
- 7. Tata Cara Menyusun Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dasar Hukumnya adalah Surat Edaran Nomor: 13 /SE/M/2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Surat Edaran ini diterbitkan untuk memudahkan penyusunan produk-produk hukum di bidang pekerjaan umum dengan didukung metode yang baku dan standar serta mengikat kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Surat Edaran adalah petunjuk teknis penyusunan naskah produk hukum yang memuat pengaturan jenis, materi muatan dan wewenang penetapan produk hukum Kementerian Pekerjaan Umum
- 8. Jenis Produk Hukum Menteri Peraturan Menteri Keputusan Menteri Surat Perintah Instruksi Menteri Surat Edaran Jenis Produk Hukum Menteri yaitu:
- 10. Peraturan Menteri Merupakan kebijakan umum dan pengaturan kebijakan pokok yang bersifat umum dan mengikat yang harus Peraturan Menteri memuat: a. Pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. Perubahan dan pencabutan dari suatu Peraturan Menteri. yang harus dilaksanakan unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dapat memuat norma yang berupa: a. Pedoman; b. Standar; c. Petunjuk Pelaksanaan; d. Petunjuk Teknis.
- 11. Peraturan Menteri Materi Muatan Peraturan Menteri Standar yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan Norma yaitu pedoman atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan Menteri Pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi Kriteria yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Prosedur yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis memuat pengaturan rinci yang bersifat teknis dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
- 12. Peraturan Menteri Perubahan dan 1. Apabila suatu produk hukum diubah dengan cakupan materi muatan kurang dari 50 % (lima puluh persen), dilakukan dengan: a.menyisipkan atau menambah materi muatan; atau b.menghapus atau mengganti sebagian materi muatan. 2. Perubahan produk hukum yang berupa peraturan menteri dapat dilakukan terhadap : a.bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran, atau b.kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.dan pencabutan dari suatu Peraturan Menteri b.kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 1. Jika suatu perubahan mengakibatkan: a. sistematika berubah; b. materi muatan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. materi pokoknya berubah; maka produk hukum yang diubah tersebut dicabut, dan dibentuk kembali dalam produk hukum yang baru. 2. Pencabutan dan/atau penggantian Peraturan Menteri dilakukan terhadap Peraturan Menteri yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bertentangan dengan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3. Pencabutan dan/atau penggantian Produk Hukum hanya dapat dicabut oleh produk hukum yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 13. Kerangka Peraturan Menteri Kerangka produk hukum yang berjenis Peraturan Menteri terdiri atas : a. Judul; b. Pembukaan; c. Batang Tubuh; d. Penutup; e. Lampiran (jika diperlukan). Peraturan Menteri disusun dan dirumuskan dalam bentuk Pasal-pasal
- 15. Penomoran dan Pengundangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri diberi nomor oleh Subbagian Tata Usaha Menteri untuk disampaikan kepada Biro Hukum. Biro Hukum menyampaikan Peraturan Menteri kepada Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 3 (tiga) rangkap asli beserta 1 (satu) keping Compact Disc (CD) untuk diundangkan ke dalam Berita Negara RI.untuk diundangkan ke dalam Berita Negara RI. Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara RI, dikembalikan kepada Biro Hukum untuk disampaikan 1 (satu) rangkap asli kepada Pemrakarsa dan 1 (satu) rangkap asli untuk arsip Biro Hukum. Penyebarluasan Peraturan Menteri dilakukan oleh Biro Hukum, Bagian Hukum Direktorat Jenderal, dan/atau unit kerja yang menangani bidang hukum melalui salinan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum dan ditayangkan dalam website Biro Hukum dan/atau pemrakarsa.