1. Oleh:
WAHYUDI PUTRA
Perancang Ahli Madya
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
3. Kerangka Sistem Hukum
Nasional
Negara
Hukum
PUU
PUU
PUU
PUU
UU Nomor 12 Tahun 2011
didasarkan pada pemikiran
bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum, yang segala
aspek kehidupan dalam bidang
kemasyarakatan, kebangsaan,
dan ketatanegaraan, termasuk
pemerintahan harus
berdasarkan hukum yang sesuai
dengan sistem hukum nasional.
4. Jenis dan Hierarki
UUD NRI Tahun 1945
TAP MPR
UU/Perpu
PP
Peppres
Perda Prov
Perda kab/Kota
7. Tahapan Pembentukan PUU (Lanjutan)
Perencanaan Penyusunan Pembahasan
di DPR/DPRD
Pengesahan/
Penetapan
Pengundangan
UU √ √ √ √ (Pengesahan) √
Perpu - √ - √ (Penetapan) √
PP dan Perpres √ √ - √ (Penetapan) √
Perda √ √ √ √ (Penetapan) √
1. SK PAK dan Draft Hasil PAK
2. Surat Selesai Pengharmonisasian
dan Draft Hasil Harmonisasi
1.Persetujuan bersama DPR
dan Presiden
2.Persetujuan bersama DPRD
dan Kepala Daerah
1.Prolegnas
2.Program Penyusunan PP
3.Program Penyusunan
Perpres
4.Program Pembentukan
Perda
9. Dasar Hukum Pengharmonisasian RPUU
Untuk RUU, RPP, dan RPerpres
1. Pasal 47 ayat (3), 54 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (2) UU 12/2011 jo. UU
13/2022:
Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang
berasal dari Presiden, RPP, dan RPerpres dikoordinasikan oleh Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 UU 12/2011 jo. UU 13/2022:
Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda
Provinsi yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota
dikoordinasikan oleh biro hukum/bagian hukum Pemerintah Daerah ybs.
dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Peraturan Menteri/Lembaga
1. Permenkumhanm Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga
Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga
Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
9
11. Mengapa Perlu Pengharmonisasian
PUU merupakan
bagian integral dari
sistem hukum nasional
dan tersusun dalam
satu kesatuan hirarki
PUU
Menyelaraskan PUU yang
sedang disusun dengan
PUU lain secara vertikal
maupun horizontal serta
dengan aspek lain
Mencegah agar
PUU yang
dibentuk tidak
dilakukan judicial
review baik
secara formil
maupun materiil
Menjamin proses
pembentukan PUU
dilakukan secara
taat asas demi
kepastian hukum
12. Lanjutan..
1. Sistem hukum Indonesia
dipengaruhi oleh beberapa
sistem hukum, yaitu sistem
hukum barat, islam, dan adat
2. Pemrakarsa PUU
terdiri atas banyak Pihak
(K/L) dengan berbagai
kepentingan yang
beragam
3. Materi muatan PUU
mencakup seluruh
aspek kehidupan
bernegara yang satu
sama lain dapat saling
bertentangan
4. Materi muatan PUU yang
bersifat strategis dan lintas sektor
sangat rentan dengan ego
sektoral dan konflik kepentingan
dan pembentuk PUU silih
berganti orang
Menghindari terjadinya disharmoni PUU.
Potensi disharmoni sangat mungkin terjadi
Karena beberapa faktor, yakni
15. Lanjutan…
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang,
dimaksudkan untuk:
menyelaraskan
Rancangan Undang-
Undang dengan:
1. Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan
UndangUndang lain; dan
2. teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan.
menghasilkan
kesepakatan
terhadap substansi
yang diatur
18. PERMOHONAN
Penyampaian permohonan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilakukan
oleh pemrakarsa kepada Menkumham, dan
disertai dengan :
a. NA;
b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok
pikiran;
c. keputusan mengenai pembentukan PAK;
d. RUU yang telah mendapatkan paraf
persetujuan seluruh anggota PAK; dan
e. izin prakarsa untuk RUU yang tidak masuk
dalam daftar Prolegnas.
19. Lanjutan…
Unsur yang dilibatkan dalam pengharmonisasian
adalah wakil dari Pemrakarsa,
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian,
dan/atau lembaga lain terkait
Menteri dapat mengikutsertakan peneliti dan
tenaga ahli termasuk dari lingkungan
perguruan tinggi untuk dimintakan pendapat
20. Lanjutan …
RUU hasil
Pengharmonisasian
disampaikan kepada
menteri/pimpinan
lembaga terkait untuk
mendapatkan paraf
Menteri menympaikan
kepada Pemrakarsa
Pemrakarsa
menyempaikan kepada
Presiden
Dalam hal Presiden berpendapat Rancangan
Undang-Undang masih mengandung
permasalahan dan disampaikan oleh Pemrakarsa
kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya penugasan
22. Partisipasi Masyarakat
Masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Masukan dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau
diskusi.
