Perancangan Kontrak PHI .ppt

Copyright by Hikmahanto Juwana 2008
(c) 1
Perancangan dan
Analisa Kontrak
Hikmahanto Juwana
Guru Besar Ilmu Hukum FHUI
SH (UI), LL.M (Keio University, Jepang), Ph.D
(University of Nottingham, Inggris)

(c) 2
 Perancangan Kontrak (Contract Drafting)
tidak sama dengan Hukum Perjanjian
(Law of Contract)
 Perancangan Kontrak memerlukan
ketrampilan
 Berbagai teori hukum dari cabang ilmu
hukum apapun mempunyai peran penting
untuk proses Perancangan Kontrak (tidak
hanya hukum perjanjian)

(c) 3
 Kontrak merupakan kesepakatan antara
subyek hukum perdata
 Kontrak merupakan kesepakatan yang
berisi hak dan kewajiban (prestasi)
 Kontrak harus memperhatikan hukum
yang berlaku

(c) 4
 Kontrak merupakan terjemahan bahasa
sehari-hari dalam bentuk dokumen dan
kalimat hukum
 Kontrak memiliki keberpihakan
 Kontrak dapat dipilah-pilah menjadi
bagian-bagian (anatomi)
 Kontrak sangat bergantung pada nature of
the industry

Copyright by Hikmahanto Juwana
2008(c) 5
III. ANATOMI KONTRAK

2001(c) 6
Apa saja Bagian (Anatomi) dari
Kontrak?
 Secara umum kontrak terdiri dari:
 Bagian Pendahuluan
 Bagian Isi
 Bagian Penutup
 Lampiran (apabila ada)

2001(c) 7
Apa saja yang ada dalam
Bagian Pendahuluan?
 Bagian Pendahuluan terdiri dari:
 Sub Bagian Pembuka: berisi kata pembuka,
termasuk penyingkatan judul perjanjian dan
tanggal perjanjian
 Sub Bagian Pencantuman identitas para
pihak: berisi elaborasi dari pihak yang
mengikatkan diri pada perjanjian
 Sub Bagian Penjelasan: berisi penjelasan
mengapa para pihak membuat perjanjian

2001(c) 8
Contoh Sub-Bagian Pembuka
 Perjanjian Kerjasama Operasi (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini
dibuat pada hari ini _______________ di ________________ oleh
dan antara:
 Perjanjian Jual Beli Aset (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani
di _________ pada hari ini _________ tanggal ____________ oleh
dan antara:
 This Assignment of Project Construction Contract (hereinafter
referred to as the “Agreement”) is made and entered into as of
________________ by and between:
 This Joint Venture Agreement (“JVA”) is made __[day]___ of
_______________ by and between:

2001(c) 9
Contoh Sub Bagian Pencantuman Identitas
Para Pihak (1)
 PT XYZ, NPWP No. _______, yang didirikan dengan Akta Notaris
____________, SH di Jakarta No. _____ tanggal ________
sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta No.
__________ tanggal __________ yang telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Kehakiman No. ______ tanggal __________ dan
telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. _____ Tahun ______ (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal ________ No. _____), berkedudukan di
________________, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah
oleh ______________, Direktur Utama PT XYZ, selanjutnya disebut
“XYZ”.

2001(c) 10
Para Pihak (2)
 PT KMN, suatu badan usaha patungan dalam pendirian yang
sahamnya dimiliki oleh:
PT VKL sejumlah _____ %
PT BKL sejumlah _____ %
PT NOP sejumlah _____ %
yang didirikan berdasarkan Akta Notaris _______________, SH di
__________ No. _____ tanggal ____________, yang sedang dalam
proses pengesahan Menteri Kehakiman, berkedudukan di
_______________, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah
oleh __________, Direktur Utama PT KMN, selanjutnya disebut
“KMN”.

2001(c) 11
Para Pihak (3)
 PT TRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,
berkedudukan di _______, dalam hal ini diwakili oleh
_______________ yang bertindak dalam kedudukannya
selaku ______________ dan untuk tindakan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini telah
mendapatkan persetujuan dari rapat umum luar biasa
pemegang saham PT TRI sebagaimana terbukti dalam
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT TRI
tertanggal ______________ yang dilampirkan dalam
perjanjian ini (selanjutnya disebut “Penjual”).

2001(c) 12
Para Pihak (4)
 PT HIK, a company duly organized and validly existing under the
laws of the Republic of Indonesia, domiciled in ___________, with
its office at _______________ (hereinafter referred to as the
“Lander”).
 PT NMR, a limited liability company formed under the laws of the
Republic of Indonesia and having a place of business at
___________________, hereinafter referred to as the “Producer”.
 PT AMPL of _________ [alamat] __________ (“AMPL”).

2001(c) 13
Contoh Sub Bagian Penjelasan
 Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Bahwa ____________________;
Bahwa ____________________.
 WITNESSETH
WHEREAS:
_________________________
_________________________
 RECITALS:
Whereas _________________;
Whereas _________________.

2001(c) 14
Bagian Isi?
 Bagian Isi terdiri dari pasal-pasal
 Bagian Isi terbagi menjadi:
 Klausula Definisi
 Klausula Transaksi
 Klausula Spesifik
 Klausula Ketentuan Umum

2001(c) 15
Klausula Definisi
 Klausula Definisi adalah pasal yang
mengatur tentang berbagai definisi,
interpretasi maupun konstruksi dalam
perjanjian

2001(c) 16
Contoh Klausula Definisi (1)
 “PT PMA Company” shall mean the
Indonesian limited liability company incorporated
by notarial deed after approval by the relevant
Governmental Authorities, established pursuant
to Article _____.
 “Commitment” shall mean the commitment
of the Lenders to provide the Borrower with the
Facility under and subject to the terms and
conditions of this Agreement.

2001(c) 17
Contoh Klausula Definisi (2)
 “Agen Penjualan” berarti pihak yang menjual
Saham dalam suatu Penawaran Umum tanpa
perjanjian dengan Emitmen dan tanpa
kewajiban untuk membeli Saham.
 Harga Penawaran” adalah harga saham yang
ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang
besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh
Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek
sebagaimana diatur dalam Pasal __ Perjanjian
ini.

2001(c) 18
Klausula Definisi (3)
 The singular includes plural and vice versa and words
importing a gender include other genders
 An individual shall include a corporation, and vice versa.
 Headings are for convenience only and shall not affect
the construction of this Agreement.
 Judul-judul dari pasal-pasal dalam Perjanjian ini dibuat
untuk kemudahan saja dan tidak dipakai untuk
menafsirkan isi dari pasal yang bersangkutan.

2001(c) 19
Klausula Transaksi
 Klausula Transaksi adalah pasal-pasal
yang mengatur tentang transaksi yang
dilakukan oleh para pihak
 Pasal yang mengatur klausula transaksi
dapat lebih dari satu pasal, tertutama
apabila transaksi tidak hanya satu
transaksi saja

2001(c) 20
Contoh Klausula Transaksi (1)
 The Parties agree to make a joint capital
investment in Indonesia through the
Company for the purpose of
manufacturing the Products

2001(c) 21
 Berdasarkan keterangan-keterangan dan jaminan
serta kesanggupan para pihak sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian ini dan tergantung pada terpenuhinya
persyaratan agar Pernyataan Pendaftaran menjadi
Efektif dan semua ijin serta persyaratan yang
disyaratkan untuk menawarkan dan menjual Saham-
saham kepada Masyarakat, Emiten dengan ini setuju
untuk mengeluarkan dan menempatkan Saham-saham
untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum, yang untuk selanjutnya dicatatkan
dan diperdagangkan di Bursa Efek.

2001(c) 22
 The Lenders hereby grant the Borrower with the
Facility, whereunder upon the terms and conditions of
this Agreement, and subject further to the availability of
the required funds by each Lender, the Lenders shall
from time to time during the Commitment Period provide
the Borrower with Advances, provided that the
participation of each Lender in an Advance or the Loan
shall not exceed the following principle amounts:
 Bank A : Rp. __________ (___________________ );
 Bank C : Rp. __________ (___________________ );
 Bank D : Rp. __________ (___________________ ).

2001(c) 23
Klausula Spesifik
 Klausula Spesifik adalah pasal-pasal yang
mengatur hal-hal yang secara khusus
dikenal dalam transaksi yang dilakukan

2001(c) 24
Contoh Klausula Spesifik (1)
 Subject to obtaining all consents required under the Foreign Capital
Investment Law and any other applicable laws prevailing in the
Republic of Indonesia, the Parties shall establish an Indonesian
limited liability company (perseroan terbatas) which shall utilize the
name “P.T. ______________” or such other name as may be
acceptable to the Parties and the Department of Justice of the
Republic of Indonesia, provided that if any Party ceases to be a
shareholder of the Company, the Parties shall undertake to cause
that the name of that Party, as the case may be, shall be
discontinued as part of the name of the Company and the Parties
shall vote in a general meeting of shareholders and do anything
required under the Articles of Association to cause the change of the
name of the Company to omit the name of the resigning or
withdrawing Party.

2001(c) 25
 Apabila sampai dengan 1 (satu) hari bursa
sebelum masa penawaran Indeks Harga Saham
Gabungan Bursa Efek Jakarta (IHSG BEJ)
mengalami penurunan sebesar 6,5% (enam
koma lima persen) sejak ditandatanganinya
Perjanjian ini atau kumulatif 5% (lima persen)
dalam waktu 5 (lima) hari bursa terakhir
sebelum Masa Penawaran maka Emiten dan
Penjamin Pelaksana Emisi akan merumuskan
kembali Harga Penawaran.

2001(c) 26
 The Lenders and the Borrower hereby expressly agree
that the promulgation of any rule, regulation or law or
any interpretation thereof having the effect of restricting,
prohibiting or impending in any way the payment in or
remittance of foreign currency to the Lenders shall under
no circumstances constitute a ground for asserting the
existence of a force majeure situation and as such shall
not release the Borrower from the due performance of
its obligations under this Agreement or under any of the
Security Agreements in other lawful manner or currency
as may be determined by the Lenders in such event.

2001(c) 27
Klausula Ketentuan Umum
 Klausula Ketentuan Umum adalah pasal-
pasal yang mengatur hal-hal yang bersifat
antisipatif
 Oleh awam klausula ketentuan umum ini
lebih dikenal sebagai urusan “orang
hukum”

2001(c) 28
Contoh Klausula Ketentuan Umum (1)
 Biaya (Expenses)
 Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap
dan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat
dari Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak
terbatas pada biaya notaris, menjadi
tanggungan dan karenanya menjadi beban
langsung ____.

2001(c) 29
Klausula Ketentuan Umum (2)
 Peristiwa Cidera Janji (Event of Deafult)
 If any representation or statement of the Assignor contained in
this Agreement or any records, certificate, statement or other
document given to the Agent regarding the Assigned Account
Receivable or any transaction contemplated herein or
undertaken pursuant hereto is untrue or incorrect, or in the
event of any breach on the part of the Assignor to make due
and punctual payment of any of the Outstanding when and as
due, then any such event(s) shall constitute “Event of Default”
hereunder and all obligations of the Assignor to the Agent shall
become immediately due and payable upon demand and shall
forthwith be paid and discharged by the Assignor
notwithstanding any time or credit otherwise allowed.

2001(c) 30
 Domisili (Domicile)
 Para pihak dengan ini sepakat untuk memilih
domisili hukum yang tetap dan tidak berubah
pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri
_________.

2001(c) 31
Klausula Ketentuan Umum: Pengaturan
tentang Penyelesaian Sengketa (4)
 Dalam ketentuan penyelesaian sengketa
ada dua hal yang penting:
 Forum untuk menyelesaikan sengketa (choice
of forum)
 Hukum yang harus diberlakukan untuk
menyelesaikan sengketa (choice of law)
 Kedua hal ini dapat dipilih oleh para pihak
sesuai prinsip kebebasan berkontrak

2001(c) 32
Apa itu Choice of Forum?(4a)
 Choice of Forum adalah pilihan para pihak untuk
menyelesaikan sengketa mereka apabila muncul
 Para pihak mempunyai opsi sebagai berikut:
 Menyelesaikan secara musyawarah mufakat
(amicable setttlement)
 Menyelesaikan melalui forum peradilan (pihak ketiga
menentukan apa yang adil untuk para pihak

2001(c) 33
Apa itu Choice of Forum? (4b)
 Penyelesain secara musyawarah mufakat dikenal
sebagai alternative dispute resolution
 Penyelesaian ini didasarkan pada kesepakatan
para pihak
 Apabila pihak ketiga turut serta, maka pihak
ketiga hanya membantu
 Bentuk: Negosiasi (tanpa pihak ketiga), mediasi
dan konsiliasi

2001(c) 34
Apa itu Choice of Forum? (4c)
 Penyelesaian melalui forum peradilan dapat
berupa (yang harus dipilih salah satu oleh para
pihak):
 Pengadilan
 Luar Negeri
 Dalam Negeri
 Arbitrase
 Ad hoc
 Permanen
 Luar Negeri
 Dalam Negeri

2001(c) 35
Apa itu Choice of Forum? (4d)
 Perlu diperhatikan apabila penyelesain sengketa
dilakukan di Pengadilan Luar Negeri mengingat putusan
tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia
 Sementara untuk putusan arbitrase luar negeri,
pengadilan Indonesia dapat mengakui dan
mengeksekusinya
 Indonesia adalah peserta Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York
Convention 1958)

2001(c) 36
Klausula Ketentuan Umum (4e)
 Penyelesaian Perselisihan (Dispute Settlement)
 Musyawarah dan Pengadilan
(1) Para pihak sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan
yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran
dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Para pihak sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini akan
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri _______.

2001(c) 37
Klausula Ketentuan Umum (4f)
 Musyawarah dan Arbitrase
If any dispute arises between the Parties relating to this
Agreement, including without limitation the existence,
validity, execution, performance, termination or expiration of
this Agreement or amounts due hereunder, which cannot be
settled amicably by mutual agreement, such dispute shall be
referred to and finally resolved by Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (“BANI”) in accordance with BANI Rules (the
“Rules”) for the time being in force

2001(c) 38
Klausula Ketentuan Umum:
Hukum yang Berlaku (5)
 Choice of Law atau Pilihan Hukum adalah
kebebasan bagi para pihak sehubungan
dengan hukum mana yang harus
diberlakukan untuk perjanjian yang
mereka buat
 Dalam KUHPer ketentuan yang mengatur
tentang Perjanjian (Buku III) mengenal
prinsip “pengenyampingan”

2001(c) 39
Apa itu Choice of Law? (5a)
 Dalam sebuah kontrak bisnis, Choice of Law ini
diberi judul “Governing Law”
 Pada prinsipnya para pihak boleh memilih
hukum mana saja, seperti hukum Inggris,
hukum Singapura, hukum Indonesia, hukum
New York, dll
 Hukum yang diberlakukan hanyalah yang
berkaitan dengan perjanjian, tidak termasuk
hukum publik yang bersifat memaksa

2001(c) 40
Klausula Ketentuan Umum (5b)
 Hukum yang Berlaku (Governing Law)
 Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya
wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan
peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia.

2001(c) 41
 Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1) Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan
ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang
oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam,
perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, perang
atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang,
baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan
sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau
pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai,
banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca
yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang
sejenis (selanjutnya disebut “Keadaan Memaksa”).

2001(c) 42
(1) ….
(2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa pihak
yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan
tuntutan hukum maupun terhadap pihak yang terkena Keadaan
Memaksa.
(3) Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus segera, namun tidak
lebih dari 10 (sepuluh) hari, memberitahukan kepada pihak yang
tidak terkena Keadaan Memaksa secara tertulis mengenai
penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasannya dan perkiraan
lamanya penangguhan.
(4) Pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib berusaha semaksimal
mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain
dalam Perjanjian ini.

2001(c) 43
 Pengakhiran (Termination)
 Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara
tertulis terlebih dahulu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek
apabila Emiten lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan kelalaian itu tidak
dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak
diterima surat pemberitahuan tertulis dari Penjamin Pelaksana
Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Emiten tidak
dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga
mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut
Perjanjian ini.

2001(c) 44
 Pemberitahuan (Notice)
 Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau
disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan
dikirimkan melalui faksimili atau diserahkan langsung ke alamat
masing-masing pihak dibawah ini:
 Apabila kepada Pihak Pertama
____________________________
____________________________
No. Faksimili: _________________
U.p.: ________________________
 Apabila kepada Pihak Kedua
_____________________________
_____________________________
No. Faksimili: _________________
U.p.: ________________________

2001(c) 45
 Kerahasiaan (Confidentialy)
(1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
tidak ada satu pihakpun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk
membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-
data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang
bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya
disebut “Informasi Rahasia”).
(2) Informasi Rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh para
pemegang saham Para Pihak, pemberi pinjaman, penasehat
profesional, manajemen, personil, karyawan dan sub-kontraktor atau
pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan
Informasi Rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.

2001(c) 46
 Perubahan dalam Peraturan Perundang-
undangan (Change of Law)
 Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini
terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-
undangan yang secara material dapat mendatangkan
kerugian kepada salah satu pihak, maka Para Pihak
sepakat untuk mengadakan perundingan kembali
sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil
kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

2001(c) 47
 Keseluruhan Perjanjian (Entire
Agreement)
(1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan
perjanjian antara Para Pihak berkenan
dengan materi yang diperjanjikan.
(2) Perjanjian ini membatalkan dan
menggantikan kesepakatan yang dibuat
sebelumnya oleh Para Pihak yang dilakukan
secara lisan maupun tulisan.

2001(c) 48
 Keterpisahan (Severability)
(1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini
dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara
hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan
atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu
atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari
Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum
secara penuh.
(2) Para Pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum
dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan
komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh Para Pihak.

2001(c) 49
 Pengalihan Hak (Assignment of Rights)
(1) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan
Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu
pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis
dari pihak lainnya.
(2) Setiap pihak yang menerima pengalihan hak wajib
untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan
diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara
keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

2001(c) 50
 Perubahan (Amendement)
 Tidak ada perubahan atau modifikasi atau
penambahan pada Perjanjian ini yang sah
atau mengikat Para Pihak kecuali dinyatakan
secara tertulis dan ditandatangani oleh Para
Pihak.

2001(c) 51
Bagian Penutup?
 Dalam Bagian Penutup terdiri dari dua hal:
 Sub Bagian Kata Penutup
 Sub Bagian Penempatan Tanda Tangan

2001(c) 52
Contoh Kata Penutup
 Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil
yang berwenang dari masing-masing pihak.
 Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ___ (_________)
bermetarai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 IN WITNESS WHEREOF the Parties have signed this Agreement
under the hand of their duly authorized representatives.
 IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been signed on the day
and year first above written.
 IN WITNESS WHEREOF the Parties have executed and delivered this
Agreement as of the date and year first above written.

2001(c) 53
Contoh Penempatan Tanda Tangan
 Penjual,
Oleh : _________
Nama : _________
Jabatan : _________
 Borrower,
By : _________
Name : _________
Title : _________

2001(c) 54
Lampiran?
 Lampiran dapat berisi:
 Perjanjian yang akan datang tetapi sudah
dinegosiasikan
 Deskripsi barang atau jasa yang akan
ditransaksikan
 Legal opinion (pendapat hukum)
 Financial statement
 Lain-lain sesuai kebutuhan

Perancangan Kontrak PHI .ppt

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Perancangan Kontrak PHI .ppt

Similar to Perancangan Kontrak PHI .ppt (20)

More from MrFirmansyah1

More from MrFirmansyah1 (8)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

Perancangan Kontrak PHI .ppt