Draft Buku SMK

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JAKARTA - 2012
PENGANTAR
STANDARDISASI
UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PENGANTAR STANDARDISASI
JAKARTA - 2012

PENGANTAR STANDARDISASI
oleh Badan Standardisasi Nasional
Copyright c Badan Standardisasi Nasional, 2012
All rights reserved
Diterbitkan dan diluaskan oleh
Desain dan ilustrasi sampul: Badan Standardisasi Nasional
Cetakan I, November 2012

KATA PENGANTAR
PujidansyukurkitapanjatkankehadiratAllahSWTbahwadengan
perkenanNya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama
dengan para pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan, telah
menyelesaikan pengembangan Buku Pengantar Standardisasi
Untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Buku ini ditujukan
untuk diaplikasikan oleh kalangan pendidikan kejuruan yang akan
mempelajari dan mengajarkan bidang standardisasi. Diharapkan
melalui pemanfaatan buku pegangan ini para peserta didik SMK yang
mempelajari pendidikan standardisasi di tingkat Sekolah Menengah
Kejuruan, dapat memahami dan mampu mengimplementasikannya di
dunia kerja.
BSN sebagai lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan
PeraturanPemerintahNo.102tahun2000tentangStandardisasiNasional,
mendapat mandat untuk mengembangkan dan membina kegiatan di
bidang standardisasi nasional, yang mencakup pengembangan kebijakan
nasional yang mampu mendorong perkembangan, pemanfaatan dan
penerapanStandarNasionalIndonesia(SNI). Selainitujugamenjadikan
SNI sebagai faktor penguat daya saing, meningkatkan efisiensi dan
transparansi pasar serta mampu melindungi konsumen, kesehatan
masyarakat, lingkungan dan keamanan.
Sebagai salah satu upaya pelaksanaan mandat tersebut, BSN melalui
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi (PUSDIKMAS),
bekerjasama dengan stakeholder mengembangkan pendidikan
standardisasi, termasuk materi dan metodenya untuk digunakan di
lingkungan pendidikan khususnya di tingkat Perguruan Tinggi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam pengembangan Buku Pengantar Standardisasi
untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini, sehingga dapat
diselesaikan dengan baik.
Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan i

Akhirnya, kami berharap Buku Pengantar Standardisasi ini dapat
diterapkan dengan baik di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan,
kami juga mengharapkan masukan agar buku ini dapat disempurnakan
sesuai perkembangan.
Jakarta, November 2012
ii Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan

Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENGENALAN STANDAR 1
1.1 Relevansi Standar Dengan Sekolah Menengah Kejuruan 4
1.2 Standar Dalam Kehidupan Sehari-Hari 12
1.3 Kegunaan Pengenalan Standar Di SMK 16
BAB II PENGENALAN STANDAR 17
2.1 Sejarah Standar 20
2.2 Sejarah Perkembangan Standar DI Indonesia 25
2.3 Definisi Standar dan Standardisasi 28
2.4 Tujuan, Prinsip dan Manfaat Standar Secara Umum 30
2.5 Ruang Lingkup Standar 33
BAB III PENGEMBANGAN STANDAR 39
3.1 Prinsip Pengembangan SNI 42
3.2 Pengembangan SNI 46
BAB IV PENERAPAN STANDAR 51
4.1 Penerapan Standar & Tiga Pilar Mutu 54
4.2 Penerapan Standar: Kasus Penerapan SNI Helm 60
DAFTAR KEPUSTAKAAN 71
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB II STANDAR SECARA UMUM
i 20
25
28
30
37
43
46
50
55
58
65
75

STANDAR????
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari isi bab ini, diharapkan peserta didik dapat mengenal dan
memahami:
1. Contoh-contoh keberadaan standar yang dapat ditemui dalam kehidupan
sehari-hari.
2. Fungsi dan manfaat dari standar dalam kehidupan.
3. Alasan mengapa standar itu penting untuk dikenal dan dipahami.
4. Kegunaan mengenal dan memahami standar.
Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan 3

1.1 RELEVANSI STANDAR DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Masuknya standar sebagai materi pembelajaran di Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK), tentu mengundang sejumlah pertanyaan.
Pertama-tama, mungkin mengemuka pertanyaan apa yang dimaksud
dengan standar? Bukankah sehari-hari kita diperkenalkan pada banyak
halyangdikatakansebagaistandar,misalnya:standarakuntansi,standar
gizi, standar pendidikan, dan sebagainya. Lalu, standar yang seperti apa
yang ingin dijadikan materi pembelajaran di tingkat SMK? Kemudian,
pertanyaan-pertanyaan lain seperti: apa manfaat materi pembelajaran
mengenai standar baik untuk tenaga pendidik maupun peserta didik
di tingkat SMK? Adakah relevansi pengetahuan, pengenalan dan
pemahaman mengenai standar terhadap kegiatan belajar mengajar di
tingkat SMK? Pada kenyataannya, disadari atau tidak sebenarnya SMK
sudah mengenal dan menerapkan sejumlah standar dalam kegiatan
belajar mengajar.
Peserta didik SMK bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa
sudah sangat terbiasa dengan apa yang dinamakan baut dan mur.
Hampir semua jenis mesin mempergunakan baut dan mur dari macam-
macam jenis dan ukuran sebagai alat pengikat. Dalam penggunaannya,
baut dan mur dipergunakan bersama-sama. Umumnya, kepala baut
dan mur berbentuk segi enam atau segi empat. Semuanya ini diperinci
dalam standar, termasuk ulir yang menjadi bagian terpenting dari baut
dan mur.
Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa ulir pada baut dan
mur dibuat menurut ukuran yang distandarkan. Ukuran ulir dinyatakan
4 Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan

dengan sebuah lambang, yang menentukan jenis ulirnya (dengan huruf,
misalnya M untuk ulir metrik, W untuk ulir Withworth, dan sebagainya),
diameter luar dan jarak antara atau jumlah ulir tiap inci. Tentang ulir
pada baut dan mur, peserta didik SMK tentu mengenal pula apa yang
disebut ulir tunggal atau satu jalan bila hanya satu jalur yang melilit
silinder, dan disebut 2 atau 3 jalan bila ada 2 atau 3 jalur. Sekali lagi,
semua ini diperinci menurut suatu standar.
Peserta didik SMK program studi keahlian teknik mesin hanya
dimungkinkan mampu membaca dan memahami gambar-gambar
mesin, termasuk juga spesifikasi dan cara kerja suatu mesin, apabila
ia mengenal dan mengerti simbol-simbol atau kode-kode yang diacu
dan ditentukan dalam standar. Kecuali simbol-simbol atau kode-kode
komponen mesin, pada umumnya peserta didik menggunakan satuan
Aneka baut dan mur dibuat menurut ukuran, bentuk dan ulir yang
mengikuti suatu standar.
Pengantar Standardisasi Untuk Sekolah Menengah Kejuruan 5

standar tertentu, misalnya: milimeter, centimeter atau meter untuk
panjang, newton untuk gaya, watt untuk daya, dan sebagainya.
Begitu juga dengan peserta didik SMK program studi keahlian
teknik bangunan sangat terbiasa dengan standar. Seperti halnya di
bidang permesinan, baut dan mur juga banyak digunakan pada SMK
progran studi keahlian ini. Baut dan mur digunakan pada bangunan,
Pelajar-peserta didikSMK menggunakan dan menerapkan standar
tersebut dalam bidang keahlian masing-masing.
Instalasi bangunan membutuhkan material dengan standar
tertentu dan dilakukan menurut metode tertentu.
6 Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan

misalnya untuk menyambung kerangka-kerangka besi pada bangunan.
Di program studi keahlian teknik bangunan, peserta didik juga
diperkenalkan pada aneka bahan-bahan bangunan, di antaranya pipa
PVC dan besi, besi beton, dan kayu. Dalam mendirikan bangunan,
penggunaan bahan-bahan tersebut dilakukan menurut suatu standar,
khususnya untuk tujuan membuat bangunan yang aman dan kuat. Saat
pengerjaan bangunan pun peserta didik diperkenalkan dengan standar
keamanan kerja, misalnya menggunakan helm untuk melindungi kepala,
sepatu bot, sarung tangan, dan sebagainya.
Untuk membuat suatu bangunan biasanya dibutuhkan beberapa jenis
gambar teknik yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Di dunia teknik
bangunan dikenal berbagai gambar untuk menjelaskan sebuah bangunan.
Gambar-gambar itu meliputi gambar sketsa, gambar pra-rencana, gambar
situasi,gambardenah,gambarpotongan,gambartampak,gambarstruktur,
dangambarpenjelasan(detail).Biasanyagambar-gambartersebutmemuat
simbol-simbol atau kode-kode yang diacu dalam dunia teknik bangunan,
serta tertuang dalam suatu skala atau perbandingan.
Peserta didik SMK program studi keahlian teknik bangunan hanya
dimungkinkan mampu membaca dan memahami gambar bangunan,
apabila ia mengenal dan mengerti simbol-simbol atau kode-kode terkait
dengan struktur bangunan yang diacu dan ditentukan dalam standar
pada dunia teknik bangunan. Kecuali simbol-simbol atau kode-kode
yang termuat dalam gambar teknis sebuah bangunan, pada umumnya
peserta didik menggunakan satuan standar tertentu, misalnya:
milimeter, centimeter atau meter untuk panjang, meter persegi untuk
luas, dan sebagainya.
Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan 7

Dibandingkan dengan SMK di bidang lain, pada umumnya peserta
didik SMK program studi keahlian teknik ketenagalistrikan lebih banyak
mengenal satuan-satuan standar. Mereka berkutat dengan sejumlah
satuan standar kelistrikan seperti ampere untuk mengukur arus listrik,
volt untuk mengukur tegangan listrik, watt untuk mengukur daya
listrik, ohm untuk hambatan listrik, coulomb untuk muatan listrik, dan
sebagainya.
Begitu juga peserta didik SMK program studi keahlian teknik
elektronika banyak mengenal sejumlah simbol atau kode-kode yang
Peserta didik SMK di bidang elektronika (kelistrikan)
lebih banyak mengenal satuan-satuan standar.

dinyatakan pada komponen-komponen elektronik sebagai spesifikasi dari
komponen-komponen tersebut. Pada sebuah resistor, misalnya, digunakan
kode warna pada badan resistor untuk menyatakan nilai resistansinya.
Komponen ini selalu digunakan pada semua rangkaian elektronika.
Peserta didik SMK program studi keahlian teknik ketenagalistrikan
sangat akrab dengan aneka jenis kabel yang dipergunakan untuk
mengalirkan listrik. Jenis-jenis kabel itu umumnya memuat sejumlah
kode. Yang paling umum kabel-kabel diberi kode NYA, NYM dan
NYY. Istilah NYA, NYM dan NYY ini merupakan tata nama atau
nomenklatur pada kabel. Kabel NYA, NYM dan NYY berarti kabel
standar berpenghantar tembaga (dinyatakan dengan simbol huruf “N”)
dan berselubung isolasi dari Poli Vinil Chlorid/PVC (dinyatakan dengan
simbol huruf “Y”).
Satuan-satuan pengukuran arus listrik seperti ampere, volt,
ohm, lalu simbol-simbol warna pada badan sebuah resistor, atau kode
NYA, NYM dan NYY pada kabel, pasti dikenal oleh seorang peserta
didik SMK. Dalam praktek, peserta didik SMK menggunakan satuan
atau kode-kode tersebut. Satuan dan kode-kode tersebut tidak lain
merupakan standar.
Peserta didik pada program studi keahlian teknik kimia sangat akrab
dengan standar atau istilah pH untuk derajat keasaman, pOH untuk derajat
kebasaan, % w/w, % w/v (lab, % v/v, ppm), molaritas (M), Normalitas (N)
untuk satuan konsentrasi larutan, λ (lambda) untuk panjang gelombang, d
(densitas)untukkerapatan,NAuntukbilanganAvogadrodanDHLuntukdaya
hantar listrik.

Lalu, apakah standar dikenal juga oleh peserta didik SMK di luar
bidangstudikeahlianteknologidanrekayasa?Tentusaja.Misalnya,program
studi keahlian keuangan, mereka mengenal standar atau sistem akuntansi
keuangan. Standar atau sistem akuntansi keuangan ditetapkan sebagai
suatu panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain untuk tujuan
keseragaman, standar akuntansi keuangan dimaksudkan memudahkan
orang untuk menyusun, membaca, memahami atau menginterpretasi, dan
membandingkan apa yang disajikan di dalam laporan keuangan.
Sudah menjadi kesepakatan bahwa laporan keuangan disusun
berdasarkan standar tertentu, khususnya terkait dengan 3 laporan
keuangan utama yang meliputi Laporan Rugi Laba, Neraca dan Arus
Kas. Pos-pos (pemasukan dan pengeluaran) mana yang masuk ke dalam
masing-masing laporan tersebut ditetapkan dalam suatu standar, yakni
standar akuntansi keuangan.
Lalu, bukankah peserta didik SMK program studi keahlian
keuangan ketika dalam menghitung persediaan barang juga sering
Standar akuntansi
keuangan menjadi
panduan utama
peserta didik
SMK akuntansi
menyusun laporan
keuangan

menggunakan satuan internasional? Khususnya satuan “ton” atau
“kilogram” juga “kiloliter” atau “liter”. Mereka juga terbiasa dengan
formulasi atau perhitungan berupa rasio-rasio keuangan (financial
ratios) yang dijadikan rujukan atau acuan untuk menilai kinerja atau
kesehatan keuangan perusahaan. Di antara rasio-rasio keuangan
dimaksud yang sangat populer misalnya Return on Investment (ROI),
Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Debt Equity Ratio
(DER), dan sebagainya.
Peserta didik SMK program studi keahlian tata boga
mempergunakan satuan massa (misalnya: kilogram, ons, gram dan
sebagainya), volume (misalnya: mililiter atau cc dan liter), juga panas
atau suhu (derajat celsius) saat mereka membaca resep dari sebuah
makanan atau menu hidangan yang akan dibuat. Resep itu sendiri
merupakan sebuah dokumentasi untuk membuat hidangan memiliki
rasa yang terjaga dan diproses secara benar. Di dalam sebuah resep,
terdapat jenis dan banyaknya jumlah bahan yang dibutuhkan serta cara
mengolah bahan-bahan tersebut agar dapat menjadi sebuah hidangan.
Dalam arti yang luas, resep dapat dipahami sebagai sebuah standar,
yakni sebuah dokumen yang bertujuan untuk mengolah dan memproses
sebuah hidangan menurut cara-cara yang baku untuk mendapatkan cita
rasa yang sama.
Peserta didik SMK program studi keahlian tata busana
mempergunakan dan sangat terbiasa dengan satuan panjang untuk
mengukur kain, entah itu dalam satuan meter atau yard. Ukuran
pakaian atau size juga dipergunakan untuk menggolongkan besarnya
pakaian.Dalamhalukuranpakaian,dikenalukuranS(kecil),M(sedang),

L (besar) dan XL (sangat besar). Contoh-contoh di atas memperlihatkan
bahwapesertadidikSMKprogramstudikeahliantatabusanasebenarnya
juga mengenal standar.
Dari uraian di atas, jelas bahwa peserta didik SMK sangat akrab
dengan standar. Mereka tidak hanya dituntut untuk memahami
standar sesuai dengan bidang yang ditekuni, tetapi juga didorong untuk
menerapkan standar tersebut dalam bidang keahlian masing-masing.
Sesungguhnya, ini sama sekali bukanlah hal yang luar biasa. Sebab,
apa yang ditempuh oleh peserta didik SMK pada dasarnya adalah
mempersiapkan diri untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian
praktis, yakni keahlian yang dapat diterapkan secara langsung dalam
dunia kerja. Karena bersentuhan langsung dengan dunia kerja atau
bidang praktis, sudah barang tentu peserta didik SMK berhadapan
dengan standar yang berlaku pada bidang keahlian masing-masing. Ini
semua membuktikan bahwa standar sangat relevan dengan SMK.
1.2 STANDAR DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Di atas dikatakan bahwa bukanlah hal yang luar biasa apabila
peserta didik SMK telah berkutat dengan apa yang dinamakan dengan
standar. Saat ini keberadaan dan penerapan standar terjadi di bidang
yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada bidang-bidang keahlian
yang terkait dengan pembelajaran SMK. Pada hampir segala aspek
kehidupan, standar ditetapkan dan diterapkan. Dalam pengertian ini,
keberadaan standar sangat dekat dan telah menjadi bagian nyata dari
kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, keberadaan standar begitu

melekat dengan aktivitas hidup harian manusia di segala tempat dan
waktu serta tanpa mengenal batas usia. Kita semua tentu mengenal
uang sebagai alat tukar. Uang merupakan salah satu bentuk nyata dari
standar, yaitu standar yang disepakati untuk melakukan pertukaran atau
transaksi barang. Uang merupakan standar yang dapat mempermudah
pertukaran atau transaksi barang dan jasa. Dengan keberadaan uang,
orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barang
dengan barang (barter), tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat
tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi
dengan pertukaran uang. Uang juga merupakan standar untuk satuan
hitung, karena uang dapat digunakan sebagai acuan bagi nilai berbagai
macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Uang juga dipakai untuk
menentukan harga barang atau jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat
satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.
Uang merupakan standar yang dapat mempermudah pertukaran
atau transaksi barang atau jasa

Contoh lain, adalah lampu lalu lintas yang setiap kali dapat
ditemukan di persimpangan jalan raya yang mengatur arus lalu lintas.
Lampu lalu lintas merupakan standar yang telah diadopsi di hampir
semua kota di seluruh dunia. Lampu ini menggunakan warna yang
diakui secara universal, untuk menandakan berhenti adalah warna
merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang
berarti dapat berjalan.
Hampirsetiaprumahtanggamemilikiperalatanelektronik,seperti:
radio, televisi, kipas angin, dan sebagainya. Kebanyakan peralatan
tersebut dihidupkan dengan daya listrik yang disambungkan melalui
tusuk dan kotak kontak. Tusuk dan kotak kontak merupakan salah satu
produk yang harus dibuat sesuai standar. Tanpa distandarkan kita tidak
dapat mengkoneksikan peralatan sumber listrik.
Lampu lalu lintas itu merupakan standar yang telah diadopsi di
hampir semua kota di seluruh dunia.

Masih banyak contoh lain yang dapat dikemukakan untuk
memperlihatkan keberadaan standar di dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi peserta didik yang menekuni dunia teknik, keberadaan standar
tentunya sangat diperlukan. Semua contoh di atas memberi gambaran
nyata bahwa standar itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-
hari. Tidak hanya itu, standar digunakan untuk mempermudah dan
memperlancar orang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apa yang
terjadi, jika transaksi perdagangan tidak menggunakan alat tukar
yang terstandar (salah satu contohnya uang). Kegiatan perdagangan
akan sulit, sebab orang harus membawa barang yang diperjualbelikan.
Salah satu contoh lain dari penggunaan dan penerapan standar, ada
pada tusuk dan kotak kontak.

Lalu, bagaimana bila jalan raya tanpa adanya rambu-rambu lalu lintas,
tentu akan terjadi kemacetan atau bahkan kecelakaan, dan bagaimana
mungkin kita dapat menetapkan massa, panjang atau waktu tanpa
adanya standar satuan ukuran.
1.3 KEGUNAAN PENGENALAN STANDAR DI SMK
Pengenalan standar memberi kegunaan praktis bagi peserta
didik SMK, khususnya nanti dalam menerapkan standar di lingkungan
kerjanya. Dengan demikian, para lulusan SMK mampu bekerja dan ahli
dalam bidang keahlian masing-masing. Pengenalan standar di SMK
berguna untuk:
1. Menanamkan pemahaman dan pengertian dasar mengenai
standar.
2. Menumbuhkan minat untuk mempelajari standar yang diterapkan
dalam dunia kerja.
3. Memahami peran dan arti penting standar dalam kehidupan,
khususnya dunia kerja.
4. Mendorong tindakan untuk menerapkan standar dalam dunia
kerja.
***

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari isi bab ini, diharapkan peserta didik SMK dapat
memahami dan menjelaskan:
1. Definisi standar dan standardisasi.
2. Sejarah perkembangan standar dan bagaimana standar telah
dipergunakan oleh manusia sejak di masa lalu.
3. Perkembangan standar di Indonesia.
4. Tujuan perumusan, penetapan dan penerapan standar.

2.1 SEJARAH STANDAR
Pada bagian sebelumnya telah dibicarakan bahwa keberadaan
standar berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Jika ditelusuri
lebih mendalam dan seksama, ternyata keberadaan standar tidak hanya
dikenaldanditerapkanolehmanusiamodern.Jauhdimasalalu,manusia
sudah akrab dengan standar. Bagian ini akan menguraikan secara garis
besar bukti-bukti sejarah yang memperlihatkan bahwa standar juga
Peradaban kuno di
sepanjang Sungai Tigris,
Eufrat dan Nil sudah
mampu membuat gubuk,
alat tenun, bajak, cangkul,
sabit. Mereka telah
menggunakan bagian tubuh
sebagai standar ukuran
dengan mengacu pada
panjang lengan bawah,
tangan dan jari-jari.
Bangsa Mesir menggunakan
standar pengukuran linier
disebut dengan Royal Cubit
atau hasta kerajaan. Royal
Cubit terbuat dari granit
hitam. Bangsa Mesir juga
telah menetapkan sistem
penanggalan serta aksara.
Bangsa Yunani mengadopsi
pengukuran dari Mesir,
dengan menetapkan ukuran
hasta lebih kecil, yaitu 2/3
dari hasta Mesir. Ukuran
yang diterapkan bangsa
Yunani kemudian diikuti
oleh Bangsa Romawi namun
dengan ukuran yang sedikit
lebih pendek.
JEJAK-JEJAK STANDAR
DALAM SEJARAH UMAT MANUSIA

sudah dipergunakan dalam kehidupan manusia pada zaman kuno.
Sejumlah bukti dapat dikemukakan bahwa masyarakat zaman kuno
telah mengenal dan menerapkan standar. Terdapat bukti dari zaman
kuno terkait dengan standar, antara lain: pemanfaatan peralatan batu
sederhana, kosa kata, bahasa primitif sebagai sarana komunikasi, angka-
angka dan hitungan, aksara atau huruf serta tulisan, gambar, bahkan
penetapan hari dan kalendar. Pada boks di bawah ditampilkan Jejak-
Jejak Penerapan Standar dalam Sejarah Umat Manusia.
Di Cina, masa Dinasti Qin
standar ditetapkan dan
diterapkan sebagai bagian
dari kebijakan negara.
Saat itu telah ditetapkan
standar terhadap ukuran
berat, dimensi, mata uang
dan beberapa suku cadang
alat transpor. Semua
ini dilaksanakan demi
kelancaran dan efisiensi
perdagangan, komunikasi
dan transportasi.
Bangsa India
mengembangkan bahasa
Sansekerta dan huruf-huruf
Pallawa. Bahasa Sansekerta
dan huruf Pallawa menyebar
luas di kawasan Asia dan
tumbuh menjadi semacam
bahasa resmi di kerajaan-
kerajaan yang tersebar
mulai dari India, Sri Langka,
Vietnam, Kamboja, Malaka,
dan Nusantara.
Di nusantara didirikan
bangunan kuno dalam
bentuk candi-candi.
Candi-candi itu dibangun
berdasarkan suatu pola
pembangunan yang
teratur. Candi Borobudur
dan bangunan candi lain,
misalnya, ternyata memiliki
tertib ukuran, bentuk
geometrik tertentu dengan
sudut tertentu. Di saat itu
dikenal istilah Depa, Hasta
dan tumbak untuk satuan
panjang, lalu Lamwit,
Tampah dan Blah untuk
satuan luas, Catu dan Sukat
untuk satuan isi, dan Kati,
Bantal, dan Pikul untuk
satuan berat.

Perkembangan ilmu dan teknologi serta pertumbuhan industri dan
semakin luasnya perdagangan global menjadi pendorong yang sangat
penting bagi perkembangan standar, termasuk proses pembuatan dan
penerapan standar. Keberadaan dan pemanfaatan standar semakin
terpacu pada akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19, yaitu dengan
penemuan dan pengembangan bidang telekomunikasi dan kelistrikan.
Di bidang telekomunikasi, pertumbuhan jaringan telegraf memaksa 20
Tercatat Raja Henry I dari
Inggris pada tahun 1120
menerapkan standar
ukuran panjang, berat,
luas, seperti: inch, yard,
rod, ounce dan acre. Satuan
ukuran ini kemudian
disepakati bersama dan
meluas ke daratan Eropa
dan Amerika sehingga
dapat dihindarkan
berbagai masalah dalam
perdagangan.
Lewat Sidang Konstitusi Perancis pada tahun 1795,
terjadi pengalihan atas penetapan standar dari
negara kepada para cendekiawan. Saat itu para
cendekiawan ditugaskan untuk mengembangkan
sistem pengukuran metrik dengan menyimak
struktur yang diusulkan oleh rekayasawan Inggris,
James Watt. Salah satu ukuran itu adalah meter.
Setelah melewati 160 tahun masa evolusi, akhirnya
para ilmuwan berhasil mengembangkan Sistem Unit
Internasional.
Eli Whitney (1765 – 1825), adalah orang Amerika yang
sering disebut-sebut sebagai Bapak Standardisasi.
Eli Whitney mendobrak metode pembuatan senapan
secara tradisional dan mengorganisasi suatu
regu pekerja untuk membuat 10.000 suku cadang
berdasarkan bentuk model utama (master model).
Suku cadang yang serba identik ini menjamin mampu
tukarnya.

negara untuk berhimpun dan mencari penyelesaian bersama. International
Telegraph Convention atau ITU ditandatangani pada tahun 1865. Satu tahun
sebelumnya, pada tahun 1885, negara-negara tersebut telah membentuk
ITU.
Di bidang kelistrikan, tampil mengemuka beberapa ilmuwan
peneliti dan penemu, seperti Benjamin Franklin, Volta, Galvani,
Faraday, Ohm. Mereka meletakkan dasar perkembangan ilmu dan
Diperkenalkan apa yang
disebut ulir Whitworth oleh
Sir Joseph Whitworth. Ulir
ini memiliki sudut tetap
antara sisi ulir sebesar 55°
dan spesifikasi jumlah ulir
untuk berbagai diameter.
Kecuali itu, Whitworth juga
memperkenalkan perkakas
tap pembuat ulir dan alat
pengukur ulir. Penemuan
Whitworth kemudian memicu
produksi besar-besaran dari
mur dan baut.
Terbentuk lembaga-lembaga
internasional di bidang
standar. Di antaranya
yang paling terkemuka
adalah IEC (International
Electrotechnical Commission)
yang dibentuk pada
tahun 1906, International
Telecommunication Union
(ITU) dibentuk di tahun 1934,
dan pada tahun 1946 didirikan
International Organization for
Standardization (ISO).
Standar semakin diakui sebagai perangkat
penting dalam perdagangan global di
tengah berlangsungnya perdagangan bebas
JEJAK-JEJAK STANDAR
DALAM SEJARAH UMAT MANUSIA

teknologi kelistrikan, serta menetapkan satuan-satuan sebagai standar
di bidang kelistrikan.
Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, pengadaan
tenaga listrik dan telekomunikasi merupakan penyebab untuk memulai
inisiatif pelaksanaan standardisasi pada level nasional, regional dan
internasional. Pada perkembangan selanjutnya kerja sama kegiatan
standardisasi di level internasional berpuncak pada pertemuan Komite
Koordinasi PBB pada tahun 1946 dan ditandai dengan berdirinya
Penemuan dan penggunaan telegraf sebagai sarana komunikasi
memicu perkembangan standar

International Organization for Standardization (ISO). ISO dibentuk di
Jenewa, Swiss dan memiliki kantor pusat di kota tersebut.
ISO adalah organisasi internasional non-treaty yang
mengembangkan, mengkoordinir dan menetapkan standar voluntary
untuk mendukung perdagangan global, meningkatkan mutu,
melindungi kesehatan dan keselamatan atau keamanan konsumen
dan masyarakat luas, melestarikan lingkungan serta mendesiminasi
informasi dan memberikan bantuan teknis di bidang standardisasi.
Dengan berakhirnya Perang Dunia II, berbagai negara merdeka
baru mendirikan badan/lembaga standardisasi nasional untuk menopang
ekonomi masing-masing. Dengan meningkatnya kesediaan untuk bekerja
sama pada level internasional maka ISO merupakan wadah yang tersedia
dan siap menampung dan mengkoordinir kerjasama tersebut.
2.2 Sejarah Perkembangan Standardisasi Di Indonesia
Di Indonesia perkembangan standardisasi terbagi dalam dua
zaman, yakni: zaman penjajahan (kolonial) dan zaman kemerdekaan.
Sejak zaman kolonial standar telah menjadi sarana pendukung
penting kegiatan ekonomi. Standar berperan dan dipergunakan dalam
kegiatan pembangunan di masa kolonial seperti pembangunan jalan
raya dan kereta api, pelabuhan, pembukaan areal perkebunan, jaringan
irigasi, pembangunan pabrik gula dan sebagainya. Sebagai catatan
penerapan standar di masa kolonial tidak semata-mata didasarkan pada
standar yang berlaku pada negera penjajah. Karena perbedaan kondisi

seperti iklim, geografi dan topografi sejumlah adaptasi dilakukan
dalam penerapan standar. Adaptasi tersebut dapat dilihat pada desain
bangunan lama (yang masih tersisa), desain yang telah disesuaikan
dengan kondisi iklim tropis serta ruas jalan dan lintasan kereta api.
Pada tahun 1928 atas prakarsa KIVI (Koninklijk Instituut van
Ingenieurs)didirikan“StichtingFondsvoordeNormalisatieinNederlands
Indie” dan “Normalisatie Raad” yang berkedudukan di Bandung. Di
bawah lembaga ini kegiatan standardisasi fokus pada penyusunan
standar untuk bahan bangunan, alat transportasi dilanjutkan dengan
standar instalasi listrik dan persyaratan jaringan distribusi listrik.
Selama perang dunia II dan pada masa pendudukan Jepang
(1942 - 1945) dapat dikatakan bahwa kegiatan standardisasi formal
terhenti. Setelah kemerdekaan sejumlah peristiwa penting dapat
dicatat terkait dengan kegiatan standardisasi. Pertama, enam tahun
setelah kemerdekaan, yakni pada tahun 1951 diadakan perubahan
anggaran dasar “Normalisasi Raad” dan terbentuk YDNI (Yayasan
Dana Normalisasi Indonesia). Lalu, pada tahun 1955 YDNI
mewakili Indonesia menjadi anggota International Organization
for Standardization atau ISO. Di tahun 1966 YDNI berhasil
mewakili Indonesia menjadi anggota International Electrotechnical
Commission atau IEC. Bahkan, di tahun 1961 telah disusun UU yang
berhubungan dengan bidang standardisasi, yakni Undang-Undang No.
10 Tahun 1961 yang dikenal dengan nama “Undang-Undang Barang”.
Saat itu kegiatan standardisasi di Indonesia bersifat sektoral
dilaksanakan oleh berbagai departemen, antara lain Departemen

Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan,
Departemen Pertanian serta beberapa lembaga atau instansi pemerintah
seperti LIPI, BATAN, Biro Klasifikasi Indonesia dan beberapa asosiasi.
Sekalipun bersifat sektoral, fungsi strategis standardisasi dalam
menunjang pembangunan nasional telah disadari sepenuhnya oleh
pemerintah. Ini terbukti dengan ditetapkan program “Pengembangan
Sistem Nasional untuk Standardisasi” sebagai prioritas pada tahun
1973. Pada tahun 1976 dibentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi
Nasional. Pada tahun 1984 dengan SK Presiden RI dibentuk Dewan
Standardisasi Nasional dengan tugas pokok menetapkan kebijakan
standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di
bidang standardisasi nasional.
Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pada
tahun 1997, sesuai Keputusan Presiden No. 13 tahun 1997 dibentuk Badan
StandardisasiNasional(BSN).Dalamrangkameningkatkanpengembangan
dan pembinaan standardisasi di Indonesia, pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
Berdasarkan PP No. 102 Tahun 2000, tujuan dari Standardisasi
Nasional, yakni:
1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga
kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan,
kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

PP tersebut juga menegaskan kelembagaan pengembangan standar
di Indonesia, antara lain:
1. Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan di bidang
standardisasi dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang
akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang
Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar
Nasional untuk Satuan Ukuran.
2.3 Definisi Standar dan Standardisasi*)
Kata standar merujuk pada kata dalam bahasa Inggris ‘standard’.
Terkandung sebagai pengertian dasar dari kata itu adalah kesepakatan-
kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri
antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria
yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-
definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau
jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.
Salah satu contohnya adalah penetapan standar ukuran dan format
kartu telepon genggam atau SIM Card. Kita semua mengetahui bahwa
ukuran dan format kartu telepon genggam di seluruh dunia dibuat sama
atau mengikuti standar.
*)
Penulisan kata “standardisasi” mengikuti EYD (Ejaan Yang
Disempurnakan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan
termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus
semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan
Kartu telpon genggam atau SIM Card dibuat mengikuti ukuran dan
format yang standar.

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan
masa kini dan mendatang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.
Sedangkan,standardisasi adalahprosesmerumuskan,menetapkan,
menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib
melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.
Selain standar dan standardisasi, terdapat satu istilah yang akan
sering dijumpai dalam buku ini, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI).
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional
(BSN) dan berlaku secara nasional.
2.4 Tujuan, Prinsip dan Manfaat Standar Secara Umum
Cakupan standar sangat luas, menyangkut seluruh aspek
kehidupan. Atas dasar pemahaman ini, standar dibuat dan diterapkan
pada berbagai bidang. Karena menyangkut berbagai bidang, tujuan
standar menjadi sangat beraneka ragam.
2.4.1. Tujuan
Mengacu pada International Organization for Standardization
(ISO), tujuan ditetapkannya standar di antaranya:
a. Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan
Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan
dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm,
sarung tangan karet; penetapan batas keamanan penggunaan
bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan
persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga,

desain setrika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna
bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.
b. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat
Kepentingan konsumen tidak hanya terbatas pada aspek
keamanan, keselamatan dan kesehatan, tetapi juga kinerja produk.
Konsumen selalu mengharapkan produk yang dibeli bekerja
dengan baik, sesuai dengan fungsi yang diharapkan atau jumlah
yang dibayarkan. Contohnya, pembelian bensin di setiap pompa
bensin, konsumen mendapat kepastian mengenai jumlah yang
Sabuk pengaman pada kendaraan dibuat mengikuti standar
keamanan dan keselamatan

didapatkan karena pompa bensin tersebut telah distandarkan
lewat tera pengukurannya.
Pompa bensin selalu dikalibrasi secara rutin agar konsumen
mendapatkan kepastian jumlah bensin yang dibeli.

c. Pelestarian lingkungan
Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting
dari perumusan dan penerapan standar dengan fokus pada
perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul.
Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan,
regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu.
Asap pembuangan pabrik menjadi penyebab utama pencemaran
lingkungan

d. Kompatibilitas (compatibility)
Kompabilitas adalah kemampuan suatu perangkat (produk) untuk
berfungsi selaras atau cocok dengan perangkat lain, saat digunakan
bersama-sama. Contohnya, sebuah komputer dikatakan kompatibel
dengan sebuah monitor, mouse, keyboard, printer atau scanner,
apabila satu sama lain dapat terkoneksi. Hal ini terjadi karena
perangkat-perangkat tersebut dibuat dengan mengacu pada standar
yang sama. Dalam pengertian ini, standar dibuat untuk tujuan
memberikan kompabilitas pada satu produk dengan produk lain.
e. Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik
Sudah dikatakan standar mengurangi keanekaragaman pengertian-
pengertian yang dapat mengakibatkan perdebatan atau bahkan

salah pengertian. Lewat pembakuan suatu istilah yang distandarkan
pihak-pihakyangberkomunikasidapatmenyatakanpandanganyang
dimengerti bersama. Standar diciptakan untuk mendorong proses
berlangsungnya komunikasi secara lancar sekaligus menumbuhkan
pemahaman yang lebih baik tentang hal yang dikomunikasikan.
g. Mengurangi hambatan perdagangan.
Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha
keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan
oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap
masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan
bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar
mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui
harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara
dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga
memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen
yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah
diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.
2.4.2. Prinsip
Dari uraian di atas sangat nyata bahwa standar memiliki tujuan
yang seluruhnya memiliki manfaat pada kehidupan sehari-hari hampir
di setiap bidang. Dalam penetapan dan penerapan standar, ISO juga
meletakkan tujuh prinsip terkait dengan kegiatan tersebut. Tujuh Prinsip
tersebut ditampilkan dalam boks pada halaman berikut.

Prinsip 1: Standardisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan
sadar dengan tujuan penyederhanaan oleh suatu masyarakat
tertentu. Hal ini akan mencegah timbulnya keanekaragaman
produk yang tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau
jasa tertentu yang lebih bermutu.
Prinsip 2: Standardisasi adalah suatu kegiatan sosial, politis dan
ekonomis dan digalakkan oleh berbagai pemangku
kepentingan secara konsensus.
Prinsip 3: Standar hanya bermanfaat bila digunakan dan diterapkan
dengan benar. Ada kemungkinan bahwa penerapannya
membawa “kerugian” bagi pihak tertentu tetapi memberikan
keuntungan kepada masyarakat secara menyeluruh.
Prinsip 4: Standar merupakan kompromi antara berbagai alternatif
yang ada, dan mencakup ketetapan terbaik serta penerapan
yang bijaksana selama kurun waktu tertentu.
Prinsip 5: Standar perlu ditinjau ulang dalam perioda tertentu dan
direvisi atau bila perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar
standar yang berlaku sesuai perkembangan di masyarakat.
Prinsip 6: Bila karakteristik produk dispesifikasi, maka harus didesain
pula metode pengujiannya. Bila diperlukan metode
pengambilan contoh (sampling), maka jumlah contoh dan
frekuensi pengambilan harus dicantumkan dengan jelas.
Prinsip 7: Bila suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal
ini harus didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan
memenuhi peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam
menetapkan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan
jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana
pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian,
lembaga penguji dan lembaga kalibrasi.
TUJUH PRINSIP STANDARDISASI

2.4.3. Manfaat
Sesuai definisi, standardisasi bertujuan untuk mencapai ekonomi
keseluruhan secara maksimum dan memberikan manfaat bagi berbagai
sektor masyarakat. Manfaat standar secara umum sebagai berikut:
1. Memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan
domestik maupun internasional, serta menghilangkan hambatan
teknis perdagangan melalui harmonisasi standar.
2. Membantu mempercepat diseminasi sistem manajemen, teknologi
dan inovasi.
3. Meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus terhadap mutu,
keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan.
4. Memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian.
5. Optimasi infrastruktur standardisasi.
2.5 Ruang Lingkup standar
Standar mencakup bidang yang luas. Bahkan, bisa dipastikan pada
seluruh bidang terdapat standar. Kalau standar itu menyangkut segala
bidang, maka kegiatan standardisasi tentunya juga berkenaan dengan
bidang-bidang itu. Di atas sudah dijelaskan mengenai tujuan dan
prinsip-prinsip di balik keberadaan suatu standar. Selanjutnya, perlu di
sampaikan mengenai ruang lingkup atau cakupan standar.
Ruang lingkup standar umumnya berisikan (1) hal yang diuraikan
dalam standar (subjek standar) dan (2) hal-hal yang distandarkan (aspek
standar). Keduanya merupakan tujuan sekaligus batasan penggunaan

atau penerapan standar. Kecuali dua hal tersebut, ruang lingkup standar
juga berkenaan dengan tingkat atau level. Dengan demikian, standar
memiliki tiga ruang lingkup utama, yakni: subjek, aspek dan level.
1. Subjek.
Di dalam standar, selalu ada hal tertentu atau topik khusus yang
diuraikanterkaitdenganstandaryangdirumuskanatauditerapkan.
Apa yang menjadi subjek suatu standar harus dinyatakan dengan
jelas, agar dapat dipahami tanpa menimbulkan salah pengertian.
Contohnya, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan
helm kendaraan bermotor roda dua, yakni: SNI 1811-2007, Helm
pengendara kendaraan bermotor roda dua. Pada SNI itu, yang
menjadi subjek adalah helm kendaraan bermotor roda dua.
2. Aspek.
Dalam sebuah standar dicantumkan secara jelas dan pasti apa
yang distandarkan. Ini merupakan salah satu lingkup standar
terkait dengan aspek-aspek dari sebuah standar. Yang menjadi
aspek-aspek dari standar meliputi pengujian, analisis, spesifikasi,
pengemasan, pemberian label atau penandaan.
Patut dicatat bahwa standar dapat saja mencakup lebih dari satu
aspek,contohnyastandarsuatuprodukdapatmencakupspesifikasi,
pengambilan contoh, cara pengujian terkait, pengemasan dan
penandaannya.
Contoh mengenai aspek standar, misalnya, dapat dilihat pada SNI
1811-2007, Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, di mana
dalamSNItersebutterlihatbahwaaspekstandarlebihdarisatu,yakni:

(1) syarat mutu meliputi persyaratan umum (material dan konstruksi)
dan syarat unjuk kerja, (2) cara uji meliputi uji penyerapan kejut, uji
penetrasi, uji efektifitas sistem penahan, uji kekuatan sistem penahan
dengan tali pemegang, uji untuk pergeseran tali pemegang, uji
ketahanan terhadap keausan dari tali pemegang, uji impak miring, uji
pelindung dagu dan uji sifat mudah terbakar, dan (3) pencantuman
tanda pada produk dan kemasan, sekurang-kurangnya mencakup
merek atau logo, nama perusahaan, tipe atau model, dan ukuran.
Cara uji merupakan ruang lingkup terkait dengan aspek yang
distandarkan.

3. Level.
Ruang lingkup standar juga mencakup tingkat (level). Terkait
dengan tingkat atau level dibedakan level perorangan, perusahaan,
asosiasi, nasional, regional atau internasional. Pada akhirnya,
level ini menentukan keluasan berlakunya suatu standar. Standar
perorangan, misalnya, berlaku untuk pribadi yang menetapkan
dan memberlakukan standar pada dirinya. Begitu juga dengan
standar level perusahaan atau asosiasi, berlaku pada perusahaan
atau asosiasi tersebut.
Di luar level standar di atas, ada standar nasional, regional dan
internasional. Dalam konteks Indonesia, sebagai standar dengan
penerapan pada level nasional, umumnya dinyatakan berupa
Standar Nasional Indonesia (SNI).
Di tingkat lebih luas, yakni ditetapkan dan diterapkan berlaku di
beberapa negara, adalah standar regional, contohnya, Standar Eropa
(European Standards atau EN). Standar Eropa merupakan standar
yang diterbitkan oleh tiga organisasi standar di Eropa, yakni Komite
Standardisasi Eropa (European Committee for Standardization
atau CEN), Komite Standardisasi Elektro-teknik Eropa (European
Committee for Electrotechnical Standardization atau CENELEC)
dan Lembaga Standardisasi Telekomunikasi Eropa (European
Telecommunications Standards Institute atau ETSI).
Di ASEAN, juga telah ditetapkan dan berlaku standar di tingkat
regional, sebagaimana mengemuka dalam perjanjian kerjasama
dalam Regim Harmonisasi Peraturan Peralatan Elektronik &

Kelistrikan ASEAN atau dikenal dengan Agreement on the ASEAN
Harmonized Electrical & Electronic Equipment Regulatory Regime
(AHEEERR). Melalui kerangka AHEEERR, standar-standar di
negara ASEAN diharmonisasi untuk mendukung perdagangan
pasar bebas di Asia Tenggara.
Lebih luas dari standar regional, ditetapkan dan diberlakukan
standar internasional. Ada banyak standar yang ditetapkan di
tingkat internasional. Sebut saja, standar memperlakukan tawanan
peran, standar di bidang olahraga, kesehatan dan sebagainya.
Pada umumnya, diakui di tingkat internasional yang mendapat
pengakuan luas sebagai standar internasional, adalah standar-
standar yang diterbitkan oleh Organisasi Standardisasi Dunia
Peralatan elektronik di negara-negara ASEAN mengikuti standar
regional ASEAN.

(International Organization for Standardization atau ISO),
Persatuan Telekomunikasi Internasional (International
Telecommunication Union atau ITU), dan Komisi Elektro-teknik
Internasional (International Electrotechnical Commission atau
ITU). Ketiga lembaga standar dunia tersebut merupakan asosiasi
global yang terdiri dari badan-badan standardisasi nasional dari
berbagai negara yang menjadi anggota. ISO, misalnya, memiliki
total anggota sebanyak 164 negara. Tergabung dalam ITU, 193
negara dan lebih dari 700 perusahaan swasta dan lembaga
pendidikan. Sementara dalam IEC, bernaung lebih dari 82 negara
sebagai anggota.
***

TUJUAN PEMBELAJARAN
memberikan:
1. Penjelasan tentang standar nasional yang berlaku di Indonesia.
2. Prinsip-prinsip pengembangan standar nasional.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan standar nasional.
4. Tahapan pengembangan standar nasional di Indonesia.

Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara.
Negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negara dalam
bidang yang luas, termasuk di dalamnya, mencegah produk-produk,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang membahayakan
kesehatan, keselamatan dan keamanan warga negara serta lingkungan.
Pencegahan dilakukan dengan pengembangan standar, yakni standar
yang berlaku secara nasional.
Di Indonesia standar nasional dibuat dalam bentuk Standar
Nasional Indonesia (disingkat SNI). SNI adalah satu-satunya standar
yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia
Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Secara hierarki BSN berada di lingkungan teknis Kementerian Riset dan
Teknologi.
Pengembangan SNI melibatkan berbagai unsur pemerintah,
industri dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai regulator.
Kalangan industri dan asosiasi industri selaku penerap standar, dan
masyarakat luas selaku konsumen yang menggunakan produk serta
kalangan pakar yang datang dari berbagai lembaga pendidikan dan
penelitian.
3.1 Prinsip Pengembangan SNI
SNI adalah dokumen berisi tentang ketentuan teknis (merupakan
konsolidasi iptek dan pengalaman, aturan, pedoman atau karakteristik)
dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus
(untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang

berkepentingan) dan ditetapkan (berlaku di seluruh wilayah nasional)
oleh BSN untuk dipergunakan oleh pemangku kepentingan dengan
tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks
keperluan tertentu. Kini diusahakan agar SNI menjadi standar nasional
yang efektif setara dengan standar internasional, untuk memperkuat
daya saing Indonesia, menjamin keamanan produk, meningkatkan
transparansi dan efisiensi pasar.
SNI yang dikembangkan dan ditetapkan harus memperoleh
keberterimaan yang luas antara para stakeholder. Untuk itu, SNI
dirumuskan dengan memenuhi sejumlah norma, yakni:
- Keterbukaan
Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengikuti
program pengembangan standar melalui kelembagaan yang terkait
denganpengembanganstandar. Hendaknyapihakyangberkepentingan
dapatdilibatkanuntukmemberikanmasukan,menyatakanpersetujuan
atau keberatan mereka terhadap suatu rancangan standar.
- Transparansi
Transparan, dalam arti prosesnya mengikuti suatu prosedur
yang dapat diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan
tahapan dalam proses dapat dengan mudah diketahui oleh pihak
yang berkepentingan.
- Konsensus dan tidak memihak
Memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan
berbeda untuk mengutarakan pandangan serta mengakomodasikan
pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus

(mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak
tertentu.
- Efektif dan relevan
Untuk memenuhi kepentingan para pelaku usaha dan untuk
mencegah hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan, maka
standar nasional tersebut harus relevan dan efektif memenuhi
kebutuhan pasar, baik domestik maupun internasional sehingga bila
diadopsi standar akan dipakai oleh dunia usaha atau pihak pengguna
lainnya. Selain itu juga harus memenuhi kebutuhan regulasi dan
pengembanganiptek.Sedapatmungkinstandarnasionalberlandaskan
unjuk kerja daripada berdasarkan desain atau karakteristik deskriptif
dan hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks
keperluannya.
- Koheren
Untuk menghindari ketidakselarasan di antara standar, maka
pengembangan SNI dilakukan secara koheren. Ini dilakukan untuk
mencegah adanya duplikasi dan tumpang tindih dengan kegiatan
perumusan standar sejenis lain. Selain itu, koheren juga dimaksudkan
agar pengembangan SNI memiliki kesesuaian dengan standar
internasional kecuali alasan iklim, geografis dan teknologi mendasar,
demi memperlancar perdagangan internasional. Koheren juga
ditetapkan sebagai norma pengembangan SNI agar perkembangan
pasar domestik tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan
perdagangan internasional.

- Berdimensi pengembangan
Berdimensi pengembangan agar memperhatikan kepentingan
publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing
perekonomian nasional dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan
serta memenuhi kebutuhan nasional industri, perdagangan,
teknologi dan sektor lain dari kehidupan nasional. Terkait dengan
hal ini, mendorong partisipasi usaha kecil menengah (UKM) dalam
perumusan standar nasional harus menjadi pertimbangan. Hal
ini dimaksudkan agar UKM dapat bersaing di pasar regional/
Pelaku bisnis skala UKM harus mendapat perhatian dalam
pengembangan standar.

internasional dan dapat menjadi bagian dari global supply chain.
Dengan demikian standar yang dihasilkan akan memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan negara.
SNI sebagai standar nasional memiliki jangkauan luas, oleh karena
itu sekali lagi perlu ditekankan bahwa SNI tersebut harus harmonis
dengan standar internasional dan pengembangannya didasarkan pada
kebutuhan nasional, termasuk industri.
3.2. Pengembangan SNI
Setiapnegaramemilikiprosessendiridalammengembangkanstandar
yang akan diberlakukan di tingkat nasional. Proses pengembangan standar
nasional selalu dilakukan dengan kajian yang dibuat terlebih dahulu. Kajian
dalam pengembangan standar nasional umumnya adalah sebagai berikut:
- Identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan melakukan
analisis sektoral untuk mengetahui tingkat adopsi dan kelayakan
kegiatantekno-ekonomidanapakahstandaryangakandirumuskan
menjamin suatu pengembangan teknis dan ekonomi.
- Penyusunan program secara kolektif berdasarkan kebutuhan nyata
dan prioritas yang digariskan oleh pemerintah disusul dengan
pengambilan keputusan mengenai program kerja tertentu dengan
melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
- Dukungan terhadap pengembangan rancangan (draft) standar
dengan melibatkan berbagai pihak antara lain: pakar, pelaku
usaha dan pihak lain yang berkepentingan yang bekerja sama
dalam suatu Panitia Teknis (Sub-Panitia Teknis).
- Tersedianya sumber daya/dana pendukung yang diperlukan.

Langkah yang lazim ditempuh dalam pengembangan standar
nasional adalah sebagai berikut: (1) Pemrograman, (2) Drafting, (3)
Konsensus nasional dan finalisasi, (4) Penetapan dan (5) Pemeliharaan.
Pengembangan standar nasional melibatkan pemerintah (selaku
regulator), kalangan industri dan asosiasi industri (selaku penerap
standar),masyarakatluas(selakukonsumenyangmenggunakanproduk)
dan kalangan pakar yang datang dari berbagai lembaga pendidikan
dan penelitian. Terkait dengan pengembangan SNI dapat dilihat pada
gambar Pengembangan SNI.
Suatu perusahaan, organisasi, perorangan atau lembaga standar
nasional sendiri dapat mengusulkan diperlukannya perumusan standar
tertentu atau perbaikan atau revisi standar yang telah ada. Atas usulan ini
kemudiandilakukankajianuntukdisepakatidandijadikansebagaiprogram
pengembangan SNI. Umumnya kajian terhadap program pengembangan
SNI didasarkan pada kriteria: (1) alasan diperlukan standar nasional dan
keuntungannya, (2) topik atau aspek patut dibahas dari segi teknik dan
tersedia SDM dan sumber dana, dan (3) diperlukan oleh pasar.
Program pengembangan SNI kemudian masuk ke dalam Komite
Bidang Perumusan Standar atau apa yang biasanya disebut dengan
Penitia Teknis (PT) atau Sub-Panitia Teknis (SPT). Komite ini yang
melakukan perumusan SNI dan menghasilkan apa yang dinamakan
dengan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI).
Tahap selanjutnya dilakukan jajag pendapat untuk mendapatkan
konsensus nasional terhadap RSNI. Pada tahap ini dilibatkan stakeholder,
utamanya Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). Konsensus
nasional terhadap RSNI tidak otomatis berjalan sekali jadi, sering RSNI

PENGEMBANGAN SNI
Pemrograman Penetapan Pemeliharaan
Konsensus
Nasional &
Finalisasi
Drafting
Perumusan
Kebutuhan
Pasar
Usulan
Program SNI Perumusan
Penetapan
Program SNI
Verifikasi
Konsensus
Nasional
Perumusan
Final
Fasilitasi &
Verifikasi
Penerapan &
Publikasi
Kaji Ulang PT/SPT
BSN
MASTAN
Pemangku
Kepentingan

memerlukanperbaikandanpenyempurnaansertaverifikasi.Jajagpendapat
untuk mencapai konsensus nasional dijalankan menurut mekanisme
sebagaimana tersaji pada gambar Jajag Pendapat Penetapan SNI.
Setelah tercapai konsensus nasional, PT/PTS melakukan
perumusan akhir dan finalisasi, termasuk juga melakukan fasilitasi
dan verifikasi, untuk menghasilkan Rancangan Akhir Standar Nasional
Penyusunan konsep
tingkat Working Group
Evaluasi program
perumusan SNI
Usulan program
Pembahasan
Tingkat PT/SPT
Konsensus
Tingkat PT/SPT Jajak
Pendapat
Pemungutan
Suara
Penetapan
SNI
PUBLIKASI
1 bulan
RSNI1
6
bulan
PNPS
RSNI2
3
bulan RSNI3
3
bulan RSNI4
Jajak pendapat, 2 bulan dan
perpanjangan 1 bulan bila tidak korum
Maksimal 2 bulan (penyelesaian)
Maksimal 3 bulan (pemungutan suara)
RASNI
SNI
Penetapan 1 bulan
Proses Jajag Pendapat Penetapan SNI

Indonesia (RASNI). Setelah melewati proses perumusan dan finalisasi,
RASNIditetapkandanditerbitkansebagaiSNI.PenerbitanSNIdilakukan
oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Surat Keputusan yang
dikeluarkan oleh Kepala BSN.
Setiap standar nasional harus dipelihara agar terus sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi
perekonomian. Untuk itu, setiap tahun Badan Standardisasi Nasional
melakukan kaji ulang terhadap SNI yang berumur 5 tahun sejak SNI
tersebut itu ditetapkan.

BAB 4
PENERAPAN
STANDAR

70 SMK MENGENAL SNI: Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan

TUJUAN PEMBELAJARAN
memberikan:
1. Penjelasan tentang prinsip penerapan standar.
2. Uraian mengenai tiga pilar mutu.
3. Penjelasan tentang kasus penerapan standar helm di Indonesia.

4.1. Penerapan Standar & Tiga Pilar Mutu
Pengembangan standar tidak terbatas pada perumusan dan
penetapan. Sebab, standar yang dirumuskan dan ditetapkan harus
sungguh-sungguh bersifat dapat diterapkan dan dipastikan memenuhi
ketentuan yang termuat di dalamnya sehingga membawa manfaat
nyata yang sebesar-besarnya bagi kepentingan semua pihak. Standar
tanpa dapat diterapkan dan mendatangkan manfaat luas, akan sia-sia.
Hanya ide-ide yang tidak menyentuh kehidupan nyata. Oleh karena itu,
orientasi utama dari pengembangan standar terarah pada penerapan
atau pemberlakuan standar.
Penerapan standar tidak bisa berjalan begitu saja. Penerapan
standar membutuhkan pembuktian, yaitu bahwa penerapan standar
tersebut berlangsung secara benar, dalam pengertian penerapan
tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam suatu standar. Tindakan untuk memastikan bahwa standar telah
diterapkan dengan benar, dikenal dengan istilah penilaian kesesuaian.
Selain dari itu, penerapan standar maupun penilaian kesesuaian
membutuhkan ukuran-ukuran dengan akurasi tinggi. Sebenarnya,
ukuran-ukuran inilah yang membangun sesuatu yang ingin dipenuhi
atau parameter-paremeter dalam penerapan standar maupun penilaian
kesesuaian. Ukuran, termasuk juga kegiatan mengukur, merupakan
kompeten penting di luar penerapan standar maupun penilaian
kesesuaian. Agar dapat mengenal dan melakukan cara-cara pengukuran
yang akurat dan benar, mutlak dibutuhkan metrologi. Metrologi

(ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara
pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Dari uraian di atas, jelas bahwa pada dasarnya pengembangan
standar meliputi ketiga hal utama, yaitu: penerapan standar, penilaian
kesesuaian dan metrologi. Ketiganya dikenal sebagai 3 pilar mutu.
Ketersediaan dan penerapan ketiga hal tersebut akan mengarahkan
pada penciptaan produk yang bermutu. Ketiganya dinyatakan sebagai
tiang penyangga kegiatan standardisasi.
Standar
Penilaian
Kesesuaian
Metrologi
Kepentingan Masyarakat
Kesehatan, keamanan, lingkungan, kesejahteraan ekonomi, perlindungan konsumen,
peraturan dan perundangan-undangan
Kepentingan Dunia Usaha
Perdagangan, mutu, keuntungan, manufaktur, distribusi, pengadaan, memakaian,
spesifikasi, kontrak
Tiga Pilar
Mutu

a. Penerapan standar
Penerapan standar didefnisikan sebagai ”penggunaan sebuah
dokumen normatif oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam
produksi, perdagangan dan bidang-bidang lainnya”. Penerapan standar
dalam defnisi ini pada dasarnya bersifat sukarela atau voluntary
dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan
standar tersebut. Penerapan standar dilakukan menurut kebutuhan atau
keinginan penerap standar. Biasanya ini dilakukan sebagai bagian dari
keinginan untuk memberikan pelayanan “lebih” kepada pelanggan, baik
terkait dengan aspek mutu, aspek manfaat atau kinerja maupun aspek
keamanan dan keselamatan.
Namun demikian, sifat sukarela atau voluntary ini akan berubah
manakala sebuah standar ditetapkan berlaku secara wajib. Penetapan
ini dilakukan melalui regulasi teknis oleh pemerintah di suatu negara.
Di Indonesia sejumlah standar juga dinyatakan oleh pemerintah berlaku
wajib, misalnya: standar helm, tabung dan kompor gas LPG, garam
beryodium dan sebagainya.
Jadipenerapanstandarbisabersifatsukarelaatauvoluntary,namun
bisa juga bersifat wajib apabila diacu oleh regulasi yang ditetapkan oleh
pemerintah di suatu negara.
Karena terikat oleh regulasi, pelanggaran terhadap standar yang
berlaku wajib akan dikenakan sanksi. Sanksi pada pelanggaran bisa
berupa larangan produksi dan peredaran produk serta penarikan produk
dari pasar bila sudah beredar atau bahkan hukuman pidana.

b. Penilaian Kesesuaian
Penilaian kesesuaian merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan
dengan penerapan standar. Kegiatan yang disebut juga dengan
conformity assessment merupakan kegiatan untuk membuktikan
apakah suatu produk (baik barang atau jasa) telah memenuhi standar
atau tidak. Keterkaitan erat antara penerapan standar dan penilaian
kesesuaian, dinyatakan dengan ungkapan “penerapan standar melalui
penilaian kesesuaian”. Karena pada umumnya kegiatan penilaian
kesesuaian berupa kegiatan sertifikasi, telah memunculkan pengertian
dalam kehidupan sehari-hari bahwa penerapan standar dijalankan
melalui sertifikasi.
Menurut Dr. Sunarya, dalam buku Standardisasi dalam Industri
dan Perdagangan. Konsep dan Penerapan dalam Globalisasi, kegiatan
penilaian kesesuaian mengacu pada beberapa standar internasional
(standar ISO/IEC) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut.
Pihak I
Pihak II
Pihak III
Akreditasi &
Sertifikasi
Inspeksi &
Laboratorium
CA
ISO/IEC
Guide
60, 68 &
17050
Sertifikasi produk ISO Guide 28, 53,
65 dan 67 personel ISO/IEC 17024
Sistem manajemen ISO/(QMS), (EMS)
ISO 17021
ISO/IEC 17011
Peer Assessment ISO/IEC 17040
Inspeksi: ISO/IEC 17020
Labaratorium penguji/kalibrasi: ISO/
IEC Guide 43 dan ISO/IEC 17025

Sesuai dengan gambar di atas, kegiatan penilaian kesesuaian dapat
dibedakan menurut pihak yang melakukan, yaitu:
- Pihak Pertama
Dimaksud dengan penilaian kesesuaian di sini adalah penilaian
kesesuaian dilakukan oleh produsen barang atau jasa. Kegiatan ini
dikenal luas dengan istilah “deklarasi sendiri” atau self-declaration.
Di sini pihak yang memproduksi barang atau jasa atas dasar data hasil
penilaian kesesuaian yang dilakukan sendiri menyatakan bahwa barang
atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan standar.
- Pihak Kedua
Kegiatan penilaian kesesuaian juga bisa dilakukan oleh pembeli
(buyer) barang atau jasa. Dalam hal ini, kegiatan penilaian kesesuaian
dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pembeli atau buyer. Selaku pihak
yang akan menggunakan atau menjual kembali barang atau jasa yang
dihasilkan, pembeli perlu meyakinkan dirinya bahwa barang atau jasa
tersebut memenuhi persyaratan standar. Pembeli melakukan kegiatan
penilaian kesesuaian untuk mendapatkan jaminan mutu atas barang
atau jasa yang akan dibeli, baik untuk dijual kembali atau dipergunakan
sendiri.
- Pihak Ketiga
Kegiatan penilaian kesesuaian pun bisa dilakukan oleh pihak
ketiga atau pihak independen yang tidak terlibat dalam proses produksi
atau pembelian barang atau jasa. Karena sifatnya independen, penilaian
kesesuaian oleh pihak ketiga dapat menjadi solusi alternatif yang tidak

memihak kepentingan produsen maupun pembeli. Umumnya, penilaian
kesesuaian oleh pihak ketiga lebih bisa diterima dibandingkan self-
declaration dari produsen atau penilaian kesesuaian oleh pihak pembeli
(buyer) yang cenderung berkeinginan menekan harga.
Dalam sistem ISO, penilaian kesesuaian yang dilakukan pihak
pertama dapat menerapkan ISO/IEC 17050, sedangkan penilaian
kesesuaian yang dilakukan pihak kedua tidak secara khusus ada
standarnya, tetapi dapat menggunakan ISO/IEC 17050 atau dengan
cara inspeksi dan pengujian. Penilaian kesesuaian yang dilakukan pihak
ketiga dapat menerapkan ISO/IEC 17021 untuk penilaian kesesuaian
yang berkaitan dengan sistem manajemen dan ISO/IEC guide 65 untuk
menilaian kesesuaian yang berkaitan dengan standar produk (barang
atau jasa) serta ISO/IEC 17024 untuk penilaian kesesuaian yang
berkaitan dengan kompetensi personel. Dalam penilaian kesesuaian
produk (barang atau jasa) dan manajemen, sering kali memerlukan
dukungan hasil penilaian kesesuaian lain yaitu inspeksi dengan
menerapkan standar ISO/IEC 17020 atau data laboratorium yang
menerapkan standar ISO/IEC 17025 dan standar lain yang terkait.
Guna pengakuan komperensi lembaga penilaian kesesuaian baik
terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi maupun laboratorium,
apakah lembaga-lembaga tersebut telah menerapkan standar penilian
kesesuaian terkait, diperlukan akreditasi oleh lembaga independen
lain yang disebut lembaga akreditasi. Kompetensi lembaga akreditasi
tersebut disyaratkan dalam standar ISO/IEC 17011 dan untuk pengakuan
secara global dilakukan peer evaluation berdasar ISO/IEC 17040.

c. Metrologi
Tidak ada penerapan standar yang tidak melibatkan kegiatan
pengukuran. Terkait dengan kegiatan pengukuran, dikenal apa yang
disebut dengan metrologi (ilmu pengukuran), yaitu disiplin ilmu yang
mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang
industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurut penggunaannya, dibedakan dua jenis metrologi, yaitu:
metrologi legal dan metrologi teknis yang di dalamnya juga termasuk
metrologi industri dan metrologi radiasi. Baik metrologi legal maupun
metrologi teknis/industri sangat dibutuhkan keberadaannya dalam
penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
Metrologi legal merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat
luas dalam transaksi perdagangan yang dibuat berdasarkan regulasi
oleh pemerintah di setiap negara. Metrologi ini terbatas pada satuan
besaran berikut satuan turunannya yang memang digunakan dalam dunia
perdagangan,misalnya:satuanbesaranmassa(gram,kilogram),kelistrikan
(ampere, watt) dan sebagainya. Ciri-ciri dari metrologi legal adalah bersifat
wajib dan berlaku bagi siapa saja yang melakukan transaksi perdagangan.
Berbeda dengan metrologi legal, metrologi teknis/industri tidak
atas dasar regulasi yang berlaku wajib, tetapi lebih bersifat scientific/
technical judgement, yaitu kesepakatan antar pengelola metrologi untuk
saling berkaitan dan ukurannya tertelusur kepada standar ukuran satuan
internasional. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penggunaan
peralatan produksi, pengujian dan inspeksi. Hal ini sangat penting

untuk memastikan tingkat efisiensi produksi hingga kompatibilitas
peralatan dan barang atau jasa. Memang, metrologi teknis/industri
bersifat ilmiah dan sukarela. Namun karena hampir semua pengguna
alat atau standar ukur ingin diterima di pasar internasional, maka alat
ukur yang digunakan perlu untuk dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi
yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi.
Melihatsifatmetrologilegalyangmengacupadaregulasisedangkan
metrologi teknis/industri lebih bersifat ilmiah, maka pengelolaan
peralatan ukur pada dua jenis metrologi sangat berbeda, dan umumnya
ditangani oleh institusi yang berbeda.
4.2. Penerapan Standar: Kasus Penerapan SNI Helm
Untuk melengkapi pengenalan standar kepada peserta didik SMK,
buku ini mengetengahkan kasus penerapan standar, yakni penerapan
SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.
Penerapan SNI 1811-2007 dipilih sebagai contoh kasus penerapan
standar didasarkan pada beberapa alasan.
Pertama, SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan Bermotor
Roda Dua merupakan salah satu SNI yang telah diterapkan secara
wajib oleh pemerintah. Karena bersifat wajib, setiap helm pengendara
kendaraan roda dua yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia harus
memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada SNI 1811-
2007. Jadi, SNI ini sepantasnya mendapat perhatian dari semua pihak,
baik produsen maupun konsumen.

1 Oktober 2007 Surat keputusan Kepala BSN No. 92/KEP/BSN/10/2007 tentang
penetapan SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan
Bermotor Roda Dua.
25 Juni 2008 Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-Ind/Per/6/2008
Mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib
Dikeluarkan.
29 Oktober 2008 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 78/
M-Md/Per/Ioj 2008 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan
Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
28 November 2008 Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Dan Kimia No.
86/Iak/Per/Ll/2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penerapan Dan Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua
Secara Wajib, ditetapkan.
25 Maret 2009 Peraturan Menteri tersebut di atas mulai diberlakukan. Helm
yang sudah lolos SNI wajib memakai tanda SNI berupa embos
di helm. Sedangkan produk helm terutama helm impor yang
tdak memenuhi SNI akan dimusnahkan.
22 Juni 2009 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang di antaranya
menegaskan bahwa Para pengendara sepeda motor yang
tdak menggunakan helm dikenakan sanksi pidana 1 (satu)
bulan penjara atau denda Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah).
April 2009 Diterbitkannya Peraturan Menteri No. 40/M-IND/PER/IV/2009
penundaan pemberlakukan SNI helm secara wajib, menjadi
yang seharusnya April 2009 menjadi 1 April 2010.
1 April 2010 Diberlakukannya penerapan wajib helm ber-SNI secara
keseluruhan.
Kronologi Penerapan SNI 1811-2007

Kedua, penerapan SNI 1811-2007 ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan keamanan dan keselamatan pengendara kendaraan roda
dua. Keberadaan helm yang berkualitas dapat melindungi keselamatan
pengendara sepeda motor dan mengurangi risiko cedera yang fatal saat
terjatuh dan mengalami benturan pada kepala.
Ketiga, sebagian besar peserta didik SMK sudah terbiasa
mengemudi sepeda motor, bahkan dapat dipastikan di antara peserta
didik SMK menggunakan sepeda motor untuk datang ke sekolah. Dengan
alasan ini, keberadaan SNI 1811-2007 sangat relevan untuk diketahui
oleh peserta didik SMK.
a. Pemberlakuan Wajib SNI 1811-2007
Kecelakaan akibat benturan pada kepala merupakan penyebab
utama kematian pada kecelakaan kendaraan bermotor. Jika tidak
memakai helm, maka kemungkinan mengalami kecelakaan fatal pada
kepala adalah empat puluh kali lebih besar daripada yang memakai
helm. Menunjuk pada pernyataan di atas, maka helm merupakan suatu
alat keselamatan atau pelindung yang efektif bagi pengendara bermotor.
Terdapat data yang cukup mencengangkan terkait dengan
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor. Data Global
Road Safety Partnership (GRSP), lembaga internasional berbasis di
Jenewa, menyebutkan 84 persen kecelakaan di jalan raya melibatkan
sepeda motor, dan 90 persen korbannya menderita luka parah di kepala.
SedangkanberdasarkandatastatistikyangdikeluarkanolehDepartemen
Perhubungan pada tahun 2008 menyebutkan, dari 130.062 kendaraan

yang terlibat dalam 56.584 kecelakaan lalu lintas yang terjadi, 95.209 di
antaranya adalah sepeda motor (73 % dari total kendaraan yang terlibat).
Saat ini begitu banyak helm yang dijual di pasar, dan tidak semua
helmdapatbenar-benarmelindungikepalapadasaatterjadikecelakaan.
Apabila kita berniat untuk membeli helm, maka ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan sehingga benar-benar bermanfaat untuk
melindungi kepala. Oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan
melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-Ind/Per/6/2008
mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm
Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Lewat
peraturan itu, SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan Roda Dua
ditetapkan secara wajib. Memang pada prakteknya, terjadi penundaan
atas pelaksanaan peraturan itu. Namun, sejak 1 April 2010 SNI 1811-
2007 diberlakukan.
b. Persyaratan SNI 1811: 2007
SNI 1811-2007 menetapkan spesifkasi teknis untuk helm pelindung
yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor
roda dua, meliputi klasifkasi helm standar terbuka (open face) dan helm
standar tertutup (full -face). SNI ini menetapan persyaratan meliputi (1)
material atau bahan, (2) konstruksi dan ukuran, dan (3) pengujian.
1. Material atau bahan
SNI 1811-2007 menetapkan bahwa material atau bahan helm dibuat
dari bahan yang kuat dan bukan logam, bertahan pada suhu 0 -
55 derajat Celsius dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet,

Selain itu, SNI ini juga menetapkan bahwa bahan-bahan helm
yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan
yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak
mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik
sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak
dan lemak si pemakai.
Material atau bahan helm harus memenuhi peryaratan SNI
1811:2007.
tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan
pembersih lainnya.
Selain itu, SNI ini juga menetapkan bahwa bahan-bahan helm
yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan
yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak
mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fsik
Material atau bahan helm harus memenuhi persyaratan SNI 1811-
2007.

70 Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan66 Pengantar Standardisasi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan
Tinggi helm sekurang-
kurangnya 114 milimeter diukur
dari puncak helm ke bidang
utama yaitu bidang horizontal
yang melalui lubang telinga
dan bagian bawah dari dudukan
bolamata,
Helm harus dilengkapi dengan
pelindung telinga, penutup leher,
pet yang bisa dipindahkan,
tameng atau tutup dagu.
Lebarnya minimum 20
milimeter dan harus berfungsi
sebagai pengikat helm
Helm tidak boleh mempengaruhi
fungsi aura dari pengguna
terhadap suatu bahaya..
Lubang ventilasi dipasang pada
tempurung sedemikian rupa
sehingga dapat mempertahankan
temperatur pada ruang antara
kepala dan tempurung
Harus terbuat dari bahan yg
kuat & bukan logam, tidak
berubah jika ditempatkan di
ruang terbuka pada suhu 0o C
sampai 55o C selama paling
sedikit 4 jam
Terdiri dari lapisan peredam
kejut yang dipasang pada
permukaan bagian dalam
tempurung dengan tebal
sekurang-kurangnya 10
milimeter
Keterangan gambar:
1. Sungkup
2. Lapisan pelindung
3. Tali pemegang
4. Lapisan kenyamanan
5. Pelindung telinga
6. Kaitan kaca
7. Jaring helm
8. Rim
KONSTRUKSI
HELM MENURUT
SNI 1811:2007

sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak
dan lemak pemakai.
Sementara itu, bahan pelengkap helm harus memenuhi persyaratan
tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan
suhu.
Terkait dengan desain lapisan luar dan dalam dari helm, SNI 1811-
2007 menetapkan persyaratan sebagai berikut:
1. Lapisan luar yang keras (hard outer shell). Didesain untuk dapat
pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak
tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan ini biasanya terbuat
dari bahan polycarbonate.
2. Lapisan dalam tebal (inside shell or liner). Di sebelah dalam lapisan
luar adalah lapisan yang sama pentingnya untuk dampak pelapis
penyangga. Biasanya dibuat dari bahan polyatyrene (Styrofoam).
3. Lapisan dalam yang lunak (comfort padding). Merupakan bagian
dalam yang terdiri dari bahan lunak dan kain untuk menempatkan
kepala secara pas dan tepat pada rongga helm saat dikenakan.
2. Konstruksi dan Ukuran
SesuaidenganpersyaratanyangditetapkanSNI1811-2007,konstruksi
helm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus,
lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu.

b. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak
helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang melalui lubang
telinga dan bagian bawah dari dudukan bola mata.
c. Untuk menetapkan standar ukuran helm, SNI 1811-2007
menetapkan ukuran berdasarkan keliling lingkaran bagian dalam
helm sebagai berikut:
- Ukuran S antara 500 – kurang dari 540 milimeter
- Ukuran M antara 540 – kurang dari 580 milimeter
- Ukuran L antara 580 – kurang dari 620 milimeter
- Ukuran XL lebih dari 620 milimeter
d. Tempurungterbuatdaribahanyangkeras,samatebaldanhomogen
kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata
serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat.
e. Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang
pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal sekurang-
kurangnya 10 milimeter dan jaring helm atau konstruksi lain yang
berfungsi seperti jaring helm.
f. Tali pengikat dagu lebarnya minimum 20 milimeter dan harus
benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan di
kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk.
g. Tempurungtidakbolehadatonjolankeluaryangtingginyamelebihi
5 milimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap tonjolan
harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada bagian tepi
yang tajam.
h. Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 derajat

pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-kurangnya 30
derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang utama.
i. Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher,
pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu.
j. Memiliki daerah pelindung helm.
k. Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna
terhadap suatu bahaya. Lubang ventilasi dipasang pada tempurung
sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan temperatur
pada ruang antara kepala dan tempurung.
l. Setiap penonjolanujungdaripaku/kelingharusberupalengkungan
dan tidak boleh menonjol lebih dari 2 mm dari permukaan luar
tempurung.
m. Helm harus dapat dipertahankan di atas kepala pengguna dengan
kuat melalui atau menggunakan tali dengan cara mengaitkan
di bawah dagu atau melewati tali pemegang di bawah dagu yang
dihubungkan dengan tempurung.
3. Pengujian
Mengingat pentingnya aspek keamanan dan keselamatan helm pada
saat digunakan, aspek pengujian sangat penting untuk menentukan
keamanan dan keselamatan tersebut. Sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan SNI 1811: 2007, pengujian helm harus memenuhi
persyaratan pengujian sebagai berikut:
1. Uji penyerapan kejut.

2. Uji penetrasi.
3. Uji efektiftas sistem penahan.
4. Uji kekuatan sistem penahan dengan tali pemegang.
5. Uji untuk pergeseran tali pemegang.
6. Uji ketahanan terhadap keausan dari tali pemegang.
7. Uji impak miring.
8. Uji pelindung dagu.
9. Uji sifat mudah terbakar.
Setiap helm yang telah lolos uji berhak untuk mendapat tanda SNI.
Tanda SNI merupakan sebuah tanda yang mengisyaratkan sebuah
produk telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebuah SNI yang
dibuktikan dengan serangkaian pengujian oleh lembaga penilaian
kesesuaian (Lembaga Sertifkasi Produk dan Laboratorium Uji)
yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
Terkait dengan penerapan SNI 1811-2007, berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian No. 78/M-M/Per/10/2008, Pemerintah
telah menunjuk 5 (lima) Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kelima Lembaga
Penilaian Kesesuaian tersebut sangat membantu realisasi penerapan
SNI 1811-2007. Dalam perkembangannya, saat ini telah terdapat 7
(tujuh) Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh
KAN, yaitu:
1. Pusat Standardisasi, Kementerian Perindustrian.
2. Jogja Product Assurance (JPA).
3. BalaiRisetStandardisasiPerindustriandanPerdaganganSurabaya.

4. TUV NORD Indonesia.
5. Balai Besar Barang dan Barang Teknik (B4T).
6. Chem Pack.
7. Balai Riset Standardisasi Perindustrian dan Perdagangan Medan.
Penerapan SNI 1811-2007, Helm Pengendara Kendaraan Roda
Dua merupakan bentuk kewajiban pemerintah melindungi warga
negaranya, yang pelaksanaannya bersifat mutlak dan tidak dapat
ditawar-tawar. Penerapan SNI wajib helm bagi pengendara motor
ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan
bagi warga negara Indonesia. Selain itu, penerapan SNI ini merupakan
upaya pemerintah untuk melindungi industri dan produk Indonesia
dari ancaman produk-produk asing yang tidak menenuhi standar
yang merusak pasar dalam negeri.
KEPUSTAKAAN
Badan Standardisasi Nasional, 2010, Pengantar Standardisasi, Badan
Standardisasi Nasional, Jakarta.
Badan Standardisasi Nasional, 2010, SNI Penguat Daya Saing Bangsa,
Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
DR Sunarya, Drs., PhD, CSci., Standardisasi dalam Industri dan Perdagangan.
Konsep dan Penerapan dalam Globalisasi. 2012, Papas Sinar Sinanti,
Jakarta.
2009,

Draft Buku SMK

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Draft Buku SMK

Similar to Draft Buku SMK (20)

More from National Standardization Agency of Indonesia

More from National Standardization Agency of Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Draft Buku SMK