EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Indonesia
Materi Default and Bankcruptcy merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Workshop Manajemen NPL dan Strategy Asset Recovery yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Indonesia
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk penyelesaian sengketa dalam bidang pertambangan, seperti melalui peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan arbitrase. Dokumen juga menjelaskan faktor-faktor penyebab tumpang tindih lahan pertambangan serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam mengajukan gugatan.
Plaintif (Uniasia General Insurance Berhad) menuntut kepemilikan hartanah Lot 951 yang saat ini diduduki defendan tanpa izin, dan meminta mahkamah memerintahkan defendan mengosongkan hartanah tersebut dan membayar biaya permohonan.
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Indonesia
EMLI Training-Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan-salah satu materi pembahasan dalam kegiatan Kursus Intensif Hukum Pertambangan yang diselenggarakan oleh EMLI Training. materi tersebut disampaikan oleh Bapak Rizky Dwinanto, S.H., M.H. beliau adalah partner at ADCO Attorneys at Law.
Dokumen tersebut merangkum kronologi akuisisi tanah dan saham perusahaan oleh investor. Terdapat beberapa tahapan seperti penandatanganan perjanjian awal, pemenuhan syarat pendahuluan, penyelesaian akuisisi pada tanggal tertentu beserta hal-hal yang dilakukan, dan penyelesaian kedua untuk pengalihan sertifikat tanah.
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Kursus Intensif Hukum Jaminan yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Indonesia
Materi Default and Bankcruptcy merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Workshop Manajemen NPL dan Strategy Asset Recovery yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Indonesia
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk penyelesaian sengketa dalam bidang pertambangan, seperti melalui peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan arbitrase. Dokumen juga menjelaskan faktor-faktor penyebab tumpang tindih lahan pertambangan serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam mengajukan gugatan.
Plaintif (Uniasia General Insurance Berhad) menuntut kepemilikan hartanah Lot 951 yang saat ini diduduki defendan tanpa izin, dan meminta mahkamah memerintahkan defendan mengosongkan hartanah tersebut dan membayar biaya permohonan.
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Indonesia
EMLI Training-Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan-salah satu materi pembahasan dalam kegiatan Kursus Intensif Hukum Pertambangan yang diselenggarakan oleh EMLI Training. materi tersebut disampaikan oleh Bapak Rizky Dwinanto, S.H., M.H. beliau adalah partner at ADCO Attorneys at Law.
Dokumen tersebut merangkum kronologi akuisisi tanah dan saham perusahaan oleh investor. Terdapat beberapa tahapan seperti penandatanganan perjanjian awal, pemenuhan syarat pendahuluan, penyelesaian akuisisi pada tanggal tertentu beserta hal-hal yang dilakukan, dan penyelesaian kedua untuk pengalihan sertifikat tanah.
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Kursus Intensif Hukum Jaminan yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusLeks&Co
Sengketa Komersial
Sengketa, persoalan, dan konflik yang timbul di antara para pihak yang timbul dalam ruang lingkup niaga atau perdagangan, antara lain:
perniagaan;
perbankan;
keuangan;
penanaman modal;
industri;
konstruksi;
dll.
Situasi dalam Sengketa Komersial
Setiap pihak bersengketa memiliki perspektif, kepentingan, sumber daya, aspirasi, dan ketakutan masing-masing.
Hampir sebagian besar pihak yang bersengketa tidak menikmati pengalaman bersengketa karena menguras energi.
Sengketa memaksa pihak yang bersengketa untuk berhubungan dengan pihak lain (lawan) yang sebenarnya tidak ingin ditemuinya.
Sengketa dapat memakan waktu panjang dan biaya yang besar bagi pihak bersengketa.
Tugas Lawyer Adalah Menjaga Kepentingan Kliennya
Menjadi “part of the solution, not part of the problem”.
Memahami aspek komersial dan praktik bisnis yang menjadi sengketa;
Mencari langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan menganalisa risiko-risiko bagi klien.
Menganalisa dan nenyampaikan risiko-risiko yang dapat terjadi terkait pelaksanaan upaya hukum kepada klien agar klien dapat mengetahui konsekuensi yang dapat terjadi ke depan.
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan, yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu kepada kreditur. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hak tanggungan menurut UU, objek hak tanggungan, syarat-syarat pembebanan, tata cara pembebanan, dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT).
Akad Fidusia memberikan penjelasan mengenai pengertian, jenis, unsur, objek, ketentuan eksekusi, dan isi akta pembebanan jaminan fidusia. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui sistem Ditjen AHU.
Perjanjian ini mengatur tentang pemberian opsi pembelian saham oleh PT Company B kepada Company A untuk membeli 70% saham PT Company B dengan harga yang akan ditentukan berdasarkan nilai pasar wajar saham tersebut. Perjanjian ini mengatur tentang definisi istilah, pemberian dan pelaksanaan opsi, harga pembelian saham, pernyataan dan jaminan para pihak, janji-janji, pemberitahuan, ketentuan tambahan, hukum yang berlaku, dan penye
Materi kali ini akan membahas salah satu bagian dari tahapan dalam Hak Tanggungan, yaitu Roya. Kapan dilakukan Roya? Apa saja persyaratan Roya ? Apakah Roya menjadi satu keharusan dalam pelaksanaan Hak Tanggungan ? Simak materinya berikut ini
Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...GLC
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. sebagai pemberi kerja dan PT. sebagai kontraktor untuk melaksanakan proyek perluasan gudang dan pekerjaan container yard. Ruang lingkup pekerjaan meliputi struktur dan arsitektur serta elektrikal. Biaya proyek dan mekanisme pembayarannya diatur secara rinci dalam berbagai tahapan. Jangka waktu proyek dan perwakilan dari masing-masing pihak juga
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian yayasan menurut undang-undang, syarat pendirian yayasan, prosedur pendirian, alasan dan prosedur pembubaran yayasan, kekayaan yayasan, serta dasar hukum terkait undang-undang yayasan.
PPJB dalam dokumen ini menjelaskan perjanjian antara pembeli dan penjual untuk membeli tanah. Dokumen menjelaskan klausul-klausul penting dalam PPJB seperti harga pembelian, ketentuan pembayaran, persyaratan penyerahan tanah, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian.
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Ricco Survival Yubaidi
Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) memberi kuasa kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan atas jaminan agunan tanah debitur sampai pelunasan kredit. SKMHT berlaku untuk kredit-kredit tertentu seperti kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit produktif lainnya dengan plafon tertentu. SKMHT tidak gugur meskipun pemberi kuasa meninggal, kecuali apabila kreditur sudah diberit
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang gugatan di PTUN, mulai dari pengertian gugatan, perbedaan gugatan perdata dan PTUN, syarat formal surat gugatan (persona standi in judicio, posita, petitum), dan dampak penolakan gugatan.
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Leks&Co
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait permasalahan hukum di sektor perumahan dan properti di Indonesia, termasuk dasar hukum pertanahan, implementasi peraturan, lembaga terkait, konsep otonomi daerah, profesi yang berhubungan, hal-hal yang perlu diperhatikan bank dan pengembang, serta upaya perlindungan konsumen."
Yard sale for the cure benjamin moore proposal (final)Towa Beer
The document summarizes partnership opportunities with the Canadian Breast Cancer Foundation (CBCF) for their Yard Sale for the Cure (YSC) event. YSC raises money through yard sales held across Canada to support CBCF's efforts in funding breast cancer research and supporting those affected by breast cancer. The document outlines CBCF's impact and brand recognition, past success of YSC events, target audiences, marketing channels, top yard sale locations, media reach, ways for partners to get involved, recognition benefits for partners, activation opportunities, and contact information for those interested in the $25,000 partnership.
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusLeks&Co
Sengketa Komersial
Sengketa, persoalan, dan konflik yang timbul di antara para pihak yang timbul dalam ruang lingkup niaga atau perdagangan, antara lain:
perniagaan;
perbankan;
keuangan;
penanaman modal;
industri;
konstruksi;
dll.
Situasi dalam Sengketa Komersial
Setiap pihak bersengketa memiliki perspektif, kepentingan, sumber daya, aspirasi, dan ketakutan masing-masing.
Hampir sebagian besar pihak yang bersengketa tidak menikmati pengalaman bersengketa karena menguras energi.
Sengketa memaksa pihak yang bersengketa untuk berhubungan dengan pihak lain (lawan) yang sebenarnya tidak ingin ditemuinya.
Sengketa dapat memakan waktu panjang dan biaya yang besar bagi pihak bersengketa.
Tugas Lawyer Adalah Menjaga Kepentingan Kliennya
Menjadi “part of the solution, not part of the problem”.
Memahami aspek komersial dan praktik bisnis yang menjadi sengketa;
Mencari langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan menganalisa risiko-risiko bagi klien.
Menganalisa dan nenyampaikan risiko-risiko yang dapat terjadi terkait pelaksanaan upaya hukum kepada klien agar klien dapat mengetahui konsekuensi yang dapat terjadi ke depan.
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan, yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu kepada kreditur. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hak tanggungan menurut UU, objek hak tanggungan, syarat-syarat pembebanan, tata cara pembebanan, dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT).
Akad Fidusia memberikan penjelasan mengenai pengertian, jenis, unsur, objek, ketentuan eksekusi, dan isi akta pembebanan jaminan fidusia. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui sistem Ditjen AHU.
Perjanjian ini mengatur tentang pemberian opsi pembelian saham oleh PT Company B kepada Company A untuk membeli 70% saham PT Company B dengan harga yang akan ditentukan berdasarkan nilai pasar wajar saham tersebut. Perjanjian ini mengatur tentang definisi istilah, pemberian dan pelaksanaan opsi, harga pembelian saham, pernyataan dan jaminan para pihak, janji-janji, pemberitahuan, ketentuan tambahan, hukum yang berlaku, dan penye
Materi kali ini akan membahas salah satu bagian dari tahapan dalam Hak Tanggungan, yaitu Roya. Kapan dilakukan Roya? Apa saja persyaratan Roya ? Apakah Roya menjadi satu keharusan dalam pelaksanaan Hak Tanggungan ? Simak materinya berikut ini
Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gudang dan Container Yard Terbaru (Beli Per...GLC
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. sebagai pemberi kerja dan PT. sebagai kontraktor untuk melaksanakan proyek perluasan gudang dan pekerjaan container yard. Ruang lingkup pekerjaan meliputi struktur dan arsitektur serta elektrikal. Biaya proyek dan mekanisme pembayarannya diatur secara rinci dalam berbagai tahapan. Jangka waktu proyek dan perwakilan dari masing-masing pihak juga
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian yayasan menurut undang-undang, syarat pendirian yayasan, prosedur pendirian, alasan dan prosedur pembubaran yayasan, kekayaan yayasan, serta dasar hukum terkait undang-undang yayasan.
PPJB dalam dokumen ini menjelaskan perjanjian antara pembeli dan penjual untuk membeli tanah. Dokumen menjelaskan klausul-klausul penting dalam PPJB seperti harga pembelian, ketentuan pembayaran, persyaratan penyerahan tanah, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian.
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Ricco Survival Yubaidi
Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) memberi kuasa kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan atas jaminan agunan tanah debitur sampai pelunasan kredit. SKMHT berlaku untuk kredit-kredit tertentu seperti kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit produktif lainnya dengan plafon tertentu. SKMHT tidak gugur meskipun pemberi kuasa meninggal, kecuali apabila kreditur sudah diberit
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang gugatan di PTUN, mulai dari pengertian gugatan, perbedaan gugatan perdata dan PTUN, syarat formal surat gugatan (persona standi in judicio, posita, petitum), dan dampak penolakan gugatan.
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Leks&Co
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait permasalahan hukum di sektor perumahan dan properti di Indonesia, termasuk dasar hukum pertanahan, implementasi peraturan, lembaga terkait, konsep otonomi daerah, profesi yang berhubungan, hal-hal yang perlu diperhatikan bank dan pengembang, serta upaya perlindungan konsumen."
Yard sale for the cure benjamin moore proposal (final)Towa Beer
The document summarizes partnership opportunities with the Canadian Breast Cancer Foundation (CBCF) for their Yard Sale for the Cure (YSC) event. YSC raises money through yard sales held across Canada to support CBCF's efforts in funding breast cancer research and supporting those affected by breast cancer. The document outlines CBCF's impact and brand recognition, past success of YSC events, target audiences, marketing channels, top yard sale locations, media reach, ways for partners to get involved, recognition benefits for partners, activation opportunities, and contact information for those interested in the $25,000 partnership.
Fumeripits was the first being to exist on earth according to Asmat tradition. He created the first ceremonial house, or jeu, and would spend his days dancing alone on the beach. Wanting companionship, Fumeripits carved human figures from trees and placed them in the jeu, but they remained inanimate. He then created a drum by hollowing out a tree and covering it with lizard skin. When he began playing the drum, the figures magically came to life and were able to dance, becoming the first Asmat people.
The document discusses spiritual formation in education. It defines spiritual formation as the process of spiritual growth and maturity through Christian discipleship and sanctification. It discusses different frameworks for measuring spiritual growth, including Andy Stanley's "Seven Checkpoints" and Arthur Chickering's "Seven Vectors", which can be integrated to assess both social and spiritual maturity in students.
Colonial powers colonized other lands and peoples for exploitative reasons like capturing slaves, stealing natural resources, and gaining wealth. The Spanish colonized much of the Americas, taking over the land and making the native peoples slaves. As a result, today's Latin American population has both European and Native American ancestry. Similarly, the English colonized what is now the United States, bringing slaves from Africa since they had no desire to enslave Native Americans. Colonized peoples often adopted the colonizers' language and religion. Globalization originated from colonialism and caused traditional cultures to disappear as the world became more Westernized.
This document lists details for 10 artworks created by MadC between 2012 and 2013, including their titles, dimensions, materials, and date of creation. The artworks are paintings on canvas created using acrylic paint, spray paint, watercolor and mixed media, with dimensions ranging from 50 cm x 70 cm to 180 cm x 100 cm.
The document discusses how churches can train various ministry leaders such as Sunday School teachers, youth leaders, board members, and deacons. It provides examples of training programs that churches use including Sunday School, youth groups, and specialized leadership training. The goal is to help move people from initial involvement in the church to taking on leadership roles through different discipleship classes and service opportunities.
This document describes MyMentorSaid, a coaching service for entrepreneurs on utilizing social media and big data as part of marketing strategies. It notes that most entrepreneurs ignore social media until it's too late. The solution proposed is customized coaching for exponential growth and success. The primary market is described as creatives who are tech fearful but content creators. Services include strategy, branding, sales documents, and social media coaching. Goals include product development, workshops, and increasing client numbers through 2018.
This document summarizes a webinar on advocating for a moral federal budget that protects programs for vulnerable populations. It lists various religious and advocacy organizations that participated in the webinar. The webinar discussed harmful cuts proposed in the House budget and their impacts. It provided arguments for maintaining funding for programs like Medicaid, food stamps, education and more. Participants were encouraged to advocate for their members of Congress to reject the proposed cuts and sequestration cuts, and instead support a balanced budget that protects the poor. Contact information was provided for follow up.
A man has a rare form of stomach cancer and is determined to fight it. He has set up a website called www.teammichaelcharles.com to document his battle with cancer and encourage others fighting illnesses.
European countries colonized other lands in the 1500s due to lack of natural resources and overpopulation in Europe. This led to the colonization of the Americas by countries like England, France, Portugal, and Spain. However, the process resulted in the genocide and deaths of millions of Native Americans, as well as the enslavement of surviving Native Americans and the importation of African slaves to work in their place. Colonialism thus represented a horrific period in human history defined by death, slavery, and the replacement of indigenous populations with European colonizers.
This document outlines a plan for developing a comprehensive discipleship training program for all stages of life. It discusses two current extremes: biblical illiteracy and a lack of real-life application of scripture. The plan proposes creating age-appropriate curriculum based on the stages of life outlined in the Talmud. It argues for moving away from a fragmented approach and adopting an integrated Christian education framework. A four-step process is presented for creating the plan: discovering the current state, envisioning the desired future state, designing how to get there, and determining if the goal is achieved. The overall goal is to establish church-based, wisdom-focused Christian education.
This document provides information on developmentally appropriate practices for teaching children from infancy through middle school ages. It discusses Jean Piaget's cognitive development theory and how children learn differently than adults. The document outlines characteristics, expectations, and application ideas for engaging infants/toddlers, preschoolers, and elementary/middle school aged children. It emphasizes the importance of spiritual formation during childhood years and providing environments and lessons tailored to children's developmental levels.
The document discusses educational ministries in churches and provides resources for training Sunday school teachers, as it notes that many churches do not have a formal process for training teachers. It outlines eight components of an effective lesson plan and recommends being flexible, knowing your students, working within your skills and environment, and keeping the big picture in mind when building a lesson plan. Survey results are also shown regarding different age groups in churches.
suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan.Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak merasa hak/kepentingan hukum ukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU Tahun 2001
1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya. barang/Importasi melanggar merek. yang diduga.
BIDANG MEREK
Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang buktiPermohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen men P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Yurisdikai diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum acara perdata Indonesia, termasuk pengertian, sifat, sumber hukum, fungsi, asas-asas, pengajuan gugatan dan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, dan pembuktian.
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum di Indonesia, termasuk banding, kasasi, verzet, peninjauan kembali, dan perlawanan pihak ketiga. Upaya-upaya hukum tersebut digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum di Indonesia, termasuk banding, kasasi, verzet, peninjauan kembali, dan perlawanan pihak ketiga. Upaya-upaya hukum tersebut digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur dan ketentuan waktu dalam mengajukan masing-masing upaya hukum.
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum di Indonesia, termasuk banding, kasasi, verzet, peninjauan kembali, dan perlawanan pihak ketiga. Upaya-upaya hukum tersebut digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur dan ketentuan waktu dalam mengajukan masing-masing upaya hukum.
2. Objek perkara harus jelas
Putusan MA RI No. 565
k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus
1974, “Kalau objek gugatan
tidak jelas, maka gugatan tidak
dapat diterima”.
Putusan MA RI No. 1149
k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979,
“Bila tidak jelas batas-batas
tanah sengketa, maka gugatan
tidak dapat diterima”.
3. Hubungan posita dan petitum
Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13
Mei 1975, “ Petitum tidak sesuai dengan
posita, maka permohonan kasasi dapat
diterima dan putusan Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.
Putusan MA RI No. 556 k/Sip/1971, tgl.
10 November 1971 jo Putusan MA RI No.
1245 k/Sip/1974,tgl. 9 November
1976, “Putusan yang mengabulkan lebih
dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu
masih sesuai dengan keadaan materil, asal
tidak menyimpang daripada apa yang
dituntut dan putusan yang hanya meminta
sebagian saja, sesuai putusan MA No. 339
k/Sip/1969
4. Dwangsom (uang paksa),
Ps. 225 HIR jo 1267 BW
Putusan MA RI No. 307k /Sip/1976,
tgl. 7 Desember 1976, “Dwangsom
akan ditolak apabila putusan dapat
dilaksanakan dengan eksekusi riil”
Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972,
“ Dwangsom tidak dapat dituntut
bersama –sama dengan tuntutan
membayar uang”
5. Ne bis in idem
Unsur-unsur nebis in idem :
Objek tuntutan sama
Alasan yang sama
Subjek gugatan sama
6. Putusan MA RI No. 144
k/Sip/1973, tgl. 27 Juni 1973,
“Putusan declaratoir Pengadilan
Negeri mengenai penetapan ahli
waris/ warisan bukan
merupakan nebis in idem”.
Putusan MA RI No. 102
k/Sip/1968, “Bila ternyata
pihak-pihak berbeda dengan
pihak-pihak dalam perkara yang
sudah diputus terlebih dahulu,
maka tidak ada nebis in idem”.
7. Para Pihak Harus Lengkap
Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971,
tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan
MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1
Agustus 1973, “Turut Tergugat
adalah seseorang yang tidak
menguasai sesuatu barang akan
tetapi demi formalitas gugatan harus
dilibatkan guna dalam petitum
sebagai pihak yang tunduk dan taat
pada putusan hakim perdata.”
8. Tuntutan Provisionil
Putusan MA RI No. 1070k /Sip / 1972, tgl.
7 Mei 1973, “Tuntutan provisionil yang
tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah
untuk memperoleh tindakan-tindakan
sementara selama proses berjalan;
tuntutan provisionil yang mengenai pokok
perkara tidak dapat diterima “.
Putusan MARI No. 1400k/Sip/1974, tgl.
18 Nopember 1975, “Perbedaan hakim-
hakim anggota dalam pemeriksaan
tuntutan provisionil dan dalam
pemeriksaan pokok perkara adalah tidak
mengakibatkan batalnya seluruh putusan
karena tuntutan provisionil sifatnya
mempermudah pemeriksaan dalam
pemutusan pokok perkara”.
9. Putusan MA RI No. 753k/ Sip/ 1973, tgl.
22 April 1975, “Keberatan yang diajukan
Penggugat untuk Kasasi; bahwa
Pengadilan Negeri telah menjatuhkan
putusan sela yang merupakan putusan
provisionil menyimpang dan melebihi dari
surat gugatan, sebab tuntutan provisionil
semacam itu tidak pernah diajukan oleh
Penggugat asal, tidak dapat diterima
karena hal itu menyebabkan batalnya
putusan judex facti”.
Putusan MA RI No. 279k/Sip/1976, tgl. 5
Juli 1976, “Permohonan provisi seharusnya
bertujuan agar ada tindakan hakim yang
mengenai pokok perkara; permohonan
provisi yang berisikan pokok perkara harus
ditolak”.
10. Tuntutan Warisan-Daluarsa
Putusan MA RI No. 7
k/Sip/1973, tgl. 27 Februari
1975,” Tidak ada batas waktu
daluarsa dalam menggugat
harta warisan “.
11. Mengabulkan apa yg tak dituntut
Putusan MA RI No. 339k/Sip/ 1969, tgl. 21
Februari 1970,
Putusan Pengadilan Negeri harus
dibatalkan karena putusannya
menyimpang daripada yang dituntut dalam
surat gugatan lagipula putusannya
melebihi dari apa yang dituntut dan lebih
menguntungkan pihak Tergugat sedang
sebenarnya tidak ada tuntutan rekopensi.
Putusan Pengadilan Tinggi juga harus
dibatalkan karena hanya memutus
sebagian saja dari tuntutan.
Putusan MARI No. 77 k/Sip/1973, tgl. 19
September 1973, “Karena petitum tidak
menuntut ganti rugi, maka putusan
Pengadilan Tinggi yang mengharuskan
Tergugat mengganti kerugian harus
dibatalkan.”
12. Putusan MA RI No. 753k/ Sip/ 1973, tgl.
22 April 1975, “Keberatan yang diajukan
Penggugat untuk Kasasi; bahwa
Pengadilan Negeri telah menjatuhkan
putusan sela yang merupakan putusan
provisionil menyimpang dan melebihi dari
surat gugatan, sebab tuntutan provisionil
semacam itu tidak pernah diajukan oleh
Penggugat asal, tidak dapat diterima
karena hal itu menyebabkan batalnya
putusan judex facti”.
Putusan MARI No. 425k/Sip/1975, tgl. 15
Juli 1975, “Mengabulkan lebih dari petitum
diizinkan, asal saja sesuai dengan posita.
Disamping itu dalam hukum acara yang
berlaku di Indonesia, baik hukum acara
pidana /perdata, hakim bersifat aktif”
13. Perubahan gugatan
Putusan MA RI No. 209k/Sip/1970,
tgl.6 Maret 1971, “Perubahan
Gugatan diperbolehkan asal tidak
mengubah atau menyimpang dari
kejadian materil, walaupun tidak ada
gugatan subsider (Ex aequo et
bono)”.
Putusan MA RI No. 1043 k/
Sip/1971, tgl. 3 Desember 1974,
“Perubahan atau tambahan surat
gugatan boleh asal tidak
mengakibatkan perubahan posita
dan Tergugat tidak dirugikan dalam
haknya untuk membela diri”.
14. Putusan MA RI No. 226 k/Sip/1973,
tgl. 27 November 1975, “Perubahan
gugatan mengenai pokok perkara
harus ditolak”.
Putusan MA RI No. 1070
k/Sip/1975, tgl. 7 Mei 1973, “
Tuntutan provisional yang mengenai
pokok perkara tidak dapat diterima “.
Putusan MA RI No. 224 k/Sip/
1975,tgl. 25 November 1975,
“Pengadilan Tinggi dapat menerima
gugatan insidentil, untuk diperiksa
bersama-sama dengan gugatan
pokok
15. Tanggung Jawab Garantor
Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 992 K/Pdt/1995 tanggal 31
Oktober 1997 diputus oleh majelis hakim
Yahaya Harahap, HL. Rukmini, Iswo,
dengan kaidah hukum :
“Status Keperdataan principal tidak dapat
dialihkan kepada guarantor diluar
tuntutan pembayaran hutang karena
penjamin selamanya adalah penjamin
atas hutang prinsipal yang tidak mampu
membayar hutang, maka kepada diri
guarantor tidak dapat dimintakan pailit,
sedangkan yang dapat dituntut hanyalah
pelunasan hutang prinsipal”.
(Mahkamah Agung-Republik Indonesia.Yurisprudensi
Mahkamah Agung-Republik Indonesia Jakarta:
Oktober 1999, hal.140).
16. Perlindungan Hukum
bagi Pembeli yang beriktikad baik
Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 314 K/TUN/1996 tanggal
29 Juli 1998 diputus oleh majelis hakim German
Hoedianto, Ny. Emin Aminah, Toton Suprapto,
dengan kaidah hukum :
“Pembeli lelang tanah eksekusi
pengadilan yang dilaksanakan oleh
kantor lelang negara harus mendapat
perlindungan hukum, karena itu
penguasaan sertifikat atas tanah oleh
Pemerintah Daerah adalah tidak sah dan
sertifikat hak miliknyaharus dinyatakan
batal demi hukum.
(Mahkamah Agung-Republik Indonesia.Jakarta: Oktober
1998, hal.446).
17. Risalah Lelang bukan Obyek TUN
Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26
Januari 1998 oleh majelis hakim Sarwata,SH., German
Hoedianto,SH dan Th. Ketut Suraputra SH, telah
memberikan kaidah hukum :
“Risalah lelang bukan merupakan
keputusan Badan/Pejabat TUN tetapi
merupakan berita acara hasil penjualan
lelang barang tereksekusi, sebab tidak
ada unsur „Beslissing‟ maupun
pernyataan kehendak dari pejabat kantor
lelang”.
(Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi
Mahkamah Agung-Republik Indonesia.Jakarta:
Oktober 1998, hal.537).
18. Hibah wewenang PA
Putusan Mahkamah Agung No. 552
K/Sip/1970.joPutusan Pengadilan Tinggi
Medan No. 237/1967 jo Putusan
Pengadilan Negeri Band Aceh No.
10/1964.
Kaidah Hukum :
Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi (Pengadilan Umum) tidak
berwenang untuk memeriksa
perkara hibah yang menurut Hukum
Agama Islam. Adapun yang
berwenang adalah Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah.
Yurisprudensi tahun 1970 (Buku No. 4)
19. Kurang Memberikan Pertimbangan Hukum
yang Cukup (onvoldoende gemotiveerd).
Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 jo
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.
151/1969 Pdt/PT Smg. Jo Putusan Pengadilan
Negeri Yogyakarta No. 49/1964 Pdt.
Kaidah Hukum:
Mahkamah Agung mengganggap
perlu untuk meninjau keputusan
Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi yang kurang cukup
dipertimbangkan (onvoldoende
gemotiveerd).
( Yurisprudensi tahun 1970 , Buku No. 4, hal 525-537)
20. Putusan Mahkamah Agung No.
492K/Sip/1970 jo Putusan Pengadilan
Tinggi Jakarta No. 252/1968 PT Pdt. Jo
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
No. 502/67 G.
Kaidah Hukum:
1. Putusan Pengadilan Tinggi harus
dibatalkan karena kurang cukup pertim
bangannya (onvoldoende gemotiveerd)
yaitu karena dalam putusannya itu hanya
mempertimbangkan soal keberatan-
keberatan yang diajukan dalam memori
banding dan tanpa memeriksa perkara
itu kembali baik mengenai fakta-faktanya
maupun mengenai soal pengetrapannya
hukumnya terus menguatkan putusan
Pengadlan Negeri begitu saja.
21. 2. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri hanya
mempertimbangkan soal tidak benarrnya bantahan dari
pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta
apa dan dalil-dalil mana yang tela dianggap terbukti
lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa
saru dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan
karenanya harus dibatalkan.
3. Tuntutan-tuntutan yang berupa:
agar semua putusan Menteri dinyatakan tidak sah
tanpa menyebut putusan-putusan yang mana, serta
agar segala perbuatan tergugat terhadap penggugat
harus dinyatakan tidak sah tanpa menyebutkan
dengan tegas perbuatan-perbuatan tergugat yang
mana yang dituntut itu, dan
ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian
kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi
dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat
diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak
jelas/tidak sempurna
( (Yurisprudensi tahun 1970 , Buku No. 4, hal 391-410)
