Dokumen ini membahas tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk penggolongan, kelebihan, dan kritik terhadap prosedur litigasi. Arbitrase menawarkan kerahasiaan, kecepatan, dan kebebasan untuk memilih arbiter, meskipun juga memiliki tantangan seperti non-patuhan terhadap putusan. Selain itu, terdapat penjelasan tentang peraturan dan perkembangan hukum arbitrase di Indonesia.

1. ARBITRASE
(NASIONAL)
fakultas hukum
program pasca sarjana
magister litigasi
Dosen
TATA WIJAYANTA
SEMESTER GASAL
1

2. PENGANTAR
KLASIFIKASI HUKUM BERDASARKAN FUNGSI
1. HUKUM MATERIIL
- MEMBEBANKAN HAK & KEWAJIBAN
- MEMERINTAH & MELARANG, SERTA
- MEMBERIKAN SANKSI
CONTOH:
> HUKUM PERDATA : Ps 1365 KUHPerdata
> HUKUM PIDANA : Pasal 362 KUHPidana
> HUKUM TATA USAHA NEGARA
2. HUKUM FORMIL
- CARA MEMPERTAHANKAN HUKUM MATERIIL
2

3. CARA MEMPERTAHANKAN HUKUM PERDATA MATERIIL
- HUKUM PERDATA FORMIL
- JENISNYA:
1. LITIGASI
- PENYELESAIAN DENGAN BERACARA DI PENGADILAN
- HUKUM ACARA PERDATA
2. NON LITIGASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
- PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN
- JENISNYA:
a. ARBITRASE (UU RI NO. 30 TH. 1999)
b. MEDIASI (PERMA RI No. 1 Th. 2008)
c. KONSILIASI
d. NEGOSIASI
3. AKTA NOTARIS
3

4. BEBERAPA KRITIKAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
MELALUI CARA LITIGASI (PENGADILAN) (1)
1. Penyelesaian perkara lama
- pemeriksaan dengan cara litigasi sangat formalistis dan tekhnis
 sisi lain: pertambahan jumlah perkara semakin banyak (kualitas maupun kuantitas)
- “ there is a long wait for litigants to get trial” (J. David Reitzel, 1990, Contemporary Business Law:
Principles and Cases. Mc. Graw-Hill, New York, hlm. 46)
- “” a litigated case may be pending for two, three, four or five years before trial” (Peter Lovenheim,
1989, Mediate, Don’t Litigate, Mc. Graw-Hill, New York, hlm. 25.
- Waktu penyelesaian perkara dengan cara litigasi di berbagai negara:
> Amerika Serikat : 5 – 10 tahun
> Jepang : 5 – 12 tahun
> Korea selatan : 5 – 7 tahun
> Malaysia : 4 – 12 tahun
> Indonesia, rata-rata : 5 – 15 tahun
4

5. BEBERAPA KRITIKAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
MELALUI CARA LITIGASI (2)
2. Biaya perkara mahal
- biaya berperkara akan semakin mahal sehubungan dengan lamanya waktu penyelesaian perkara
- Biaya perkara di Amaerika serikat: US $ 250 per jam
- Jumlah biaya perkara melampaui jumlah hasil kemenangan
- “going to the law is losing a cow for the sake of a cat .Berperkara di pengadilan bagaikan hilang
seekor lembu memperkarakan seekor kucing.
3. Peradilan tidak tanggap
- tidak tanggap membela dan melindungi kepentingan umum
- pengadilan sering berlaku tidak adil
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
- malah sering menimbulkan asalah baru
- kekalahan dan kemenangan tidak mendatangkan kedamaian
5

6. BEBERAPA KRITIKAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
MELALUI CARA LITIGASI (3)
5. Putusan pengadilan tidak memberikan kepastian hukum
- sering terdapat putusan yang berbeda dalam kasus yang sama.
- seharusnya dalam kasus yang sama harus diberi perlakuan yang sama, sehingga dapat dibina
kepastian hukum dan penegakan hukum yang dapat diprediksi
6. Kemampuan para hakim bercorak generalis
- kemampuan dan pengetahuan para hakim menghadapi berbagai kasus bersifat umum
- kualitas dan kemampuan profwesionalisme para hakim dalam bidang tertentu sangat minim
6

7. BERBAGAI KELEBIHAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI ARBITRASE
1. Dijamin kerahasiaan perkara para pihak  pemeriksaan bersifat tertutup  jauh dari
publisitas
2. Dapat dihindari kelambatan penyelesaian perkara yang diakibatkan karena hal
tekhnis prosedural dan tekhnis administratif
3. Para pihak dapat memilih sendiri arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai
pengetahuan, pengalaman dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang
disengketakan, jujur dan adil
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum tuntuk menyelesaikan masalahnya,
proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
5. Penyelesaian perkara via arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang
kompromistis
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur)
sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan
7

8. ARBITRASE DALAM BAYANG-BAYANG PENGADILAN
1. Salah satu pihak tidak memenuhi isi putusan arbitrase
2. Penunjukan arbiter ketiga
3. Membantu proses arbitrase mendapatkan bukti dan dokumen yang perlu
dalam pemeriksaan
8

9. PENGGOLONGAN ARBITRASE
 Nasional:
- UU No 30 Tahun 1999
- beberapa peraturan khusus
 Internasional:
- UU No 5 Tahun 1968: ICSID
- Keppres No 34 Tahun 1981: NYC
- Perma No 1 Tahun 1990: Tata cara pelaksanaan putusan Arbitrase Asing
9

10. ARBITRASE
ISTILAH DAN PENGERTIAN
 Istilah:
- Juru pisah (HIR/RBg)
- Perwasitan (Rv)
- Arbitrase (UU No. 30 Th. 1999)
 Pengertian
A. Doktrin
1. Prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para
pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka pada wasit atau
arbiter (Sudikno Mertokusumo)
2. Suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih
pendapat antara dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih kepada
seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan
memperoleh keputusan final dan mengikat (Priyatna Adburrasyid)
B. Perundang-undangan
- cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
(UU RI No. 30 Th. 19999)
10

11. SEJARAH PERKEMBANGAN PENGATURAN ARBITRASE
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
 HIR/RBg (Het Herzine Indonesich Reglement , Stb 1941 - 44/Rechtsreglemen
Buitengewesten, Stb 1927 - 227)
- Ps 377 HIR/Ps 705 RBg
‘ Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka
diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan
perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa’
- tidak mengatur lebih lanjut tentang arbitrase
 Rv (Reglement op de Bugerlijke Rechtsvordering, Stb. 1847 - 52)
- Buku III Bab Pertama Ps 615 – 651 Rv tentang Putusan Wasit
1. Bagian pertama (Ps 615-623) – Persetujuan arbitrase dan pengangkatan
arbitrator atau arbiter
2. Bagian kedua (Ps 624 – 630) - Pemeriksaan di muka badan arbitrase
3. Bagian ketiga (Ps 631 – 640) - Putusan arbitrase
4. Bagian keempat (Ps 641 – 647) – Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase
5. Bagian kelima (Ps 647 – 651) - Baerakhirnya acara arbitrase
11

12.  UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
terdiri 11 Bab dan 82 pasal
- Bab I : Ketentuan umum (Ps 1 - 5)
- Bab II : Alternatif Penyelesaian Sengketa (Ps 6 )
- Bab III : Syarat arbitrase, pengangkatan arbiter dan hak ingkar (Ps 7 – 26)
> Bagian pertama: Syarat arbitrase Ps 7 -11)
> Bagian kedua : Syarat pengangkatan arbiter (Ps 12 – 21)
> Bagian ketiga : Hak ingkar (Ps 22 – 26)
- Bab IV : Acara yang berlaku dihadapan majelis arbitrase (Ps 27 – 51)
> Bagian pertama : Acara arbitrase (Ps 27 – 48)
> Bagian kedua : Saksi dan saksi ahli (Ps 49 – 51)
- Bab V : Pendapat dan putusan arbitrase (Ps 52 – 58)
- Bab VI : Pelaksanaan putusan arbitrase (Ps 59 – 69)
> Bagian pertama : Arbitrase Nasional (Ps 59 – 64)
> Bagian kedua : Arbitrase Internasional (Ps 65 – 69)
- Bab VII : Pembatalan putusan arbitrase (Ps 70 – 72)
- Bab VIII: Berakhirnya tugas arbiter (Ps 73 – 75)
- Bab IX : Biaya arbitrase (Ps 76 – 77)
- Bab X : Ketentuan Peralihan (Ps 78 – 80)
- Bab XI : Ketentuan penutup (Ps 81 -82)
12

13.  Peraturan perundangan lain:
1. Peraturan Prosedur BANI
2. Keputusan BAPMI Nomor: Kep-04/BAPMI/11.2002, tanggal 19 November 2002,
jo Keputusan BAPMI Nomor: Kep-01/BAPMI/10.2002, tanggal 28 Oktober 2002
tentang Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
3. Keputusan BAPMI Nomor: Kep-01/BAPMI/07.2005, tanggal 21 Juli 2005, jo
Keputusan BAPMI Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2002, tanggal 19 November 2002
tentang Peraturan tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau
Beda Pendapat BAPMI.
4. Keputusan BAPMI Nomor: Kep-03/BAPMI/11.2002, tanggal 19 November 2002
tentang Peraturan BAPMI tentang Arbiter BAPMI
5. Keputusan BAPMI Nomor: Kep-05/BAPMI/12.2002, tanggal 20 Desember 2002
tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Afiliasi bagi Arbiter dan
Mediator BAPMI
6. Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan BAPMI, tanggal 30 Juni 2004 tentang
Etika Perilaku (Code of Conduct) Arbiter/Mediator BAPMI
7. SK. NUI No. Kep. 392/MUI/V/1992 tentang Pembentukan Badan Arbitrase
Muamalat Indonesia (BAMUI)
8. SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Perubahan BAMUI menjadi Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYRANAS)
13

14. Perjanjian Arbitrase
 Bersifat asesor (Separability Principle)
 Tertulis
 Bentuknya:
1. Pactum De Compromittendo
2. Akta Kompromis
 Isi klausula arbitrase
1. tidak melampaui isi perjajian pokok
2. isi klasula boleh secara umum atau terperinci
 Tidak dapat dibatalkan secara sepihak
14

15. KOMPETENSI ABSOLUT
 Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang
perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa
 Pengadilan tidak mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili sengketa para pihak
yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase
 Kecuali:
- Kepailitan, PKPU & perkara perniagaan lain (Merek,, Paten, Hak Cipta dan Desain
industri
Ps 300 UU No. 37 Th. 2004 (Kewenangan P Niaga)
Ps 303 UU No. 37 Th. 2004
Pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan
pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase
15

16. PERJANJIAN ARBITRASE BERSIFAT ASESOIR
 Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klasula arbitrase yang
tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul
sengketa atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbul sengketa
 Perjanjian arbitrase:
- bukan perjanjian bersyarat (voorwaardelijke verbentenis, Ps 1253 – 1267 KUHPerd)
- pelaksanaan perjanjian tidan bergantung (afhangen) pada syarat tertentu yaitu
sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang (toekomstig)
- berkaitan dengan masalah: bagaimana cara dan lembaga yang berwenang
menyelesaikan perkara
- Pada perjanjian arbitrase,
> dicantumkan atau disepakati cara penyelesaian perkara yang timbul
- syarat yang terdapat dalam perjanjian bersyarat,
> merupakan suatu kesatuan tidak terpisah dalam perjanjian
> bukan tambahan yang dicantumkan dalam perjanjian
> merupakan pokok atau materi perjanjian
16

17. BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE: TERTULIS
 Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klasula arbitrase yang
tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul
sengketa atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbul sengketa
 Bentuk perjanjian tertulis
- untuk kepastian hukum
- perjanjian arbitrase secara lisan dapat menimbulkan kesulitan bagi arbiter untuk
menentukan hakikat dan pokok-pokok perjanjian arbitrase yangbersangkutan
- ketidaktegasan/ketidakpastian perjanjian arbitrase karena diadakan secara lisan
dapat menghambat asas cara penyelesaian sederhana dan cepat
 Pasal 17 UNCITRAL Model Law 1985
Perjanjian arbitrase dapat berbentuk klausula yang dituangkan bersama dalam
perjanjian pokok atau dalam perjanjian tersendiri dan setiap perjanjian arbitrase harus
dibuat dalam bentuk tertulis (in writing)
17

18. BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE: TERTULIS (2)
 Pasal 11 ayat (1) Konvensi New York 1958
Perjanjian arbitrase yang diakui sah dan mengikat ialah yang dituangkan dalam
bentuk tertulis (an agreement in writing)
 UU RI No. 30 Th. 1999
Pasal 4
Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu
dokumen yang ditandatangani
Pasal 9
- bentuk tertulis dan ditandatangani para pihak
- para pihak tidak dapat menandatangani  dibuat dengan Akta Notaris
18

19. PACTUM DE COMPROMITENDO DAN AKTA KOMPROMI
 Pactum de compromitendo
- Suatu perjanjian di natara para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa
yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase
- Diadakan sebelum terjadi sengketa
- Untuk mengantisipasi jika dikemudia hari timbul perselisiahan
- Dicantumkan dalam perjanjian (klausula arbitrase)
 Akta kompromis
- Diadakan setelah terjadi sengketa
- Terpisah dengan perjanjian pokok
19

20. ISI KLAUSULA ARBITRASE
1. tidak melampaui isi perjajian pokok
- harus mengenai masalah penyelesaian perselisihan yang relevan dengan pokok
perjanjian
- tidak bolhe menyimpang/memuat masalah penyelesaian sengketa yang tidak
berkaitan dengan perjanjian pokok
2. Isi boleh secara umum
- misal: segala perselisihan yang timbul antara pihak sepakat diselesaikan dan diputus
oleh arbitrase.
3. Isi boleh terperinci
- misal: segala perselisihan yang timbul antara pihak sepakat diselesaikan dan
diputus oleh BANI
20

21. LEMBAGA-LEMBAGA ARBITRASE
 Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa
untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu
 Ad Hoc (Ad hoc Arbitration)
- arbitrase volunter / perorangan
- adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus
perselisihan tertentu
- bersifat isidentil
- hanya untuk kasus tertentu dan berakhir ketika kasus tersebut selesai (einmalig)
- tidak ada kenetuan tentang aturan penunjukan, syarat-syarat arbiter dan imbalan
jasa
- ada setelah sengketa timbul
 Institusional (Permanent Arbitral body)
- merupakan lembaga/badan bersifat permanen
- sengaja dibentuk
- ada sebelum sengketa timbul
-
21

22. ARBITRASE INSTITUSIONAL
1. BANI
- Dibentuk oleh KADIN
- Yurisdiksi: menyelesaikan sengketa perdagangan, industri dan keuangan yang
bersifat nasional dan internasional.
- termasuk: korporasi, asuransi, lembaga keuangan, perpabrikan, pelayaran,
lingkungan hidup dll.
2. BAPMI
- Yurisdiksi: sengketa yang timbul dalam kegiatan pasar modal di Ind dan mengenai
hak yg menurut hukum dan peraturan perUUan dikuasai sepenuhnya oleh para
pihak.
3. BASYARNAS
22

23. ACARA YANG BERLAKU DI HADAPAN MAJELIS ARBITRASE
1. Tertutup
2. Menggunakan bahasa indonesia
3. Audi et alteram partem
4. Asas pemeriksaan langsung
5. Peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan para pihak
6. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis kecuali ditentukan lain dan disetujui
para pihak
23

24. PUTUSAN ARBITRASE
 Putusan arbitrase harus memuat:
a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 b. nama lengkap dan alamat para pihak;
c. uraian singkat sengketa;
d. pendirian para pihak;
e. nama lengkap dan alamat arbiter;
f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai
keseluruhan sengketa;
 g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam
 majelis arbitrase;
 h. amar putusan;
i. tempat dan tanggal putusan; dan
j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
24

25. PUTUSAN ARBITRASE (2)
 Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter
dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan
berlakunya putusan
 Alasan tentang tidak adanya tanda harus dicantumkan dalam putusan.
 (Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus
dilaksanakan
25