2. Alternatif penyelesaian konflik lingkungan.pdf

1. ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK
LINGKUNGAN
Dewi Eka P. Rani, M.Biotech
Prodi Biologi, Fakultas Pertanian
Universitas Abdurahman Shaleh Situbondo

2. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

3. MODEL INTERAKSI MANUSIA DAN LINGKUNGAN
ECONOMY PEOPLE
Human Activity
environment
Ecosystem Encroachment
resources
Impact on people
Waste, pollution, and dissipative use
Ecosystem services
Encroachment: to take more than is right, usual, or acceptable

4. Tekanan terhadap Ekosistem
Economic subsystem
Population subsystem
Goods & services
labor
Human subsystem
Environmental compartment
Ecosystem
impacts impacts
Environmental subsystem
STATE
PRESSURE
Resource Depletion
Pollution
Natural Feedbacks
Societal Response
Human System Feedback
RESPONSE

5. Keh idu pan dan Pem bangu nan
Lingkungan Hidup
Definisi
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta mahluk hidup
lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1)
Ruang
Definisi
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang
darat, ruang laut dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan mahluk
hidup lain, melakukan kegiatan,
dan memelihara kelangsungan
hidupnya (UU no. 26 tahun 2007,
tentang Penataan Ruang, Bab 1 ,
Pasal 1) (Zone B1
& B4)
(Zone B1
& B4)
Sumber: Citra
Landsat 30-07-1992
Oleh :Ditjen Penataan
Ruang dan LAPAN
(Zone
B3 & B4)
(Zone
B5)
(Zone
B2)
(Zone
N2 & N2)
(Zone
N2)
(Zone
N2)
(Zone
N2)
Sumber: Citra
Landsat 17-07-2001
Oleh :Ditjen Penataan
Ruang dan LAPAN
1992
2001
PENGURANGAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI
JABODETABEK
• Hampir semua kegiatan kehidupan dan
Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/
lokasi/ ruang.
• Konsep Ruang identik dengan Lingkungan

6. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik
konflik dapat bersumber dari:
a.permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan
sosial budaya;
b.perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat
beragama, antarsuku, dan antaretnis;
c.sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau
provinsi;
d.sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau
antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
e.distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam
masyarakat.

10. RESOLUSI KONFLIK
Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan
penyelesaian masalah yang mempertimbangkan
kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti
identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan
institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan.

11. Pasal 6 UU Penanganan Konflik
pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:
a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan
secara damai;
c. meredam potensi Konflik; dan
d. membangun sistem peringatan dini.
Berdasarkan ketentuan ayat (1) dari Pasal 6,
penanganan konflik dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

12. Pasal 9
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban
meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:
a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang memperhatikan aspirasi
masyarakat;
b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik;
c. melakukan program perdamaian di daerah potensi
Konflik;

13. d. mengintensifkan dialog antarkelompok
masyarakat;
e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
f. membangun karakter bangsa;
g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
h. menyelenggarakan musyawarah dengan
kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan
denganpelaku usaha di daerah setempat.

14. TUGAS
• Carilah 1 jurnal tentang contoh konflik lingkungan
• Analisa bagaimana cara penyelesaian konflik pada jurnal
tersebut
• Buatlah reviewnya secara singkat dan jelas.

15. TERIMA KASIH