[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang penataan organisasi pemerintah daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencakup permasalahan kelembagaan daerah, prinsip dan pendekatan penataan organisasi, serta hasil yang diharapkan dari penataan organisasi seperti mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran serta mengurangi tumpang tindih tugas.
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Beberapa poin utama meliputi:
1. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan Pemerintah Pusat
2. Menetapkan bentuk-bentuk daerah otonom seperti provinsi, kabupaten/kota, dan desa
3. Mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta sumber-
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 menetapkan kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2019, mencakup kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan serta jadwal pelaksanaannya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk menjamin kualitas perencanaan dan anggaran daerah. Lingkup reviu mencakup rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas belanja, serta rencana kerja dan anggaran satuan ker
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang penataan organisasi pemerintah daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencakup permasalahan kelembagaan daerah, prinsip dan pendekatan penataan organisasi, serta hasil yang diharapkan dari penataan organisasi seperti mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran serta mengurangi tumpang tindih tugas.
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Beberapa poin utama meliputi:
1. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan Pemerintah Pusat
2. Menetapkan bentuk-bentuk daerah otonom seperti provinsi, kabupaten/kota, dan desa
3. Mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta sumber-
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 menetapkan kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2019, mencakup kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan serta jadwal pelaksanaannya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk menjamin kualitas perencanaan dan anggaran daerah. Lingkup reviu mencakup rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas belanja, serta rencana kerja dan anggaran satuan ker
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Satpol PP berwenang melakukan penertiban, penyidikan, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Pemerintah daerah wajib memenuhi hak pegawai Satpol PP dan menyediakan sarana prasar
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 5,721.15 km2 dan terdiri atas 8 kecamatan. Kabupaten baru ini dibentuk untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut yang sebelumnya masuk dalam Kabupaten Poso. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, pengalihan
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
pasal 149 ayat 1 bidang perumahan mempunyai tugas menyelengarakan pendataan, perencanaan, pengaturan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan. ayat 2 bidang perumahan menyelengarakan fungsi sesuai poin d. Pelaksanaan perencanaan dan poin f. Penyelengaraan kerjasama pihak ketiga dalam rangkameningkatkanpenyediaan perumahan bagi MBR.
Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Dokumen tersebut menjelaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ringkasannya adalah bahwa Propinsi Sumatera Selatan dimekarkan menjadi dua propinsi dengan membentuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik geografis dan pertumbuhan penduduk di daerah kepulauan tersebut. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, wilayah, ibuk
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah setempat dengan tetap berada dalam sistem negara kesatuan. Undang-undang ini mengatur pembentukan daerah, pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pemilihan kepala daerah.
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara. Dinas ini bertugas dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, terdiri dari Kepala, Sekretariat, dua Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat membawahi dua Sub Bagian yaitu Umum dan Kepegawaian, serta Program dan Anggaran.
UU 14 - 2008 Keterbukaan Informasi PublikPeople Power
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik dengan tujuan memenuhi hak masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah sebagai bagian dari hak asasi manusia dan ciri penting negara demokratis serta sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan lima kabupaten dan kota di Kalimantan. Perubahan ini mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lima daerah tersebut sementara waktu sampai pemilihan umum berikutnya, karena belum siapnya perangkat daerah dan fasilitas pendukung lainnya.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Satpol PP berwenang melakukan penertiban, penyidikan, dan tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Pemerintah daerah wajib memenuhi hak pegawai Satpol PP dan menyediakan sarana prasar
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 5,721.15 km2 dan terdiri atas 8 kecamatan. Kabupaten baru ini dibentuk untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut yang sebelumnya masuk dalam Kabupaten Poso. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, pengalihan
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
pasal 149 ayat 1 bidang perumahan mempunyai tugas menyelengarakan pendataan, perencanaan, pengaturan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan. ayat 2 bidang perumahan menyelengarakan fungsi sesuai poin d. Pelaksanaan perencanaan dan poin f. Penyelengaraan kerjasama pihak ketiga dalam rangkameningkatkanpenyediaan perumahan bagi MBR.
Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Dokumen tersebut menjelaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ringkasannya adalah bahwa Propinsi Sumatera Selatan dimekarkan menjadi dua propinsi dengan membentuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik geografis dan pertumbuhan penduduk di daerah kepulauan tersebut. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, wilayah, ibuk
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah setempat dengan tetap berada dalam sistem negara kesatuan. Undang-undang ini mengatur pembentukan daerah, pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pemilihan kepala daerah.
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara. Dinas ini bertugas dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, terdiri dari Kepala, Sekretariat, dua Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat membawahi dua Sub Bagian yaitu Umum dan Kepegawaian, serta Program dan Anggaran.
UU 14 - 2008 Keterbukaan Informasi PublikPeople Power
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik dengan tujuan memenuhi hak masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah sebagai bagian dari hak asasi manusia dan ciri penting negara demokratis serta sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan lima kabupaten dan kota di Kalimantan. Perubahan ini mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lima daerah tersebut sementara waktu sampai pemilihan umum berikutnya, karena belum siapnya perangkat daerah dan fasilitas pendukung lainnya.
Undang-undang ini membentuk Kota Lhokseumawe dari 3 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Aceh Utara, yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Blang Mangat. Kota Lhokseumawe memiliki otonomi penuh kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseuma
Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000.
Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Ciptaan yang dilindungi meliputi karya tulis, seni, musik, film, dan lainnya. Terdapat pembatasan hak cipta untuk kepentingan pendidikan, berita, dan terjemahan bila izin tidak diperoleh.
English Version - International Declaration against Round Table on Sustainable Palm Oil RSPO / Declaración Internacional contra la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible
.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan beberapa propinsi dan kabupaten di Papua dengan mengatur pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah secara tidak langsung melalui penetapan berdasarkan perolehan suara partai politik pada pemilu 1999 dan pengangkatan dari anggota TNI/POLRI, serta mengatur status anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kab
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan mencakup pengaturan unsur-unsur pidana korupsi dalam beberapa pasal dan penyesuaian sanksi pidananya.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Banten dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Propinsi Banten akan memiliki kewenangan sebagai daerah otonom dan pemerintahan daerahnya akan terdiri dari gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan propinsi. Ketentuan peralihan mengatur penyerahan a
Undang-undang ini membentuk Provinsi Gorontalo dengan wilayah meliputi Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo yang sebelumnya masuk dalam Propinsi Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo dibentuk untuk meningkatkan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut seiring pertumbuhan penduduk yang pesat.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan pemerintahan di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang pembentukan tiga kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003. Dokumen ini menjelaskan latar belakang pembentukan tiga kabupaten baru tersebut, batasan wilayahnya, dan ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan otonomi daerah di ketiga kabupaten
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak meliputi 9 kecamatan. Ibu kota Kubu Raya berada di Sungai Raya. Urusan pemerintahan daerah Kubu Raya mencakup urusan wajib dan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan. Penjabat Bupati Kubu Raya diangkat selama 1 tahun hingga terpilih Bupati definitif melalui pemilihan umum.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan landasan hukum penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan. Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.
Peraturan Daerah ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan pembangunan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 diubah dan ditambah, termasuk pengertian istilah-istilah yang digunakan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan daerah. Penyertaan modal dilakukan dengan membeli saham sesuai anggaran dan dilaksanakan oleh Bupati. PT Bank mempunyai kewajiban laporan dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Kecamatan sebagai bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Dokumen ini menjelaskan tentang penataan Kecamatan meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kecamatan. Selain itu, ditetapkan tugas dan tanggung jawab Camat dalam memimpin Kecamatan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Terdiri atas 31 bidang urusan pemerintahan yang terbagi menjadi urusan wajib sebanyak 25 bidang dan urusan pilihan sebanyak 6 bidang. Urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urus
Undang-undang ini membentuk Kota Tanjung Pinang dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan pemerintahan Kota Tanjung Pinang.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfFORTRESS
"PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Besi Rumah Minimalis di Buleleng; Pintu Double Rumah Minimalis di Sawan; Pintu Dua Daun Minimalis di Abang; Pintu Garis Minimalis di Manggis.
FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja; solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99; Rt.005/Rw.003; Binong; Kec. Curug; Kabupaten Tangerang; Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo; Pekanbaru; Surabaya; Lampung; Palembang; Kendari; Makassar; Balikpapan; Medan; Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura; Kab Bangli; Kab Buleleng-Singaraja; Kab Gianyar; Kab Jembrana-Negara; Kab Karangasem-Amlapura; Kab Klungkung-Semarapura; Kab Tabanan; Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintudobelminimalisdidenpasar #pintudoublebesirumahminimalisdibuleleng #pintudoublerumahminimalisdisawan #pintuduadaunminimalisdiabang #pintugarisminimalisdimanggis
Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Minimalis Motif Kayu di Busung Biu; Pintu Double Rumah Modern di Seririt; Pintu Dua Minimalis Terbaru di Bebandem; Pintu Hitam Minimalis di Rendang."
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
UNIKBET : Daftar Slot Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank DKI Promo B...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 13 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank DKI Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Pematang Siantar, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank DKI khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Pematang Siantar:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
Kepada anda para warga kota Pematang Siantar, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank DKI resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#PematangSiantar #slotBankDKI #slotviaBankDKI #daftarslotBankDKI #unikbet
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxabiddah0606
"Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas No. 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Gacoan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "jagoan" atau "andalan". Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merk "Mie Gacoan" telah tumbuh menjadi market leader F&B terbesar di Indonesia. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu dikedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer loyal.
1. RGS Mitra 1 of 5
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
I. UMUM
Eks Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat, yang terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan luas
wilayah 8.651,20 Km2 , merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksudkan dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat, telah menunjukkan
perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah
penduduk, yang mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya
peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat se-eks Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang sejak
tahun 1953, yang diprakarsai oleh kalangan eksekutif, legislatif, dan partai politik, telah dicetuskan
gagasan tentang peningkatan status eks Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat menjadi Propinsi
Banten.
Selanjutnya, sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, gagasan pembentukan eks Wilayah Kerja I Pembantu
Gubernur Jawa Barat menjadi Propinsi Banten telah membulatkan tekad DPRD Kabupaten/Kota se-eks
Wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat untuk merespons aspirasi masyarakat tersebut agar
dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat.
Di sisi lain, sesuai aspirasi masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pemerintahan
di Propinsi Jawa Barat, serta dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah pada tanggal 6 September 2000, maka Propinsi Jawa Barat perlu dimekarkan dengan membentuk
Propinsi Banten.
Dalam rangka pengembangan wilayah dan melihat potensi yang dimiliki eks Wilayah Kerja I Pembantu
Gubernur Jawa Barat serta guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa yang akan datang, terutama
dalam hal peningkatan sarana dan prasarana, serta untuk kesatuan perencanaan, dan pembinaan
wilayah, maka Sistem Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten harus benar-benar dioptimalkan penataannya
serta dikonsolidasikan mengenai jaringan sarana dan prasarana dalam satu sistem kesatuan
pengembangan yang terpadu dengan Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
2. RGS Mitra 2 of 5
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Propinsi Banten, yang
meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten
Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon dalam bentuk lampiran undang-
undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah secara pasti Propinsi Banten, yang meliputi Kabupaten
Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, dan Kota Cilegon ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah setelah mempertimbangkan usul Gubernur Banten yang didasarkan atas hasil
penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Propinsi Banten sesuai dengan potensi daerah, guna
perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada
masa yang akan datang khususnya, dan untuk pengembangan sarana serta prasarana
pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan Serang sebagai ibu kota Propinsi Banten adalah sebagian
wilayah yang berada di Kabupaten Serang.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
3. RGS Mitra 3 of 5
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Pembentukan dinas-dinas propinsi dan lembaga teknis propinsi harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan propinsi.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pengisian dan penetapan anggota DPRD Propinsi Banten berdasarkan perolehan
jumlah suara tiap-tiap kabupaten/kota pada pemilihan umum tahun 1999.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengisian dan penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Banten, didasarkan kepada penghitungan hasil pemilihan umum tahun 1999 dari
daerah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten
Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 13
Penjabat Gubernur Banten melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Gubernur dan
Wakil Gubernur Banten hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten.
Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Propinsi Banten untuk mencapai daya guna dan hasil guna
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan
4. RGS Mitra 4 of 5
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta
perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah
dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Gubernur Jawa Barat Wilayah I Banten.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Propinsi Banten. Demikian pula halnya badan
usaha milik daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang kedudukan dan kegiatannya
berada di wilayah Propinsi Banten untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada
Pemerintah Propinsi Banten.
Selanjutnya, utang piutang Propinsi Jawa Barat yang kegunaannya untuk
pengembangan wilayah Banten diserahkan pula kepada Pemerintah Propinsi Banten.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (2)
Pelantikan Penjabat Gubernur Banten didahului dengan peresmian pembentukan
Propinsi Banten oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden
Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Propinsi Banten, gubernur yang bersangkutan wajib
melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk bahan pengambilan kebijakan lebih
lanjut.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan biaya
untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, dan
sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
5. RGS Mitra 5 of 5
Pasal 20
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4010
