Undang-undang ini membentuk Kota Lhokseumawe dari 3 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Aceh Utara, yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Blang Mangat. Kota Lhokseumawe memiliki otonomi penuh kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseuma
Undang-undang ini membentuk Kota Prabumulih dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih akan memiliki otonomi dan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu sesuai undang-undang. Jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih akan diatur melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat pemerintahan daerah.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk Kota Bau-Bau di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memisahkan 4 kecamatan dari Kabupaten Buton. Kota Bau-Bau diberi kewenangan sebagai daerah otonom dan akan memiliki pemerintahan sendiri berupa walikota, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan. Aturan ketentuan peralihan mengatur penyerahan aset, pegawai, dan anggaran untuk memastikan kelancaran pemerint
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah administratif Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki otonomi dan pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.
Undang-undang ini membentuk Kota Prabumulih dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih akan memiliki otonomi dan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu sesuai undang-undang. Jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih akan diatur melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat pemerintahan daerah.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk Kota Bau-Bau di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memisahkan 4 kecamatan dari Kabupaten Buton. Kota Bau-Bau diberi kewenangan sebagai daerah otonom dan akan memiliki pemerintahan sendiri berupa walikota, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan. Aturan ketentuan peralihan mengatur penyerahan aset, pegawai, dan anggaran untuk memastikan kelancaran pemerint
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah administratif Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki otonomi dan pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pengaturan pemerintahan sementara di dua kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Banten dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Propinsi Banten akan memiliki kewenangan sebagai daerah otonom dan pemerintahan daerahnya akan terdiri dari gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan propinsi. Ketentuan peralihan mengatur penyerahan a
Undang-undang ini membentuk Kota Lubuk Linggau dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau terdiri atas beberapa kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Musi Rawas dan Kota Administratif Lubuk Linggau. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan struktur pemerintahan Kota Lubuk Linggau.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 5 kecamatan yang dipisahkan dari Kabupaten Sumbawa. Ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat berada di Taliwang. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Sumbawa Barat sampai terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah administratif Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, dan lainnya serta mengatur tentang subjek, objek, dan masa pajak.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pemerintahan di ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak meliputi 9 kecamatan. Ibu kota Kubu Raya berada di Sungai Raya. Urusan pemerintahan daerah Kubu Raya mencakup urusan wajib dan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan. Penjabat Bupati Kubu Raya diangkat selama 1 tahun hingga terpilih Bupati definitif melalui pemilihan umum.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pengaturan pemerintahan sementara di dua kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Banten dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Propinsi Banten akan memiliki kewenangan sebagai daerah otonom dan pemerintahan daerahnya akan terdiri dari gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan propinsi. Ketentuan peralihan mengatur penyerahan a
Undang-undang ini membentuk Kota Lubuk Linggau dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau terdiri atas beberapa kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Musi Rawas dan Kota Administratif Lubuk Linggau. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan struktur pemerintahan Kota Lubuk Linggau.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 5 kecamatan yang dipisahkan dari Kabupaten Sumbawa. Ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat berada di Taliwang. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Sumbawa Barat sampai terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah administratif Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, dan lainnya serta mengatur tentang subjek, objek, dan masa pajak.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pemerintahan di ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak meliputi 9 kecamatan. Ibu kota Kubu Raya berada di Sungai Raya. Urusan pemerintahan daerah Kubu Raya mencakup urusan wajib dan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan. Penjabat Bupati Kubu Raya diangkat selama 1 tahun hingga terpilih Bupati definitif melalui pemilihan umum.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 mengatur tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan mukim di Kabupaten Aceh Tamiang dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kampung, potensi ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam. Mukim berkedudukan di bawah kecamatan dan mempunyai kewenangan dalam melindungi adat istiadat, membina pelaksana
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 13 kecamatan sedangkan Kota Tomohon terdiri dari 3 kecamatan. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan, pemerintahan daerah, dan ketentuan peralihan dari Kabupaten Minahasa ke Kabupaten Minahasa
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan pemerintahan di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI KOTA SERANGKota Serang
Peraturan Daerah ini menetapkan hari jadi Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang. Hari jadi ini ditetapkan untuk memperingati berdirinya pemerintahan otonom Kota Serang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Parigi Moutong yang terpisah dari Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini terdiri dari 6 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Donggala. Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berada di Parigi. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Donggala ke Kabupaten Parigi Moutong.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Bengkulu yang terdiri dari Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan. Propinsi Bengkulu diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan materi muatan peraturan daerah, serta tata cara pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah.
[Ringkasan]
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayahnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Kabupaten baru ini terdiri dari 7 kecamatan dan ibu kotanya berada di Melonguane. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, pemerintahan, dan ketentuan peralihan administrasi ke Kabupaten Kepulauan Talaud.
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian wilayah administratif Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki otonomi dan pemerintahan daerah sendiri. Undang-undang ini juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh pada umumnya, dan Kabupaten Aceh Utara pada
khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur
dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan
kemajuan pada masa yang akan datang;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan kemajuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah
penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kota
Administratif Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, serta
meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah di Kabupaten Aceh Utara, perlu membentuk Kota
Lhokseumawe sebagai daerah otonom;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu membentuk undang-undang tentang
pembentukan Kota Lhokseumawe untuk mengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota
Administratif Lhokseumawe;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
2. Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.
2. Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah
Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Utara adalah Daerah Otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Kota Administratif Lhokseumawe adalah Kota
Administratif sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986
3. tentang Pembentukan Kota Administratif
Lhokseumawe.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Lhokseumawe di
wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kota Lhokseumawe berasal dari sebagian Kabupaten Aceh
Utara yang terdiri atas:
a. Kecamatan Muara Dua;
b. Kecamatan Banda Sakti; dan
c. Kecamatan Blang Mangat.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Lhokseumawe, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Utara
dikurangi dengan wilayah Kota Lhokseumawe sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
Dengan terbentuknya Kota Lhokseumawe, Kota Administratif
Lhokseumawe dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara
dihapus.
Pasal 6
(1) Kota Lhokseumawe mempunyai batas-batas wilayah :
a. sebelah utara dengan Selat Malaka;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu
Kabupaten Aceh Utara;
c. sebelah selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur
Kabupaten Aceh Utara; dan
d. sebelah barat dengan Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kota Lhokseumawe dan
Kabupaten Aceh Utara secara pasti di lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
Pasal 7
4. (1) Dengan terbentuknya Kota Lhokseumawe, Pemerintah
Kota Lhokseumawe menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata
Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
(1) Kewenangan Kota Lhokseumawe sebagai daerah
otonom mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,
pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmian Kota
Lhokseumawe.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil
perolehan suara partai politik peserta Pemilihan
Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Provinsi
Daerah Istimewa Aceh; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kota Lhokseumawe, jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh
Utara tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai hasil pemilihan umum
berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Aceh Utara, yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang
termasuk dalam wilayah Kota Lhokseumawe dengan
sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Lhokseumawe.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara ditetapkan
berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah
ke Kota Lhokseumawe.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah peresmian
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lhokseumawe.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota
Lhokseumawe, dipilih dan disahkan seorang Walikota dan
Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 12
(1) Pada saat terbentuknya Kota Lhokseumawe, penjabat
Walikota Lhokseumawe diangkat oleh Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.
(2) Walikota Administratif Lhokseumawe diangkat sebagai
penjabat Walikota Lhokseumawe.
Bagian Ketiga
Perangkat Pemerintahan Daerah
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota
Lhokseumawe, dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota, Sekretariat Kota, Dinas Kota, dan
Lembaga Teknis Kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
6. Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota
Lhokseumawe, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-
Departemen yang terkait, Gubernur Daerah Istimewa Aceh,
dan Bupati Aceh Utara sesuai dengan kewenangannya
menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah
Kota Lhokseumawe hal-hal yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh
Pemerintah Kota Lhokseumawe;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa
tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak
bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh Pemerintah, Provinsi Daerah
Istimewa Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang
berada di Kota Lhokseumawe sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan
dan kegiatannya berada di Kota Lhokseumawe;
d. utang-piutang Kabupaten Aceh Utara yang
kegunaannya untuk Kota Lhokseumawe; dan
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan
oleh Kota Lhokseumawe.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu
tahun, terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota
Lhokseumawe.
(3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 15
(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pembentukan Kota
Lhokseumawe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Aceh Utara.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya
pembentukan Kota Lhokseumawe, pembiayaan yang
diperlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan hasil
pendapatan yang diperoleh dari Kota Lhokseumawe.
Pasal 16
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku
bagi Kabupaten Aceh Utara tetap berlaku bagi Kota
7. Lhokseumawe sebelum peraturan perundang-undangan
dimaksud diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang-
undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-
undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan
undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
dan berlaku secara efektif selambat-lambatnya satu tahun
setelah diundangkannya undang-undang ini melalui
Peraturan Pemerintah.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 82
8. PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
I. UMUM
Kota Administratif Lhokseumawe dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 181,06
Km2, yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara,
telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1995 berjumlah
138.678 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 141.042 jiwa dengan
pertumbuhan rata-rata 0,3 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban
tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota
Administratif Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota
Administratif Lhokseumawe.
Secara geografis wilayah Kota Administratif Lhokseumawe mempunyai kedudukan
strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian,
industri dan perdagangan, pertambangan serta pariwisata, Kota Administratif
Lhokseumawe mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di
dalam dan luar negeri.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang, wilayah Kota Administratif yang meliputi Kecamatan Muara Dua,
Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Blang Mangat perlu dibentuk menjadi Kota
Lhokseumawe.
Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota
Lhokseumawe serta memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama
dalam hal peningkatan sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan
pembinaan wilayah, maka sistem Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe harus
dioptimalkan penataannya serta dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya
dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh dan Kabupaten lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, khususnya
Kabupaten Aceh Utara.
II. PASAL DEMI PASAL
9. Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kota
Lhokseumawe dalam bentuk lampiran undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan antara Kabupaten
Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan usul Bupati
Aceh Utara dan Walikota Lhokseumawe yang didasarkan atas hasil
penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Lhokseumawe sesuai dengan
potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan
dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Lhokseumawe harus serasi dan terpadu penyusunannya dalam
suatu kesatuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi
Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten, dan Kota di sekitarnya.
10. Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain adalah
kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang meliputi kebijakan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi
yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.
Selain itu, yang termasuk pengecualian kewenangan wajib adalah
kewenangan lintas Kabupaten dan Kota serta kewenangan yang
tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penetapan keanggotaan DPRD didasarkan pada
perimbangan hasil perolehan Partai Politik peserta Pemilihan
Umum Tahun 1999 yang
dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, karena
Pemilihan Umum Tahun 1999 di Kabupaten Aceh Utara tidak
terlaksana.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
11. Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan,
penjabat Walikota Lhokseumawe melaksanakan tugas sampai
dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe hasil
pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe.
Pasal 13
Pembentukan Dinas Kota dan Lembaga Teknis Kota harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan Kota.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya yang
diperuntukkan bagi pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas,
perlengkapan kantor, sarana mobilitas, serta biaya operasional bagi
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanaan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4109