Undang-undang ini membentuk Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 5 kecamatan yang dipisahkan dari Kabupaten Sumbawa. Ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat berada di Taliwang. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Sumbawa Barat sampai terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan pemerintahan di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari 5 kecamatan yang dipisahkan dari Kabupaten Sumbawa. Ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat berada di Taliwang. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Sumbawa Barat sampai terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan pemerintahan di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Undang-undang ini membentuk Kota Tanjung Pinang dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan pemerintahan Kota Tanjung Pinang.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pemerintahan di ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Banten dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Propinsi Banten akan memiliki kewenangan sebagai daerah otonom dan pemerintahan daerahnya akan terdiri dari gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan propinsi. Ketentuan peralihan mengatur penyerahan a
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariatnya.
Undang-undang ini membentuk Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan memisahkan sebagian wilayah dan penduduk dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama seperti pemerintah kota lain di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Pariaman
Undang-undang ini membentuk Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat dengan memisahkan sebagian wilayah Kabupaten Ciamis. Kota Banjar akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama dengan pemerintah kota lain. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari Kabupaten Ciamis ke Kota Banjar.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja dari dinas-dinas di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas-dinas tersebut meliputi Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta beberapa dinas lainnya. Peraturan ini menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi masing-masing dinas.
Undang-undang ini membentuk Kota Bau-Bau di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memisahkan 4 kecamatan dari Kabupaten Buton. Kota Bau-Bau diberi kewenangan sebagai daerah otonom dan akan memiliki pemerintahan sendiri berupa walikota, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan. Aturan ketentuan peralihan mengatur penyerahan aset, pegawai, dan anggaran untuk memastikan kelancaran pemerint
Undang-undang ini membentuk empat kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari keempat kabupaten baru tersebut.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Dokumen tersebut merupakan penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan dan landasan pembentukan undang-undang tersebut serta mendefinisikan istilah-istilah penting dalam undang-undang tersebut seperti perlindungan, kepentingan terbaik anak, dan hak-hak anak. Dokumen tersebut juga menjelaskan tanggung jawab
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Undang-undang ini membentuk Kota Tanjung Pinang dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan pemerintahan Kota Tanjung Pinang.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pemerintahan di ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Banten dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Propinsi Banten akan memiliki kewenangan sebagai daerah otonom dan pemerintahan daerahnya akan terdiri dari gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan propinsi. Ketentuan peralihan mengatur penyerahan a
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi dan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariatnya.
Undang-undang ini membentuk Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan memisahkan sebagian wilayah dan penduduk dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama seperti pemerintah kota lain di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Pariaman
Undang-undang ini membentuk Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat dengan memisahkan sebagian wilayah Kabupaten Ciamis. Kota Banjar akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama dengan pemerintah kota lain. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari Kabupaten Ciamis ke Kota Banjar.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja dari dinas-dinas di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas-dinas tersebut meliputi Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta beberapa dinas lainnya. Peraturan ini menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi masing-masing dinas.
Undang-undang ini membentuk Kota Bau-Bau di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memisahkan 4 kecamatan dari Kabupaten Buton. Kota Bau-Bau diberi kewenangan sebagai daerah otonom dan akan memiliki pemerintahan sendiri berupa walikota, dewan perwakilan rakyat daerah, dan perangkat pemerintahan. Aturan ketentuan peralihan mengatur penyerahan aset, pegawai, dan anggaran untuk memastikan kelancaran pemerint
Undang-undang ini membentuk empat kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari keempat kabupaten baru tersebut.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Dokumen tersebut merupakan penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dokumen tersebut menjelaskan tujuan dan landasan pembentukan undang-undang tersebut serta mendefinisikan istilah-istilah penting dalam undang-undang tersebut seperti perlindungan, kepentingan terbaik anak, dan hak-hak anak. Dokumen tersebut juga menjelaskan tanggung jawab
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2004 dengan total pendapatan sebesar Rp349,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp272,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp77,1 triliun, dan penerimaan hibah Rp634 miliar. Undang-undang ini juga mengatur sumber-sumber pendapatan negara dan klasifikasi belanja negara unt
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman. Undang-undang ini juga menetapkan batas wilayah dan ibu kota dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kota Lubuk Linggau dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau terdiri atas beberapa kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Musi Rawas dan Kota Administratif Lubuk Linggau. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan struktur pemerintahan Kota Lubuk Linggau.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak meliputi 9 kecamatan. Ibu kota Kubu Raya berada di Sungai Raya. Urusan pemerintahan daerah Kubu Raya mencakup urusan wajib dan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan. Penjabat Bupati Kubu Raya diangkat selama 1 tahun hingga terpilih Bupati definitif melalui pemilihan umum.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Parigi Moutong yang terpisah dari Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini terdiri dari 6 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Donggala. Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berada di Parigi. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Donggala ke Kabupaten Parigi Moutong.
Undang-undang ini membentuk Kota Prabumulih dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih akan memiliki otonomi dan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu sesuai undang-undang. Jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih akan diatur melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat pemerintahan daerah.
[Ringkasan]
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayahnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Kabupaten baru ini terdiri dari 7 kecamatan dan ibu kotanya berada di Melonguane. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, pemerintahan, dan ketentuan peralihan administrasi ke Kabupaten Kepulauan Talaud.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat dengan asas-asas seperti tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, keselamatan, dan efisiensi. Tujuannya adalah melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan mulai dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir.
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pengaturan pemerintahan sementara di dua kabupaten baru tersebut.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Magelang. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk 1 tahun. Penyusunannya melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan oleh kepala desa bers
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak untuk pertama kali melalui penetapan berdasarkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Pontianak dan pengangkatan dari TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
UNIKBET : Daftar Slot Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank DKI Promo B...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 13 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank DKI Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Pematang Siantar, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank DKI khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Pematang Siantar:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
Kepada anda para warga kota Pematang Siantar, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank DKI resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#PematangSiantar #slotBankDKI #slotviaBankDKI #daftarslotBankDKI #unikbet
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxabiddah0606
"Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas No. 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Gacoan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "jagoan" atau "andalan". Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merk "Mie Gacoan" telah tumbuh menjadi market leader F&B terbesar di Indonesia. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu dikedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer loyal.
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfFORTRESS
"PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Besi Rumah Minimalis di Buleleng; Pintu Double Rumah Minimalis di Sawan; Pintu Dua Daun Minimalis di Abang; Pintu Garis Minimalis di Manggis.
FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja; solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99; Rt.005/Rw.003; Binong; Kec. Curug; Kabupaten Tangerang; Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo; Pekanbaru; Surabaya; Lampung; Palembang; Kendari; Makassar; Balikpapan; Medan; Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura; Kab Bangli; Kab Buleleng-Singaraja; Kab Gianyar; Kab Jembrana-Negara; Kab Karangasem-Amlapura; Kab Klungkung-Semarapura; Kab Tabanan; Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintudobelminimalisdidenpasar #pintudoublebesirumahminimalisdibuleleng #pintudoublerumahminimalisdisawan #pintuduadaunminimalisdiabang #pintugarisminimalisdimanggis
Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Minimalis Motif Kayu di Busung Biu; Pintu Double Rumah Modern di Seririt; Pintu Dua Minimalis Terbaru di Bebandem; Pintu Hitam Minimalis di Rendang."
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
Uu 31 2003
1. RGS Mitra 1 of 12
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten
Kepulauan Riau, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kabupaten Kepulauan Riau perlu
dimekarkan;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di dan atas berdasarkan kriteria kemampuan
ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk,
luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan
Riau;
c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat
mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan
mengembangkan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Lingga;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi
dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. RGS Mitra 2 of 12
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4237 );
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4277);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22
3. RGS Mitra 3 of 12
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kabupaten Kepulauan Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:
a. Kecamatan Senayang;
b. Kecamatan Lingga Utara;
c. Kecamatan Lingga;
d. Kecamatan Singkep; dan
e. Kecamatan Singkep Barat.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Kepulauan Riau dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lingga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
(1) Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut Cina
Selatan;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Indragiri .
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah
administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Lingga secara pasti di lapangan, sebagaimana
4. RGS Mitra 4 of 12
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pemerintah Kabupaten Lingga menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/ Kota di sekitarnya.
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik Lingga.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
Kewenangan Kabupaten Lingga mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur
dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMBINAAN DAERAH
Pasal 9
(1) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara
khusus terhadap Kabupaten Lingga dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk
mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Lingga.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga untuk pertama kali dibentuk melalui
5. RGS Mitra 5 of 12
hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lingga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Bupati dan Wakil Bupati Lingga dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah
pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.
Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga, Penjabat Bupati Lingga diangkat oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur
Kepulauan Riau untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil
yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)
tahun atau diganti dengan Penjabat lain.
(4) Peresmian Kabupaten Lingga serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini diundangkan.
(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepulauan Riau untuk melantik Penjabat
(6) Bupati Lingga.
Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Kepulauan Riau melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Lingga dan dilantiknya Penjabat Bupati Lingga dibentuk
perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertim-bangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kabupaten Lingga memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
6. RGS Mitra 6 of 12
(1) Bupati Kepulauan Riau menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga hal-
hal sebagai berikut :
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak
yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Riau yang berada dalam wilayah Kabupaten Lingga;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang kedudukan, kegiatan, dan
lokasinya berada di Kabupaten Lingga;
d. utang piutang Kabupaten Kepulauan Riau yang kegunaannya untuk Kabupaten Lingga;
serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Lingga.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur
Kepulauan Riau dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan
Penjabat Bupati Lingga.
(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 15
(1) Kabupaten Lingga memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak
terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Lingga sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kabupaten Lingga berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Kabupaten Kepulauan Riau wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Lingga
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan
untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.
(4) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menunjang kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Lingga
menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan
keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati.
(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Kepulauan Riau.
(7) Penjabat Bupati Lingga melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan
menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)
setiap triwulan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
(8) Penjabat Bupati Lingga menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan
Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan penjabat Bupati sebagai dasar
pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Kepulauan Riau.
7. RGS Mitra 7 of 12
Pasal 16
(1) Sebelum Kabupaten Lingga dapat menetapkan Peraturan Daerah dan membuat Keputusan
Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan
Bupati Kepulauan Riau tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Lingga.
(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan Riau yang berlaku di
Kabupaten Lingga harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan
Umum di Kabupaten Lingga dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Riau.
(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lingga dilakukan setelah pelaksanaan
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
(3) Pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum di Kabupaten Kepulauan Riau.
Pasal 18
Sebelum berlaku efektif, penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi Riau.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
8. RGS Mitra 8 of 12
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 146
9. RGS Mitra 9 of 12
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
I. UMUM
Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah ± 329.867,61 km 2 dengan penduduk pada tahun 2002
berjumlah 5.255.205 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
Kabupaten Kepulauan Riau yang mempunyai luas wilayah ± 413.385 km 2 dengan penduduk pada tahun
2003 berjumlah 79.426 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat
ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi
demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya
di Provinsi Kepulauan Riau, dengan membentuk Kabupaten Lingga.
Kabupaten Lingga terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Senayang, Kecamatan Lingga Utara,
Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Singkep Barat memiliki luas wilayah keseluruhan ±
211.772 km2.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan
dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 08/KPTS/DPRD/2002 tanggal 30
Juli 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Terhadap Pemekaran
Wilayah Pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Riau dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 14/KPTS/DPRD/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Persetujuan
Pemekaran Kepulauan Riau, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lingga sebagai Daerah Otonom.
Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya
kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan
pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat
Kabupaten Lingga.
Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga antara
lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Lingga. Meskipun Gubernur Kepulauan Riau
memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Lingga, dalam proses pengusulannya dapat meminta
pertimbangan dari Bupati Kepulauan Riau.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lingga perlu melakukan berbagai upaya peningkatan
kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan
sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
10. RGS Mitra 10 of 12
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Lingga dalam bentuk
lampiran Undang-undang.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Lingga secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah
Kabupaten Lingga berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat
dan tanda batas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Lingga sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang,
diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lingga harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan
sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kepulauan Riau, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 7
Yang dimaksud Daik Lingga sebagai ibu kota Kabupaten Lingga berada di Kecamatan Lingga.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi bantuan berupa
pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia, bimbingan pelatihan, supervisi,
petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah
otonom.
11. RGS Mitra 11 of 12
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan
tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang,
dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup
Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan
kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten Induk, Provinsi, dan Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Kepulauan Riau dengan
Kabupaten Lingga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
12. RGS Mitra 12 of 12
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4341
Lampiran >>