Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000.
717672 411095 draft mou tenant ohu 2017 (1)recsa cahaya
Surat perjanjian ini membahas kerjasama antara OHU OSKM 2017 dengan English First untuk menyewa booth seluas 3x3 meter dalam acara OSKM 2017 pada 26 Agustus. Surat ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, penyelesaian perselisihan, dan pasal-pasal lainnya.
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. Landline dengan PT. PCS Suite untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer selama dua bulan dengan biaya Rp. 15.000.000 per bulan. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, sistem kerja, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksiLegal Akses
Dokumen ini adalah berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi antara pihak pertama sebagai pemberi kerja dan pihak kedua sebagai pelaksana kerja. Pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan mendirikan bangunan sesuai spesifikasi dan lokasi yang ditentukan, dan kini menyerahkan bangunan tersebut kepada pihak pertama. Berita acara ini menyatakan bahwa tanggung jawab pihak kedua sebagai
717672 411095 draft mou tenant ohu 2017 (1)recsa cahaya
Surat perjanjian ini membahas kerjasama antara OHU OSKM 2017 dengan English First untuk menyewa booth seluas 3x3 meter dalam acara OSKM 2017 pada 26 Agustus. Surat ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, penyelesaian perselisihan, dan pasal-pasal lainnya.
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. Landline dengan PT. PCS Suite untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer selama dua bulan dengan biaya Rp. 15.000.000 per bulan. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, sistem kerja, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksiLegal Akses
Dokumen ini adalah berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi antara pihak pertama sebagai pemberi kerja dan pihak kedua sebagai pelaksana kerja. Pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan mendirikan bangunan sesuai spesifikasi dan lokasi yang ditentukan, dan kini menyerahkan bangunan tersebut kepada pihak pertama. Berita acara ini menyatakan bahwa tanggung jawab pihak kedua sebagai
Kontrak sewa rumah antara Rohandi sebagai pemilik dan Andi sebagai penyewa. Mengatur status kepemilikan rumah, jangka waktu sewa 2 tahun, biaya sewa Rp8 juta dibayar dalam 2 tahap, dan penggunaan rumah hanya untuk kegiatan yang sah.
Kontrak ini mengatur penyewaan sebuah rumah oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk jangka waktu satu tahun. Pihak kedua berkewajiban memelihara rumah, bertanggung jawab atas kerusakan, dan membayar biaya listrik dan lainnya selama masa sewa. Kontrak ini juga mengatur perpanjangan, pemutusan, dan penyerahan kembali rumah setelah berakhirnya masa sewa.
Dokumen ini adalah perjanjian kontrak antara pemilik rumah (pihak pertama) dan penyewa rumah (pihak kedua) untuk menyewa sebuah rumah selama satu tahun. Pihak kedua setuju membayar uang muka dan biaya sewa bulanan. Pihak pertama berkewajiban mengembalikan sisa uang sewa bila pihak kedua memutuskan kontrak sebelum berakhir.
Kontrak sewa rumah antara pemilik rumah dan penyewa untuk satu tahun dengan harga sewa tertentu. Kontrak mencakup hak dan kewajiban para pihak, termasuk larangan menyewakan kembali, menjaminkan, memelihara rumah, serta kemungkinan perpanjangan kontrak.
Berita acara serah terima hasil pekerjaan jasaLegal Akses
Dokumen ini merupakan berita acara serah terima hasil pekerjaan jasa antara dua pihak berdasarkan perjanjian sebelumnya. Pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai perjanjian dan menyerahkan hasilnya kepada pihak pertama, yang diterima dengan baik. Dengan demikian, kewajiban pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan jasa telah selesai dilaksanakan.
Perjanjian penyewaan rumah antara pemilik rumah dan enam penyewa. Rumah akan disewakan selama tiga tahun dengan sewa bulanan RM600 yang harus dibayar pada tanggal 25 setiap bulan. Perjanjian ini mengatur hak dan tanggung jawab para pihak.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 menetapkan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Pedoman ini mengatur tentang ketentuan umum pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan hingga penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Tujuannya untuk menjamin pengelolaan barang milik daerah secara tertib, ak
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah serta ketentuan umum mengenai pengelola, pengguna, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah.
Perjanjian jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli dimana penjual berjanji menyerahkan barang dan pembeli berjanji membayar harga. Perjanjian ini diatur dalam KUHPerdata dan mencakup hak dan kewajiban para pihak, objek yang dapat diperjualbelikan, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian. Kasus contoh membahas kesepakatan jual beli tanah yang tidak dilakukan secara tertulis antara Harry dan March.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan keempat belas atas Peraturan Gaji PNS. Peraturan ini menaikkan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan mereka sejak 1 Januari 2012. Perubahan ini diatur dalam Lampiran II PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 menjadi undang-undang. Perubahan tersebut mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengubah tugas DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, termasuk mengatur kembali eselon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan untuk jabatan struktural, serta ketentuan pengangkatan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Peraturan Pemerintah ini mengubah ketiga belas kalinya Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dengan menaikkan gaji pokok mulai 1 Januari 2011. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain menetapkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 8.000.000 untuk setiap wajib pajak dan merubah ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.
Kontrak sewa rumah antara Rohandi sebagai pemilik dan Andi sebagai penyewa. Mengatur status kepemilikan rumah, jangka waktu sewa 2 tahun, biaya sewa Rp8 juta dibayar dalam 2 tahap, dan penggunaan rumah hanya untuk kegiatan yang sah.
Kontrak ini mengatur penyewaan sebuah rumah oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk jangka waktu satu tahun. Pihak kedua berkewajiban memelihara rumah, bertanggung jawab atas kerusakan, dan membayar biaya listrik dan lainnya selama masa sewa. Kontrak ini juga mengatur perpanjangan, pemutusan, dan penyerahan kembali rumah setelah berakhirnya masa sewa.
Dokumen ini adalah perjanjian kontrak antara pemilik rumah (pihak pertama) dan penyewa rumah (pihak kedua) untuk menyewa sebuah rumah selama satu tahun. Pihak kedua setuju membayar uang muka dan biaya sewa bulanan. Pihak pertama berkewajiban mengembalikan sisa uang sewa bila pihak kedua memutuskan kontrak sebelum berakhir.
Kontrak sewa rumah antara pemilik rumah dan penyewa untuk satu tahun dengan harga sewa tertentu. Kontrak mencakup hak dan kewajiban para pihak, termasuk larangan menyewakan kembali, menjaminkan, memelihara rumah, serta kemungkinan perpanjangan kontrak.
Berita acara serah terima hasil pekerjaan jasaLegal Akses
Dokumen ini merupakan berita acara serah terima hasil pekerjaan jasa antara dua pihak berdasarkan perjanjian sebelumnya. Pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai perjanjian dan menyerahkan hasilnya kepada pihak pertama, yang diterima dengan baik. Dengan demikian, kewajiban pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan jasa telah selesai dilaksanakan.
Perjanjian penyewaan rumah antara pemilik rumah dan enam penyewa. Rumah akan disewakan selama tiga tahun dengan sewa bulanan RM600 yang harus dibayar pada tanggal 25 setiap bulan. Perjanjian ini mengatur hak dan tanggung jawab para pihak.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 menetapkan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Pedoman ini mengatur tentang ketentuan umum pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan hingga penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Tujuannya untuk menjamin pengelolaan barang milik daerah secara tertib, ak
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah serta ketentuan umum mengenai pengelola, pengguna, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah.
Perjanjian jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli dimana penjual berjanji menyerahkan barang dan pembeli berjanji membayar harga. Perjanjian ini diatur dalam KUHPerdata dan mencakup hak dan kewajiban para pihak, objek yang dapat diperjualbelikan, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian. Kasus contoh membahas kesepakatan jual beli tanah yang tidak dilakukan secara tertulis antara Harry dan March.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan keempat belas atas Peraturan Gaji PNS. Peraturan ini menaikkan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan mereka sejak 1 Januari 2012. Perubahan ini diatur dalam Lampiran II PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 menjadi undang-undang. Perubahan tersebut mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengubah tugas DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, termasuk mengatur kembali eselon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan untuk jabatan struktural, serta ketentuan pengangkatan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Peraturan Pemerintah ini mengubah ketiga belas kalinya Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dengan menaikkan gaji pokok mulai 1 Januari 2011. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain menetapkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp. 8.000.000 untuk setiap wajib pajak dan merubah ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak untuk pertama kali melalui penetapan berdasarkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Pontianak dan pengangkatan dari TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsiskandar ridwan
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan. Peraturan ini mengubah Lampiran II PP No. 7/1977 tentang gaji PNS dengan menaikkan besaran gaji pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan. Peraturan ini mengubah Lampiran II PP No. 7/1977 tentang gaji PNS dengan menaikkan besaran gaji pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.
Peraturan Pemerintah ini mengubah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menambahkan ketentuan tentang penundaan pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana alam atau kerusuhan serta memberikan batasan jumlah pemilih per TPS.
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang pencabutan peraturan sebelumnya dan penetapan peraturan baru mengenai tata naskah dinas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan baru ini mengatur tentang jenis, format, penyusunan, pengendalian, penandatanganan, dan pengamanan naskah dinas secara lebih rinci.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. RGS Mitra 1 of 3
Penjelasan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan
Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan,
diperlukan adanya perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 tersebut, agar sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi
yang berkembang di masyarakat;
b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
tersebut pada huruf a membutuhkan waktu sehingga Undang-undang Nomor
25 Tahun 1997 tersebut diubah menjadi mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober
2000;
c. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998
tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan, maka Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-
undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan yang
dimaksudkan akan menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, dan
Rancangan Undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Surat Presiden Republik
Indonesia Nomor R.11/PU/V/2000 tanggal 8 Mei 2000;
d. bahwa berhubung luasnya materi yang dicakup dalam rancangan undang-
undang tersebut, pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum dapat selesai sesuai jadual yang
ditetapkan, sehingga untuk menghindari kekosongan hukum, Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan;
2. RGS Mitra 2 of 3
e. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000
tersebut pada huruf d menetapkan bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun
1997 tentang Ketenagakerjaan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober
2002;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c,
d, dan e, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor
25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dan Pasal 22
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
MENJADI UNDANG-UNDANG.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan ditetapkan menjadi Undang-undang, dan
melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember
2000
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
3. RGS Mitra 3 of 3
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 240
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Edy Sudibyo
Penjelasan