Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Mencoba analisis mengenai salah satu hukum pertambangan dimana ini merupakan tugas saya untuk mata kuliah HAN, Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana militer di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) militer bertugas mempertahankan negara, (2) hukum pidana militer berdiri sendiri dari peradilan umum untuk menjaga integritas militer, dan (3) hukum pidana militer diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di dalam angkatan bersenjata.
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan serta kedudukan warga negara dalam negara menurut undang-undang Indonesia. Ia menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota negara yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan kewarganegaraan adalah identitas keanggotaan dalam komunitas politik suatu negara. Dokumen tersebut juga menyebutkan ketentuan undang-undang terkait penentuan dan
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .pptRullyMarlanEliezerSi
1. Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi advokat dan beberapa persoalan yang dihadapi advokat dalam menerapkan kode etik.
2. Kode etik advokat dirancang untuk menjamin advokat dapat menjalankan tugasnya secara independen, jujur, dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, dan masyarakat.
3. Beberapa persoalan kode etik advokat terkait kewajiban advokat untuk menj
Makalah ini membahas tentang etika profesi hakim, meliputi pengertian profesi hakim, wewenang dan tugas hakim, pedoman etika dan perilaku hakim, serta pengawasan terhadap etika profesi hakim. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan tanggung jawab besar seorang hakim dalam memberikan keputusan secara adil berdasarkan hukum dan pedoman etika yang berlaku.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkun
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar kepolisian serta memastikan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota kepolisian.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang melalui berbagai metode pengadaan seperti lelang umum, terbatas
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Mencoba analisis mengenai salah satu hukum pertambangan dimana ini merupakan tugas saya untuk mata kuliah HAN, Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana militer di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) militer bertugas mempertahankan negara, (2) hukum pidana militer berdiri sendiri dari peradilan umum untuk menjaga integritas militer, dan (3) hukum pidana militer diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di dalam angkatan bersenjata.
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan serta kedudukan warga negara dalam negara menurut undang-undang Indonesia. Ia menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota negara yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan kewarganegaraan adalah identitas keanggotaan dalam komunitas politik suatu negara. Dokumen tersebut juga menyebutkan ketentuan undang-undang terkait penentuan dan
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .pptRullyMarlanEliezerSi
1. Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi advokat dan beberapa persoalan yang dihadapi advokat dalam menerapkan kode etik.
2. Kode etik advokat dirancang untuk menjamin advokat dapat menjalankan tugasnya secara independen, jujur, dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, dan masyarakat.
3. Beberapa persoalan kode etik advokat terkait kewajiban advokat untuk menj
Makalah ini membahas tentang etika profesi hakim, meliputi pengertian profesi hakim, wewenang dan tugas hakim, pedoman etika dan perilaku hakim, serta pengawasan terhadap etika profesi hakim. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan tanggung jawab besar seorang hakim dalam memberikan keputusan secara adil berdasarkan hukum dan pedoman etika yang berlaku.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkun
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar kepolisian serta memastikan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota kepolisian.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang melalui berbagai metode pengadaan seperti lelang umum, terbatas
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...SlideShare
This document provides a summary of the analytics available through SlideShare for monitoring the performance of presentations. It outlines the key metrics that can be viewed such as total views, actions, and traffic sources over different time periods. The analytics help users identify topics and presentation styles that resonate best with audiences based on view and engagement numbers. They also allow users to calculate important metrics like view-to-contact conversion rates. Regular review of the analytics insights helps users improve future presentations and marketing strategies.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
