Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) dokumen tersebut menjelaskan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan pengecualian-pengecualian tertentu yang tidak termasuk dalam ruang lingkup peradilan tata usaha negara, (2) dokumen tersebut juga menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara pasal demi pasal, termasuk syarat-syarat menjadi hakim
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ringkasannya adalah: (1) Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain, (2) diatur pula tentang asas-asas, jaminan hukum bagi warga negara, kedudukan hakim dan panitera, pelaksanaan putusan pengad
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Bimo Prasetio S.H. adalah seorang pengacara yang memiliki pengalaman kerja sebagai jurnalis hukum dan bekerja di beberapa kantor hukum. Dokumen ini berisi riwayat pekerjaannya sebagai pengacara di berbagai kantor hukum dan juga penjelasan tentang legalisasi surat kuasa yang dibuat di luar negeri yang harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ringkasannya adalah: (1) Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain, (2) diatur pula tentang asas-asas, jaminan hukum bagi warga negara, kedudukan hakim dan panitera, pelaksanaan putusan pengad
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Bimo Prasetio S.H. adalah seorang pengacara yang memiliki pengalaman kerja sebagai jurnalis hukum dan bekerja di beberapa kantor hukum. Dokumen ini berisi riwayat pekerjaannya sebagai pengacara di berbagai kantor hukum dan juga penjelasan tentang legalisasi surat kuasa yang dibuat di luar negeri yang harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
Dokumen tersebut membahas karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) dan asas-asas yang melandasinya. Hukum acara MK mengatur prosedur peradilan konstitusi MK yang meliputi pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan lainnya. Asas-asas hukum acara MK antara lain independensi, keterbukaan, dan hakim aktif dalam persidangan."
Dokumen tersebut membahas mengenai lingkup peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan menjelaskan pihak-pihak dalam sengketa TUN serta perbedaan antara hukum acara perdata dan TUN. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa objek sengketa TUN adalah keputusan tata usaha negara dan pengertian fiktif negatif, final, serta judex pactie.
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum acara perdata menurut beberapa ahli. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jenis penerimaannya berasal dari biaya perkara seperti biaya pendaftaran banding, gugatan, dan lainnya. Tarifnya bervariasi mulai dari Rp30.000 untuk gugatan di pengadilan negeri hingga Rp6.000.000 untuk utang lebih dari Rp
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus korupsi di Indonesia, meliputi definisi korupsi secara etimologis, terminologis, dan hukum, delik-delik korupsi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, instrumen hukum terkait, serta titik rawan terjadinya korupsi."
Tinjauan ini membahas asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPL) yang belum diakui secara yuridis formal di Indonesia. AAUPL terdiri dari asas-asas prosedural dan material yang berlaku dalam pengambilan keputusan pemerintah. Beberapa asas yang dibahas meliputi asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, dan kecermatan. Tulisan ini juga membandingkan AAUPL dengan asas-asas dalam UU Peny
Dokumen tersebut membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia dan negara lain. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, AUPB terdiri atas 7 asas yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas
Undang-Undang ini mengatur tentang pemerintahan desa di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengatur tentang pembentukan, struktur, dan kepemimpinan pemerintahan desa.
Dokumen tersebut membahas karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) dan asas-asas yang melandasinya. Hukum acara MK mengatur prosedur peradilan konstitusi MK yang meliputi pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan lainnya. Asas-asas hukum acara MK antara lain independensi, keterbukaan, dan hakim aktif dalam persidangan."
Dokumen tersebut membahas mengenai lingkup peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan menjelaskan pihak-pihak dalam sengketa TUN serta perbedaan antara hukum acara perdata dan TUN. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa objek sengketa TUN adalah keputusan tata usaha negara dan pengertian fiktif negatif, final, serta judex pactie.
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum acara perdata menurut beberapa ahli. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jenis penerimaannya berasal dari biaya perkara seperti biaya pendaftaran banding, gugatan, dan lainnya. Tarifnya bervariasi mulai dari Rp30.000 untuk gugatan di pengadilan negeri hingga Rp6.000.000 untuk utang lebih dari Rp
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus korupsi di Indonesia, meliputi definisi korupsi secara etimologis, terminologis, dan hukum, delik-delik korupsi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, instrumen hukum terkait, serta titik rawan terjadinya korupsi."
Tinjauan ini membahas asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPL) yang belum diakui secara yuridis formal di Indonesia. AAUPL terdiri dari asas-asas prosedural dan material yang berlaku dalam pengambilan keputusan pemerintah. Beberapa asas yang dibahas meliputi asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, dan kecermatan. Tulisan ini juga membandingkan AAUPL dengan asas-asas dalam UU Peny
Dokumen tersebut membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia dan negara lain. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, AUPB terdiri atas 7 asas yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas
Undang-Undang ini mengatur tentang pemerintahan desa di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengatur tentang pembentukan, struktur, dan kepemimpinan pemerintahan desa.
Undang-undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa sumber pendanaan pemerintah daerah seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan pinjaman daerah. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta dasar pendanaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi,
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian mengatur tentang ketentuan umum perindustrian, landasan dan tujuan pembangunan industri, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri, serta izin usaha industri. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan industri yang terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup. Pemerintah diberi peran untuk mengatur dan mem
Undang-undang ini mengatur tentang Dana Pensiun di Indonesia. Ada dua jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengurusan, iuran, dan pengawasan Dana Pensiun.
Undang-undang ini membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan ini mengubah ketentuan mengenai susunan, syarat pengangkatan, pemberhentian hakim agung dan panitera Mahkamah Agung.
Undang-undang ini membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai badan hukum independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah bank serta turut serta dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS berwenang menetapkan dan memungut premi penjaminan, menyelesaikan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, serta menangani bank gagal yang berdampak sistemik. Semua bank wajib menjadi peserta penjaminan dan membayar iuran serta data yang dibutuhkan LPS
Dokumen tersebut membahas konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang bersifat politik dalam perkembangan hukum tata usaha negara. Dibahas mengenai pengertian keputusan tata usaha negara, syarat keabsahan dan ketidakabsahan, serta kondisi agar suatu keputusan dapat berlaku.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain mengubah definisi keputusan tata usaha negara, kedudukan pengadilan, syarat dan tata cara pengangkatan hakim, pemberhentian hakim, dan pengaturan lain terkait organisasi peradilan tata usaha negara.
Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak dibentuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Lembaran Negara 2002 Nomor 27 tentang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak sudah diletakkan dalam struktur kehakiman menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.
ini merupakan ppt tentang penyitaan atau beslag dalam hukum acara pidana, dimana terdapat beberapa hal yang bisa disita,ditahan ataupun hkepunyaan pribadi yang diambil alih oleh negara
Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini mengatur tentang pengertian, kedudukan, susunan, dan ketentuan umum mengenai peradilan tata usaha negara di Indonesia.
Artbitrase dan ADR atas pengaruh dalam pengadilan negeri.pdfMuhammadFahreziHarjo
Arbitrase adalah proses alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan konvensional. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menggunakan seorang atau sekelompok arbitrer atau arbiter (orang atau panel yang independen dan netral) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Arbitrer ini akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, meneliti bukti, dan membuat keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Keputusan yang dibuat dalam arbitrase umumnya diatur oleh hukum dan seringkali bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat kecuali atas alasan-alasan tertentu yang sangat terbatas. Arbitrase dapat menjadi cara yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih rahasia untuk menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional.
Biasanya, arbitrase terjadi dalam konteks kontrak bisnis, di mana pihak-pihak yang terlibat telah menyetujui klause arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian mereka.
Pembagian hukum dapat dilakukan berdasarkan sumber, isi, kekuatan mengikat, dasar pemeliharaan, wujud, tempat berlaku, waktu berlaku, bentuk, dan penerapannya."
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstImam Bukhori
1) Tugas analisis kasus kepailitan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami kasus kepailitan secara mendalam dan menerapkan pasal-pasal yang relevan.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. RGSMitra Page 1 of 11
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah
membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga
membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di
bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan perundang-undangan tersebut
dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah
dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah
satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan
mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan
organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan
tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara antara lain sebagai berikut :
cdd-hppri
2. RGSMitra Page 2 of 11
1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim;
5. penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu
sengketa;
6. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari
Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada
beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak
dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut
Undang-Undang ini.
Huruf a
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang
dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan
pada ketentuan hukum perdata.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah
pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam
bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih
memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih
memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam
kerangka pengawasan adminstratif yang bersifat preventif dan
cdd-hppri
3. RGSMitra Page 3 of 11
keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar
keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata
Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu.
Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain
itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat
hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih
memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat
digugat di Pengadilan Negeri.
Huruf d
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana
terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya
memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena
kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka
Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang
dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada
terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan
tersebut kepadanya.
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum
mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya
perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam
perkara tindak pidana ekonomi.
Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh
pengadilan di lingkungan peradilan umum.
Huruf e
Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini
umpamanya:
1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat
tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan
putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan
tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan
oleh para pihak.
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan
cdd-hppri
4. RGSMitra Page 4 of 11
pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul
Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut
ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 4
Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik
warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang
mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.
Angka 3
Pasal 6
Ayat (1)
Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berada
di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah
Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya
pengecualian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 7
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 9
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 9A
Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi
di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.
Angka 7
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 13
cdd-hppri
5. RGSMitra Page 5 of 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi
pengawasan melekat (built-in control) yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan ini
adalah penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap
putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 18
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
cdd-hppri
6. RGSMitra Page 6 of 11
Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan
sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim
yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam
lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi,
kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim
Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya
dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang
Hakim.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus”
adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak
mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah misalnya yang
bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam
menjalankan tugasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak
pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah
apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan
tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan
martabat hakim.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas
yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
cdd-hppri
7. RGSMitra Page 7 of 11
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana
karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi
kesempatan untuk membela diri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak tanggal
ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
Angka 18
Pasal 26
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk mereka yang
telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda
dan dianggap cakap untuk jabatan itu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 29
Cukup jelas.
cdd-hppri
8. RGSMitra Page 8 of 11
Angka 21
Pasal 30
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 36
Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera
Pengganti.
Angka 28
Pasal 37
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 38
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 39A
Dalam hal tenaga Jurusita di Pengadilan Tata Usaha Negara kurang memadai,
maka pelaksanaan tugas Jurusita dibantu oleh Panitera Pengganti.
Pasal 39B
Cukup jelas.
Pasal 39C
Cukup jelas.
Pasal 39D
Cukup jelas.
Pasal 39E
cdd-hppri
9. RGSMitra Page 9 of 11
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 42
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 46
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 53
Ayat (1)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan
hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata
Usaha Negara.
Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya
terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan
dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan
itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama
pemeriksaan.
Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya
untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu
merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.
Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang
dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1
(satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan
batal atau tidak sah.
Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan
cdd-hppri
10. RGSMitra Page 10 of 11
hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan
tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang
baik” adalah meliputi asas:
- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Angka 36
Pasal 116
Ayat (1)
Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap,
para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang
dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan
Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang
paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran
sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang
dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan
gugatan penggugat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
cdd-hppri
11. RGSMitra Page 11 of 11
Angka 37
Pasal 118
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 143A
Cukup jelas.
Angka 39
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4380.
cdd-hppri