Dokumen tersebut membahas mengenai lingkup peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan menjelaskan pihak-pihak dalam sengketa TUN serta perbedaan antara hukum acara perdata dan TUN. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa objek sengketa TUN adalah keputusan tata usaha negara dan pengertian fiktif negatif, final, serta judex pactie.

1. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Dini Andini 2101101624
1 Jelaskan lingkungan wilayah peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang
ditentukan dalam pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman !
Jawaban :
BAB II
BADAN PERADILAN DAN ASASNYA
Pasal 10
1 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2 Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha
negara.
Penjelasan :
Lingkungan wilayah peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang ditentukan dalam
pasal 10 Undang-Undang Kekuasaann Kehakiman yaitu Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, Badan peradilan yang berada
dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2 Siapa pihak dalam sengketa Peradilan Tata Usaha (TUN) dan jelaskan dasar
hukumnya !
Jawaban :
Subyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Seseorang atau Badan Hukum
Perdata sebagai penggugat, dan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai
Tergugat. Sementara itu yang menjadi obyek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah
Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking).
Dasar hukumnya yaitu :
Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009
“Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusat
maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara,
1 of 3

2. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Dini Andini 2101101624
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 53 ayat 1 UU No. 9Tahun 2004
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi atau rehabilitasi”
- Badan atau pejabat TUN di lain pihak sebagai Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada
padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum
perdata. Pasal 1 butir 12 UU No. 51 Tahun 2009
Obyek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum
tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata (pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009)
kecuali Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 ( Fiktif Negatif)
Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 harus melalui upaya administratif - kewenangan PT
pada tingkat pertama.
3 Apa perbedaan antara Hukum Acara Perdata Dengan Hukum Acara Tata Usaha
Negara (TUN) ?
Jawaban :
Dilihat dari kedudukan para pihak dalam sengketa TUN, selalu menempatkan seseorang
atau badan hukum perdata sebagai pihak tergugat dan badan atau pejabat TUN sebagai
pihak tergugat. Pada Hukum acara Perdata para pihak tidak terikat pada kedudukan ;
Dilihat dari gugatan Rekonvensi, dalam Hukum acra Perdata dikenal dengan gugat
Rekonvensi (Gugat Balik) yang artinya gugatan diajukan oleh tergugat terhadap
2 of 3

3. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Dini Andini 2101101624
penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antar mereka ; Dilihat dari Tenggang
Waktu Pengajuan Gugatan, dalam Hukum acara TUN pengajuan gugatan dapat
dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari.
4 Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) mengadili sengketa yang diajukan
oleh penggugat yang keberatan atas tindakan tergugat, apakah objek sengketa
TUN yang disengketakan ?
Jawaban :
yang menjadi obyek sengketa TUN yang disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara
adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking).
5 Jelaskan pengertian dibawah ini:
a Fiktif negatif
b Final
c Judex pactie
Jawaban :
a Fiktif negatif yaitu suatu keputusan yang seharusnya dikeluarkan tetapi tidak
dikeluarkan.
b Final/definitif adalah keputusan itu tidak memerlukan persetujuan badan lain,
sehingga yang bukan termasuk keputusan TUN adalah keputusan :
1 Keputusan yang bersifat keperdataan
2 Bersifat umum
3 Keputusan yang masih memerlukan persetujuan’Keputusan TUN yang
dibuat berdasarkan KUHP dan KUHPerdata
4 Keputusan yang dibuat oleh KPU
c Judex pactie yaitu Hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti, dalam hal
ini hakim - hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
3 of 3