Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITEICT Watch
Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan UU ITE. Naskah ini telah disampaikan pula saat RDPU dengan Komisi I DPR RI, Rabu 3 Februari 2016.
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITEICT Watch
Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan UU ITE. Naskah ini telah disampaikan pula saat RDPU dengan Komisi I DPR RI, Rabu 3 Februari 2016.
Makalah ini membahas tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan daerah secara demokratis. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah.
Sistem Torrens diperkenalkan pertama kali di Australia Selatan pada tahun 1858 oleh Robert Torrens. Sistem ini menerapkan prinsip pendaftaran hak atas tanah secara positif dimana setelah dilakukan pendaftaran, hak atas tanah menjadi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pendaftaran hak dilakukan melalui bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Sengketa kepemilikan tanah antara Unusdang melawan PT Pacific Indopalm Industries mengenai sebidang tanah seluas 10x150 depa. Unusdang mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKGR 1980, sedangkan PT Pacific memiliki SHGB atas tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan bahwa SKGR 1980 bukan akta jual beli yang sah dan SHGB merupakan bukti kepemilikan yang kuat sesuai hukum, majelis hakim memutuskan PT Pacific sebagai
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, paten, dan merek. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa HAKI merupakan hak eksklusif atas hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diberikan peraturan untuk melindunginya.
Dokumen tersebut membahas sejarah peradilan pajak di Indonesia, mulai dari Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) pada tahun 1915, Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) pada tahun 1927, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) pada tahun 1997, hingga Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002."
Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk menggunakan fitur-fitur Adobe Dreamweaver CS3 dalam membangun website, mulai dari pengenalan program, mengatur teks, menyisipkan gambar dan hyperlink, membuat tabel, layer, form, dan frame. Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam mempelajari dan menggunakan Dreamweaver CS3 dengan mudah.
Ppt implementasi negara hukum di era reformasirizka_pratiwi
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi negara hukum di era reformasi di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penegakan hukum pasca reformasi, meliputi penataan sistem hukum, lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Prinsip prinsip Hukum Perlindungan Konsumen IKathleen Pontoh
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen dan proses beracara untuk melindungi hak-hak konsumen. Beberapa prinsip yang dijelaskan adalah let the buyer beware, due care theory, dan privity of contract. Proses beracara yang dibahas adalah small claim, class action, dan legal standing untuk lembaga-lembaga tertentu seperti LPKSM.
bab 1 Buku Hukum Administrasi Negara.pdfdiana238333
Buku ini membahas tentang Hukum Administrasi Negara. Buku ini terdiri dari 10 bab yang membahas tentang pengertian Hukum Administrasi Negara, sumber-sumber hukum dan subyeknya, konsep kewenangan, bentuk-bentuk perbuatan administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, peradilan tata usaha negara, hukum keuangan negara, konseptual kebijakan publik, hukum perizinan, dan hukum kepegawaian
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pencatatan sipil di Indonesia yang mencakup pengertian, komponen, kaidah universal, cakupan peristiwa, dan prinsip pencatatan untuk peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lainnya."
Makalah ini membahas tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan daerah secara demokratis. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah.
Sistem Torrens diperkenalkan pertama kali di Australia Selatan pada tahun 1858 oleh Robert Torrens. Sistem ini menerapkan prinsip pendaftaran hak atas tanah secara positif dimana setelah dilakukan pendaftaran, hak atas tanah menjadi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pendaftaran hak dilakukan melalui bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Sengketa kepemilikan tanah antara Unusdang melawan PT Pacific Indopalm Industries mengenai sebidang tanah seluas 10x150 depa. Unusdang mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKGR 1980, sedangkan PT Pacific memiliki SHGB atas tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan bahwa SKGR 1980 bukan akta jual beli yang sah dan SHGB merupakan bukti kepemilikan yang kuat sesuai hukum, majelis hakim memutuskan PT Pacific sebagai
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, paten, dan merek. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa HAKI merupakan hak eksklusif atas hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diberikan peraturan untuk melindunginya.
Dokumen tersebut membahas sejarah peradilan pajak di Indonesia, mulai dari Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) pada tahun 1915, Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) pada tahun 1927, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) pada tahun 1997, hingga Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002."
Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk menggunakan fitur-fitur Adobe Dreamweaver CS3 dalam membangun website, mulai dari pengenalan program, mengatur teks, menyisipkan gambar dan hyperlink, membuat tabel, layer, form, dan frame. Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam mempelajari dan menggunakan Dreamweaver CS3 dengan mudah.
Ppt implementasi negara hukum di era reformasirizka_pratiwi
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi negara hukum di era reformasi di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penegakan hukum pasca reformasi, meliputi penataan sistem hukum, lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Prinsip prinsip Hukum Perlindungan Konsumen IKathleen Pontoh
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen dan proses beracara untuk melindungi hak-hak konsumen. Beberapa prinsip yang dijelaskan adalah let the buyer beware, due care theory, dan privity of contract. Proses beracara yang dibahas adalah small claim, class action, dan legal standing untuk lembaga-lembaga tertentu seperti LPKSM.
bab 1 Buku Hukum Administrasi Negara.pdfdiana238333
Buku ini membahas tentang Hukum Administrasi Negara. Buku ini terdiri dari 10 bab yang membahas tentang pengertian Hukum Administrasi Negara, sumber-sumber hukum dan subyeknya, konsep kewenangan, bentuk-bentuk perbuatan administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, peradilan tata usaha negara, hukum keuangan negara, konseptual kebijakan publik, hukum perizinan, dan hukum kepegawaian
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pencatatan sipil di Indonesia yang mencakup pengertian, komponen, kaidah universal, cakupan peristiwa, dan prinsip pencatatan untuk peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lainnya."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata khususnya hukum kontrak dan perikatan. Menguraikan pengertian hukum kontrak nominaat dan innominaat, serta implementasi hukum kontrak yang harus sesuai dengan peraturan dan memperhatikan asas-asas kontrak seperti kebebasan berkontrak, konsesnsualisme, kepastian hukum, dan itikad baik.
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK N...IKA ERNIWATI
Sebagaimana menjadi alasan-alasan diaturnya kode etik profesi notaris, bahwa memberikan batasan dan menjadi aturan dasar tata kerja notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab notaris agar dapat memberikan suatu manfaat hukum dan legitimasi (kepastian) hukum baik secara perdata maupun pidana bagi otentitas perbuatan notaris.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ringkasannya adalah: (1) Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain, (2) diatur pula tentang asas-asas, jaminan hukum bagi warga negara, kedudukan hakim dan panitera, pelaksanaan putusan pengad
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan kantor advokat dan area praktek advokat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) kantor advokat modern mulai bermunculan sejak tahun 1967 ketika UU Penanaman Modal Asing disahkan, (2) tiga kantor advokat generasi pertama yang masih bertahan hingga kini ialah ABNR, ABNA, dan MKK, dan (3) sebelum UU Advokat 2003, area praktek
Undang-undang ini mengatur tentang profesi advokat di Indonesia. Advokat didefinisikan sebagai orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi. Undang-undang ini mengatur tentang pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat untuk menjamin independensi dan profesionalitas profesi hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang degradasi kekuatan pembuktian akta notaris dan kebatalan akta notaris serta model aktanya. Dibahas pula sebab-sebab degradasi kekuatan bukti dan kebatalan akta notaris menurut Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis khususnya hukum perbankan dan asuransi. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian perbankan dan asuransi beserta prinsip-prinsip dan landasan hukum yang melandasinya. Juga dijelaskan sumber hukum perbankan dan asuransi serta hubungan antara keduanya dalam konteks kredit.
ZEUSBOLA: POLA GACOR HARI INI JUMAT 21/06/2024 GAMPANG MENANGzeusbola
Pada kesempatan kali ini, ZEUSBOLA telah merangkum statistik dan RTP pola slot gacor hari ini, JUMAT 21 JUNI 2024. Bagi Anda yang sedang mencari keberuntungan atau sekadar ingin meningkatkan peluang menang, segera kunjungi dan daftar di situs kami ini.
INFO DAFTAR:↴
ZEUSBOLA ❱❱❱❱❱Daftar Slot88 Gacor❰❰❰❰ https://178.128.85.34/
ZEUSBOLA ❱❱❱❱❱POLA GACOR HARI INI❰❰❰❰ https://forgetbox.com/
ZEUSBOLA ❱❱❱❱❱BANDAR SLOT MAXWIN❰❰❰❰ https://downtonabbeyaddicts.com/
ZEUSBOLA ❱❱❱❱❱Daftar JUDI SLOT TERPERCAYA❰❰❰❰ https://nyfera.org/
ZEUSBOLA ❱❱❱❱❱LINK ALTERNATIF SLOT GACOR❰❰❰❰ https://zeus3.pages.dev/
ZEUSBOLA ❱❱❱❱❱RTP ZEUSBOLA❰❰❰❰ http://ftp.airspeed.org/
ZEUSTOTO❱❱❱❱❱BANDAR TOGEL RESMI❰❰❰❰ https://zeustoto4d.web.fc2.com/
JOIN SEKARANG JUGA DAN JANGAN SAMPAI LEWATKAN KESEMPATAHN MENANG HARI INI
Hub. 0856 4666 0934, Bengkel Mobil Suhat Malang 24 Jam Tune Up Injection Beng...syafiraw266
Hubungi https://wa.me/6285646660934, bengkel mobil malang, bengkel mobil terdekat, harga bengkel mobil penyok, biaya bengkel mobil honda, biaya bengkel mobil toyota, biaya bengkel mobil ayla, bengkel mobil fortuner, bengkel mobil honda, bengkel mobil klasik,
Bengkel Mobil Soe Hatt Malang
Bengkel Soe Hatt Malang menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan perawatan kendaraan. Dari perawatan rutin hingga perbaikan khusus, Bengkel Soe Hatt Malang memiliki keahlian dalam berbagai bidang. Beberapa layanan unggulan yang ditawarkan oleh Bengkel Soe Hatt meliputi :
1. Service Berkala: Perawatan rutin kendaraan sangat penting untuk memastikan performa yang optimal. Bengkel Soe Hatt menawarkan layanan service berkala dengan standar tertinggi.
2. Tune Up Injection: Dengan teknisi yang terampil dan peralatan modern, Bengkel Soe Hatt memberikan layanan tune up injection untuk meningkatkan efisiensi dan tenaga kendaraan Anda.
3. Power Steering: Perbaikan dan perawatan sistem power steering menjadi spesialisasi Bengkel Soe Hatt, memastikan kemudi yang lancar dan nyaman.
4. Ganti Oli: Proses ganti oli yang teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan mesin. Bengkel Soe Hatt menggunakan oli berkualitas tinggi dan prosedur yang tepat.
5. Power Window, Central Lock, dan Alarm: Mereka juga ahli dalam perbaikan dan pemasangan sistem power window, central lock, dan alarm untuk kenyamanan dan keamanan kendaraan Anda.
6. Dynamo dan Accu: Layanan perbaikan dan penggantian untuk komponen kelistrikan seperti dynamo dan accu juga tersedia di Bengkel Soe Hatt.
7. Oderstel dan Overhaul: Untuk perbaikan yang lebih ekstensif, Bengkel Soe Hatt menawarkan layanan oderstel dan overhaul dengan tingkat keahlian yang tinggi.
Bengkel Soe Hatt terletak di lokasi yang strategis di Malang, memudahkan akses bagi para pemilik kendaraan. Keunggulan lain dari bengkel ini adalah pelayanan 24 jam yang mereka tawarkan. Dengan demikian, pelanggan dapat mengandalkan Bengkel Soe Hatt kapan pun diperlukan, bahkan dalam situasi darurat.
Alamat Bengkel Soe Hatt Malang :
Jl. Terusan Sudimoro II
Kota Malang
Alamat Body Repair :
Jalan Ikan Kakap Tunjungsekar
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, JawaTimur
(Sebrang SMA Sabilillah Malang)
Hubungi :
BAPAK AHMAD
Telp/WA : 0856 4666 0934
# bengkelmobil #bengkelmobilmalang #ketokmagic #ketokmagicmalang #perbaikanbodymobil #perbaikancatmobil #bengkelmalang #bengkelsoehatt
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
Paket 10 Buku Kurikulum Merdeka PAUD Usia 5-6 TahunRedis Manik
BUKU PAUD KURIKULUM MERDEKA TERBARU 2024 /2025
Kurikulum MERDEKA PAUD TK A ISLAM
Kelas PAUD TK ISLAM A
TEMA :
1. Aku Hamba Allah (Mengenal Jati Diri)
2. Keluarga Sakinah
3. Lingkunganku (Bermain dan Bekerja Sama)
4. Binatang Ciptaan Allah
5. Tanaman (Aku Sayang Bumi)
6. Kendaraan (Inovasi dan Teknologi)
7. Alam Semesta
8. Negara Pancasila (Aku Cinta Indonesia)
9. Cepat membaca
10.Pintar Bahasa Inggris
Kelas PAUD TK ISLAM B
TEMA :
1. Aku Hamba Allah (Mengenal Jati Diri)
2. Keluarga Sakinah
3. Lingkunganku (Bermain dan Bekerja Sama)
4. Binatang Ciptaan Allah
5. Tanaman (Aku Sayang Bumi)
6. Kendaraan (Inovasi dan Teknologi)
7. Alam Semesta
8. Negara Pancasila (Aku Cinta Indonesia)
9. Cepat membaca
10.Pintar Bahasa Inggris
TEMA MERDEKA UMUM PAUD TK A :
1. Diri Sendiri (Mengenal Jati Diri)
2. Keluargaku
3. Lingkunganku (Bermain dan Bekerja Sama)
4. Binatang Ciptaan Tuhan
5. Tanaman (Aku Sayang Bumi)
6. Kendaraan (Inovasi dan Teknologi)
7. Alam Semesta
8. Negara Pancasila (Aku Cinta Indonesia)
9. Cepat membaca
10.Pintar Bahasa Inggris
TEMA MERDEKA UMUM PAUD TK B :
1. Diri Sendiri (Mengenal Jati Diri)
2. Keluargaku
3. Lingkunganku (Bermain dan Bekerja Sama)
4. Binatang Ciptaan Tuhan
5. Tanaman (Aku Sayang Bumi)
6. Kendaraan (Inovasi dan Teknologi)
7. Alam Semesta
8. Negara Pancasila (Aku Cinta Indonesia)
9. Cepat membaca
10.Pintar Bahasa Inggris
Untuk pemesanan atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Kota Tangerang
021 5570 1397
0812-1236-8589
0877-8252-7700
#bukupaud #bukupaud2024 #bukupaudkurikulummerdeka #bukupaudterbaru2024 #tokobukupaud #bukupaudmurah #paketbukupaud #grosirbukupaud #hargabukupaud2024 #katalogbukupaud2024 #brosurbukupaud2024 #bukupaudKurikulummerdeka
#paketbukupaudkurikulummerdeka
buku paud kurikulum merdeka 2024,buku paud 2024,buku paud kurikulum merdeka 2024,buku paud,paud,buku paud tematik 2024,buku paud kurikulum merdeka,buku paud k13,toko buku paud,buku kurikulum merdeka paud,toko buku paud tk,buku paud terbaru,buku paud tematik,paket buku kurikulum merdeka paud,buku anak paud,buku paud erlangga,buku kurikulum merdeka jenjang paud,buku paud terbaru 2024,kurikulum merdeka paud,paket buku kurikulum merdeka paud usia 5-6 tahun
TERSEDIA
- Merdeka TK A
- Merdeka TK B
- Merdeka TK Islam A
- Merdeka TK Islam B
- Merdeka PlayGroup (PAUD)
PAKET APE PAUD - TK ALAT PERAGA EDUKASIRedis Manik
APE Alat permainan Edukasi PAUD adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif (pendidikan), dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxabiddah0606
"Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas No. 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Gacoan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "jagoan" atau "andalan". Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merk "Mie Gacoan" telah tumbuh menjadi market leader F&B terbesar di Indonesia. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu dikedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer loyal.
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Sidang tesis untuk mendapatkan Gelar Magister
1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS PENDIRIAN KORPORASI
TERHADAP PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DARI
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
NAMA MAHASISWA
NIM
FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
JULI - 2022
2. Page 2
BAB I - Pendahuluan
Negara Indonesia adalah
negara hukum
(Psl 1 ayat (3) )
Dalam Pembukaan UUD
1945 dinyatakan bahwa
Indonesia adalah negara
yang berkedaulatan
rakyat didasarkan kepada
suatu Undang-Undang
Dasar.
UUD 1945
pejabat umum yang
berwenang untuk
membuat akta autentik
dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-
Undang ini atau
berdasarkan undang-
undang lainnya
UU No. 2 th 2014 , UU No.
30 Tahun 2004
JABATAN NOTARIS
Dokumen resmi yang
dibuat oleh seorang
notaris dan merujuk pada
KUH-Perdata Pasal 1870
dan HIR Pasal 165.
Akta tersebut bersifat
mutlak dan mengikat.
Akta Notaris merupakan
bukti yang sempurna
sehingga tidak perlu lagi
dibuktikan dengan
pembuktian lain selama
ketidakbenarannya tidak
dapat dibuktikan
Akta Notaris
3. Pemilik manfaat (beneficial owner).
- Orang perseorangan
yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris,
pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi
memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau
menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung,
Page 3
Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam
Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
disimpulkan bahwa BO adalah pihak yang memiliki hak untuk
menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu,
dapat dengan dengan bebas menggunakan kekayaan yang
dikuasainya, memiliki kontrol, dan menanggung resiko atas kekayaan
yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan secara legal.
4. Page 4
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 9 Thn 2017
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
Pasal 1 angka 9
Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan
Transaksi Pengguna Jasa;
Mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
Memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
Mengendalikan Korporasi; dan/atau
2
3
4
5
Merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan
hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
6
Memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan
Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
1
Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah setiap orang yang:
Perlindungan hukum bagi NOTARIS PENDIRI KORPORASI terhadap manfaat
(Beneficial Owner) dari tindak pidana perpajakan
5. Page 5
RUMUSAN MASALAH
1
Bagaimana pengaturan
mengenai perlindungan
hukum bagi notaris yang
membuat akta notaris
pendirian korporasi dengan
tidak menyatakan
mengenai pemilik manfaat?
2
Bagaimana pelaksanaan
perlindungan hukum
terhadap notaris terkait
dengan tindak pidana
perpajakan?
6. Page 6
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA
Negara yg berdiri di atas
hukum yg menjamin
keadilan kepada WN nya.
Keadilan , syarat bagi
tercapainya kebahagiaan
hidup untuk warga
negaranya, & sebagai
dasar keadilan itu perlu
diajarkan rasa susila kpd
setiap manusia agar ia
menjadi wn yang baik.
Demikian pula peraturan
hukum yg sebenarnya
hanya ada jika peraturan
hukum itu mencerminkan
keadilan bagi pergaulan
hidup antar WN nya.
TEORI NEGARA HUKUM
(Aristoteles)
1. Teori Retribusi
2. Teori
absolut/retribusi/pembal
asan (lex talionis),
3. Teori relatif/tujuan
(utilitarianisme)
4. Teori Kombinasi
TEORI PEMIDANAAN
Menurut Satijipto Raharjo,
Perlindungan hukum
adalah memberikan
pengayoman terhadap
hak asasi manusia (HAM)
yang dirugikan orang lain
dan perlindungan itu
diberikan kepada
masyarakat agar dapat
menikmati semuahak-hak
yang diberikan oleh
hukum.
Teori
Perlindungan Hukum
7. Penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif (meneliti hukum
dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum),
khususnya pendekatan yuridis normatif
Page 7
Pendekatan yuridis
Pendekatan yang mengacu pada
hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
BAB III – METODE PENELITIAN
Pendekatan normatif
adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data
sekunder terhadap asas-asas
hukum serta studi kasus yang
dengan kata lain sering disebut
sebagai penelitian hukum
kepustakaan.
8. Tujuan pengungkapan Pemilik Manfaat adalah memberikan
transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh
data yang lengkap dan akurat,
Tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam
memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mendorong
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme, mendukung kemudahan berinvestasi serta
menumbuhkan kepercayaan bagi investor.
Page 8
BAB IV – ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hal tersebut merupakan kewenangan tambahan bagi
seorang notaris. Kewenangan tersebut berupa proses
mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap data-
data pengguna Jasa notaris.
9. Page 9
Rentan dimanfaatkan oleh pelaku usaha
dalam hal untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan
baik sebelum mendirikan Perseroan
maupun setelah menjalankan Perseroan.
Pengguna jasa dapat diartikan sebagai
orang perseorangan yang menggunakan
jasa notaris.
Notaris adalah salah satu Pihak Pelapor
yang wajib melaporkan Transaksi
Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pihak Pelapor Dalam
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
JABATAN NOTARIS
1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; dan
4. Perberhentian tidak hormat
Kementerian Hukum dan HAM RI akan
mengeluarkan peraturan terkait sanksi
bagi mereka yang tidak jujur ketika
mengisi formulir pendaftaran
perusahaan.
Salah satu yang terancam terkena
sanksi di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM adalah notaris
Adapun jenis sanksi-sanksi
administratif yang dapat diberikan
kepada notaris yang melanggar
meliputi:
Kewenangan tambahan bagi seorang notaris berupa proses
mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap data-data
pengguna Jasa notaris.
10. Peran Notaris dalam pemungutan pajak wajib memberikan
penyuluhan hukum sehingga kliennya tersebut benar-benar
mengerti dan sadar terhadap kewajibannya tersebut.
Meskipun, pada dasarnya tanggung jawab Notaris adalah membuat akta
autentik sebagaimana undang-undang jabatan notaris (UUJN),
dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa seorang notaris merupakan
pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta
autentik dan mempunyai kewenangan yang lainnya sebagaimana
dimaksud atau diamanatkan dalam UUJN atau berdasarkan undang-
undang lainnya yang berkaitan dengan jabatannya
Page 10
11. Page 11
BAB V - Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1. Membuat akta notaris pendirian korporasi dengan tidak menyatakan mengenai
pemilik manfaat telah diatur dalam Psl 30 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dengan tetap dikembalikan pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan
bersinggungan dengan permasalahan hukum.
Untuk itu diperlukan adanya pengaturan sebagai bentuk perlindungan bagi
Notaris apabila suatu waktu terlibat dalam kasus hukum. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
12. Page 12
Saran
1
Merevisi serta menyempurnakan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017
tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Notaris dan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
agar dapat lebih memberikan
perlindungan hukum bagi notaris
yang membuat akta notaris pendirian
korporasi dengan tidak menyatakan
mengenai pemilik manfaat karena
tanggungjawab Notaris hanya
sebatas tanggungjawab administrasi
sebagai Pihak Pelapor.
2
Pemerintah agar segera
mengeluarkan Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini
dimaksudkan supaya produk
undang-undang yang dihasilkan
dapat memberikan rasa kepastian
hukum, keadilan, dan perlindungan.
Selain itu, pemerintah juga harus
segera menerbitkan Peraturan
Menteri sebagai landasan hukum
pembentukan Majelis Kehormatan
Notaris sebagaimana yang
diamanatkan dalam undang-undang
supaya ada kepastian hukum bagi
perlindungan hukum bagi Notaris.