sejarah, pengertian, dan kompetensi peradilan tata usaha negara

1. Dosen: Faris Satria Alam, S.H., M.H.

2. Sejarah Peradilan TUN

3. Sejarah Peradilan TUN
kedua pasal itu bisa dikatakan merupakan konsep
dasar atau cikal bakal dari Peradilan Tata Usaha
Negara di Indonesia

4. Sejarah Peradilan TUN

5. Sejarah Peradilan TUN

6. Sejarah Peradilan TUN

7. Sejarah Peradilan TUN

8. Dasar Hukum PTUN

9. Dasar Hukum PTUN

10. Tata Usaha
Negara
administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
Badan atau
Pejabat Tata
Usaha Negara
badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan Tata
Usaha Negara
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Sengketa Tata
Usaha Negara
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Sumber: UU 51/2009 tentang PTUN
Pengertian Dalam TUN

11. Gugatan permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan
atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke
pengadilan untuk mendapatkan putusan
Tergugat badan atau pejabat tata usaha negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang
ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang
digugat oleh orang atau badan hukum perdata
Pengertian Dalam TUN
suatu keputusan Tata Usaha Negara yang akan
selalu mengandung asas “prasumptio iustae causa”,
yaitu bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara
(TUN) atau disebut beschikking harus selalu
dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya
ASAS DALAM PERADILAN TUN

12. 1) Suatu penetapan tertulis.
2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha
negara.
3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara.
4) Bersifat konkret, individual dan final.
5) Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau
Badan Hukum Perdata.

13. Tidak Termasuk Dalam Keputusan TUN
(Pembatasan Langsung) *Pasal 2
 Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata;
 Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang
bersifat umum;
 Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan
lain yang bersifat hukum pidana;
 Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
 Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara
Nasional Indonesia;
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di
daerah mengenai hasil pemilihan umum.

14. Tidak Termasuk Dalam Keputusan TUN
(Pembatasan Langsung) * Pasal 49
Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam
hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu
dikeluarkan :
Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan
bencana alam atau keadaan luar biasa yang
membahayakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

15. Pembatasan langsung dan Tidak Langsung
Pembatasan Langsung
Pembatasan Tidak
Langsung
pembatasan yang tidak
memungkinkan sama sekali
bagi PTUN untuk memeriksa
dan memutus sengketa
tersebut.
pembatasan atas kompetensi
absolut yang masih membuka
kemungkinan bagi PT.TUN
untuk memeriksa dan
memutus sengketa
administrasi, dengan
ketentuan bahwa seluruh
upaya administratif yang
tersedia untuk itu telah
ditempuh.

16. Tidak Termasuk Dalam Keputusan TUN
(Pembatasan Tidak Langsung) * Pasal 48
Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara
diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara
administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus
diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana
dimaksud diatas jika seluruh upaya adminisratif yang
bersangkutan telah digunakan

17. Termasuk Dalam Keputusan TUN *Pasal 3
 Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal
tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
 Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu
sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan
dimaksud telah lewat, maka Badan atauPejabat Tata Usaha Negara
tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang
dimaksud.
 Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas maka
setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya
permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan
penolakan.


18. Kompetensi PTUN
kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu
bertugas dan berwenang , memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Pembentukan PTUN dari tahun 1990-1997
PTUN (meliputi wilayah Kabupaten/Kota) baru 26: Jakarta,
Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang, Bandung,
Semarang ,Padang, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Kupang,
Ambon, Jayapura, Lampung, Samarinda, Denpasar, Banda Aceh,
Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari,
Yogyakarta, Mataram dan Dili
PT.TUN (meliputi wilayah Provinsi) baru 4: Jakarta, Medan,
Surabaya, Makasar

19. Kompetensi Relatif
Kompetensi relatif berhubungan dengan
kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu
perkara sesuai dengan wilayah hukumnya (Pasal
54)
 contoh: Domisili Tergugat di Bandung, maka Gugatan diajukan ke
PTUN Bandung
Gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di
tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di
tempat penggugat diatur menurut Peraturan
Pemerintah. Hanya saja sampai sekarang Peraturan
Pemerintah tersebut belum ada.

20. Kompetensi Relatif
 Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
 Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan
berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
 Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum
Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke
Pengadilan yang daerah hukummnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk
selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
 Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang
bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan
kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman penggugat.
 Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan
diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
 Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri,
gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

21. Kompetensi Absolut
 kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk
mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok
sengketa.
 Kompetensi Absolut PTUN: Memeriksa , memutus , dan menyelesaikan
sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50)
 Kompetensi Absolut PT.TUN:
1. Memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat banding
2. Memeriksa dan memutus sengketa TUN di Di tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan TUN di dalam
daerah hukumnya
3. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat Pertama sengketa
TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

22. Alasan Gugatan
* Pasal 53
 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi.
 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik.