ini merupakan ppt tentang penyitaan atau beslag dalam hukum acara pidana, dimana terdapat beberapa hal yang bisa disita,ditahan ataupun hkepunyaan pribadi yang diambil alih oleh negara

1. (PE
B
N
E
Y
S
I
L
TA
G
AN)
HUKUMACARAPERDATA
SITI FADILLA RAMADDANIYYAH
2209135153

2. BE
L
L
A
A
T
K
A
A
R
NG
Pengaturan mengenai beslag atau penyitaan dalam hukum acara perdata
merupakan salah satu aspek yang penting dalam sistem hukum di berbagai
negara, termasuk Indonesia. Beslag atau penyitaan adalah salah satu
mekanisme yang digunakan oleh pengadilan untuk mengamankan harta atau
aset seseorang dalam rangka penyelesaian sengketa perdata. Mekanisme ini
bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang berperkara serta memastikan
bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif.
Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses hukum untuk
memastikan bahwa barang tersebut tidak digunakan untuk
kepentingan yang melanggar hukum atau untuk memastikan
bahwa barang tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam
proses hukum.
Hal 2

3. PEN G
(
P
E
E
R
N
T
Y
I
A
I
T
N
A
B
A
E
N
S
)
LAG
Penyitaan berasal dari terminologi BESLAG (Belanda), istilah Indonesia
Beslah, tetapi istilah bakunya ialah Sita atau Penyitaan. Penyitaan berarti
menempatkan harta tersita dibawah penjagaan pengadilan untuk
memenuhi kepentingan penggugat atau kreditor.
Dalam KUHPer, beslag atau penyitaan diatur dalam beberapa pasal,
termasuk Pasal 243 hingga Pasal 266. Menurut Pasal 243 KUHPer,beslag
atau penyitaan adalah tindakan pengambilan alih sementara oleh seorang
panitera pengadilan terhadap barang-barang atau harta pihak yang
bersengketa atau pihak ketiga yang menjadi benda sengketa.
Menurut Prof. Subekti, beslag adalah "tindakan sementara yang diberikan
oleh pengadilan atas permintaan salah satu pihak, untuk menjaga agar
barang-barang yang menjadi objek perkara tersebut tetap ada dalam
keadaan semula sampai perkara selesai."
Hal 3

4. Menurut Marrianne Termorshuizen,Kamus Hukum Belanda – Indonesia halaman 49
penyitaan berasal dari terminologybeslag (Belanda) dan istilah Indonesia beslah
tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di
dalamnya ialah:
1.Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada
kedalam keadaan penjagaan (to take into custody the property of a defendant),
2.Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi (official) berdasrkan
perintah pengadilan atauhakim
3.Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang
disengketakan,tetapi boleh juga barang yang dijadikan sebagai alat pembayaran
atas pelunasan utang debitur atautergugat, dengan jalan menjual lelang barang
yang disita tersebut.
4.Penempatan dan penjagaan barang yang disita,berlangsung selama proses
pemerikasaan, sampaiada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan tersebut
Hal 4

5. M ACAM M ACAM
BESLAG
1
.Beslag Eksekutorial
Beslag eksekutorial adalah bentuk beslag
yang dilakukan setelah pengadilan
mengeluarkan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
(inkracht) dan memerintahkan eksekusi.
Beslag eksekutorial dilakukan oleh panitera
pengadilan atau petugas eksekusi untuk
mengamankan harta atau aset yang
diperintahkan untuk dieksekusi berdasarkan
putusan pengadilan
Tujuan utama beslag eksekutorial adalah
mengamankan barang-barang atau harta
yang telah dijatuhkan sebagai objek
perkara dalam putusan pengadilan.
Beslag eksekutorial diatur dalam Pasal 197
Hukum Acara Perdata (HAP) yang
mengatur pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan. Namun, beberapa ketentuan
lebih rinci mengenai eksekusi dapat
ditemukan dalam undang-undang yang
mengatur jenis kasus tertentu, seperti
eksekusi hak tanggungan yang diatur
dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Hal 5

6. Beslag konservatoir adalah tindakan beslag yang dilakukan sebelum
pengadilan mengeluarkan putusan akhir dalam suatu perkara Tujuan
utama beslag konservatoir adalah menjaga status quo dari barang-
barang atau harta yang menjadi objek perkara selama proses
peradilan berlangsung.
Beslag k
L
o
n
r
s
e
m
r
v
i
a
p
t
s
o
u
i
m
rdiaotlour sditaalametP, a
c
s
o
a
n
l
s
e
1
9
c
8
t
e
t
H
u
r
k
a
u
d
m
i
p
i
s
A
c
c
i
n
a
r
g
a
e
l
P
i
t
e
.rdata
(HAP). K
N
e
u
t
n
e
c
n
t
a
u
a
u
n
l
t
r
i
l
c
e
i
b
e
i
s
h
t
o
r
i
t
n
o
c
r
i
. I
n
t
e
v
n
e
t
a
s
t
n
i
g
b
u
l
b
u
e
m
s
l
a
v
g
i
t
a
k
e
o
v
n
e
s
l
e
i
t
r
v
n
a
e
t
c
o
i
r dapat
ditemukvainverrda.laPmroinPnaosnalult1r9ic5esH
e
x
A
.
PInteygaenrgmamtteisngdauti
uvrelprosedur
p
e
r
m
o
h
o
p
n
r
a
e
t
n
i
u
d
m
a
l
a
e
m
u
i
s
b
m
e
n
o
t
d
u
.k beslag konservatoir.
Beslag konservatoir adalah alat penting dalam hukum acara perdata
yang memungkinkan pihak yang merasa memiliki hak yang sah
untuk melindungi kepentingan mereka selama proses peradilan
2.Beslag Konservatoir berlangsung. Ini membantu menjaga integritas dari barang-barang
atau harta yang menjadi subjek sengketa dan memastikan bahwa
putusan pengadilan dapat diterapkan dengan baik setelah proses
peradilan selesai
Hal 6

7. 3.BESLAG PERINTAH PENGADILAN
Beslag perintah pengadilan adalah beslag yang dilakukan berdasarkan
perintah langsung dari pengadilan.
Tujuan utama beslag konservatoir adalah menjaga status quo dari
barang-barang atau harta yang menjadi objek perkara selama proses
peradilan berlangsung.
4.BESLAG ATAS UTANG (BESLAG PADA PIUTANG)
Beslag atas utang, atau yang dikenal sebagai beslag pada piutang
dalam hukum acara perdata, adalah tindakan hukum yang
memungkinkan pihak yang memiliki hak atau klaim terhadap
pembayaran tertentu dari pihak lain (debitur) untuk
mengamankan pembayaran tersebut
Beslag atas utang tidak memiliki regulasi khusus dalam Hukum
Acara Perdata. Namun, prinsip-prinsipnya dapat diterapkan
sesuai dengan ketentuan umum dalam Hukum Acara Perdata.
Hal 7

8. 5.Beslag Fiskal
Beslag fiskal adalah tindakan yang diambil
oleh pihak berwenang, seperti instansi pajak
atau instansi lain yang berwenang untuk
menagih pajak atau utang tertentu.
Beslag fiskal diatur dalam berbagai undang-
undang L
o
p
r
a
e
j
a
m
k i
p
y
s
a
u
n
g
m d
m
o
e
l
n
o
g
r
a
t
s
u
i
t
r ampreoste,dur
penagihancopnasjeakc,tetteurmr aa
s
du
ik
p
isU
cn
i
d
na
gn
g
e
-
l
U
it
n
.
d
a
n
g
No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berisi
ketentuan-ketentuan mengenai beslag fiskal.
Beslag ini bertujuan untuk mengamankan
harta atau aset untuk kepentingan pelunasan
pajak atau utang kepada pemerintah.
6. Beslag hak tanggungan
Hak tanggungan adalah hak jaminan atas
tanah dan bangunan yang diberikan kepada
kreditur sebagai jaminan untuk pemenuhan
kewajiban utang debitur.
Beslag hak tanggungan diatur dalam Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang mengatur hak tanggungan
atas tanah dan bangunan.
Beslag hak tanggungan bertujuan untuk
menjaga agar tanah dan bangunan yang
menjadi objek hak tanggungan tetap ada dan
tidak dijual atau dialihkan selama proses
peradilan berlangsung atau untuk memastikan
bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan
dengan efektif.
Hal 8

9. UPAYA HUKUM UNTUK MENJAMIN HAK.
1.Penolakan Beslag
(Pembatalan Beslag)
Penolakan beslag, atau yang sering disebut
sebagai pembatalan beslag, adalah tindakan
hukum yang memungkinkan pihak yang
merasa hak-haknya dilanggar atau beslag
yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum
untuk mengajukan permohonan kepada
pengadilan agar beslag tersebut dibatalkan
atau dinyatakan tidak sah.
Permohonan penolakan beslag biasanya
diajukan oleh pihak yang merasa terkena
dampak beslag, misalnya, pihak yang
memiliki hak atau klaim atas harta yang
disita.
2.Pemberian Jaminan
Pemberian jaminan adalah upaya hukum
yang memungkinkan pihak yang terkena
dampak dari beslag untuk meminta
pengadilan untuk memberikan jaminan atau
penggantian kerugian sebagai imbalan atas
beslag yang diterapkan.
bertujuan untuk melindungi pihak yang
merasa hak-haknya dilanggar atau merasa
dirugikan akibat beslag yang dijalankan
secara salah atau tidak benar.
Jaminan ini dapat diberikan dalam bentuk
uang atau jaminan lain yang dianggap sesuai
oleh pengadilan
Hal 9

10. dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada
Mahkamah Agung. PK adalah upaya hukum terakhir
untuk menguji putusan pengadilan dan memastikan
keberlakuan hukum dalam beslag tersebut.
Dasar hukum untuk Peninjauan Kembali (PK) dalam
hukum acara perdata di Indonesia diatur dalam
Pasal 67 Hukum Acara Perdata (HAP).
PK adalah upaya hukum yang penting karena
memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk
menguji kembali keberlakuan hukum beslag dan
memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi
selama proses peradilan
Peninjauan Kembali (PK)
Jika pihak yang terkena dampak dari beslag merasa
bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau
Contoh-contoh alasan PK dalam beslag
terdapat kesalahan dalam proses beslag, mereka
meliputi:
·Pelaksanaan beslag yang dilakukan tanpa
dasar hukum yang cukup atau alasan yang
kuat.
·Kesalahan dalam prosedur beslag yang
mengakibatkan kerugian pihak yang
merasa terkena dampak.
Keputusan pengadilan yang dianggap tidak
berdasar atau melanggar hukum.
Hal 1
0

11. 4.Mediasi
0 10 20
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Sebelum atau selama proses hukum, para pihak dapat
Hal 1
1
mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui
mediasi. Mediator dapat membantu para pihak mencapai
kesepakatan damai dan menyelesaikan perselisihan
mengenai beslag tanpa melibatkan pengadilan.
Mediasi dapat membantu para pihak yang terlibat dalam
sengketa beslag untuk mencapai kesepakatan yang
memadai tanpa melalui proses pengadilan yang mahal
dan lambat. Ini dapat menguntungkan pihak-pihak yang
ingin menjaga hubungan baik atau mencapai
30 penyelesaian yang lebih cepat.

12. 5.PEMERIKS
B
A
E
A
SL
N
A
K
G
EABSAHAN
Pemeriksaan keabsahan beslag dapat diajukan jika pihak yang merasa terkena
dampak beslag ingin memastikan bahwa beslag tersebut dilakukan secara sah
dan sesuai dengan hukum.
Pemeriksaan keabsahan beslag adalah salah satu mekanisme yang dapat
digunakan oleh pihak yang merasa hak-haknya dilanggar atau ada masalah dalam
proses beslag untuk memastikan bahwa beslag tersebut dilakukan sesuai dengan
hukum
Beberapa aLasan umum untuk meLakukan pemeriksaan keabsahan besLag meLiputi:
Tidak ada dasar hukum yang cukup atau alasan yang kuat untuk melakukan
beslag.
Kesalahan dalam prosedur beslag yang mengakibatkan kerugian pihak yang
merasa terkena dampak.
Pelanggaran hukum atau penyalahgunaan proses beslag oleh pihak yang
melaksanakan beslag.
Hal 1
2

13. PENGER
(D
T
E
IA
U
N
RW
D
AE
R
D
I J
E
U
R
R
)
U SITA
Juru Sita, atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah
"Deurwaarder," adalah seorang pejabat atau petugas yang
memiliki peran penting dalam pelaksanaan proses hukum,
termasuk dalam hukum acara perdata di beberapa negara,
termasuk Indonesia.
Penggunaan juru sita dalam hukum acara perdata penting untuk
memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan
benar dan bahwa hak-hak pihak yang terkena dampak beslag
tetap terlindungi. Juru sita biasanya merupakan pejabat yang
diatur oleh hukum dan memiliki tanggung jawab serta
kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Hal 1
3

14. PENDAPAT PARA AHLI
Profesor JimLy Asshiddiqie: Menurut Profesor Jimly
Asshiddiqie, juru sita adalah seorang pejabat
eksekusi yang bertugas untuk menjalankan putusan
pengadilan, termasuk penyitaan harta benda atau
properti. Mereka memiliki peran penting dalam
menjamin pelaksanaan hukum dan kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Profesor Hikmahanto Juwana: Mengakui peran vital
juru sita dalam menjalankan proses hukum.
Menurutnya, juru sita adalah pelaksana yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan
pengadilan dan harus bertindak secara independen
dan netral.
Profesor Satjipto Rahardjo: Beliau menyoroti
pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam
konteks eksekusi dan peran juru sita dalam
memastikan bahwa hak-hak tersebut tetap
terlindungi selama proses eksekusi.
Profesor Tony Budidjaja:menyoroti peran juru sita
dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum
dan putusan pengadilan. Mereka harus
menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme
dan integritas tinggi.Juru sita diharapkan untuk
bertindak secara netral dan independen dalam
menjalankan tugas mereka. Mereka tidak boleh
memiliki kepentingan pribadi dalam hasil eksekusi
atau sengketa yang sedang berlangsung
Hal 1
4

15. FUNGSI DAN TUGAS JURU SITA.
Fungsi juru sita dalam beslag (penyitaan atau eksekusi) dalam
hukum acara perdata adalah sangat penting
menjalankan proses penyitaan atau eksekusi
dalam
putusan
pengadilan.
Juru sita berperan penting dalam memastikan keberlakuan
hukum dalam proses beslag dan dalam menjalankan perintah
pengadilan dengan efektif. Dengan menjalankan fungsi-fungsi
mereka dengan baik, juru sita membantu memastikan bahwa
proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Berikut adalah beberapa fungsi utama juru sita dalam beslag
hukum acara perdata:
Hal 1
5

16. Melaksanakan Putusan Pengadilan: Fungsi utama juru sita adalah melaksanakan
putusan pengadilan. Mereka bertugas untuk menjalankan tindakan-tindakan
eksekusi yang diperintahkan oleh pengadilan, seperti menyita harta benda,
menjalankan pengosongan properti, atau melakukan tindakan eksekusi lainnya
sesuai dengan perintah pengadilan.
Memberikan Pemberitahuan Resmi: Sebelum melaksanakan beslag, juru sita
biasanya memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang terkena dampak
beslag. Pemberitahuan ini berisi informasi tentang tindakan eksekusi yang akan
dilakukan, waktu, tempat, dan cara mengajukan keberatan jika ada
Pemberian Tanda Bukti: Juru sita dapat memberikan tanda bukti atau surat
pemberitahuan yang menyatakan niat mereka untuk menjalankan putusan
pengadilan. Ini adalah langkah penting untuk memberikan kejelasan tentang
tindakan yang akan diambil.
Hal 1
6

17. Mendokumentasikan Tindakan: Selama eksekusi, juru sita harus
mendokumentasikan semua tindakan yang mereka lakukan secara cermat.
Ini mencakup mencatat barang-barang yang disita, kondisi properti yang
dieksekusi, dan segala tindakan lain yang relevan. Dokumentasi ini penting
untuk keperluan pelaporan dan sebagai bukti jika terjadi sengketa.
Pelaporan kepada Pengadilan: Setelah eksekusi selesai, juru sita biasanya
melaporkan hasilnya kepada pengadilan yang mengeluarkan perintah beslag.
Laporan ini mencakup detail tentang tindakan eksekusi yang telah
dilakukan.
Perlindungan Hak-hak Pihak yang Terkena Dampak: Meskipun peran juru
sita adalah melaksanakan putusan pengadilan, mereka juga memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang terkena
dampak beslag tetap terlindungi. Ini melibatkan memberikan
pemberitahuan yang memadai, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku
tentang beslag, dan menjalankan eksekusi secara adil dan wajar
Hal 1
7

18. W EW EN AN G JU R U SI
TA:
1.Melaksanakan Putusan Pengadilan: Juru sita memiliki wewenang untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang berisi perintah penyitaan atau
eksekusi. Mereka wajib menjalankan perintah ini sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
2.Menyita Harta Benda: Juru sita memiliki wewenang untuk menyita harta
benda atau properti yang diperintahkan oleh pengadilan. Mereka dapat
melakukan tindakan penyitaan terhadap aset-aset tertentu yang menjadi
objek putusan pengadilan.
3.Memberikan Pemberitahuan: Juru sita memiliki wewenang untuk
memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang terkena dampak
beslag. Pemberitahuan ini berisi informasi tentang tindakan eksekusi
yang akan dilakukan, waktu, tempat, dan prosedur mengajukan
keberatan.
Hal 1
8

19. TAN GGU N G JAW AB JU R U SI
TA:
Netralitas dan Independensi: Juru sita harus bertindak secara netral
dan independen. Mereka tidak boleh memiliki kepentingan pribadi
dalam hasil eksekusi atau sengketa yang berlangsung.
Perlindungan Hak-hak Pihak yang Terkena Dampak: Juru sita harus
memastikan bahwa hak-hak pihak yang terkena dampak beslag
tetap terlindungi. Ini mencakup memberikan pemberitahuan yang
memadai, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan
menjalankan eksekusi secara adil dan wajar tanpa melanggar hak-
hak individu.
Pemberitahuan dan Pemberian Tanda Bukti: Sebelum melakukan
eksekusi, juru sita biasanya memberikan pemberitahuan resmi
kepada pihak yang terkena dampak beslag. Mereka juga dapat
memberikan tanda bukti atau
Hal 1
9

20. TAN GGU N G JAW AB JU R U SI
TA:
Dokumentasi dan Pelaporan: Juru sita harus mendokumentasikan semua
tindakan yang mereka lakukan selama eksekusi dengan cermat. Ini
mencakup mencatat barang-barang yang disita, kondisi properti yang
dieksekusi, dan segala tindakan lain yang relevan. Dokumentasi ini
penting untuk keperluan pelaporan dan sebagai bukti jika terjadi
sengketa.
Pelaporan kepada Pengadilan: Setelah eksekusi selesai, juru sita harus
melaporkan hasilnya kepada pengadilan yang mengeluarkan perintah
beslag. Laporan ini mencakup detail tentang tindakan eksekusi yang telah
dilakukan.
Kepatuhan terhadap Hukum dan Prosedur: Juru sita harus mematuhi
hukum dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan eksekusi. Mereka
harus memastikan bahwa semua tindakan yang mereka ambil sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hal 19

21. Hal 20
KESIMPULAN
1. Beslag atau penyitaan dalam hukum acara perdata adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh
pengadilan atau pihak yang berkepentingan untuk mengamankan harta atau aset tertentu dalam
rangka menjaga agar harta atau aset tersebut tetap ada dan dapat digunakan untuk melaksanakan
putusan pengadilan atau menyelesaikan sengketa perdata
2. . Setiap jenis beslag memiliki tujuan dan prosedur yang berbeda sesuai dengan keperluannya. Hukum
acara perdata di Indonesia mengatur berbagai aspek beslag, termasuk persyaratan, prosedur, dan
perlindungan hak pihak ketiga.
3.Upaya-upaya hukum ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkena dampak beslag untuk
melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa proses beslag berlangsung sesuai dengan hukum.
4.Juru Sita, atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "Deurwaarder," adalah seorang pejabat
atau petugas yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan proses hukum, termasuk dalam hukum
acara perdata di beberapa negara, termasuk Indonesia.
5.Fungsi juru sita dalam beslag (penyitaan atau eksekusi) dalam hukum acara perdata adalah sangat
penting dalam menjalankan proses penyitaan atau eksekusi putusan pengadilan.
Kiki Fransiska - Tugas Presentasi Individu

22. Bambang Sugeng & Sujiyadi, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
Dr.Drs.H Manan Abdul SH.,S.IP.,M.Hum , 2005.Penerapan Hukum Acara Perdata. Jakarta ; Renata
Media
Dr.Mardani.2017.Hukum Acara Perdata Peradilan Agama &Mahkamah
Syari’iyah.Jakarta;Sinargrafika,Hal,55-56
Harahap Yahya S.H,2017. Hukum Acara Perdata.Jakarta;Sinar Grafika
Hertanto, I. A. (2021). Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia. Rajagrafindo Persada.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana
Khusus, Buku II, Edisi 2007.
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009).
Mertokusumo, S. (2018). Hukum Acara Perdata: Penjelasan Dan Pelaksanaan. Kencana Prenada
Media Group.
Muhammad ,Abdulkadir, 1978 , Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Penerbit Alumni
Muhammad Nashir, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Djambatan, 2012)
Prof. Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)
Rahardjo, S. (2017). Eksekusi Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
Subekti, R. (1995). Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Peradilan Administrasi
Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan, (Jakarta: PT Tatanusa, 2004)
DAFTAR PUSTAKA

23. Terima Kasih