MODUL KPPS PERHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan Suara
P E M I L U 2 0 2 4
(PKPU 25/2023)

2. Persiapan Penghitungan Suara
Pelaksanaan Penghitungan Suara
Penghitungan suara ulang, lanjutan,
dan susulan
TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU

3. • Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan
Hari pemungutan suara.
• Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan Hari pemungutan suara, penghitungan suara
dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.
• Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
penghitungan suara.
• Sarana dan prasarana meliputi:
• Pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pangaturan papan atau tempat untuk memasang
formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota;
• tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
• alat keperluan administrasi;
• formulir penghitungan suara di TPS;
• sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
• segel;
• kotak suara serta menyiapkan kuncinya; dan
• peralatan TPS lainnya.
• Penempatan Pemilih, pemantau Pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
• Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua
pihak yang hadirdengan jelas.
PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

4. KPPS menyusun tata letak TPS dalam
proses penghitungan suara dengan
memberikan kemudahan bagi Saksi,
Pengawas TPS, Pemantau, Masyarakat,
dan Pewarta menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas
TATA LETAK PENGHITUNGAN SUARA

5. Tahapan penghitungan suara oleh ketua dan dibantu anggota KPPS:
• Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
• Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
• Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
• Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;
• Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPS menunjukan
surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilihyang hadir .
• Dalam hal penghitungan suara terhadap surat suara belum dilaksanakan, KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara
sesuai dengan jenis Pemilu.
• Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup
• Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir: Model C.HASIL-PPWP; Model C.HASIL-
DPR; Model C.HASIL-DPD; Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-
DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model
C.HASIL-DPRK
Pelaksanaan Penghitungan Suara
• Ketua KPPS mengumumkan penghitungan suara dimulai
• Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara:
1. Presiden dan Wakil Presiden
2. DPR
3. DPD;
4. DPRD Provinsi; dan
5. DPRD Kab/Kota

6. • Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
• Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai
Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Surat Suara SAH (1)

7. • Surat Suaraditandatangani oleh ketua KPPS; dan
• Tandacoblos pada nomoratautandagambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan
Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
Surat Suara SAH (2)

8. • Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
• Tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
Pemilu Anggota DPD
Surat Suara SAH (3)

9. 1. Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih
penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Selisih penghitungan perolehan suara dapat berupa:
a. Kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL
masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung;
b. Perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi
dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh
Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS
3. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur
dan/atau memeriksa selisih perolehan suara.
4. Pemeriksaan selisih perolehan suara dilakukan dengan cara:
a. memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan Sah atau Tidak Sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu
Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan.
b. memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila
Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan.
5. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS seketika melakukan pembetulan
KEBERATAN SAKSI

10. 6. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
7. Pencoretan dilakukan dengan cara:
a. menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan
dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
b. mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan
dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN.
c. Pada tulisan angka atau kata, dituliskan angka hasil pembetulan.
8. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
9. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari
Pengawas TPS yang hadir.
10. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS
11. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus
selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
12. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
13. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan
ditandatangani oleh ketua KPP
KEBERATAN SAKSI

11. • Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota;
• Setelah dicatat dalam formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota, KPPS menandatangani formular
tersebut;
• Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib di catat
sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU;
• Formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota yang telahditandatangani dibuat dalam bentuk Dokumen
Elektronik dengan menggunakan Sirekap;
• Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk
mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota
Berikut contoh formulir C-Hasil PP-WP, untuk contoh
formulir C-Hasil DPR, DPRD, DPD dapat di akses melalui
lampiran Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang
Pemungutan dan Pengitungan suara
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu025.pdf
PENCATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

12. • Setelah formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota selesai dilakukan penandatanganan, Ketua
KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota
berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota.
• KPPS menggandakan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota menggunakan alat
penggandaan yang disediakan di TPS.
• Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD
Kab/Kota dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
• KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD
Kab/Kota kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.
• Dalam hal KPPS tidakdapatmelakukan penggandaan KPPS dapatmenggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap
Berikut contoh formulir C-Hasil-Salinan-DPR, untuk
contoh formulir C-Hasil DPR, DPRD, DPD dapat di
akses melalui lampiran Peraturan KPU No. 25 Tahun
2023 tentang Pemungutan dan Pengitungan suara
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu025.pdf
PEMBUATAN FORMULIR C.HASIL-SALINAN

13. • KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil-Salinan-PPWP, Model C.Hasil-Salinan-
DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model C.Hasil-Salinan-DPRD
Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutansuara.
• Penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.
• PPS wajib mengumumkan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan
formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
• Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil-Salinan-
PPWP, Model C.Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model
C.Hasil-Salinan-DPRD Kab/Kota sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
• Selain formulir tersebut, KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.DAFTAR HADIR-DPT-KPU, Model
C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN-KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui SIREKAP atau dapat mempersilahkan saksi atau
PTPS untuk mendokumentasikannya
PENGUMUMAN PENGHITUNGAN SUARA

14. 1. Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS berupa formulir Model C.HASIL
SALINAN dapat ditempel di lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di
kelurahan.
2. Ketua KPPS menyampaikan hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam
bentuk hardcopy.
3. Dalam hal hasil Penghitungan Suara dalam bentuk hardcopy tidak dapat dihasilkan oleh KPPS,
Ketua KPPS menyampaikan hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam
bentuk Dokumen Elektronik dengan format Portable Document Format
PENGUMUMAN & PENYAMPAIAN
FORMULIR C HASIL-SALINAN
4. Ketua KPPS menyampaikan Hasil Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS dengan
ketentuan:
a. Ketua KPPS menyampaikan Kotak Suara tersegel kepada PPK melalui PPS.
b. Ketua KPPS menyampaikan C.HASIL SALINAN dalam Sampul Formulir Salinan Berita Acara dan
Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan yang berada di luar kotak kepada PPS untuk
diumumkan di wilayah kerjanya.
c. C.HASIL SALINAN disampaikan juga dengan dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan format
Portable Document Format (PDF) diberikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap Mobile.

15. 1. KPPS yang secara sengaja tidak menyampaikan Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada angka 3, dipidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
2. Yang Menanda tangani C Hasil Salinan adalah KPPS yang tercantum dalam SK
PPS
CATATAN PENTING !!

16. Sampul berisi formulir Model
C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-
DPR, Model C.Hasil-DPD,
Model C.Hasil-DPRD Provinsi,
C.Hasil-DPRD
Kabupaten/Kota, Model
C.Hasil-Salinan-PPWP, Model
C.Hasil-Salinan-DPR, Model
C.Hasil-Salinan-DPD, Model
C.Hasil-Salinan-DPRD Provinsi,
Model C.Hasil-Salinan-DPRD
Kabupaten/Kota, Surat Suara
sah Presiden dan Wakil
Presiden, Surat Suara tidak
sah Presiden dan Wakil
Presiden, Surat Suara
Presiden dan Wakil Presiden
yang rusak/keliru coblos dll
Sampul tersegel berisi
Surat Suarasah DPR,
Surat Suaratidaksah
DPR, Surat Suara yang
tidakdigunakan/tidak
terpakai termasuk sisa
Surat Suaracadangan
DPR, Surat Suara DPR
yang rusak/keliru
coblos
Sampul tersegel berisi
Surat Suarasah DPD,
Surat Suara tidak sah
DPD, Surat Suara yang
tidak digunakan/tidak
terpakai termasuk sisa
Surat Suara cadangan
DPD, Surat Suara DPD
yang rusak/keliru
coblos
Sampul tersegel berisi
Surat Suarasah DPD,
Surat Suara tidak sah
DPD, Surat Suara yang
tidak digunakan/tidak
terpakai termasuk sisa
Surat Suara cadangan
DPD, Surat Suara DPD
yang rusak/keliru
coblos
Sampul tersegel berisi
Surat Suarasah DPD,
Surat Suara tidak sah
DPD, Surat Suara yang
tidak digunakan/tidak
terpakai termasuk sisa
Surat Suara cadangan
DPD, Surat Suara DPD
yang rusak/keliru coblos
Penyampaian Kotak Suara kepada PPK melalui PPS

17. Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:
• kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
• Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
• Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
• Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
• Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
• Saksi, Pengawas TPS, dan wargamasyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
• Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luartempat dan waktu yang telahditentukan; dan/atau
• Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan suratsuara yang tidaksahdengan jumlah Pemilih yang
menggunakan hak pilih
• Dalam hal sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang
mengakitbatkan sebagian tahapan penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan penghitungan suara
lanjutan di TPS
• Pelaksanaan penghitungan suara lanjutan di TOS dimulai dari tahapan penghitungan suara di TPS yang terhenti
• Dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusuhan, gangguan kemanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang
mengakibatkan seluruh tahapan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan penghitungan suara susulan
• Pelaksanaan penghitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penghitungan suara.
Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan
dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan
Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan
Penghitungan Suara Ulang

18. 1. Di TPS desa Makmur didapat data sebagai berikut :
a. DPT 251 terdiri dari laki-laki 110 dan Perempuan 141
b. DPTb dalam 1 kec sebanyak 3 orang terdiri dari 2 laki dan 1 Perempuan
c. DPK sebanyak 2 orang terdiri dari 2 laki-laki.
SOAL LATIHAN
2. Di TPS desa ADIL didapat data sebagai berikut :
a. DPT 277 terdiri dari laki-laki 141 dan Perempuan 136
b. DPTb dalam 1 Provinsi sebanyak 1orang Perempuan
c. DPK sebanyak 3 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan
3. Di TPS desa SEJAHTERA didapat data sebagai berikut :
a. DPT 227 terdiri dari laki-laki 111 dan Perempuan 116
b. DPTb dari luar Provinsi sebanyak 2 orang Perempuan
c. DPK sebanyak 4 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan
4. Di TPS desa GEMAH didapat data sebagai berikut :
a. DPT 203 terdiri dari laki-laki 110 dan Perempuan 93
b. DPTb dalam 1 Kabupaten dalam 1 dapil sebanyak 2 orang Perempuan
c. DPK sebanyak 2 orang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 Perempuan
Berdasarkan informasi diatas, diminta kepada saudara untuk mencatatkan kedalam masing-
masing formulir C Hasil di TPS