SlideShare a Scribd company logo
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Mengingat : 1. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
-3-
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 722), diubah sebagai berikut:
-4-
1. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (1)
Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d,
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan
salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPS:
a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan
lampiran Model C1-KWK, dengan cara
menempelkannya pada sarana pengumuman di
desa atau sebutan lain/kelurahan;
b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak
suara dan tidak membuka, tidak mengubah,
tidak mengganti, tidak merusak, tidak
menghitung Surat Suara, atau tidak
menghilangkan kotak suara;
c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel
dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada
PPK pada hari yang sama dengan hari
Pemungutan Suara dengan pengawalan dari
kepolisian setempat; dan
d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi
di kecamatan.
(2) Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS
kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, PPS membuat surat pengantar
penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita
acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-
KWK.
(3) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca,
atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja
PPS kurang memadai sehingga tidak dapat
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
-5-
ayat (1) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara
kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah
Pemungutan Suara.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6
PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-
KWK dan lampirannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
untuk dilakukan pemindaian atau scan dan meneruskan
hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada
KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KIP
Kabupaten/Kota pada hari yang sama.
3. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari
sebelumnya.
(2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. ruang untuk rapat;
b. formulir berita acara dan sertifikat;
c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
d. 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker
bertuliskan:
1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
2) Daftar Pemilih; dan
3) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK
dan Lampirannya; dan
e. perlengkapan lainnya.
-6-
4. Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah,
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah,
untuk setiap Pemilihan ditambah sampul
sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan
untuk formulir Model DAA-KWK;
b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak
kunci gembok kotak suara;
c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk
setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak
suara dari TPS;
d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
e. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada; dan
h. daftar hadir peserta rapat.
(2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a digunakan untuk memuat formulir Model DA-
KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model
DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
(3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
digunakan dengan cara ditempel pada:
a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-
KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan
Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang
berisi:
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
2. Daftar Pemilih; dan
3. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK
dan Lampirannya;
-7-
c. lubang gembok kotak suara yang berisi surat
suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk
masing-masing TPS; dan
d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak
1 (satu) buah.
5. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota
PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK
dan Sekretariat PPS.
(2) Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
a. agenda rapat; dan
b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di tingkat kecamatan.
(4) Anggota PPS dan Sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membantu PPK dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kecamatan.
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), huruf h ayat (5) dan huruf g
ayat (6) Pasal 15 diubah, di antara huruf e dan huruf f
ayat (6) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf
e1, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dalam:
a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan
lain/kelurahan; dan
(5)
-8-
b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara
berurutan dimulai dari TPS pertama di
desa/kelurahan atau sebutan lain sampai dengan
TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
(3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
berdasarkan hasil rekapitulasi pada ayat (2) dimulai
dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam
wilayah kerja PPK.
(4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara
bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok
dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu
yang tersedia.
(5) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan langkah sebagai berikut:
a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat
kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf a dan huruf b;
b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;
c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel
dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada
huruf b;
d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano
pada papan rekapitulasi atau menggunakan
LCD projector;
e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara,
perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam
formulir Model C1-KWK;
e1. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau
keberatan saksi dalam pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS
-9-
yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat
proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan
status penyelesaiannya;
f. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada huruf e ke dalam formulir
Model DAA-KWK Plano;
g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam
formulir Model DAA-KWK; dan
h. mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-
KWK masing-masing TPS untuk kemudian
dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah
desa atau sebutan lain/kelurahan.
(6) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan langkah sebagai berikut:
a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf c sampai dengan huruf k;
b. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano
pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara atau menggunakan LCD projector;
c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara,
perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam
formulir Model DAA-KWK;
d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke
dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke
dalam formulir Model DA1-KWK;
f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
dalam formulir Model DA-KWK; dan
-10-
g. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-
KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain
dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan
kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama-
sama dengan kotak suara yang berisi dokumen
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
tingkat kecamatan.
(7) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota, PPK terlebih dahulu melakukan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan
ayat (6) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK,
dan Saksi yang hadir.
(2) Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang
hadir tidak bersedia menandatangani formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir
ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang
hadir yang bersedia menandatangani.
(3) PPK wajib menyerahkan salinan formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan tanda terima formulir Model DA5-
KWK kepada:
a. Saksi; dan
b. Panwas Kecamatan.
-11-
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18
(1) Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK
wajib segera menyerahkan masing-masing kotak
suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang terdiri:
a. kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan
suara yang berisi formulir Model DA-KWK,
Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model
DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK
Plano dan Model DA7-KWK;
b. kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS
(Model C, C1, dan lampirannya);
c. kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan
C7); dan
d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara
dan formulir dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya.
(2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4-
KWK.
9. Di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 20 disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan
keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK,
apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas
Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur
-12-
dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-
KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau
Panwas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat
diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang
salah dan menuliskan angka yang benar.
(5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan
paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil
pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas
Kecamatan yang hadir.
(7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas
Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi
yang telah ditetapkan.
(8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat
sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-
KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di kabupaten/kota.
(8a) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi,
menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan
Saksi yang menjadi catatan PPL.
(9) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat
rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
(10) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas
Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
dan Pemantau Pemilihan Asing untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
-13-
(11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
dapat berupa foto atau video.
10. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat
(4) dan ayat (5) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30
(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua,
Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi yang
hadir.
(2) Dalam hal Ketua dan Anggota KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak
bersedia menandatangani formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani
oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi
yang hadir yang bersedia menandatangani.
(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan
formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan tanda terima formulir Model
DB5-KWK kepada:
a. Saksi; dan
b. Panwas Kabupaten/Kota.
(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk
softcopy (hasil scan) kepada KPU untuk
dipublikasikan di laman KPU.
(5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang
Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk
softcopy kepada KPU pada hari yang sama dengan
penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
-14-
11. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (3), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di papan
pengumuman dan/atau laman KPU/KIP
Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses
oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunggah formulir
Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2) kepada KPU dalam bentuk soft copy dan
hard copy dengan mempertimbangkan jangka waktu
pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan
di Mahkamah Konstitusi.
12. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat
(4) dan ayat (5), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45
(1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua,
Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Saksi yang
hadir.
(2) Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh dan Saksi yang hadir tidak bersedia
menandatangani formulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Anggota
KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir yang
bersedia menandatangani.
-15-
(3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan salinan
formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan tanda terima formulir Model
DC5-KWK kepada:
a. Saksi; dan
b. Bawaslu Provinsi.
(4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan
Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk
softcopy (hasil scan) kepada KPU untuk
dipublikasikan di laman KPU.
(5) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang
Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk
softcopy kepada KPU pada hari yang sama dengan
penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
13. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (3), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) di papan pengumuman
dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat
yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7
(tujuh) hari.
(2) KPU Provinsi/KIP Aceh mengunggah formulir Model
DC1-KWK pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh.
(3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
kepada KPU dalam bentuk soft copy dan hard copy
dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan
permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di
Mahkamah Konstitusi.
-16-
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, di antara ayat (1) dan
ayat (2) Pasal 64 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a)
dan Pasal 64 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 64
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64
(1) Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih
sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu
Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap,
mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai
tersangka, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan
pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat
dengan melampirkan bukti keterangan pada saat
pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak
berpasangan.
(1a) Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih
sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu
Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau
terpidana, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan
pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan
melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu
calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka
atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan
Calon.
(2) Dihapus.
15. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 5 (lima) pasal,
yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C, Pasal 72D dan
Pasal 72E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 72A
Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan
suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan
dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada
Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil
-17-
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon,
kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini.
Pasal 72B
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon
terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan
Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima
puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat
foto dan nama Pasangan Calon.
(2) Dalam hal jumlah suara sah pada kolom yang
memuat foto dan nama Pasangan Calon sama
dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang
tidak bergambar, penentuan Pasangan Calon terpilih
dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon,
dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah
perolehan suara sah yang lebih banyak secara
berjenjang.
Pasal 72C
(1) Dalam hal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dengan 1 (satu) Pasangan Calon, jumlah
suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama
Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah
pada kolom kosong yang tidak bergambar, Pasangan
Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran
perolehan suara sah memberikan pilihan untuk
Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat
kabupaten/kota.
(2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan
berdasarkan persebaran perolehan suara sah
memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang
lebih banyak di tingkat kecamatan.
-18-
(3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan
berdasarkan persebaran perolehan suara
memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang
lebih banyak di tingkat desa atau sebutan
lain/kelurahan.
(4) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat
desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) masih sama, Pasangan
Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran
perolehan suara memberikan pilihan untuk
Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat tempat
pemungutan suara.
Pasal 72D
(1) Dalam hal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota dengan 1 (satu)
Pasangan Calon, jumlah suara sah pada kolom yang
memuat foto dan nama Pasangan Calon sama
dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang
tidak bergambar, Pasangan Calon terpilih
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara
sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang
lebih banyak di tingkat kecamatan.
(2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan
berdasarkan persebaran perolehan suara sah
memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang
lebih banyak di tingkat desa atau sebutan
lain/kelurahan.
(3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat
desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan
Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran
perolehan suara sah memberikan pilihan untuk
-19-
Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat tempat
pemungutan suara.
Pasal 72E
Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk
Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50%
(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72B ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan
Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode
berikutnya.
Pasal II
Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-20-
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JURI ARDIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1391
LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN
2015 TENTANG REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
TPS.
2. MODEL D1-KWK : Tanda Terima Penyampaian Surat
Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak
Terdistribusi.
3. MODEL D2-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir
Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari
Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
4. MODEL DAA-KWK
PLANO
: Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari
Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di
Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 2 -
5. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS
dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
6. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
7. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
8. MODEL DA1-KWK
PLANO
: Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari
Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
9. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
10. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
11. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan.
- 3 -
12. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
13. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan.
14. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
15. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
16. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
17. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
18. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
- 4 -
19. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
20. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
21. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota.
22. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
23. MODEL DB8-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir
Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari
Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah
Kabupaten/Kota dalm Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
24. MODEL DC-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
25. MODEL DC1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
26. MODEL DC2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
- 5 -
27. MODEL DC3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara dari
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur.
28. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur.
29. MODEL DC5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
30. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Provinsi.
31. MODEL DC7-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir
Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari
Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
32. MODEL D-KWK
SATU PASLON
: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
TPS.
33. MODEL D1-KWK
SATU PASLON
: Tanda Terima Penyampaian Surat
Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak
Terdistribusi.
34. MODEL D2-KWK
SATU PASLON
: Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir
Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari
Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
- 6 -
35. MODEL DAA-KWK
PLANO SATU
PASLON
: Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari
Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di
Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
36. MODEL DAA-KWK
SATU PASLON
: Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS
dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
37. MODEL DA-KWK
SATU PASLON
: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
38. MODEL DA1-KWK
SATU PASLON
: Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
39. MODEL DA1-KWK
PLANO SATU
PASLON
: Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari
Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
40. MODEL DA2-KWK
SATU PASLON
: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7 -
41. MODEL DA3-KWK
SATU PASLON
: Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
42. MODEL DA4-KWK
SATU PASLON
: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan.
43. MODEL DA5-KWK
SATU PASLON
: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
44. MODEL DA6-KWK
SATU PASLON
: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan.
45. MODEL DA7-KWK
SATU PASLON
: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
46. MODEL DB-KWK
SATU PASLON
: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
47. MODEL DB1-KWK
SATU PASLON
: Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
48. MODEL DB2-KWK
SATU PASLON
: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur
- 8 -
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
49. MODEL DB3-KWK
SATU PASLON
: Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
50. MODEL DB4-KWK
SATU PASLON
: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
51. MODEL DB5-KWK
SATU PASLON
: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
52. MODEL DB6-KWK
SATU PASLON
: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota.
53. MODEL DB7-KWK
SATU PASLON
: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
54. MODEL DB8-KWK
SATU PASLON
: Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir
Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari
Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah
Kabupaten/Kota dalm Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
55. MODEL DC-KWK
SATU PASLON
: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
56. MODEL DC1-KWK
SATU PASLON
: Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap
Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 9 -
57. MODEL DC2-KWK
SATU PASLON
: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
58. MODEL DC3-KWK
SATU PASLON
: Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara dari
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur.
59. MODEL DC4-KWK
SATU PASLON
: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur.
60. MODEL DC5-KWK
SATU PASLON
: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
61. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Provinsi.
62. MODEL DC7-KWK
SATU PASLON
: Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir
Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari
Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota.
SURAT PENGANTAR
Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara
di Tingkat TPS
-------------------------------------------
Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :
TPS : Nomor ................. s/d Nomor .....................
Desa/Kelurahan*) : ..............…………………................................
Kecamatan : …….................………...................................
Kabupaten/Kota*) : ............…..................…...............................
Provinsi : ………………………........................................
Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :
1 Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS.
Model C1-KWK
Berhologram
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
Lampiran Model C1-
KWK Berhologram
Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah
Pasangan Calon.
2 Model C1-KWK
Plano Berhologram
Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3 Model C2-KWK
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS.
4 Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5 Model C5-KWK
Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-
KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada
Saksi dan PPL.
6 Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada
Pemilih.
Kepada :
Yth. Ketua PPK………………
di -
……………………...
MODEL
D-KWK
A.
7 Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS
8 Model A3-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9 Model A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10 Model A5-KWK Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
12 Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang
memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP
Elektronik atau Surat Keterangan.
B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara
rusak/salah coblos.
C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud
pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi
dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.
Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B
berada di dalam kotak suara yang tersegel.
YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *)...............................
………………………………………
(Nama Lengkap)
……………….., ……………………. .........
YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
..............................................
………………………………………
(Nama Lengkap)
*) coret yang tidak perlu
BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.
Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model
C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara di :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..……..........……
Desa/Kelurahan *) : ..…............…….…........
Kecamatan : ..…............…….…........
Kabupaten/Kota *) : ..…............…….…........
Provinsi : ..…............…….…........
Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : ..…............…… Lembar
1. Meninggal dunia : ……………………… lembar
2. Pindah alamat : ……………………… lembar
3. Tidak dikenal : ……………………… lembar
4. Tidak dapat ditemui : ……………………… lembar
5. Lain-lain : ……………………… lembar
YANG MENYERAHKAN,
KPPS
………………………………………
Nama Lengkap
…………………….., ……………………. .........
YANG MENERIMA,
PPS
………………………………………
Nama Lengkap
*) Coret yang tidak perlu;
Keterangan :
Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:
a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan;
b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.
MODEL
D1-KWK
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
PROVINSI : ……………………………………………………………………………………….
NO.
I
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
1 2 3
TIDAK DAPAT DITEMUI
PINDAH ALAMAT
TIDAK DIKENAL
TANGGAL/BULAN/TAHUN : ……………………………………………………………………………………….
KETERANGAN RINCIAN
RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6
2
NAMA/TANDA TANGAN PPS
MENINGGAL DUNIA
HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)
LAIN LAIN
JUMLAH RINCIAN PER-TPS
MODEL D2-KWK
Halaman 1
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
PROVINSI : ……………………………………………………………………………………….
NO.
I
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
1 2 3
JUMLAH RINCIAN PER-TPS
PINDAH ALAMAT
RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6
2
MENINGGAL DUNIA
TIDAK DIKENAL
TIDAK DAPAT DITEMUI
LAIN LAIN
TANGGAL/BULAN/TAHUN : ……………………………………………………………………………………….
KETERANGAN RINCIAN
NAMA/TANDA TANGAN PPS
MODEL D2-KWK
Halaman 2
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
PROVINSI : ……………………………………………………………………………………….
NO.
I
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
1 2 3
JUMLAH RINCIAN PER-TPS
: ……………………………………………………………………………………….
KETERANGAN RINCIAN
RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6
2
MENINGGAL DUNIA
TANGGAL/BULAN/TAHUN
TIDAK DIKENAL
TIDAK DAPAT DITEMUI
LAIN LAIN
PINDAH ALAMAT
NAMA/TANDA TANGAN PPS
MODEL D2-KWK
Halaman 3
NO.
I
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
NAMA/TANDA TANGAN PPK
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2
1. (Nama saksi)
Jumlah Suara Sah Calon
4 5
CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK
PROVINSI
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
2. (Nama saksi)
3
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon
Jumlah Suara Tidak Sah Calon
1 2
MODEL DAA-KWK
Halaman 1
PLANO
NO.
I
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
1. (Nama saksi)
PROVINSI : ……………………………………………………………………………………….
(Tanda tangan)
: ……………………………………………………………………………………….
2. (Nama saksi)
4 5
RINCIANNAMA PASANGAN CALON
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
Jumlah Suara Sah Calon
KABUPATEN/KOTA*)
(Tanda tangan)
3
NAMA/TANDA TANGAN PPK
2
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
Jumlah Suara Tidak Sah Calon
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon
1 2
MODEL DAA-KWK
Halaman 2
PLANO
NO.
I
JUMLAH
PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
2
: ……………………………………………………………………………………….
KELURAHAN/DESA *)
1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi)
NAMA/TANDA TANGAN PPK
1
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
Jumlah Suara Sah Calon
RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
: ……………………………………………………………………………………….
NAMA PASANGAN CALON
PROVINSI
2 3 4 5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
KECAMATAN
Jumlah Suara Tidak Sah Calon
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon
MODEL DAA-KWK
Halaman 3
PLANO
NO.
A.
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
NO.
B.
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2 Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
URAIAN RINCIAN
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
2
Pemilih disabilitas/penyandang cacat
1. (Nama saksi)
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
(diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK)
PROVINSI
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
1 53 42
URAIAN RINCIAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
1. Pemilih terdaftar DPT
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP
Elektronik dan Surat Keterangan
2
DATA PEMILIH
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh
PENGGUNA HAK PILIH
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat
Keterangan
NAMA/TANDA TANGAN PPK
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
2. (Nama saksi)
MODEL DAA-KWK
Halaman 1
NO.
A. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
NO.
B. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
PROVINSI
1. Pemilih terdaftar DPT
Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
2
Pemilih disabilitas/penyandang cacat
(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)
: ……………………………………………………………………………………….
URAIAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2
NAMA/TANDA TANGAN PPK
RINCIAN
1. (Nama saksi)
: ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*)
: ……………………………………………………………………………………….
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
53
RINCIAN
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
4
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat
Keterangan
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh
1 2
URAIAN
DATA PEMILIH
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP
Elektronik dan Surat Keterangan
PENGGUNA HAK PILIH
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
KECAMATAN
MODEL DAA-KWK
Halaman 1 .......
NO.
A. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
NO.
B. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
2
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
URAIAN RINCIAN
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
Pemilih disabilitas/penyandang cacat
Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak
2. (Nama saksi)
: ……………………………………………………………………………………….
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
RINCIAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
1. (Nama saksi)
URAIAN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
NAMA/TANDA TANGAN PPK
3 4 51 2
PROVINSI
: ……………………………………………………………………………………….KABUPATEN/KOTA*)
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP
Elektronik dan Surat Keterangan
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat
Keterangan
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh
2
DATA PEMILIH
1. Pemilih terdaftar DPT
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
PENGGUNA HAK PILIH
MODEL DAA-KWK
Halaman 1 ......
NO.
I.
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
NO.
II.
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
NO.
III.
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
KELURAHAN/DESA *)
KABUPATEN/KOTA*)
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)
2
RINCIANURAIAN
NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
: ……………………………………………………………………………………….
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
1. (Nama saksi)
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
Jumlah surat suara yang digunakan
Jumlah surat suara yang tidak terpakai
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
3
URAIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
2
1
NAMA/TANDA TANGAN PPK
5
Jumlah Suara Sah Calon
RINCIAN
2
2. (Nama saksi)
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%
(2+3+4)
Jumlah Suara Tidak Sah
PROVINSI
2
4
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
MODEL DAA-KWK
Halaman 2
NO.
I. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
NO.
II. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
NO.
III. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
2
Jumlah Suara Sah Calon
URAIAN
1. (Nama saksi)
Jumlah surat suara yang digunakan
NAMA PASANGAN CALON
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon
2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)
: ……………………………………………………………………………………….
(Tanda tangan)
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
URAIAN RINCIAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI : ……………………………………………………………………………………….
5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
2
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%
(2+3+4)
1
RINCIAN
Jumlah Suara Tidak Sah
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)
NAMA/TANDA TANGAN PPK
RINCIAN
3
Jumlah surat suara yang tidak terpakai
42
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
2
MODEL DAA-KWK
Halaman 2 .......
NO.
I. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
NO.
II. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
NO.
III. JUMLAH PINDAHAN
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
TPS
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
KELURAHAN/DESA *) : ……………………………………………………………………………………….
2
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)
4
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%
(2+3+4)
Jumlah Suara Tidak Sah
NAMA/TANDA TANGAN PPK
NAMA PASANGAN CALON
2
: ……………………………………………………………………………………….
1. (Nama saksi)
KABUPATEN/KOTA*)
URAIAN
2
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon
RINCIAN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
Jumlah surat suara yang digunakan
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)
KECAMATAN
5
: ……………………………………………………………………………………….
(Tanda tangan)
3
Jumlah surat suara yang tidak terpakai
: ……………………………………………………………………………………….
PROVINSI
Jumlah Suara Sah Calon
RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
1 2
URAIAN RINCIAN
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
MODEL DAA-KWK
Halaman 2 ......
BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …………
Pada hari ini ……………….. tanggal ……………….. bulan ……………….. tahun ................, Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ........................................... mengadakan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara bertempat di: ......................................................
Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan
Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi
penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).
Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :
a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK dan
dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano.
b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan
dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ……. ( ……………) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1. 2. 3. 4. 5.
………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….
SAKSI PASANGAN CALON
1. 2.
………………………. ……………………….
Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.
MODEL
DA-KWK
NO.
I.
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 ...... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A.
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
B.
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
2. (Nama saksi)1. (Nama saksi)
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
NAMA/TANDA TANGAN PPK
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
2
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK
PROVINSI
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
1
2
DATA PEMILIH
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)/pengguna KTP atau
identitas kependudukan lainnya
53 4
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT)
URAIAN RINCIAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)
PENGGUNA HAK PILIH
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih
Pindahan (DPPh)
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
/pengguna KTP atau identitas kependudukan
lainnya
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT)
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Pindahan (DPPh)
MODEL DA1-KWK
Halaman 1
NO.
I. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A.
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
B.
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)
PENGGUNA HAK PILIH
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
: ……………………………………………………………………………………….
PROVINSI
1 2 3
RINCIAN
1. (Nama saksi)
URAIAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2
NAMA/TANDA TANGAN PPK
2. (Nama saksi)
: ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*)
: ……………………………………………………………………………………….
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih
Pindahan (DPPh)
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT)
4
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan
Surat Keterangan
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT)
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Pindahan (DPPh)
DATA PEMILIH
KECAMATAN MODEL DA1-KWK
Halaman 1 .......
NO.
I. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A.
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
B.
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)
PENGGUNA HAK PILIH
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi)
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT)
KABUPATEN/KOTA*)
URAIAN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
NAMA/TANDA TANGAN PPK
3 4 5
2
DATA PEMILIH
1 2
RINCIAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
PROVINSI
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih
Pindahan (DPPh)
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan
Surat Keterangan
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Pindahan (DPPh)
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT)
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan
KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. MODEL DA1-KWK
Halaman 1 ......
NO.
II.
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
NO.
III.
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
NO.
IV.
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
NO.
V.
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
2
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang
menggunakan hak pilih
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
PROVINSI
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)
: ……………………………………………………………………………………….
URAIAN
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
2
RINCIAN
NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
2
Jumlah surat suara yang digunakan
Jumlah surat suara yang tidak terpakai
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
3
URAIAN RINCIAN
1
NAMA/TANDA TANGAN PPK
4
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon
Jumlah Suara Tidak Sah
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
1. (Nama saksi)
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %
(2+3+4)
2
URAIAN RINCIAN
2. (Nama saksi)
Jumlah Suara Sah Calon
2
KECAMATAN
5
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
: ………………………………………………………………………………………. MODEL DA1-KWK
Halaman 2
NO.
II. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
NO.
III. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
NO.
IV. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
NO.
V. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
NAMA PASANGAN CALON
URAIAN
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
2
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang
menggunakan hak pilih
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
: ……………………………………………………………………………………….
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
URAIAN
RINCIAN
Jumlah Suara Sah
2. (Nama saksi)1. (Nama saksi)
Jumlah surat suara yang digunakan
PROVINSI : ……………………………………………………………………………………….
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
KABUPATEN/KOTA*)
RINCIAN
5
NAMA/TANDA TANGAN PPK
RINCIAN
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH
RINCIAN
4
Jumlah Suara Tidak Sah
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)
3
Jumlah surat suara yang tidak terpakai
1 2
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
2
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %
(2+3+4)
2
URAIAN
Jumlah Suara Sah Calon
2
MODEL DA1-KWK
Halaman 2 .......
NO.
II. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
NO.
III. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
NO.
IV. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
NO.
V. JUMLAH PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
: ……………………………………………………………………………………….
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
2
KECAMATAN
(Tanda tangan)
URAIAN RINCIAN
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
2
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang
menggunakan hak pilih
: ……………………………………………………………………………………….PROVINSI
4
1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi)
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %
(2+3+4)
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH
Jumlah Suara Sah
RINCIAN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
2
KABUPATEN/KOTA*)
Jumlah surat suara yang tidak terpakai
Jumlah surat suara yang digunakan
URAIAN
Jumlah Suara Tidak Sah
NAMA/TANDA TANGAN PPK
NAMA PASANGAN CALON
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)
2
5
: ……………………………………………………………………………………….
(Tanda tangan)
Jumlah Suara Sah Calon
RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
31 2
URAIAN RINCIAN
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
MODEL DA1-KWK
Halaman 2 ......
NO.
I
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
1 2 3
2. (Nama saksi)
5
CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK
PROVINSI
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2
1. (Nama saksi)
Jumlah Suara Sah Calon
4
NAMA/TANDA TANGAN PPK
(Tanda tangan)
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon
(Tanda tangan)
Jumlah Suara Tidak Sah Calon
MODEL DA1-KWK
Halaman 1
PLANO
NO.
I
JUMLAH
PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………….
1 2 3
NAMA/TANDA TANGAN PPK
2
NAMA PASANGAN CALON
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
Jumlah Suara Sah Calon
KABUPATEN/KOTA*)
(Tanda tangan)
: ……………………………………………………………………………………….
2. (Nama saksi)1. (Nama saksi)
PROVINSI : ……………………………………………………………………………………….
4 5
RINCIAN
Jumlah Suara Tidak Sah Calon
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon
(Tanda tangan)
MODEL DA1-KWK
Halaman 2
PLANO
NO.
I
JUMLAH
PINDAHAN
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
DESA/KEL
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
KECAMATAN
Jumlah Suara Sah Calon
RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2 3 4 5
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi)
NAMA/TANDA TANGAN PPK
1
KABUPATEN/KOTA*)
Jumlah Suara Tidak Sah Calon
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon
NAMA PASANGAN CALON
PROVINSI
2
MODEL DA1-KWK
Halaman 3
PLANO
Kecamatan : ………………………………………………………
Kabupaten/Kota *) : ......……………….........................................
Provinsi : ......……………….........................................
Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
……………………………………………..
*) Coret yang tidak perlu
**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK,
sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
MODEL
DA2-KWK
…………………………, ................. ......
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA
…………………………………………
CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *) .....................)
.............................................
(NAMA LENGKAP)
BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
Pada hari ini …………….. tanggal …….…………… bulan ……… tahun...................,
Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil
Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :
TPS : Nomor ................. s/d Nomor .....................
Desa/Kelurahan*) : ..............…………………................................
Kecamatan : …….................………...................................
Kabupaten/Kota*) : ............…..................…...............................
Provinsi : ………………………........................................
yaitu berupa :
A. 1 Model C-KWK
Model C1-KWK
2 Model C1-KWK Plano
3 Model C2-KWK
4 Model C3-KWK
5 Model C5-KWK
6 Model C6-KWK
7 Model C7-KWK
B. Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.
Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam
kotak suara yang dikunci dan disegel.
Yang Menyerahkan Yang Menerima
Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
MODEL
DA3-KWK
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan ........................................)
.............................................
(NAMA LENGKAP)
Cap
PPK
SURAT PENGANTAR
Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan
---------------------------------------------
Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan
suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :
Kecamatan : ............................................…….................…………
Kabupaten/Kota *) : ............………. Provinsi : ……………………….........…
Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :
A. 1 Model DAA-KWK
Model DAA-KWK Plano
2 Model DA-KWK
Model DA1-KWK
3 Model DA1-KWK Plano
4 Model DA2-KWK
5 Model DA3-KWK
6 Model DA5-KWK
7 Model DA6-KWK
8 Model DA7-KWK
B. Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.
Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam
kotak suara yang tersegel.
YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
....................................
………………………………………
(NAMA LENGKAP)
……………….., ……………………. ......
YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)
..............................................
………………………………………
(NAMA LENGKAP)
*) Coret yang tidak perlu
Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.
Kepada :
Yth. Ketua KPU
Kabupaten/Kota *) ………………
di -
……………………...
MODEL
DA4-KWK
TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
KECAMATAN : ________________________________
KABUPATEN/KOTA *) : ________________________________
PROVINSI : ________________________________
No N a m a
Saksi dari Pasangan Calon
/Panwascam
Tanda tangan
1. ………………... Nama Pasangan Calon 1………………………...
2. ………………... Nama Pasangan Calon 2………………...
3. ………………...
Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan
3………………………...
........................, ... ........ …….
Yang Menyerahkan
Ketua PPK .................
…………………………..
(Nama Lengkap)
MODEL
DA5-KWK
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN...........................................................
KABUPATEN............................................................
PROVINSI ...............................................................
Jl. ……………………………… Telp. ………………..
Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /
Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat kecamatan yang
dilaksanakan pada:
H a r i : ……………………………
Tanggal : ……………………………
Pukul : ……………………………
Tempat/Alamat : ……………………………
……………………………
Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon;
b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota kepada PPK.
c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.
……………………………………., ………………… ........
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A
………………………………..
(Nama Lengkap)
Tembusan :
Ketua KPU Kabupaten/Kota *) ………………………………………………
MODEL
DA6-KWK
Kepada Yth.
1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah
Kecamatan ..........
2. Saksi Pasangan Calon ...………………
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
di
……………………
Nomor :
Perihal :.Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan
.
DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN …….
Kecamatan : ………………………
Kabupaten/Kota : .............................
Provinsi : .............................
No Nama
INSTANSI/LEMBAGA
/ORGANISASI
TANDA TANGAN
MODEL
DA7-KWK
TandaTangan
Ketua PPK
( ....................................)
BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …………
Pada hari ini ......................... tanggal ......................... bulan ......................... tahun .........................,
KPU Kabupaten/Kota *) ........................................... melaksanakan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati /
Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di :......................................................
Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
menjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam
formulir Model DB1-KWK.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ……. ( ………………) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dari Pasangan Calon yang
hadir.
KPU KABUPATEN/KOTA
1. 2. 3. 4. 5.
Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
SAKSI PASANGAN CALON
1. 2.
Saksi Pasangan Calon Saksi Pasangan Calon
Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.
***) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
MODEL
DB-KWK
NO.
A.
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 ...... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
NO.
B.
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)
PENGGUNA HAK PILIH
1. Pemilih terdaftar dalam DPT
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan
Surat Keterangan
2
DATA PEMILIH
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat
Keterangan
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
53 41
SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
URAIAN RINCIAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh
2
2. (Nama saksi)1. (Nama saksi)
(Tanda tangan)
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
(Tanda tangan)
URAIAN RINCIAN
2
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang
menggunakan hak pilih
MODEL DB1-KWK
Halaman 1
NO.
A. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
NO.
B. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
DATA PEMILIH
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan
Surat Keterangan
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat
Keterangan
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)
1. Pemilih terdaftar dalam DPT
PENGGUNA HAK PILIH
4
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
5
(Tanda tangan)
: ……………………………………………………………………………………….
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA
URAIAN RINCIAN
1. (Nama saksi)
PROVINSI
1 2 3
(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)
URAIAN RINCIAN
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
2
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang
menggunakan hak pilih
MODEL DB1-KWK
Halaman 1 .......
NO.
A. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
LK
PR
JML
NO.
B. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)
PENGGUNA HAK PILIH
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan
Surat Keterangan
4 5
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat
Keterangan
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
1. Pemilih terdaftar dalam DPT
2
DATA PEMILIH
KABUPATEN/KOTA*)
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
PROVINSI
: ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
RINCIAN
1 2
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA
3
URAIAN
2. (Nama saksi)1. (Nama saksi)
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
URAIAN RINCIAN
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT
2
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat
Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang
menggunakan hak pilih
MODEL DB1-KWK
Halaman 1 ......
NO.
I.
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
NO.
II.
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
NO.
III.
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
RINCIAN
2
4 5
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
2. (Nama saksi)
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %
(2+3+4)
1
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA
3
URAIAN
Jumlah surat suara yang digunakan
Jumlah surat suara yang tidak terpakai
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
1. (Nama saksi)
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
2
URAIAN
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………….
NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)
2
RINCIAN
2
(Tanda tangan)
PROVINSI
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon
Jumlah Suara Tidak Sah
Jumlah Suara Sah Calon
(Tanda tangan)
MODEL DB1-KWK
Halaman 2
NO.
I. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
NO.
II. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
NO.
III. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH
PINDAHAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
2
2
Jumlah Suara Sah Calon
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
2
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %
(2+3+4)
1
Jumlah surat suara yang tidak terpakai
RINCIAN
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
4
NAMA PASANGAN CALON
3
KABUPATEN/KOTA*)
Jumlah surat suara yang digunakan
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
RINCIAN
5
Jumlah Suara Tidak Sah
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)
PROVINSI : ……………………………………………………………………………………….
URAIAN RINCIAN
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon
: ……………………………………………………………………………………….
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
URAIAN
1. (Nama saksi)
2
2. (Nama saksi)
MODEL DB1-KWK
Halaman 2 .......
NO.
I. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
NO.
II. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
NO.
III. JUMLAH PINDAHAN
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
KECAMATAN
......
JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
URAIAN RINCIAN
2
531 2
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA
(Tanda tangan)
Jumlah Suara Sah Calon
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon
RINCIAN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
Jumlah surat suara yang tidak terpakai
Jumlah Suara Tidak Sah
Jumlah surat suara yang digunakan
URAIAN
: ……………………………………………………………………………………….
2
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %
(2+3+4)
PROVINSI
(Tanda tangan)
NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
4
1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi)
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
2
KABUPATEN/KOTA*) : ……………………………………………………………………………………….
MODEL DB1-KWK
Halaman 2 ......
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da

More Related Content

What's hot

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Dede Muhidin
 
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan wakaPkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
Dede Muhidin
 
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye PilkadaPKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
Arifuddin Ali.
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Lesmana Putra
 
PKPU nomor 11 tahun 2015
PKPU nomor 11 tahun 2015 PKPU nomor 11 tahun 2015
PKPU nomor 11 tahun 2015
Arifuddin Ali.
 
PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015
Arifuddin Ali.
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Wak Wak
 
Buku Panduan PPK PILKADA 2017
Buku Panduan PPK PILKADA 2017 Buku Panduan PPK PILKADA 2017
Buku Panduan PPK PILKADA 2017
Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2017
PKPU Nomor 2 Tahun 2017PKPU Nomor 2 Tahun 2017
PKPU Nomor 2 Tahun 2017
Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Pkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 uploadPkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 upload
Wak Wak
 
Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pilpres di Luar Negeri
Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pilpres di Luar NegeriTata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pilpres di Luar Negeri
Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pilpres di Luar Negeripplnwellington
 
SE 282 kpu-vii-2012
SE 282 kpu-vii-2012SE 282 kpu-vii-2012
SE 282 kpu-vii-2012
Aji Sahdi Sutisna
 
PKPU Nomor 9 Tahun 2018
PKPU Nomor 9 Tahun 2018PKPU Nomor 9 Tahun 2018
PKPU Nomor 9 Tahun 2018
Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Buku Panduan KPPS PILKADA 2017
Buku Panduan KPPS PILKADA 2017Buku Panduan KPPS PILKADA 2017
Buku Panduan KPPS PILKADA 2017
Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihPanduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Lesmana Putra
 
PKPU nomor 10 tahun 2015.
PKPU nomor 10 tahun 2015.PKPU nomor 10 tahun 2015.
PKPU nomor 10 tahun 2015.
Arifuddin Ali.
 
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Dede Muhidin
 

What's hot (17)

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
 
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan wakaPkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
 
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye PilkadaPKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
 
PKPU nomor 11 tahun 2015
PKPU nomor 11 tahun 2015 PKPU nomor 11 tahun 2015
PKPU nomor 11 tahun 2015
 
PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
 
Buku Panduan PPK PILKADA 2017
Buku Panduan PPK PILKADA 2017 Buku Panduan PPK PILKADA 2017
Buku Panduan PPK PILKADA 2017
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2017
PKPU Nomor 2 Tahun 2017PKPU Nomor 2 Tahun 2017
PKPU Nomor 2 Tahun 2017
 
Pkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 uploadPkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 upload
 
Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pilpres di Luar Negeri
Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pilpres di Luar NegeriTata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pilpres di Luar Negeri
Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pilpres di Luar Negeri
 
SE 282 kpu-vii-2012
SE 282 kpu-vii-2012SE 282 kpu-vii-2012
SE 282 kpu-vii-2012
 
PKPU Nomor 9 Tahun 2018
PKPU Nomor 9 Tahun 2018PKPU Nomor 9 Tahun 2018
PKPU Nomor 9 Tahun 2018
 
Buku Panduan KPPS PILKADA 2017
Buku Panduan KPPS PILKADA 2017Buku Panduan KPPS PILKADA 2017
Buku Panduan KPPS PILKADA 2017
 
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihPanduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
 
PKPU nomor 10 tahun 2015.
PKPU nomor 10 tahun 2015.PKPU nomor 10 tahun 2015.
PKPU nomor 10 tahun 2015.
 
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
 

Similar to Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da

PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017
Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Febriko Anwar
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Election Commision
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Agus ST
 
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptxSlide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
MilanistiKubuRaya
 
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptxSlide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
MilanistiKubuRaya
 
TUNGSURA.pptx
TUNGSURA.pptxTUNGSURA.pptx
TUNGSURA.pptx
AliefArgaYudhiantara1
 
BIMTEK PPS.pptx
BIMTEK PPS.pptxBIMTEK PPS.pptx
BIMTEK PPS.pptx
NantoCe
 
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
sudiantosihite
 
2_MODUL 4_Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (6).pdf
2_MODUL 4_Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (6).pdf2_MODUL 4_Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (6).pdf
2_MODUL 4_Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (6).pdf
Harmultiservis
 
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
MuhammadAliMusa1
 
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
arrasepoetrie
 
BIMTEK PPS.pptx
BIMTEK PPS.pptxBIMTEK PPS.pptx
BIMTEK PPS.pptx
kamirina
 
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umumLampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umumOperator Warnet Vast Raha
 
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umumLampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umumOperator Warnet Vast Raha
 

Similar to Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da (20)

PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017
 
18 2010 revisi062010
18 2010 revisi06201018 2010 revisi062010
18 2010 revisi062010
 
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018Panwaslu materi bimtek ptps 2018
Panwaslu materi bimtek ptps 2018
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
 
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptxSlide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
 
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptxSlide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
Slide Perubahan Perbawaslu PS Ketiga.pptx
 
TUNGSURA.pptx
TUNGSURA.pptxTUNGSURA.pptx
TUNGSURA.pptx
 
BIMTEK PPS.pptx
BIMTEK PPS.pptxBIMTEK PPS.pptx
BIMTEK PPS.pptx
 
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
 
Pkpu 27 tahun 2013
Pkpu 27 tahun 2013Pkpu 27 tahun 2013
Pkpu 27 tahun 2013
 
2_MODUL 4_Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (6).pdf
2_MODUL 4_Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (6).pdf2_MODUL 4_Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (6).pdf
2_MODUL 4_Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara (6).pdf
 
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
 
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
 
BIMTEK PPS.pptx
BIMTEK PPS.pptxBIMTEK PPS.pptx
BIMTEK PPS.pptx
 
Se195
Se195Se195
Se195
 
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umumLampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
 
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umumLampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
Lampiran i surat badan pengawas pemilihan umum
 
Se195
Se195Se195
Se195
 
Se195
Se195Se195
Se195
 

Recently uploaded

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
SyahrilGabe1
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 

Recently uploaded (10)

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikanperencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan satuan pendidikan
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 

Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, da

  • 1.
  • 2. -2- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
  • 3. -3- Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722), diubah sebagai berikut:
  • 4. -4- 1. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (1) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPS: a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan; b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan. (2) Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D- KWK. (3) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
  • 5. -5- ayat (1) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara. 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1- KWK dan lampirannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau scan dan meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KIP Kabupaten/Kota pada hari yang sama. 3. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya. (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ruang untuk rapat; b. formulir berita acara dan sertifikat; c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; d. 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan: 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 2) Daftar Pemilih; dan 3) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya; dan e. perlengkapan lainnya.
  • 6. -6- 4. Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK; b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara; c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS; d. spidol sebanyak 2 (dua) buah; e. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah; f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah; g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan h. daftar hadir peserta rapat. (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK. (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada: a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar; b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi: 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 2. Daftar Pemilih; dan 3. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
  • 7. -7- c. lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah. 5. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS. (2) Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai: a. agenda rapat; dan b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. (4) Anggota PPS dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. 6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), huruf h ayat (5) dan huruf g ayat (6) Pasal 15 diubah, di antara huruf e dan huruf f ayat (6) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam: a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan (5)
  • 8. -8- b. 1 (satu) wilayah kecamatan. (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK. (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pada ayat (2) dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK. (4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia. (5) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b; b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c; c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector; e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK; e1. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
  • 9. -9- yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya; f. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano; g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan h. mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan. (6) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut: a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf k; b. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector; c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK; d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano; e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK; f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
  • 10. -10- g. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama- sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. (7) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 7. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir. (2) Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani. (3) PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5- KWK kepada: a. Saksi; dan b. Panwas Kecamatan.
  • 11. -11- 8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri: a. kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK; b. kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya); c. kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. (2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4- KWK. 9. Di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur
  • 12. -12- dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA- KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir. (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan. (8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2- KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten/kota. (8a) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL. (9) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK. (10) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
  • 13. -13- (11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video. 10. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir. (2) Dalam hal Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada: a. Saksi; dan b. Panwas Kabupaten/Kota. (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk softcopy (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU. (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk softcopy kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.
  • 14. -14- 11. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepada KPU dalam bentuk soft copy dan hard copy dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. 12. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Saksi yang hadir. (2) Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
  • 15. -15- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5-KWK kepada: a. Saksi; dan b. Bawaslu Provinsi. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk softcopy (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk softcopy kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi. 13. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh mengunggah formulir Model DC1-KWK pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) kepada KPU dalam bentuk soft copy dan hard copy dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
  • 16. -16- 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan Pasal 64 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan. (1a) Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon. (2) Dihapus. 15. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C, Pasal 72D dan Pasal 72E sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72A Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil
  • 17. -17- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini. Pasal 72B (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon. (2) Dalam hal jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, penentuan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara sah yang lebih banyak secara berjenjang. Pasal 72C (1) Dalam hal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 1 (satu) Pasangan Calon, jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kabupaten/kota. (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kecamatan.
  • 18. -18- (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. (4) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara. Pasal 72D (1) Dalam hal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan 1 (satu) Pasangan Calon, jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kecamatan. (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk
  • 19. -19- Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara. Pasal 72E Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72B ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya. Pasal II Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • 20. -20- Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. JURI ARDIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1391
  • 21. LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 2. MODEL D1-KWK : Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi. 3. MODEL D2-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 4. MODEL DAA-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
  • 22. - 2 - 5. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 6. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 7. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 8. MODEL DA1-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 9. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 10. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 11. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
  • 23. - 3 - 12. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 13. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. 14. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 15. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 16. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 17. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 18. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
  • 24. - 4 - 19. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. 20. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 21. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. 22. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 23. MODEL DB8-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalm Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 24. MODEL DC-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 25. MODEL DC1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 26. MODEL DC2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  • 25. - 5 - 27. MODEL DC3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 28. MODEL DC4-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 29. MODEL DC5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 30. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi. 31. MODEL DC7-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 32. MODEL D-KWK SATU PASLON : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 33. MODEL D1-KWK SATU PASLON : Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi. 34. MODEL D2-KWK SATU PASLON : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
  • 26. - 6 - 35. MODEL DAA-KWK PLANO SATU PASLON : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 36. MODEL DAA-KWK SATU PASLON : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 37. MODEL DA-KWK SATU PASLON : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 38. MODEL DA1-KWK SATU PASLON : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 39. MODEL DA1-KWK PLANO SATU PASLON : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 40. MODEL DA2-KWK SATU PASLON : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
  • 27. - 7 - 41. MODEL DA3-KWK SATU PASLON : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 42. MODEL DA4-KWK SATU PASLON : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. 43. MODEL DA5-KWK SATU PASLON : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 44. MODEL DA6-KWK SATU PASLON : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan. 45. MODEL DA7-KWK SATU PASLON : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 46. MODEL DB-KWK SATU PASLON : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 47. MODEL DB1-KWK SATU PASLON : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 48. MODEL DB2-KWK SATU PASLON : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur
  • 28. - 8 - dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 49. MODEL DB3-KWK SATU PASLON : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 50. MODEL DB4-KWK SATU PASLON : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. 51. MODEL DB5-KWK SATU PASLON : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 52. MODEL DB6-KWK SATU PASLON : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. 53. MODEL DB7-KWK SATU PASLON : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 54. MODEL DB8-KWK SATU PASLON : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalm Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 55. MODEL DC-KWK SATU PASLON : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 56. MODEL DC1-KWK SATU PASLON : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  • 29. - 9 - 57. MODEL DC2-KWK SATU PASLON : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 58. MODEL DC3-KWK SATU PASLON : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 59. MODEL DC4-KWK SATU PASLON : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 60. MODEL DC5-KWK SATU PASLON : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 61. MODEL DC6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi. 62. MODEL DC7-KWK SATU PASLON : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
  • 30. SURAT PENGANTAR Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS ------------------------------------------- Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di : TPS : Nomor ................. s/d Nomor ..................... Desa/Kelurahan*) : ..............…………………................................ Kecamatan : …….................………................................... Kabupaten/Kota*) : ............…..................…............................... Provinsi : ………………………........................................ Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari : 1 Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Model C1-KWK Berhologram Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS. Lampiran Model C1- KWK Berhologram Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon. 2 Model C1-KWK Plano Berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS. 3 Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. 4 Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih. 5 Model C5-KWK Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1- KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL. 6 Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih. Kepada : Yth. Ketua PPK……………… di - ……………………... MODEL D-KWK A.
  • 31. 7 Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS 8 Model A3-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 9 Model A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh). 10 Model A5-KWK Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain. 12 Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos. C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel. Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel. YANG MENYERAHKAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN *)............................... ……………………………………… (Nama Lengkap) ……………….., ……………………. ......... YANG MENERIMA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .............................................. ……………………………………… (Nama Lengkap) *) coret yang tidak perlu
  • 32. BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK) YANG TIDAK TERDISTRIBUSI. Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di : Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..……..........…… Desa/Kelurahan *) : ..…............…….…........ Kecamatan : ..…............…….…........ Kabupaten/Kota *) : ..…............…….…........ Provinsi : ..…............…….…........ Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : ..…............…… Lembar 1. Meninggal dunia : ……………………… lembar 2. Pindah alamat : ……………………… lembar 3. Tidak dikenal : ……………………… lembar 4. Tidak dapat ditemui : ……………………… lembar 5. Lain-lain : ……………………… lembar YANG MENYERAHKAN, KPPS ……………………………………… Nama Lengkap …………………….., ……………………. ......... YANG MENERIMA, PPS ……………………………………… Nama Lengkap *) Coret yang tidak perlu; Keterangan : Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap: a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan; b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS. MODEL D1-KWK
  • 33. KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. PROVINSI : ………………………………………………………………………………………. NO. I TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 1 2 3 TIDAK DAPAT DITEMUI PINDAH ALAMAT TIDAK DIKENAL TANGGAL/BULAN/TAHUN : ………………………………………………………………………………………. KETERANGAN RINCIAN RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6 2 NAMA/TANDA TANGAN PPS MENINGGAL DUNIA HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …….. (diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK) LAIN LAIN JUMLAH RINCIAN PER-TPS MODEL D2-KWK Halaman 1
  • 34. KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. PROVINSI : ………………………………………………………………………………………. NO. I TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 1 2 3 JUMLAH RINCIAN PER-TPS PINDAH ALAMAT RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6 2 MENINGGAL DUNIA TIDAK DIKENAL TIDAK DAPAT DITEMUI LAIN LAIN TANGGAL/BULAN/TAHUN : ………………………………………………………………………………………. KETERANGAN RINCIAN NAMA/TANDA TANGAN PPS MODEL D2-KWK Halaman 2
  • 35. KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. PROVINSI : ………………………………………………………………………………………. NO. I TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 1 2 3 JUMLAH RINCIAN PER-TPS : ………………………………………………………………………………………. KETERANGAN RINCIAN RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6 2 MENINGGAL DUNIA TANGGAL/BULAN/TAHUN TIDAK DIKENAL TIDAK DAPAT DITEMUI LAIN LAIN PINDAH ALAMAT NAMA/TANDA TANGAN PPS MODEL D2-KWK Halaman 3
  • 36. NO. I TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. NAMA/TANDA TANGAN PPK (Tanda tangan) (Tanda tangan) NAMA PASANGAN CALON RINCIAN RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA 2 1. (Nama saksi) Jumlah Suara Sah Calon 4 5 CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …….. diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK PROVINSI KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. 2. (Nama saksi) 3 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon Jumlah Suara Tidak Sah Calon 1 2 MODEL DAA-KWK Halaman 1 PLANO
  • 37. NO. I JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. 1. (Nama saksi) PROVINSI : ………………………………………………………………………………………. (Tanda tangan) : ………………………………………………………………………………………. 2. (Nama saksi) 4 5 RINCIANNAMA PASANGAN CALON RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA Jumlah Suara Sah Calon KABUPATEN/KOTA*) (Tanda tangan) 3 NAMA/TANDA TANGAN PPK 2 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. Jumlah Suara Tidak Sah Calon Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon 1 2 MODEL DAA-KWK Halaman 2 PLANO
  • 38. NO. I JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 2 : ………………………………………………………………………………………. KELURAHAN/DESA *) 1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi) NAMA/TANDA TANGAN PPK 1 KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. Jumlah Suara Sah Calon RINCIAN RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA : ………………………………………………………………………………………. NAMA PASANGAN CALON PROVINSI 2 3 4 5 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON (Tanda tangan) (Tanda tangan) KECAMATAN Jumlah Suara Tidak Sah Calon Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon MODEL DAA-KWK Halaman 3 PLANO
  • 39. NO. A. TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML NO. B. TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. URAIAN RINCIAN DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT 2 Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1. (Nama saksi) (Tanda tangan) (Tanda tangan) SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …….. (diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK) PROVINSI KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. 1 53 42 URAIAN RINCIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) 1. Pengguna hak pilih dalam DPT 1. Pemilih terdaftar DPT 3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 2 DATA PEMILIH 2. Pemilih terdaftar dalam DPPh PENGGUNA HAK PILIH 2. Pengguna hak pilih dalam DPPh 3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan NAMA/TANDA TANGAN PPK NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 2. (Nama saksi) MODEL DAA-KWK Halaman 1
  • 40. NO. A. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML NO. B. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 PROVINSI 1. Pemilih terdaftar DPT Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. 2 Pemilih disabilitas/penyandang cacat (Tanda tangan) 2. (Nama saksi) (Tanda tangan) : ………………………………………………………………………………………. URAIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 2 NAMA/TANDA TANGAN PPK RINCIAN 1. (Nama saksi) : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 53 RINCIAN DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT 4 2. Pemilih terdaftar dalam DPPh 3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) 2. Pengguna hak pilih dalam DPPh 1 2 URAIAN DATA PEMILIH 3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan PENGGUNA HAK PILIH 1. Pengguna hak pilih dalam DPT KECAMATAN MODEL DAA-KWK Halaman 1 .......
  • 41. NO. A. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML NO. B. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 2 DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT URAIAN RINCIAN KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. Pemilih disabilitas/penyandang cacat Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak 2. (Nama saksi) : ………………………………………………………………………………………. (Tanda tangan) (Tanda tangan) RINCIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 1. (Nama saksi) URAIAN NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON NAMA/TANDA TANGAN PPK 3 4 51 2 PROVINSI : ……………………………………………………………………………………….KABUPATEN/KOTA*) 3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 2. Pemilih terdaftar dalam DPPh 3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) 2. Pengguna hak pilih dalam DPPh 2 DATA PEMILIH 1. Pemilih terdaftar DPT KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. 4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) 1. Pengguna hak pilih dalam DPT PENGGUNA HAK PILIH MODEL DAA-KWK Halaman 1 ......
  • 42. NO. I. TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 NO. II. TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 NO. III. TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 KELURAHAN/DESA *) KABUPATEN/KOTA*) Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) 2 RINCIANURAIAN NAMA PASANGAN CALON RINCIAN : ………………………………………………………………………………………. (Tanda tangan) (Tanda tangan) 1. (Nama saksi) Jumlah Suara Sah Seluruh Calon : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. Jumlah surat suara yang digunakan Jumlah surat suara yang tidak terpakai DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA 3 URAIAN RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON 2 1 NAMA/TANDA TANGAN PPK 5 Jumlah Suara Sah Calon RINCIAN 2 2. (Nama saksi) KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) Jumlah Suara Tidak Sah PROVINSI 2 4 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON MODEL DAA-KWK Halaman 2
  • 43. NO. I. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 NO. II. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 NO. III. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. 2 Jumlah Suara Sah Calon URAIAN 1. (Nama saksi) Jumlah surat suara yang digunakan NAMA PASANGAN CALON RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2. (Nama saksi) (Tanda tangan) : ………………………………………………………………………………………. (Tanda tangan) DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA URAIAN RINCIAN KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI : ………………………………………………………………………………………. 5 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 2 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1 RINCIAN Jumlah Suara Tidak Sah Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) NAMA/TANDA TANGAN PPK RINCIAN 3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 42 KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH 2 MODEL DAA-KWK Halaman 2 .......
  • 44. NO. I. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 NO. II. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 NO. III. JUMLAH PINDAHAN TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... TPS ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 KELURAHAN/DESA *) : ………………………………………………………………………………………. 2 DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA (Tanda tangan) 2. (Nama saksi) 4 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) Jumlah Suara Tidak Sah NAMA/TANDA TANGAN PPK NAMA PASANGAN CALON 2 : ………………………………………………………………………………………. 1. (Nama saksi) KABUPATEN/KOTA*) URAIAN 2 DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH Jumlah Suara Sah Seluruh Calon RINCIAN NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON Jumlah surat suara yang digunakan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) KECAMATAN 5 : ………………………………………………………………………………………. (Tanda tangan) 3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai : ………………………………………………………………………………………. PROVINSI Jumlah Suara Sah Calon RINCIAN RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON 1 2 URAIAN RINCIAN Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos MODEL DAA-KWK Halaman 2 ......
  • 45. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ………… Pada hari ini ……………….. tanggal ……………….. bulan ……………….. tahun ................, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ........................................... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di: ...................................................... Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *). Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data : a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano. b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ……. ( ……………) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 1. 2. 3. 4. 5. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. SAKSI PASANGAN CALON 1. 2. ………………………. ………………………. Catatan : *) Coret yang tidak perlu. **) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus. MODEL DA-KWK
  • 46. NO. I. DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 ...... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A. LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML B. LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML 2. (Nama saksi)1. (Nama saksi) (Tanda tangan) (Tanda tangan) NAMA/TANDA TANGAN PPK NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 2 SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …….. diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK PROVINSI KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. 1 2 DATA PEMILIH 3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya 53 4 1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) URAIAN RINCIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) PENGGUNA HAK PILIH 2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) 3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) 1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) MODEL DA1-KWK Halaman 1
  • 47. NO. I. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A. LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML B. LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) PENGGUNA HAK PILIH (Tanda tangan) (Tanda tangan) : ………………………………………………………………………………………. PROVINSI 1 2 3 RINCIAN 1. (Nama saksi) URAIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 2 NAMA/TANDA TANGAN PPK 2. (Nama saksi) : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. 2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) 3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 5 3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) 2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) DATA PEMILIH KECAMATAN MODEL DA1-KWK Halaman 1 .......
  • 48. NO. I. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A. LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML B. LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) PENGGUNA HAK PILIH (Tanda tangan) (Tanda tangan) 1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi) : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. 1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KABUPATEN/KOTA*) URAIAN NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON NAMA/TANDA TANGAN PPK 3 4 5 2 DATA PEMILIH 1 2 RINCIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH PROVINSI 4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) 2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) 3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) 1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. MODEL DA1-KWK Halaman 1 ......
  • 49. NO. II. DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 NO. III. DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 NO. IV. DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 NO. V. DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih (Tanda tangan) (Tanda tangan) PROVINSI Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) : ………………………………………………………………………………………. URAIAN KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. 2 RINCIAN NAMA PASANGAN CALON RINCIAN RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON 2 Jumlah surat suara yang digunakan Jumlah surat suara yang tidak terpakai DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA 3 URAIAN RINCIAN 1 NAMA/TANDA TANGAN PPK 4 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Jumlah Suara Tidak Sah Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 1. (Nama saksi) DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4) 2 URAIAN RINCIAN 2. (Nama saksi) Jumlah Suara Sah Calon 2 KECAMATAN 5 DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT : ………………………………………………………………………………………. MODEL DA1-KWK Halaman 2
  • 50. NO. II. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 NO. III. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 NO. IV. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 NO. V. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 NAMA PASANGAN CALON URAIAN DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT 2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON : ………………………………………………………………………………………. (Tanda tangan) (Tanda tangan) URAIAN RINCIAN Jumlah Suara Sah 2. (Nama saksi)1. (Nama saksi) Jumlah surat suara yang digunakan PROVINSI : ………………………………………………………………………………………. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA KABUPATEN/KOTA*) RINCIAN 5 NAMA/TANDA TANGAN PPK RINCIAN KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH RINCIAN 4 Jumlah Suara Tidak Sah Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) 3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1 2 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 2 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4) 2 URAIAN Jumlah Suara Sah Calon 2 MODEL DA1-KWK Halaman 2 .......
  • 51. NO. II. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 NO. III. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 NO. IV. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 NO. V. JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 : ………………………………………………………………………………………. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA 2 KECAMATAN (Tanda tangan) URAIAN RINCIAN DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT 2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih : ……………………………………………………………………………………….PROVINSI 4 1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi) Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4) DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH Jumlah Suara Sah RINCIAN NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 2 KABUPATEN/KOTA*) Jumlah surat suara yang tidak terpakai Jumlah surat suara yang digunakan URAIAN Jumlah Suara Tidak Sah NAMA/TANDA TANGAN PPK NAMA PASANGAN CALON Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) 2 5 : ………………………………………………………………………………………. (Tanda tangan) Jumlah Suara Sah Calon RINCIAN RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON 31 2 URAIAN RINCIAN Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos MODEL DA1-KWK Halaman 2 ......
  • 52. NO. I DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 1 2 3 2. (Nama saksi) 5 CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …….. diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK PROVINSI KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA 2 1. (Nama saksi) Jumlah Suara Sah Calon 4 NAMA/TANDA TANGAN PPK (Tanda tangan) Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon (Tanda tangan) Jumlah Suara Tidak Sah Calon MODEL DA1-KWK Halaman 1 PLANO
  • 53. NO. I JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………. 1 2 3 NAMA/TANDA TANGAN PPK 2 NAMA PASANGAN CALON RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA Jumlah Suara Sah Calon KABUPATEN/KOTA*) (Tanda tangan) : ………………………………………………………………………………………. 2. (Nama saksi)1. (Nama saksi) PROVINSI : ………………………………………………………………………………………. 4 5 RINCIAN Jumlah Suara Tidak Sah Calon Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon (Tanda tangan) MODEL DA1-KWK Halaman 2 PLANO
  • 54. NO. I JUMLAH PINDAHAN DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... DESA/KEL ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON (Tanda tangan) (Tanda tangan) KECAMATAN Jumlah Suara Sah Calon RINCIAN RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA 2 3 4 5 : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. 1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi) NAMA/TANDA TANGAN PPK 1 KABUPATEN/KOTA*) Jumlah Suara Tidak Sah Calon Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon NAMA PASANGAN CALON PROVINSI 2 MODEL DA1-KWK Halaman 3 PLANO
  • 55. Kecamatan : ……………………………………………………… Kabupaten/Kota *) : ......………………......................................... Provinsi : ......………………......................................... Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN …………………………………………….. *) Coret yang tidak perlu **) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan. MODEL DA2-KWK …………………………, ................. ...... PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KETUA ………………………………………… CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ……..
  • 56. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (Desa/Kelurahan *) .....................) ............................................. (NAMA LENGKAP) BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …….. Pada hari ini …………….. tanggal …….…………… bulan ……… tahun..................., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari : TPS : Nomor ................. s/d Nomor ..................... Desa/Kelurahan*) : ..............…………………................................ Kecamatan : …….................………................................... Kabupaten/Kota*) : ............…..................…............................... Provinsi : ………………………........................................ yaitu berupa : A. 1 Model C-KWK Model C1-KWK 2 Model C1-KWK Plano 3 Model C2-KWK 4 Model C3-KWK 5 Model C5-KWK 6 Model C6-KWK 7 Model C7-KWK B. Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS. Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel. Yang Menyerahkan Yang Menerima Catatan : *) Coret yang tidak perlu MODEL DA3-KWK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (Kecamatan ........................................) ............................................. (NAMA LENGKAP) Cap PPK
  • 57. SURAT PENGANTAR Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan --------------------------------------------- Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di : Kecamatan : ............................................…….................………… Kabupaten/Kota *) : ............………. Provinsi : ……………………….........… Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari : A. 1 Model DAA-KWK Model DAA-KWK Plano 2 Model DA-KWK Model DA1-KWK 3 Model DA1-KWK Plano 4 Model DA2-KWK 5 Model DA3-KWK 6 Model DA5-KWK 7 Model DA6-KWK 8 Model DA7-KWK B. Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS. Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel. YANG MENYERAHKAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .................................... ……………………………………… (NAMA LENGKAP) ……………….., ……………………. ...... YANG MENERIMA, KPU KABUPATEN/KOTA *) .............................................. ……………………………………… (NAMA LENGKAP) *) Coret yang tidak perlu Catatan : a. Satu Rangkap untuk PPK b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. Kepada : Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota *) ……………… di - ……………………... MODEL DA4-KWK
  • 58. TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …….. KECAMATAN : ________________________________ KABUPATEN/KOTA *) : ________________________________ PROVINSI : ________________________________ No N a m a Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam Tanda tangan 1. ………………... Nama Pasangan Calon 1………………………... 2. ………………... Nama Pasangan Calon 2………………... 3. ………………... Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan 3………………………... ........................, ... ........ ……. Yang Menyerahkan Ketua PPK ................. ………………………….. (Nama Lengkap) MODEL DA5-KWK
  • 59. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN........................................................... KABUPATEN............................................................ PROVINSI ............................................................... Jl. ……………………………… Telp. ……………….. Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada: H a r i : …………………………… Tanggal : …………………………… Pukul : …………………………… Tempat/Alamat : …………………………… …………………………… Dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK. c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang. ……………………………………., ………………… ........ PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, K E T U A ……………………………….. (Nama Lengkap) Tembusan : Ketua KPU Kabupaten/Kota *) ……………………………………………… MODEL DA6-KWK Kepada Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah Kecamatan .......... 2. Saksi Pasangan Calon ...……………… 3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di …………………… Nomor : Perihal :.Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan .
  • 60. DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN ……. Kecamatan : ……………………… Kabupaten/Kota : ............................. Provinsi : ............................. No Nama INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI TANDA TANGAN MODEL DA7-KWK TandaTangan Ketua PPK ( ....................................)
  • 61. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN ………… Pada hari ini ......................... tanggal ......................... bulan ......................... tahun ........................., KPU Kabupaten/Kota *) ........................................... melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di :...................................................... Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dengan kegiatan : menjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ……. ( ………………) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir. KPU KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3. 4. 5. Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota SAKSI PASANGAN CALON 1. 2. Saksi Pasangan Calon Saksi Pasangan Calon Catatan : *) Coret yang tidak perlu. **) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus. ***) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL DB-KWK
  • 62. NO. A. KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 ...... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML NO. B. KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) PENGGUNA HAK PILIH 1. Pemilih terdaftar dalam DPT 3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 2 DATA PEMILIH 2. Pemilih terdaftar dalam DPPh 3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) 1. Pengguna hak pilih dalam DPT 53 41 SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN …….. diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK PROVINSI KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON URAIAN RINCIAN DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 2. Pengguna hak pilih dalam DPPh 2 2. (Nama saksi)1. (Nama saksi) (Tanda tangan) DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT (Tanda tangan) URAIAN RINCIAN 2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih MODEL DB1-KWK Halaman 1
  • 63. NO. A. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML NO. B. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 DATA PEMILIH 4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) 1. Pengguna hak pilih dalam DPT 3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 2. Pemilih terdaftar dalam DPPh 2. Pengguna hak pilih dalam DPPh 3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) 1. Pemilih terdaftar dalam DPT PENGGUNA HAK PILIH 4 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 5 (Tanda tangan) : ………………………………………………………………………………………. KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 2 NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA URAIAN RINCIAN 1. (Nama saksi) PROVINSI 1 2 3 (Tanda tangan) 2. (Nama saksi) URAIAN RINCIAN DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT 2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih MODEL DB1-KWK Halaman 1 .......
  • 64. NO. A. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML NO. B. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) PENGGUNA HAK PILIH 3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 4 5 2. Pengguna hak pilih dalam DPPh 2. Pemilih terdaftar dalam DPPh 3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan 4. Jumlah Pemilih (1+2+3) 1. Pengguna hak pilih dalam DPT 1. Pemilih terdaftar dalam DPT 2 DATA PEMILIH KABUPATEN/KOTA*) DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH PROVINSI : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. RINCIAN 1 2 NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA 3 URAIAN 2. (Nama saksi)1. (Nama saksi) NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON (Tanda tangan) (Tanda tangan) URAIAN RINCIAN DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT 2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih MODEL DB1-KWK Halaman 1 ......
  • 65. NO. I. KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 NO. II. KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 NO. III. KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 RINCIAN 2 4 5 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH 2. (Nama saksi) Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4) 1 NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA 3 URAIAN Jumlah surat suara yang digunakan Jumlah surat suara yang tidak terpakai DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA 1. (Nama saksi) RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON 2 URAIAN KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) 2 RINCIAN 2 (Tanda tangan) PROVINSI Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Jumlah Suara Tidak Sah Jumlah Suara Sah Calon (Tanda tangan) MODEL DB1-KWK Halaman 2
  • 66. NO. I. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 NO. II. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 NO. III. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH PINDAHAN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 2 2 Jumlah Suara Sah Calon Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 2 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4) 1 Jumlah surat suara yang tidak terpakai RINCIAN NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON 4 NAMA PASANGAN CALON 3 KABUPATEN/KOTA*) Jumlah surat suara yang digunakan DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA RINCIAN 5 Jumlah Suara Tidak Sah Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) PROVINSI : ………………………………………………………………………………………. URAIAN RINCIAN Jumlah Suara Sah Seluruh Calon : ………………………………………………………………………………………. (Tanda tangan) (Tanda tangan) URAIAN 1. (Nama saksi) 2 2. (Nama saksi) MODEL DB1-KWK Halaman 2 .......
  • 67. NO. I. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 NO. II. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 NO. III. JUMLAH PINDAHAN KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... KECAMATAN ...... JUMLAH AKHIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos URAIAN RINCIAN 2 531 2 RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA (Tanda tangan) Jumlah Suara Sah Calon DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH Jumlah Suara Sah Seluruh Calon RINCIAN NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON Jumlah surat suara yang tidak terpakai Jumlah Suara Tidak Sah Jumlah surat suara yang digunakan URAIAN : ………………………………………………………………………………………. 2 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4) PROVINSI (Tanda tangan) NAMA PASANGAN CALON RINCIAN 4 1. (Nama saksi) 2. (Nama saksi) DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA 2 KABUPATEN/KOTA*) : ………………………………………………………………………………………. MODEL DB1-KWK Halaman 2 ......