Pedoman Teknis Panitia Pemungutan Suara

1. KEPUTUSAN KPU NO 66 TAHUN 2024
DIVISI TEKNIS
KPU KOTA JAKARTA BARAT
PEDOMAN TEKNIS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
KPU KOTA
JAKARTA BARAT

2. KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
2

3. KPPS menyampaikan formulir
C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada Pemilih
DPT paling lambat tanggal 3 hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara (11 Februari 2024).
KPPS mendokumentasikan penyampaian
surat pemberitahuan berupa foto atau
video yang disimpan sebagai arsip dan
disampaikan kepada PPS bersamaan
dengan rekapitulasi pengembalian
formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU
Apabila Pemilih tidak berada di
tempat tinggalnya, KPPS dapat
menyampaikan formulir
C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada
orang terpercaya (keluarganya)
dan diminta untuk
menandatangani tanda terima
Apabila Pemilih dan keluarga tidak berada
di tempat tinggalnya, KPPS
menyampaikan foto/scan formulir
C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada Pemilih
melalui aplikasi pesan/ surat elektronik/
media internet lainnya yang bersifat
personal dan mengambil tangkapan layar
dari hasil pengiriman pesan
Apabila s.d. 3 hari sebelum pemungutan
suara (11 Februari 2024), Pemilih DPT
belum menerima formulir
C.PEMBERITAHUAN-KPU, maka Pemilih
dapat meminta formulir
C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada KPPS
paling lambat tanggal 13 Februari 2024
dengan menunjukkan KTP-el/ suket
Dalam hal sampai dengan 1 (satu)
Hari sebelum tanggal pemungutan
suara terdapat formulir Model
C.PEMBERITAHUAN-KPU yang
tidak dapat didistribusikan kepada
Pemilih karena pemilih:
a) meninggal dunia; b) pindah alamat
domisili; c) pindah memilih; d) tidak
dikenal, e) tidak berada di tempat dan
tidak terdapat keluarga/ orang terpercaya
yang dapat dititipkan serta KPPS tidak
memiliki kontak yang bersangkutan
Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir
Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak
terdistribusi, kepada PPS termasuk
rekapitulasi formulir Model
C.PEMBERITAHUAN-KPU yang terdistribusi.
Pelaporan rekapitulasi formulir
C.PEMBERITAHUAN yang tidak terdistribusi,
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari
pemungutan suara pukul 17.00 waktu
setempat
1 2 3
5
4 6
PENYAMPAIANSURATPEMBERITAHUANPEMUNGUTANSUARAKEPADAPEMILIH 3

4. Pengaturan waktu kehadiran Pemilih DPT
disarankan dibagi menjadi 4 (empat)
kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan
sesuai dengan nomor urut dalam formulir
Model A-Kabko Daftar Pemilih secara
proporsional, yaitu pukul:
a. 07.00 sampai dengan pukul 07.59;
b. 08.00 sampai dengan pukul 08.59;
c. 09.00 sampai dengan pukul 09.59; dan
d. 10.00 sampai dengan pukul 10.59.
Pemilih DPTb dapat
memberikan suara di TPS
paling cepat 2 (dua) jam
sebelum pemungutan
suara selesai.
Pemilih DPK dapat
memberikan suara di TPS
Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB.
PENGATURANWaktukehadiranpemilihdi tps
Pemilih DPT
1 Pemilih DPTb
2 Pemilih DPK
3
Apabila Pemilih DPT hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan
namun hadir dalam rentang waktu Pemungutan Suara berlangsung
(pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani
Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya.
4

5. Priorityseat
KPPS menyiapkan dan mengatur:
tempat duduk Pemilih paling sedikit
25 (dua puluh lima) orang
5 tempat duduk dari 25 tempat duduk
pemilih merupakan tempat duduk
prioritas yang diperuntukkan bagi:
Pemilih disabilitas;
Pemilih hamil;
Pemilih yang membawa balita;
Pemilih lanjut usia; dan
Pemilih yang membutuhkan
perlakuan khusus;
1
2
3
4
5
5

6. Saksidan
pengawastps
Ketentuan Jumlah Saksi:
1. Hanya dapat menjadi 1 (satu)
Saksi Peserta Pemilu
2. Berjumlah paling banyak 2 (dua)
orang untuk masing-masing
Pasangan Calon dan Partai
Politik, atau calon anggota DPD
dengan ketentuan yang dapat
memasuki TPS berjumlah 1
(satu) orang dalam satu waktu.
Ketentuan Atribut Saksi:
tidak mengenakan atau membawa atribut
yang memuat nomor, nama, foto
calon/Pasangan Calon, simbol/gambar
Partai Politik, atau mengenakan seragam
dan/atau atribut lain yang memberikan
kesan mendukung atau menolak Peserta
Pemilu tertentu
Saksi yang memasuki TPS harus
menggunakan tanda pengenal dari
yang diberikan oleh KPPS
6

7. Saksidan
pengawastps
Ketentuan Jumlah Saksi:
Saksi membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum
rapat Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh:
1. Pasangan Calon atau tim kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden
2. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya
untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota
3. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat mandat maka yang berlaku
mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten/kota kecuali mandat dari
kepengurusan tingkat kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku oleh tingkat
di atasnya.
Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu,
Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan
Partai Politik pengusul, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-
masing Peserta Pemilu
7

8. PEMERIKSAANPERSIAPAN
AKHIRPEMUNGUTANSUARA
Kegiatan pemeriksaan persiapan akhir dapat
disaksikan oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS yang
sudah hadir serta dipantau oleh pemantau terdaftar
dan diliput oleh pewarta
Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir
pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:
Memeriksa TPS dan perlengkapannya
Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara
setiap jenis Pemilu beserta kelengkapan
administrasinya di depan meja ketua KPPS
Mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk
menempati tempat duduk yang telah disediakan
Menerima surat mandat dari Saksi dan
memastikan salinan DPT dan DPTb telah diberikan
kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir, dan
telah menandatangani tanda terima
8

9. 9
Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan
suara, Pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan
perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil
*Pasal 24 PKPU 25 Tahun 2023
Pemilih hadir di TPS dengan membawa:
a. formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU bagi Pemilih DPT;
b. formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih DPTb;
c. KTP-el atau Suket untuk ditunjukkan.
Jika tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket dapat menunjukkan
dokumen kependudukan yang memuat foto diri Pemilih dengan jelas,
berupa:
• fotokopi KTP-el,
• foto KTP-el;
• KTP-el berbentuk digital; atau
• dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri dengan
foto dan informasi lengkap.
Kejadian tersebut dicatat ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai kejadian khusus
Pemilihyangberhak
memberikansuaraditps
Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam
DPT di TPS yang bersangkutan
Pemilik KTP-el yang terdaftar
dalam DPTb;
Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar
pada pada DPT dan DPTb;
Penduduk yang telah
memiliki hak pilih.

10. 10
10
*Pasal 25 ayat (3)
PKPU 25 Tahun 2023
suratsuarayangdiberikankepadapemilih
Surat Suara Presiden
dan Wakil Presiden
Surat Suara DPR Surat Suara DPD
Surat Suara DPRD
Provinsi
Pemilih DPT 4 Jenis Surat Suara
Pemilih DPTb
Surat Suara DPR
Pindah memilih ke Kab/Kota lain
dalam satu Provinsi dan dalam satu
dapil anggota DPR
Surat Suara DPRD Provinsi
Pindah memilih ke Kab/Kota lain
dalam satu Provinsi dan dalam
satu dapil anggota DPRD Provinsi
Surat Suara Presiden
Dan Wakil Presiden
Pindah memilih ke Provinsi lain atau
pindah memilih ke suatu negara
Surat Suara DPD
Pindah memilih ke Kab/Kota lain
dalam satu Provinsi
Pemilih DPK
5 Jenis Surat Suara
Surat Suara Presiden
dan Wakil Presiden
Surat Suara DPR
Surat Suara DPD
Surat Suara DPRD
Provinsi

11. 11
a. Apabila Pemilih sudah pindah domisili dan
sudah mendapatkan KTP-el di tempat baru,
maka penduduk tersebut jika mengurus
pindah memilih dapat menjadi pemilih DPTb
dan berhak mendapatkan 4 (empat) jenis
surat suara.
b. Apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada
domisili di tempat baru dan tidak terdaftar
dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada
domisili yang baru, Pemilih tersebut dapat
menjadi Pemilih DPK.
Dalam hal Pemilih yang telah menandatangani
C.DAFTAR HADIR namun meninggalkan TPS dan
sampai dengan waktu pemungutan suara selesai
Pemilih tersebut tidak kembali untuk melakukan
pemberian suara, maka KPPS mencatat kejadian
tersebut ke dalam formulir Model C.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan
mencoret Pemilih dalam formulir Model C.DAFTAR
HADIR sesuai dengan jenis Pemilih
KONDISIKHUSUS

12. 12
Dalam hal terdapat Pemilih luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN
pindah memilih dari TPSLN/KSK ke TPS dalam negeri, ketua KPPS
memberikan jumlah Surat Suara yang tercantum dalam surat
pemberitahuan formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN kepada
Pemilih yang bersangkutan:
1) apabila Pemilih tersebut pindah memilih ke TPS di dalam wilayah
Dapil DKI Jakarta II, maka Pemilih tersebut dapat menggunakan hak
pilihnya untuk Pemilu anggota DPR Dapil DKI Jakarta II dan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden; dan
2) apabila Pemilih tersebut pindah memilih ke TPS di luar wilayah Dapil
DKI Jakarta II, maka Pemilih tersebut dapat menggunakan hak
pilihnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Untuk memastikan tidak terdapat Pemilih yang
memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali,
maka dalam hal Pemilih DPTb yang
menggunakan formulir Model A-Surat Pindah
Memilih LN sebelum 7 (tujuh) Hari pindah
memilih ke dalam negeri, dapat melakukan
pemberian suara sepanjang Pemilih terdaftar
sebagai Pemilih untuk metode TPSLN atau
KSK serta belum melaksanakan pemungutan
suara di TPSLN dan KSK asal
Pemilihpindahmemilihdariluarnegeri

13. 1 3
1) Pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS lokasi khusus,
dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:
a. Pasangan Calon;
b. calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke
kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam
satu Dapil;
c. calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke
kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
d. calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih
ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan
dalam satu Dapil; dan/atau
e. calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah
memilih ke kecamatan lain dalam satu
kabupaten/kota dan dalam satu Dapil.
2) Ketentuan mengenai TPS lokasi khusus sesuai dengan
Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan
daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan
sistem informasi data Pemilih.
3) Dalam hal terdapat kendala dalam penyampaian surat
pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di
TPS lokasi khusus, penyampaian formulir dilakukan
berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota
dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.
4) Pelayanan terhadap Pemilih di TPS lokasi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan KPU
*Pasal 113 PKPU 25 Tahun 2023
PEMBERIANSUARADI LOKASIKHUSUS

14. 1 4
1. Dalam hal terdapat TPS lokasi khusus yang:
a. tidak dapat melayani Pemilih DPTb karena tidak lagi terdapat
sisa surat suara yang dapat digunakan oleh Pemilih DPTb; dan
b. pemilih DPTb tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan TPS
lokasi khusus yang meliputi:
• rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
• panti sosial atau panti rehabilitasi; dan
• fasilitas pelayanan kesehatan, dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut:
 PPS menunjuk TPS terdekat dari TPS lokasi khusus
tersebut;
 Penunjukan TPS terdekat sebagaimana dimaksud pada
angka 6 dilakukan setelah pukul 11.00 waktu setempat.
 KPPS dari TPS terdekat yang ditunjuk oleh PPS
mendatangi Pemilih yang bersangkutan disaksikan oleh
Saksi dan diawasi oleh Pengawas TPS
2. Tata cara pelayanan pemilih sebagaimana
dimaksud pada angka 1 yaitu:
• Waktu pelayanan pengguna hak pilih
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu
setempat dengan memperhatikan pelayanan
Pemilih yang hadir di TPS dan
mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
• Perlengkapan yang harus disediakan berupa
kantong plastik sedang berwarna gelap, surat
suara sesuai dengan jenis Pemilu, daftar hadir
sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat
coblos.
• Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam formulir
Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU
PEMBERIANSUARADILOKASIKHUSUS

15. 15
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

16. 16
16
• Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara
selesai dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.
• Dalam hal penghitungan suara belum selesai, penghitungan suara dapat
diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya
Hari pemungutan suara.
• Sebelum dan saat rapat penghitungan suara di TPS, KPPS dapat mengambil
waktu untuk beristirahat yang diatur oleh ketua kpps dengan tetap
memperhatikan waktu penyelesaian penghitungan suara.
• Apabila istirahat dilakukan di luar TPS, anggota KPPS dapat mengambil
waktu untuk beristirahat dan dilakukan secara bergantian.
• Apabila istirahat dilakukan di dalam TPS, seluruh anggota TPS dapat
melakukan istirahat dari aktivitas pelaksanaan penghitungan suara dengan
terlebih dahulu mengumumkan kepada Saksi dan Pengawas TPS terkait
dengan waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat
WAKTUPENGHITUNGANSUARA

17. 17
17
Teknispenghitungansuaraolehkpps
Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan
oleh semua pihak yang hadir;
Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di
meja ketua KPPS;
Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah
tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam
kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir
Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model
C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model
C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;
1
2
3
4

18. 18
18
Teknispenghitungansuaraolehkpps
Penghitungan perolehan suara dilakukan secara
terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat
penerangan cahaya cukup
Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan
tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir:
Model C.HASIL-PPWP; Model C.HASIL- DPR; Model
C.HASIL-DPD; Model C.HASIL-DPRD-PROV
5
6
7
8
Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara
yang dikeluarkan tidak berada pada kotak suara
sesuai jenis Pemilu, ketua KPPS menunjukan
surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas
TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilu atau
masyarakat/Pemilihyang hadir .
Dalam hal penghitungan suara terhadap surat
suara belum dilaksanakan, KPPS memasukkan
surat suara tersebut ke dalam kotak suara
sesuai dengan jenis Pemilu.

19. 1 9
*Pasal 53 ayat (4) PKPU 25 Tahun 2023
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu
Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau
Gabungan Partai Politik dalam surat suara.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
*dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom
Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga
terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari
lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon
lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan
KRITERIASuratsuarasah

20. 2 0
*Pasal 53 ayat (4) PKPU 25 Tahun 2023
a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.
Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
KRITERIASuratsuarasah(2)

21. 21
DPR & DPRD
SURATSUARASAHDIHITUNGUNTUKPARPOL

22. 22
DPR & DPRD
SURATSUARASAHDIHITUNGUNTUKcalon

23. 2 3
*Pasal 53 ayat (4) PKPU 25 Tahun 2023
a. Surat Suara ditandatangani oleh
ketua KPPS; dan
b. tanda coblos terdapat pada kolom
1 (satu) calon perseorangan.
Pemilu Anggota DPD
SURATSUARASAH(3)

24. 2 4
*Pasal 57 PKPU 25 Tahun 2023
1) Ketua KPPS memberi tanda silang pada bagian luar
surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS,
dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat
dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
a. surat suara yang tidak digunakan;
b. sisa surat suara cadangan;
c. surat suara yang rusak; dan/atau
d. surat suara yang keliru dicoblos.
2) Dalam memberi tanda silang, Ketua KPPS dibantu oleh
anggota KPPS.
Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat
penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto
atau video terhadap formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD
Kab/Kota, C.DAFTAR HADIR, salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model
ADaftar Pemilih Pindahan
Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir
Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota
PENCATATANHASILpenghitungansuara

25. 2 5
*Pasal 58 PKPU 25 Tahun 2023
PENCATATANHASILpenghitungansuara
1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan
anggota KPPS menandatangani formulir:
a. Model C.HASIL-PPWP;
b. Model C.HASIL-DPR;
c. Model C.HASIL-DPD;
d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-
DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-
DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-
DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model
C.HASIL-DPRPBD; dan
e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model
C.HASIL-DPRK, serta ditandatangani oleh Saksi
yang hadir dan bersedia menandatangani.
2) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia
menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai
catatan kejadian khusus dengan mencantumkan
alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.
3) Formulir yang telah ditandatangani dibuat
dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan
menggunakan Sirekap.
4) KPPS menyampaikan formulir kepada KPU.

26. 2 6
Hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca
Format penulisan penghitungan suara untuk
suara sah sebagai berikut:
a. Pada kolom “Rincian Perolehan Suara Sah” penulisan
penghitungan suara berupa tanda satu garis tegak lurus
(turus/tally)
b. Pada kolom “Jumlah Tiap Baris” penulisan penghitungan
suara berupa angka arab
c. Pada kolom “Jumlah Suara Sah” penulisan penghitungan
suara berupa:
1) Angka yang berpedoman pada titik tanda digital
2) Huruf kapital
d. Untuk kolom “Rincian Perolehan Suara Sah” yang tidak
digunakan, diberikan garis penutup
*Lampiran PKPU 25 Tahun 2023
PENULISANHASILPENGHITUNGANSUARA(1)

27. 2 7
Hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca
Format penulisan penghitungan suara untuk
suara tidak sah sebagai berikut:
*Lampiran PKPU 25 Tahun 2023
PENULISANHASILPENGHITUNGANSUARA(2)
a. Pada kolom “Rincian Perolehan Suara Tidak Sah”
penulisan penghitungan suara berupa tanda satu
garis tegak lurus (turus/tally)
b. Pada kolom “Jumlah Tiap Baris” penulisan
penghitungan suara berupa angka arab
c. Pada kolom “Jumlah Suara Tidak Sah” penulisan
penghitungan suara berupa:
1) Angka yang berpedoman pada titik tanda digital
2) Huruf kapital
d. Untuk kolom “Rincian Perolehan Suara Tidak Sah”
yang tidak digunakan, diberikan garis penutup
Format “Jumlah Seluruh Suara Sah” dan
"Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah”

28. 2 8
B. Data Pengguna Hak Pilih
1. Diisi sesuai dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya
di TPS merujuk pada C.Daftar Hadir DPT
2. Diisi sesuai dengan jumlah DPTb yang menggunakan hak
pilihnya di TPS merujuk pada C.Daftar Hadir DPTb
3. Diisi sesuai jumlah DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS
merujuk pada C.Daftar Hadir DPK
4. Diisi sesuai total jumlah pemilih (DPT, DPTb & DPK) yang
menggunakan hak pilihnya di TPS
A. Data Pemilih
diisi sesuai dengan jumlah DPT di TPS
Catatan:
 I. B.4 = I. B.1 + I. B.2 + I. B.3
 I. B.1: Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
 I. B.2: Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb
 I. B.3: Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK
 I. B.4: Jumlah pengguna hak pilih (DPT + DPTb + DPK)
Jumlah
harus
sama
PENULISANHASILPENGHITUNGANSUARA(3)
Pengisian data administrasi pada C.Hasil

29. 2 9
II. Data Penggunaan Surat Suara
1. Diisi sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima di TPS
2. Diisi sesuai dengan surat suara yang digunakan pemilih DPT,
DPTb dan DPK (apabila ada DPTb & DPK)
3. Diisi sesuai dengan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
pemilih karena rusak atau keliru coblos)
4. Diisi sesuai dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan
(sisa surat suara)
Catatan:
 II. 1 = II. 2 + II. 3 + II. 4
 II. 2 = I. B.4
 II. 1: Jumlah surat suara yang diterima
 II. 2: Jumlah surat suara yang digunakan
 II. 3: Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih
 II. 4: Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai
termasuk surat suara Cadangan
 I. B.4: Jumlah pengguna hak pilih
Jumlah harus sama
PENULISANHASILPENGHITUNGANSUARA(4)
Pengisian data administrasi pada C.Hasil

30. 3 0
V. Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah
A. Diisi sesuai dengan total jumlah suara sah
B. Diisi sesuai dengan total jumlah suara
tidak sah
C. Diisi sesuai dengan total jumlah suara sah
dan suara tidak sah
Catatan:
Jumlah Seluruh Suara
Sah dan Suara Tidak Sah
sama dengan Jumlah
Pengguna Hak Pilih dan
Jumlah Surat Suara yang
digunakan
 V. C = I. B.4 = II. 2
 V. C: Jumlah suara
sah dan tidak sah
 I. B.4: Jumlah
pengguna hak pilih
 II. 2: Jumlah surat
suara yang
digunakan
Jumlah harus sama
PENULISANHASILPENGHITUNGANSUARA(5)
Pengisian Data Suara Sah dan Tidak Sah

31. 3 1
Apabila terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.HASIL,
Model C.HASIL SALINAN, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:
• menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus
tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model
C.HASIL; atau
• mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada
kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir
Model C.HASIL SALINAN.
• Pada tulisan angka atau kata yang salah dan telah dicoret, dituliskan angka/kata
hasil pembetulan.
• Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata
pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan
dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dilengkapi dengan angka/kata
yang dibetulkan dan angka/kata hasil pembetulan.
• Anggota KPPS Kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan
oleh ketua KPPS
PEMBETULANPENULISANHASILPENGHITUNGANSUARA

32. 3 2
*Pasal 60 PKPU 25 Tahun 2023
1. Setelah formulir C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov
selesai ditandatangani, KPPS mengisi formulir Model
C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov
berdasarkan formulir Model C.Hasil-
PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov.
2. KPPS menggandakan formulir Model C.Hasil-SALINAN-
PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov menggunakan alat
penggandaan yang disediakan di TPS.
3. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir
Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov
dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta
ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
4. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia
menandatangani formulir C.Hasil-SALINAN-
PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov, formulir ditandatangani
oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
PEMBUATANFORMULIRC.HASILSALINAN
5. Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia
menandatangani formulir C.Hasil-SALINAN-
PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov, wajib dicatat sebagai
catatan kejadian khusus dalam formulir Model
C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
SAKSI-KPU.
6. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan
formulir Model C.Hasil-SALINAN-
PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov kepada setiap saksi,
pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir
pada hari yang sama.
7. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan
penggandaan KPPS dapat menggunakan Dokumen
Elektronik melalui Sirekap.

33. 3 3
*Pasal 60 PKPU 25 Tahun 2023
PEMBUATANFORMULIRC.HASILSALINAN
1) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, ketua KPPS
melakukan pembetulan.
2) Pembetulan dilakukan dengan cara:
a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis
horizontal; dan
b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka
atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3) Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada
angka atau kata pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan
kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model
C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.
4) Saksi yang membubuhkan paraf merupakan Saksi sesuai dengan
jenis Pemilu.
Pembetulan kesalahan penulisan formulir C.Hasil Salinan

34. 34
Sampul berisi Surat Suara
Presiden dan Wakil Presiden yang
rusak/keliru coblos
Berisi:
Formulir dalam Sampul C.HASIL:
1. PPWP;
2. DPR;
3. DPD;
4. DPRD Provinsi.
1 (satu) rangkap dalam Sampul
C.HASIL SALINAN:
1. PPWP;
2. DPR;
3. DPD;
4. DPRD Provinsi.
Formulir lainnya dalam Sampul
C.Kejadian Khusus:
1. C.KejadianKhusus dan/atau
Keberatan Saksi-KPU
2. Daftar Hadir Pemilih meliputi:
a. C.Daftar Hadir DPT-KPU
b. C.Daftar Hadir DPTb-KPU
c. C.Daftar Hadir DPK-KPU
3. Model A.Surat Pindah Memilih
4. A.KabKo Daftar Pemilih KPU
Sampul berisi Surat Suara sah
Presiden dan Wakil Presiden,
Sampul berisi Surat Suara tidak
sah Presiden dan Wakil Presiden,
Formulir lainnya dalam Sampul
C.Pendamping:
1. C.Pendamping;
2. C.Pemberitahuan;
3. Tanda Terima.
KOTAK PPWP
Sampul berisi Surat Suara
Presiden dan Wakil Presiden yang
tidak digunakan
PenyampaianKotak
SuarakepadaPPK
melaluiPPS
4
5
6
7
8
1
2
3

35. Sampul Formulir C.Hasil
Sampul Formulir C.Hasil
Sampul Formulir C.Kejadian Khusus
Sampul Formulir C.Pendamping
Jenissampul
35

36. 36
Sampul Surat Suara Tidak Sah
Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos
Sampul Surat Suara Sah
Sampul Surat Suara Tidak
Digunakan
Jenissampul

37. 37
Sampul berisi Surat Suara DPR
yang rusak/keliru coblos
Berisi:
Sampul berisi Surat Suara sah DPR
Sampul berisi Surat Suara tidak
sah DPR
KOTAK DPR
Sampul berisi Surat Suara DPR
yang tidak digunakan
PenyampaianKotak
SuarakepadaPPK
melaluiPPS
1
2
3
4
Alat kelengkapan lainnya
5

38. 38
Sampul berisi Surat Suara DPD
yang rusak/keliru coblos
Berisi:
Sampul berisi Surat Suara sah DPD
Sampul berisi Surat Suara
tidak sah DPD
KOTAK DPD
Sampul berisi Surat Suara DPD
yang tidak digunakan
PenyampaianKotak
SuarakepadaPPK
melaluiPPS
1
2
3
4

39. 39
Sampul berisi Surat Suara DPRD
PROVINSI yang rusak/keliru coblos
Berisi:
Sampul berisi Surat Suara sah
DPRD PROVINSI
Sampul berisi Surat Suara
tidak sah DPRD PROVINSI
KOTAK DPRD
PROVINSI
Sampul berisi Surat Suara DPRD
PROVINSI yang tidak digunakan
PenyampaianKotak
SuarakepadaPPK
melaluiPPS
1
2
3
4