Dokumen ini membahas transformasi struktural ekonomi Indonesia dari sektor pertanian berproduktivitas rendah ke sektor industri dan jasa berproduktivitas tinggi. Transformasi struktural yang berhasil antara tahun 1970-1990 meningkatkan produktivitas dan menurunkan kemiskinan secara signifikan. Namun, setelah krisis 1997, transformasi struktural kehilangan momentum dengan banyak pekerja masuk sektor jasa rendah produktivitas. Pemerintah kini berupaya meningkat
Teori Produksi Jangka Pendek (Kelompok 6, Pendidikan Ekonomi A, UNJ-2014)Apriliaferdiani
Presentasi ini membahas secara keseluruhan mengenai teori produksi jangka pendek disertai pula dengan latihan soal. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan pembaca
Presentasi bab 3 ekonomi pembangunan teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pem...Basuki Rahmat
Salah satu buku yang populer terkait materi Ekonomi Pembangunan adalah Buku Economic Development tulisan Michael Todaro dan Stephen C Smith. Pada bab 3 buku ini diterangkan 4 teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Slide sangat compact karena ada batasan maksimal hanya 10 slide.
Teori Produksi Jangka Pendek (Kelompok 6, Pendidikan Ekonomi A, UNJ-2014)Apriliaferdiani
Presentasi ini membahas secara keseluruhan mengenai teori produksi jangka pendek disertai pula dengan latihan soal. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan pembaca
Presentasi bab 3 ekonomi pembangunan teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pem...Basuki Rahmat
Salah satu buku yang populer terkait materi Ekonomi Pembangunan adalah Buku Economic Development tulisan Michael Todaro dan Stephen C Smith. Pada bab 3 buku ini diterangkan 4 teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Slide sangat compact karena ada batasan maksimal hanya 10 slide.
Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup, Kurva Pengeluaran Konsumsi Jangka Panjang dan Jangka Pendek, Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif, Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen
Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup, Kurva Pengeluaran Konsumsi Jangka Panjang dan Jangka Pendek, Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif, Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen
membahas mengenai perekonomian pada era pemerintahan kabinet SBY-Budiono pada tahun 2009-2014, melihat kebijakan pemerintah menanggapi terjadinya krisis keuangan global yang berdampak pada perlambatan perekonomian negara-negara di dunia
TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2020
1. INFRASTRUKTUR, Infrastruktur yang layak menjadi penyokong mobilitas dan mendorong pembangunan
2. TEKNOLOGI, Pengayaan inovasi dan teknologi berperan dalam menjawab tantangan industri ke depan
3. TATA RUANG WILAYAH, Pengelolaan tata ruang yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif
4. KUALITAS SDM, Penguatan SDM melalui pendidikan dan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial
5. BIROKRASI PEMERINTAH, Perbaikan kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis diperlukan
6. SUMBER DAYA EKONOMI DAN KEUANGAN, APBN sehat menjadi kunci kesuksesan target 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Infrastuktur dan belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi RiauDahlan Tampubolon
Pada tahun 2022 panjang jalan nasional di Provinsi Riau mencapai 1254,17. Paling panjang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar dan Indragiri Hilir.
Di Kabupaten Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti tidak ada jalan nasional. Kota Dumai dan Kota Pekanbaru merupakan dua daerah paling pendek jalan nasionalnya
Environmental Carrying Capacity Assessment of Industrial Growth Center RegionDahlan Tampubolon
Sustainable economic development, especially the industrial sector, is an important agenda in improving the welfare of the population. The problem that arises is that land use for industry is dominant compared to considerations of the carrying capacity. This study aims to analyze the carrying capacity of the environment, especially land and water in the industrial growth center region (WPPI) South Riau. This study will quantify the potential of WPPI and its impact on the environment using the ECC approach. Data analysis was carried out using quantitative and descriptive analysis methods. Quantitative method is used to analyze the carrying capacity of the environment and descriptive method is used to analyze the recommendations resulting from the calculation of the carrying capacity of the environment. The land for the development of industrial areas is mainly peat domes and marine. The status of the carrying capacity of the land experienced a deficit, namely the regencies of Indragiri Hilir, Indragiri Hulu and Kuantan Singingi. The need for raw water/clean water in industrial growth centers reaches 3,758 liters/second. The land carrying capacity in the study area is dominantly low and the water carrying capacity is very low.
Green campus universitas riau potensi ekonomi kampus binawidya universitas ri...Dahlan Tampubolon
Pengelolaan kampus yang lestari sudah menjadi ikon dalam masyarakat kota. Kampus tidak hanya menjadi pusat pendidikan namun juga menjadi tempat rekreasi dan aktivitas ekonomi. Potensi ekonomi yang ada di dalam kampus perlu disinergikan dengan pengelolaan kampus lestari. Oleh itu pengelolaan potensi ekonomi sedapat mungkin harus berkelanjutan dan mampu mendorong program kampus hijau.
Banyak faktor sosial ekonomi, seperti: usia, ukuran keluarga, pendapatan rumah tangga, pendidikan, jenis kelamin, dan ukuran kepemilikan tanah, berdampak pada partisipasi petani ke lembaga keuangan pedesaan. Selain faktor-faktor yang dapat diamati, modal sosial juga dipandang sebagai faktor yang tidak terlihat yang memengaruhi partisipasi rumah tangga petani ke lembaga keuangan di pedesaan. Dalam makalah ini, tinjauan lembaga
keuangan pedesaan penyalur pinjaman di Indonesia dan karakteristik partisipasi pasar yang terbatas, intervensi pemerintah, dan segmentasi telah ditunjukkan dengan jelas. Beberapa faktor penentu berbeda dari partisipasi terhadap lembaga keuangan pedesaan Indonesia dari beberapa studi juga
disajikan.
Para petani miskin dengan pendapatan utama mereka dari kegiatan
pertanian kemungkinan besar tidak memenuhi kriteria dari lembaga
keuangan formal. Ini disebabkan oleh kegiatan pertanian yang rentan dan tidak efisien dalam kebijakan pertanian. Karenanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi petani atas kredit, khususnya akses formal mendapat perhatian khusus dan subsidi dari pemerintah, dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan.
Hasil penelusuran literatur memiliki sejumlah implikasi, yang dapat
membantu para pembuat keputusan, terutama di Indoensia. Kebijakan pinjaman harus dapat disesuaikan dengan berbagai kelompok petani. Untuk petani-solusi utama dari beberapa studi merujuk pada perluasan jaringan pinjaman lembaga keuangan melalui asosiasi sosial-politik lokal sebagai penjamin dan peminjam yang berkumpul dalam kelompok. Partisipasi dalam kelompok-kelompok ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan akses
ke program kredit formal, mengurangi biaya transaksi, karena informasi asimetris turun secara efektif.
Lembaga keuangan perlu mengubah pola pikir mereka tentang klien
sasaran. Bank komersial sekarang hanya fokus pada "nasabah besar" dibandingkan nasabah petani kecil. Keputusan pemberian pinjaman bank kemungkinan besar akan difokuskan pada kelompok tertentu, bukan umum.
Bank harus mengalokasikan modal ke sektor pertanian, mempermudah prosedur pinjaman, dan mengurangi biaya pinjaman.
Intervensi pemerintah dalam pasar kredit pedesaan harus ditentukan untuk memastikan daya saing pasar. Kredit bersubsidi cenderung semakin tidak efektif di ekonomi yang tumbuh cepat. Pinjaman tepat waktu dengan prosedur yang mudah dan biaya transaksi yang rendah harus memenuhi permintaan petani. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tentang kredit perlu memastikan keberlanjutan dan pembangunan dalam jangka panjang, tidak
hanya berfokus pada pinjaman bersubsidi dalam jangka pendek. Selain itu, pemerintah harus memiliki kebijakan untuk memperluas kegiatan lembaga keuangan pedesaan, menjangkau kelas miskin terutama di daerah pedesaan.
Data dan informasi manfaat dana desa di provinsi riauDahlan Tampubolon
Tujuan umum dari kajian ini adalah menganalisis data dan informasi serta dinamika perkembangan status desa bidang pembangunan desa dan Lembaga Ekonomi desa, dan menganalisis data Inovasi Desa dalam meningkatkan
pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Riau.
Pembangunan dan ketimpangan wilayah pantai barat dan pantai timur sumatera utaraDahlan Tampubolon
Hasil penelitian menunjukkan kabupaten Mandailing Natal, Nias, Tapanuli Tengah dan secara umum wilayah Pantai Barat digolongkan tipe daerah kurang berkembang (terkebelakang) demikian p ula dengan Langkat.
Kabupaten Tapanuli Selatan dan Deli Serdang digolon gkan tipe daerah yang sedang berkembang. Kota Sibolga, kabupaten Asahan, Labuhan Batu dan secara umum wilayah Pantai Timur digolongkan tipe daerah yang maju. Kota Medan dan Tanjung Balai digolongkan tipe daerah yang stagnan.
Di wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara terjadi pertumbuhan dengan pola yang tidak seimbang. Gambaran tersebut menunjukkan suatu fenomena yang sesuai mengenai bag aimana proses pembangunan. Yaitu embangunan yang terjadi merupak an suatu rangkaian ketidakseimbangan-ketidakseimbangan (a chain of disequilibrium) pertumbuhan.
Struktur ekonomi wilayah Pantai Barat mengalami per ubahan dari pertanian ke industri dan diikuti sedikit sektor jasa seiring dengan pertumbuhan pendapatan perkapita. Wilayah Pantai Timur menunjukkan perubahan yang lebih tegas dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.
Perubahan yang sama terjadi juga dengan penyerapan tenaga kerja. Perubahan di wilayah Pantai Barat banyak disebabkan faktor lokasional dan di wilayah Pantai Timur disebabkan faktor eksternal.
Peningkatan produktivitas pekerja akan menurunkan ketimpangan wilayah pantai Barat Sumatera Utara. Suatu fenomena yang bersifat paradoks muncul dari hasil model regresi ketimpanga n wilayah yaitu di wilayah pantai Barat Sumatera Utara peningkatan jum lah penduduk usia kerja yang berpendidikan baik malah memperbesar ketimpangan wilayah. Penurunan proporsi sektor pertanian cenderung memperkecil indeks ketimpangan wilayah wilayah Pantai Timur sedangkan kepadatan penduduk memperbesar ketimpangan wilayah.
Sektor pertanian memiliki keuntungan untuk dikemban gkan di wilayah pantai Barat kecuali di Sibolga. Di Kota Sibolga sektor yang menguntungkan adalah utiliti, perhubungan dan komunikasi, jasa ke uangan dan sosial.
Keuntungan lokasi sektor pertanian relatif tinggi di Labuhan Batu, Asahan dan Langkat. Konstruksi, perhubungan dan telekomun ikasi, jasa-jasa menguntungkan dikembangkan di Tanjung Balai dan Medan yang juga menguntungkan di sektor utiliti. Sektor industri menguntungkan dikembangkan di Deli Serdang dan pertambangan serta penggalian di Langkat.
PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH, SUMBER KEUANGAN, HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA, Kebijakan Transfer ke Daerah , Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah, KEWENANGAN FISKAL, KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU KE DALAM SBN, Penundaan penyaluran DAU
Ekonomi Riau tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan I lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun 2015 namun pertumbuhannya di bawah rata-rata Sumatera dan Nasional. Sektor pertanian, konstruksi dan perdagangan besar eceran menjadi tiga sektor utama yang memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sektor pertambangan Riau mengalami perlambatan karena penurunan lifting dan harga minyak dan gas bumi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II 2016 bersumber dari meningkatnya konsumsi pemerintah, investasi, dan perbaikan ekspor. Total realisasi PAD sampai dengan akhir triwulan II 2016 mencapai 31,17% dari total estimasi PAD. Realisasi terbesar terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar dan terkecil berada di Kota Pekanbaru. Anggaran belanja daerah tahun 2016 secara agregat di Provinsi Riau hingga TW II lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun 2015. Persentase realisasi belanja daerah masih berada di bawah persentase realisasi belanja pemerintah pusat.
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
2. APA ITU TRANSFORMASI STRUKTURAL
Transisi ekonomi dari produktivitas rendah dan kegiatan ekonomi
padat karya ke produktivitas yang lebih tinggi dan kegiatan padat
keterampilan.
3. MENGAPA HARUD BERTRANSFORMASI?
• Sebagai sumber pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi dan
peningkatan pendapatan per kapita, juga mekanisme yang membantu
mencapai keragaman struktur ekonomi yang lebih besar, yang
menciptakan ketahanan suatu negara terhadap kerentanan terhadap
kemiskinan dan guncangan eksternal (UNIDO, 2012 ).
• Transformasi struktural didukung sebagian besar oleh institusi dan
kebijakan yang mempromosikan pengembangan, adopsi dan
penggunaan teknologi untuk mengubah apa yang dihasilkan ekonomi
dan bagaimana melakukannya. Spesialisasi, produktivitas, dan
pertumbuhan memicu proses aglomerasi, spesialisasi lebih lanjut, dan
kemajuan teknologi.
10. KONSEP TRANSFORMASI STRUKTUR
Ekonom telah lama mencari pola yang menghubungkan keberhasilan
pembangunan ekonomi dengan struktur dan kebijakan (Syrquin dan
Chenery 1989).
Simon Kuznets (1959): keberadaan faktor umum, transnasional dan
mekanisme interaksi antar negara yang akan menghasilkan tatanan
sistematis dalam cara pertumbuhan ekonomi modern dapat
diharapkan menyebar ke seluruh dunia
Salah satu temuan paling mencolok dari pendekatan komparatif
terhadap pembangunan ekonomi ini adalah “hubungan terbalik
universal antara pendapatan dan bagian pertanian dalam pendapatan
dan pekerjaan” (Syrquin dan Chenery 1989).
11. TANTANGAN UNTUK TRANSFORMASI
STRUKTURAL
Infrastruktur yang belum baik merata
Ketersediaan kapasitas manusia yang terbatas
Investasi yang kurang memadai
Tantangan dalam permodala
Kerangka hukum dan peraturan yang kurang mendukung
12. PDB 2012
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Pengadaan Listrik dan Gas
Jasa lainnya
Jasa Perusahaan
Real Estate
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Jasa Pendidikan
Informasi dan Komunikasi
Transportasi dan Pergudangan
Jasa Keuangan dan Asuransi
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Konstruksi
Pertambangan dan Penggalian
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Industri Pengolahan
13. PDB 2022
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Pengadaan Listrik dan Gas
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Perusahaan
Jasa lainnya
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Real Estate
Jasa Pendidikan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Keuangan dan Asuransi
Informasi dan Komunikasi
Transportasi dan Pergudangan
Konstruksi
Pertambangan dan Penggalian
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Industri Pengolahan
18. KONTRIBUSI SEKTOR UTAMA
11.61
11.01
9.83
7.65
7.18 7.58
8.08
7.26
6.43
8.97
12.22
21.45 21.03 21.08 20.99
20.52 20.16 19.86 19.70 19.87
19.24
18.34
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
F. Konstruksi H. Transportasi dan Pergudangan
19. SUB SEKTOR PERTANIAN
3.55 3.48
3.25
3.45
3.43
3.23
3.03
2.82
3.07
2.60
2.32
3.75 3.75 3.77 3.52 3.46
3.47
3.30 3.27
3.63
3.94
3.76
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura c. Tanaman Perkebunan d. Peternakan e. Jasa Pertanian dan Perburuan
20. PERTAMBANGAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN
11.61
11.01
9.83
7.65
7.18
7.58
8.08
7.26
6.43
8.97
12.22
3.46 3.29 3.19
2.78
2.31 2.28 2.24 2.13 1.99 1.88 1.86
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pertambangan dan Industri Pertambangan
Pertambangan dan Penggalian Industri Batubara dan Pengilangan Migas
21. SUB SEKTOR INDUSTRI NON PERTAMBANGAN
5.31
5.14
5.32
5.61
5.97
6.14 6.25 6.40
6.84
6.61
6.32
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Industri Makanan dan Minuman 2. Industri Pengolahan Tembakau
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
9. Industri Barang Galian bukan Logam 10. Industri Logam Dasar
36. PENUTUP
Kinerjanya yang luar biasa dalam transformasi struktural dan pertumbuhan inklusif antara tahun 1970-an dan paruh pertama tahun 1990-an menjadikan Indonesia sebagai salah satu
dari delapan ekonomi Asia berkinerja tinggi yang disebut-sebut oleh Bank Dunia (1993) sebagai sebuah MIRACLE.
Selama dua dekade sejak pertengahan 1970-an dan seterusnya, transformasi struktural yang meningkatkan pertumbuhan di Indonesia berlangsung dinamis, dengan sektor
manufaktur yang mendorong produktivitas dan pertumbuhan lapangan kerja. Tingkat kemiskinan menurun secara signifikan, dengan penurunan atau ketimpangan yang
rendah dan stabil.
Ketegangan Kuznetsian (Kuznets 1955) lemah dan situasi ekonomi tidak berbahaya. Sebagai perbandingan, periode pasca Krisis Keuangan Asia melihat transformasi struktural
kehilangan dinamisme, dengan subsektor jasa yang relatif rendah produktivitas menyerap banyak pekerja. Ketegangan Kuznetsian juga lemah selama periode ini tetapi situasi
ekonomi jauh lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Menanggapi tren transformasi struktural dan pertumbuhan inklusif akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia mulai
mengambil peran yang lebih kuat dalam mengatasi tantangan pembangunan selama tahun 2010-an.
Tujuan utamanya adalah mengubah tren transformasi struktural dan ketimpangan selama dua dekade terakhir, yang dapat digambarkan sebagai 'jurang', menjadi 'penurunan' seperti
yang dialami Indonesia antara pertengahan 1970-an dan pertengahan 1990-an. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah memerlukan strategi untuk menciptakan lapangan kerja
yang lebih formal melalui perluasan kegiatan yang berproduktivitas tinggi. Meskipun strategi ini penting dalam hal transformasi struktural dan pertumbuhan inklusif, strategi ini juga
dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan pemerintah yang sangat dibutuhkan untuk mengejar kebijakan pembangunan.