Dokumen tersebut membahas tentang politik anggaran di Indonesia selama pandemi Covid-19, termasuk defisit anggaran 2021, alokasi anggaran untuk pemerintah daerah, implikasi pandemi terhadap belanja pemerintah dan ekonomi, serta perlunya refocusing anggaran, rasionalisasi belanja, dan kesepakatan prioritas antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

1. Politik Anggaran Di
Tengah Pandemi
DAHLAN TAMPUBOLON

2. Isu Anggaran Di Daerah
APBN 2021 defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 1.006,4 triliun atau 5,70% dari PDB
Di antaranya untuk TKDD mencapai Rp 795,5 triliun
Uang pemda Rp 226 triliun
Rendahnya realisasi bansos sosial dan insentif usaha bagi warga terdampak Covid-19
Besarnya dana KUR yang menganggur

3. Siklus Anggaran di Masa Covid19
Implikasi
desentralisasi
fiskal di masa
Covid19
Penentuan
alokasi anggaran
(kondisional)
Penyelarasan
dengan
perencanaan
Persoalan
rendahnya PAD
lambatnya
belanja
Implikasi Covid19
terhadap belanja
dan penurunan
daya beli
masyarakat

4. Anggaran Di Masa Wabah
Postur dan size
Pendorong penanganan Covid19
Belanja pendorong PDRB
Prime mover
Peningkatan kesejahteraan

5. Penanganan Covid19
Refocussing
Realokasi anggaran
Rasionalisasi belanja

6. Problem Anggaran
Percepatan belanja
Kemandirian
sumber pendapatan
Tax ratio

7. UU No 2/ 2020 dan Adaptasi Bagi
Anggaran
Inovasi
Kreativitas
Praktik-praktik terbaik

8. Penutup
Perlu kesepakatan, selama masa Covid19, mana yang lebih didahulukan antara menjaga
ketahanan ekonomi dan pertumbuhan sektoral
Evaluasi atas penggunaan anggaran harus ada implikasi pada anggaran tahun berkutnya
Mendorong keselarasan belanja pusat, provinsi dan kabupaten kota