Dokumen membahas tantangan pengelolaan pangan di Indonesia, yang harus mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan 350 juta penduduk pada tahun 2050 dengan memanfaatkan sumber daya laut. Pengelolaan yang belum optimal dan peraturan pajak yang membebani warga menjadi isu utama. Selain itu, diperlukan pemimpin yang memahami visi jangka panjang untuk memajukan sektor pangan.

1. Tentang Pangan dan Pemimpin Bangsa
Disampaikan pada acara Ultah 13 Soegeng Sarjadi Syndicate di Four Seasons Hotel
Jakarta, 12Pebruari 2014
Tentang pangan
Waktu berubah, budaya berubah, tapi pengelolaan pangan belum berubah. Beda kita dengan Brazil dan
Amerika adalah mereka ada di benua, sedangkan kita adalah kepulauan. Negara kita terdiri dari 70%
lautan dan 30 % daratan. Dari daratan yang dapat diolah sekitar 50%, 50 % lagi adalah untuk hutan.
Bisakah kita member makan penduduk yang jumlahnya 350 juta pada tahun 2050 nanti? Kita harus
mengelola laut sebagai sumber protein. Angkutan laut kita juga tidak maju, itu juga tantangan
berikutnya
Secara “de jure” kita tidak tahu pangan pokok kita. Untuk mengisi perut di Indonesia terasa mahal.
- Kalau untuk hiburan, bayar pajak 10% tidak apa-apa.
- Tapi kalau untuk makan bayar pajak 10% kok rasanya mahal, kalau 3% tidak apa-apa. Jeruk Medan
lebih mahal karena pajak 10%. Jeruk import murah karena ada pajak masukan dan pajak keluaran yang
dicross sehingga hanya kena pajak 3%
- Kita membelenggu diri kita sendiri dengan aturan-aturan yang kita buat sendiri, maka kita tidak maju
dalam pangan
Tentang pemimpin
Di perusahaan tidak semuanya tahu tentang visi perusahaan, yang tahu adalah pemilik perusahaan
Kalau kita tanya pada pemimpin Negara, maka visinya adalah visi yang ada di Mukadimah Konstitusi kita
yaitu UUD 1945.Yang dipilih adalah pemimpin yang mampu membawa kita ke visi itu