Pembelajaran, Tanggung Jawab, & Profesionalisme: Sebuah Rekomendasi Kebijakan...Iwan Syahril
Narasi tanggung jawab (akuntablitas) dalam pendidikan Indonesia didominasi oleh narasi tata kelola yang baik (good governance), seperti: transparansi, partisipasi publik, dan mekanisme pertanggungjawaban. Narasi ini melupakan hal yang paling utama dalam sistem pendidikan apa saja: pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Seolah-olah, dengan tata kelola yang baik, otomatis akan terjadi pembelajaran dan pengajaran yang baik. Makalah yang saya sampaikan (ada di Academic.edu dan Research Gate) memaparkan kompleksitas akuntablitas, termasuk paradoks akuntabilitas dan pelajaran berharga tentang penerapan kebijakan akuntablitas di konteks internasional. Yang paling utama, pembelajaran dan pengajaran yang berkualitas harus menjadi tujuan utama dalam sebuah sistem akuntablitas apapun. Hal ini hanya akan tercapai jika semua pemangku kepentingan berkomitmen menjalankan model akuntabiltas profesional (professional accountability). Untuk makalah presentasi, silahkan email: iwan.syahril@sampoernauniversity.ac.id
Pembelajaran, Tanggung Jawab, & Profesionalisme: Sebuah Rekomendasi Kebijakan...Iwan Syahril
Narasi tanggung jawab (akuntablitas) dalam pendidikan Indonesia didominasi oleh narasi tata kelola yang baik (good governance), seperti: transparansi, partisipasi publik, dan mekanisme pertanggungjawaban. Narasi ini melupakan hal yang paling utama dalam sistem pendidikan apa saja: pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Seolah-olah, dengan tata kelola yang baik, otomatis akan terjadi pembelajaran dan pengajaran yang baik. Makalah yang saya sampaikan (ada di Academic.edu dan Research Gate) memaparkan kompleksitas akuntablitas, termasuk paradoks akuntabilitas dan pelajaran berharga tentang penerapan kebijakan akuntablitas di konteks internasional. Yang paling utama, pembelajaran dan pengajaran yang berkualitas harus menjadi tujuan utama dalam sebuah sistem akuntablitas apapun. Hal ini hanya akan tercapai jika semua pemangku kepentingan berkomitmen menjalankan model akuntabiltas profesional (professional accountability). Untuk makalah presentasi, silahkan email: iwan.syahril@sampoernauniversity.ac.id
Isu-isu kontemporari dalam pendidikan Matematik. Isu-isu kontemporari akan bermula dengan penerokaan dan penjelajahan asal usul, tujuan dan struktur pendidikan matematik di Malaysia. Pengkajian secara kritikal faktor-faktor yang membawa kepada perubahan dalam pendidikan matematik akan dibuat melalui perbandingan isu-isu di dalam dan luar negara. Dalam perbincangan intelektual, isu-isu mengenai perubahan paradigma dalam sejarah matematik, konsep bilik darjah dan proses pengajaran dan pembelajaran akan dibincangkan. Kursus ini juga akan mendedahkan pelajar kepada isu-isu dan trend di dalam pendidikan matematik.
slide berisikan penelitian tentang Penerapan metode pembelajaran quantum dengan gaya belajar vak ( vizualition, auditory, kinestik ) pada pembelajaran geometri kelas viii smp pgri 1 pedamaran.
Isu-isu kontemporari dalam pendidikan Matematik. Isu-isu kontemporari akan bermula dengan penerokaan dan penjelajahan asal usul, tujuan dan struktur pendidikan matematik di Malaysia. Pengkajian secara kritikal faktor-faktor yang membawa kepada perubahan dalam pendidikan matematik akan dibuat melalui perbandingan isu-isu di dalam dan luar negara. Dalam perbincangan intelektual, isu-isu mengenai perubahan paradigma dalam sejarah matematik, konsep bilik darjah dan proses pengajaran dan pembelajaran akan dibincangkan. Kursus ini juga akan mendedahkan pelajar kepada isu-isu dan trend di dalam pendidikan matematik.
slide berisikan penelitian tentang Penerapan metode pembelajaran quantum dengan gaya belajar vak ( vizualition, auditory, kinestik ) pada pembelajaran geometri kelas viii smp pgri 1 pedamaran.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
2. Pengenalan
• Pendekatan koperatif
• Pendekatan deduktif
• Pendekatan bermain sambil belajar
• Pendekatan berasaskan penyelidikan
(research-based approaches)
• Pendekatan secara individu
• Pendekatan secara kumpulan
• Pendekatan secara kelas
5. SISTEM PENDIDIKAN
• Kurikulum , contoh KSSR
1.telalu banyak mata pelajaran (Tahap 1 > 10 m/p, Tahap 2 >13 m/p)
2.Topik terlalu padat dalam satu-satu mata pelajaran
3.masa yang diperuntukkan terhad ( cth: sains tahap 1 : 3 masa)
4.Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
~ telalu banyak dokumentasi : borang transit, SAPS dll
• Bilangan sekolah yang tidak cukup kelas terlalu besar
7. Organisasi & Peruntukan Masa
KSSR Tahap II
BIL MATA PELAJARAN
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
SK SJKC SJKT
MATA PELAJARAN TERAS
1 Bahasa Malaysia 300 270 270
2 Bahasa Inggeris 300 150 150
3
Bahasa Cina - 300 -
Bahasa Tamil - - 300
4 Matematik 180 180 180
5 Sains 120 120 120
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 150
7 Pendidikan Jasmani 60 60 60
8 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
9 Pend. Seni Visual 60 60 60
10 Pend. Muzik 30 30 30
11 Reka Bentuk & Teknologi/TMK 60 60 60
12 Sejarah 60 60 60
MATA PELAJARAN ELEKTIF
13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - -
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1500 1500 1500
8. SISTEM PENDIDIKAN
• Pelaksanaan pelbagai polisi
1.Gred Purata Sekolah (GPS)
2.Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) : > 3 dikira SPR (Sekolah
Prestasi Rendah)
3.Ranking ( antara negeri)
4.NKRA ( antara yang dinilai adalah keputusan peperiksaan umum)
5.Polisi-polisi yang selalu berubah-ubah
~Guru sibuk membuat pengubahsuaian
10. Guru( Kelayakan / Kepakaran )
• Guru yang bukan opsyen Matematik
• Guru sandaran / tidak berpengalaman / baru
• Pengetahuan guru yang tidak mencukupi (kurang menghadiri kursus
untuk meningkatkan profesionalisme)
• Konsep guru yang salah.
• Kurang mahir dalam penggunaan alat-alat ICT
(LCD dan projektor, komputer dll) dan software (Geometer Sketchpad
dll)
11.
12. Guru ( Gaya)
Sikap
• negatif
• konvensional
• Autokratik
Penyampaian
• tidak fasih
• tidak jelas
• berputar-belit
• intonasi yang membosankan
• komunikasi sehala sahaja
14. Guru (Kekangan Masa )
• Kerja luar (guru tuisyen, pensyarah separuh
masa, bisnes dll)
• Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
-Sibuk dengan meyiapkan tugasan
• Masalah keluarga
• Terikat dengan sukatan pelajaran
-mengejar masa untuk menghabiskan silibus
15. Guru (Pengalaman sebagai Murid)
• Guru lebih suka mengajar secara langsung
kerana ini adalah satu cara yang cepat dan
boleh menyampaikan maklumat yang banyak.
• Amalan ini menjadi perkara biasa bagi
kebanyakkan guru. Hal ini mungkin disebabkan
pengalaman guru itu sendiri semasa mereka
belajar dahulu (Effandi Zakara, 2007).
16. • Menurut Johari Hasan & Yeong
(2010), “Ketrampilan isi
kandungan adalah perlu tetapi
bukan wajib untuk penyelesaian
masalah, sebaliknya pengalaman
dan pendedahan kepada
kemahiran dan strategi
penyelesaian masalah mungkin
adalah faktor yang lebih
penting.”
17. Guru (Isi kandungan PdP)
• Guru tidak mengaitkan isi kandungan
pelajaran dengan kehidupan harian
~Apakah kepentingannya
~Apakah kegunaannya
• Guru lebih menekankan konsep ‘belajar
untuk peperiksaan’.
18. Guru (Isi kandungan PdP)
• ‘Pendidikan matematik yang tidak menyeronokkan, sukar
difahami dan tidak tahu tentang penggunaanya dalam
kehidupan seharian mereka merupakan masalah yang
sering diluahkan oleh kebanyakkan murid’ (Tengku
Zawawi, 2006).
• ‘Majoriti pelajar menyedari tentang betapa pentingnya
mereka mesti menguasai mata pelajaran matematik.
Sebaliknya mereka menjadi tidak berrminat dan bosan
dengan mata pelajaran matematik disebabkan oleh cara
mata pelajaran itu diajar’.
19. Guru (Isi kandungan PdP)
• Menurut Abd Razak Said (2004), kekuatan profesion
keguruan dan kecekapan seseorang guru adalah
bergantung kepada pengetahuan pedagoginya.
• Guru tidak menguasai kandungan mata pelajaran
dan pedagogi tertentu.
• Guru menekankan kaedah hafalan.
21. PENTADBIRAN
• Peruntukan kewangan yang terhad- kurang
menggalakkan aktiviti di luar sekolah.
• disiplin sekolah yang longgar –masalah
disiplin murid semakin membimbangkan.
22.
23. INFRASTRUKTUR
Bilik Darjah
• Ruang yang sempit dan tidak
konduksif
• Kelas terapung (tiada bilik
darjah yang tetap)
• Tiada LCD dan projektor.
Makmal Komputer
• Tiada kemudahan tersebut.
• Bilangan komputer tidak mencukupi
• Alat-alat ICT rosak
• Mempunyai masalah untuk
mengakses internet.
24. BUDAYA
• Guru (khasnya guru baru) terikut-ikut budaya
sekolah yang tidak sihat, contoh: tidak
menyediakan ABM, menggunakan
pengajaran secara “chalk and talk”
25. KEDUDUKAN GEOGRAFI
• Terlalu dekat dengan jalan utama, tapak
pembinaan , kereta api – bising.
• Sekolah di kawasan pendalaman kurang
mendapatkan maklumat yang terkini.
