TATA CARA PENGAJUAN HIBAH DAN PENERBITAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
Dalam penyelenggaraan Pilkada, Panwas Kab/Kota menerima hibah langsung dari Pemerintah Kab/Kota sehingga diperlukan pengaturan tambahan karena kedudukan Panwas bersifat ad hoc (panitia) bukan lembaga tetap (satuan kerja) sehingga secara normatif tidak dapat ditunjuk sebagai KPA
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara. Disampaikan pada: Coffee Morning Ditjen Mineral dan Batubara. Jakarta, 2 Februari 2017.
TATA CARA PENGAJUAN HIBAH DAN PENERBITAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
Dalam penyelenggaraan Pilkada, Panwas Kab/Kota menerima hibah langsung dari Pemerintah Kab/Kota sehingga diperlukan pengaturan tambahan karena kedudukan Panwas bersifat ad hoc (panitia) bukan lembaga tetap (satuan kerja) sehingga secara normatif tidak dapat ditunjuk sebagai KPA
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara. Disampaikan pada: Coffee Morning Ditjen Mineral dan Batubara. Jakarta, 2 Februari 2017.
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri pada Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) Tahun 2011 bertema Tangani Sanitasi Amankan Air Minum, Jakarta 11-13 Oktober 2011
PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN
KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022
Dengan kebijakan pengucuran anggaran di desa melalui dana desa, cukup signifikan anggaran ada di desa. Untuk itu, perlu pengaturan dan pemahaman secara komprehensif bagi aparatur desa dan pengelola dana desa untuk menghindari kesalahan prosedur dan kesalahan penggunaan dana desa. N
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri pada Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) Tahun 2011 bertema Tangani Sanitasi Amankan Air Minum, Jakarta 11-13 Oktober 2011
PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN
KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022
Dengan kebijakan pengucuran anggaran di desa melalui dana desa, cukup signifikan anggaran ada di desa. Untuk itu, perlu pengaturan dan pemahaman secara komprehensif bagi aparatur desa dan pengelola dana desa untuk menghindari kesalahan prosedur dan kesalahan penggunaan dana desa. N
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
Perbedaan pengertian pajak dan PNBP terletak pada: 1) sumbernya dan 2) tingkat pelayanan dari pemerintah. Kawasan Konservasi Perairan Nasional walaupun sebagai wilayah yang dilindungi namun tetap memiliki peluang untuk menghasilkan PNBP. Ada 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Indonesia ini yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dasar hokum dari penarikan PNBP dari pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...Mamang Lamsijan
Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Ini hanya berlaku kalau semua persyartan yang ditentukan UU no 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang sudah dipenuhi. Resi Gudang yang diterbitkan sesuai Kitab UU Perdagangan bukan Resi Gudang dalam arti ini. Dalam UU Sistem Resi Gudang tahun 2006 itu, Resi Gudang dapat dipindahtangankan cukup dengan endorsement. Resi Gudang dengan itu menjadi "Negotiable"
Gudang di sini artinya bisa macam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil-CPO). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.
Oleh karena resi gudang merupakan bukti kepemilikan, maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjual belikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan untuk penyerahan barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka (futures contract).
Namun sayangnya penggunaan resi gudang ini masih sangat terbatas karena kebanyakan negara belum bersedia menerima konsep bukti kepemilikan atas barang gerak. Biasanya bukti kepemilikan hanya ada untuk barang tidak gerak. Penyimpangan yang sudah ada adalah Bill of Lading (Konosemen) yang juga merupakan Bukti Kepemilikan atas barang gerak dan juga dapat dipindahtangankan dengan endorsement.
Kurangnya pengertian tentang beda antara Resi Gudang berdasar UU No 9 tahun 2006 dengan ceel verdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang
Sistem perdagangan resi gudang ini belum terlalu dikenal oleh kalangan para pelaku komersial, termasuk kalangan perbankan maupun kalangan yang menggunakan resi gudang itu sendiri
Pemaparan Program Manfaat Layanan Tambahan Program Perumahan BPJSTK. Pinjaman berupa Kredit Pemilikan
Rumah Tapak (KPR) atau Kredit
Pemilikan Rumah Susun/Apartemen
(KPA) termasuk Take Over Kredit. PUMP (PINJAMAN UANG MUKA
PERUMAHAN)
Pinjaman untuk menyediakan sebagian
atau seluruh Uang Muka Perumahan
dan wajib dibundling dengan KPR BP
Jamsostek. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
“Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta
memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau
manfaat lain”
2. Dasar Hukum Lainnya:
a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 29
September 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan
tambahan Dalam program Jaminan Hari Tua.
b. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan BPJS
Ketenagakerjaan No. 43/PKS/DIR/2021 dan PER/204/102021 tanggal 28 Oktober 2021
Tentang Penyediaan Layanan Dan Jasa Perbankan Dalam Rangka Pemberian Manfaat
Layanan Tambahan Berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Materi ini disampaikan Tim GNP-SDA dalam Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia sekaligus peluncuran laporan "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6) lalu.
Similar to Tayangan sosialisasi bapertarum pns lengkap (20)
3. 3Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Kepres No. 14 Tahun 1993
Juncto
Kepres No. 46 Tahun 1994
BAPERTARUM-PNS
PRESIDEN RI
KETUA
Mendagri
Anggota
SETTAP
BAPERTARUM - PNS
Menkeu
Anggota
Menteri PUPR
Ketua Harian
Menteri PAN
Anggota
Kepala BKN
Anggota
4. 4Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Pasal 3 : Iuran Taperum
Gol 1 : Rp 3.000,- Gol 2 : Rp 5.000,-
Gol 3 : Rp 7.000,- Gol 4 : Rp 10.000,-
Pasal 5 : Tujuan Taperum
• Membantu uang muka pembelian rumah dgn fasilitas KPR.
• Membantu sebagian Biaya Membangun rumah diatas tanah yg dimiliki.
Pasal 8 : Persyaratan
• PNS Aktif
• Belum memiliki rumah
• Masa kerja minimal 5 tahun
• Belum pernah memanfaatkan Taperum
Pasal 9 : Pengembalian Pokok Taperum
• Pensiun
• Meninggal
• Sebab Lainya
GOTONG ROYONG
5. 5Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Backlog Perumahan PNS
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
GOL-1 GOL-2 GOL-3 GOL-4 JUMLAH
18,193
317,960
547,413
80,897
964,463
PNS Belum Memiliki Rumah
PUPNS 2015
6. 6Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (80)
Gol-1 : 2.358 ( 1%)
Gol-2 : 64.989 ( 34%)
Gol-3 : 113.138 ( 60%)
Gol-4 : 8.659 ( 5%)
Total : 189.145 (100%)
PEMERINTAH DAERAH (547)
Gol-1 : 15.834 ( 2%)
Gol-2 : 252.971 ( 33%)
Gol-3 : 434.275 ( 56%)
Gol-4 : 72.238 ( 9%)
Total : 775.318 (100%)
TOTAL (627)
Gol-1 : 18.193 ( 2%)
Gol-2 : 317.960 ( 33%)
Gol-3 : 547.413 ( 57%)
Gol-4 : 80.847 ( 8%)
Total : 964.463 (100%)
HASIL PUPNS TAHUN 2015 MENUNJUKKAN DATA SBB:
13. 13Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
GOL I : Rp 1.2 JUTA
GOL II : Rp 1.5 JUTA
GOL III : Rp 1.8 JUTA
GOL IV : (DIBAYARKAN SAAT BERHENTI SEBAGAI PNS)
Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
BUM : BANTUAN UANG MUKA (KOMERSIAL)
GOL I - IV : Rp 4.0 JUTA
BTP : BANTUAN TABUNGAN PERUMAHAN (BERSUBSIDI)
GOL I - IV : Rp 20.0 JUTA KHUSUS PAPUA Rp.30 JT.
TBUM : TAMBAHAN BANTUAN UANG MUKA (BERSUBSIDI)
14. 14Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Uang Muka yang digunakan untuk membeli rumah
Subsidi atau Komersial sejak tahun 1995 s/d saat ini.
Persyaratan :
• PNS aktif Golongan I, II dan III
• Masa Kerja minimal 5 tahun.
• Belum Memiliki Rumah
• Belum memanfaatkan TAPERUM.
Dasar Hukum Penyaluran Bantuan Uang Muka adalah
Peraturan Menteri No.01 Tahun 1995
Besaran :
Golongan I : Rp.1.200.000
Golongan II : Rp.1.500.000
Golongan III : Rp.1.800.000
15. 15Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Uang Muka yang digunakan untuk membeli Rumah
Bersubsidi yang diterbitkan Sejak 25 Mei 2015 s/d saat
ini.
Persyaratan :
• PNS aktif Golongan I, II, III dan IV,
• Masa Kerja minimal 5 tahun.
• Belum Memiliki Rumah
• Belum memanfaatkan TAPERUM.
Selain mendapatkan BTP, PNS berhak mendapatkan Hak
TAPERUM (BUM) sebesar Rp.1.200.000 s/d Rp.1.800.000.
Jumlah Besaran (untuk seluruh Golongan) adalah
sebesar Rp.4.000.000.
16. 16Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
PNS BUM BTP JLH
Gol-I 1,2 jt 4,0 jt 5,2 jt
Gol-II 1,5 jt 4,0 jt 5,5 jt
Gol-III 1,8 jt 4,0 jt 5,8 jt
Gol-IV - 4,0 jt 4,0 jt
BUM
dan
BTP
17. 17Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Tambahan Bantuan Uang Muka berupa Pinjaman Lunak
dengan Bunga Ringan yang diajukan bersamaan dengan
proses KPR Subsidi untuk pembelian Rumah Bersubsidi.
Persyaratan :
• PNS aktif Golongan I, II, III dan IV,
• Masa Kerja minimal 5 tahun.
• Belum Memiliki Rumah
• Belum memanfaatkan TAPERUM.
Selain mendapatkan TBUM, PNS berhak mendapatkan
Hak TAPERUM (BUM) sebesar Rp.1.200.000 s/d
Rp.1.800.000.
Besaran Pinjaman (untuk seluruh Golongan) adalah
sebesar Rp.20.000.000 s/d Rp.30.000.000 (Papua).
18. 18Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
PNS BUM TBUM JLH
Gol-I 1,2 jt 20,0 jt 21,2 jt
Gol-II 1,5 jt 20,0 jt 21,5 jt
Gol-III 1,8 jt 20,0 jt 21,8 jt
Gol-IV - 20,0 jt 20,0 jt
BUM
dan
TBUM
19. 19Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
Simulasi Angsuran Bulanan TBUM
Keterangan :
• Perhitungan angsuran bulanan menggunakan metode perhitungan annuitas tahunan.
NO GOL PNS JANGKA WAKTU BUNGA
R. TAPAK
20 JUTA
R. SUSUN
30 JUTA
1 I 15 TAHUN 3,25% 142.200 213.300
2 II 15 TAHUN 6,00% 171.700 257.500
3 III 15 TAHUN 6,00% 171.700 257.500
4 IV 15 TAHUN 7,00% 183.000 274.500
20. 1. Foto copy Kartu Pegawai
2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat
3. Foto Copy Tabungan Pegawai
4. Foto Copy Perjanjian Kredit Halaman 1 dan Terakhir,
dilegalisir Bank.
5. Proses pengajuan BUM atau BTP dapat diajukan
melalui Bank Pelaksana atau Di Scan Berwarna dikirim
melalui email : wahyudi@bapertarum-pns.co.id atau
btp@bapertarum-pns.co.id.
Mengisi Formulir BUM atau BTP, di TTD PNS diatas
Materai dan di Rekomendasi Atasan Langsung serta
dibubuhi Stempel Instansi tempat PNS bekerja, dan
dilampiri dengan :
21.
22. PENGEMBALIAN TABUNGAN (PT)
Diberikan kepada :
Pensiun
Meninggal Dunia
Sebab Lain
• Bukan PNS dilingkungan TNI/POLRI
• Belum pernah memanfaatkan Bantuan BAPERTARUM-PNS
23. Mekanisme Layanan PT (Pengembalian Tabungan)
1. Datang ke TASPEN
PNS
2. Isi Formulir TASPEN dilampiri
SK Pensiun, SKPP, Copy KTP
4. Membayarkan Dana PT berikut
hak2 lainnya dari Taspen.
I. Melalui TASPEN
3. Verifikasi dokumen
Pensiun mulai 1 Juni 2015
24. Mekanisme Layanan PT (Pengembalian Tabungan)
1. PNS mengisi
formulir PT
PNS BRI
3. Verifikasi berkas, penghitungan
& pencairan dana
2. Berkas pengajuan PT lengkap dibawa
ke BRI cabang terdekat
4. Dana Pengembalian Tabungan
cair ke PNS
PNS
2. Berkas pengajuan PT lengkap dikirim
ke Bapertarum PO.BOX.6666/JKTM
4. Dana Pengembalian Tabungan
cair ke PNS
BAPERTARUM
1. PNS mengisi
formulir PT
3. Verifikasi berkas, penghitungan
& pencairan dana
24
II. Melalui BRI
atau
III. Melalui Bapertarum-PNS
25. 1. Foto copy SK Pengangkatan Pegawai
2. Foto copy SK Kenaikan Pangkat
3. Foto copy SK Pensiun
4. Foto Copy KARPEG atau KARIP
5. Foto Copy Tabungan Pegawai
Mengisi Formulir Pengembalian Taperum dgn rekomendasi Atasan
Langsung dan dilampiri dengan :
Bagi PNS yg Meninggal Dunia, pengajuan melampirkan :
1. Foto Copy SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian
3. Surat Keterangan ahli hak Waris dr Kades/Lurah yg disahkan Camat
4. Surat Kuasa bila ahli waris lebih dari (satu)
27. 27Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
FORMULIR BANTUAN PERUMAHAN
DATA PNS
Nama : Jenis Kelamin L P
NIP Lama : NIP Baru :
Nomor Kartu Pegawai : Golongan terakhir PNS : Tahun :
Instansi :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :
: Prov :
Alamat Rumah :
:
: Kab/Kota : Prov :
Nomor Rekening Pemohon : Nama Bank :
Nomor Telephon : Nomor HP :
Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3 dan C3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160
Telp. 021-7279 7085 Fax. 021-7279 7086 PO.BOX. 6666/JKTM 12700 website : www.bapertarum-pns.co.id
Kab/Kota :
FOTO
BAPERTARUM-PNS
28. 28Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
PRODUK YANG DIAJUKAN (Centang Salah Satu)
Dokumen Persyaratan : 1. FC Kartu Pegawai Dokumen Persyaratan : 1. FC Kartu Pegawai
2. FC SK Kepangkatan Terakhir 2. FC SK Kepangkatan Terakhir
3. FC Buku Rekening Tabungan 3. FC Buku Rekening Tabungan
4. FC Perjanjian Kredit KPR 4. FC Perjanjian Kredit Membangun Rumah
5. FC KTP 5. FC KTP
DATA PERUMAHAN :
a. Nama Perumahan : Alamat :
b. Pengembang/Developer : No. Telepon :
c. Bank Pelaksana KPR : Kantor Cab :
STANDING INSTRUCTION :
Dengan ini saya menyatakan bahwa Pencairan Bantuan dibayarkan ke : Bank :
Nomor Rekening : Nama :
REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG
Nama : Jabatan :
Instansi :
MEMBANGUN RUMAH
PNS GOL. I S/D IIIPNS GOL. IV
UANG MUKA KPR
PNS GOL. I S/D III PNS GOL. IV
□ BM + BTP □ BM + TBM
□ TBM
□ BUM+BTP□ BUM □ BM □ BTP atau□ BUM + TBUM □ BTP atau
□ TBUM
29. 29Produk Layanan BAPERTARUM-PNS
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Belum memiliki rumah.
2. Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan Taperum-PNS.
3. Apabila dikemudian hari terbukti memberikan pernyataan yang tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Keterangan :
- PNS yang lolos verifikasi BAPERTARUM-PNS berhak memanfaatkan Program Layanan BAPERTARUM-PNS
- BTP atau TBUM dimanfaatkan satu paket dengan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Bank Pelaksana.
- BTP atau TBM dimanfaatkan satu paket dengan program Kredit Bangun Rumah (KBR) di Bank Pelaksana.
Besaran BUM/BM : ***) Besaran TBUM dan TBM :
Untuk Rumah Susun Jangka Waktu
Rp. Rp. Rp. I s/d IV Rp. Rp. 15 Tahun
Besaran BTP : PNS Gol. I s/d IV : Rp. 4.000.000,-
(.................................................) (...................................................................)
*)
Yang Mengajukan,
.............................., ..................................... 20.......
Atasan Langsung,
**)
Gol. IIIGol. II
1,500,0001,200,000
* Khusus untuk Wilayah Papua sebesar Rp. 30.000.000,-
Untuk Rumah Tapak *
20,000,000 30,000,0001,800,000
Gol. PNSGol. I
Materai
Rp.6.000,-
Cap dan Tandatangan