Instruksi Menteri Dalam Negeri menjelaskan pedoman penetapan tarif air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip dasar sistem tarif seperti pemulihan biaya, keterjangkauan tarif, subsidi silang, dan efisiensi pemakaian air. PDAM diwajibkan mengelompokkan pelanggan dan konsumsi air berdasarkan blok untuk menentukan tarif yang sesuai.
Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...infosanitasi
Peraturan ini mengatur pedoman penetapan tarif air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tarif ditetapkan berdasarkan pemulihan biaya dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, dilakukan subsidi silang, dan dibedakan menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi. Secara berkala, PDAM melakukan penyesuaian dan peninjauan tarif berdasarkan perubahan biaya dan inflasi, yang ditetapkan oleh kepala
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan yang terdiri dari beberapa volume dan juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem penyediaan air minum perkotaan.
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang terdiri dari beberapa juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum perdesaan oleh berbagai pihak.
Permen Dagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minuminfosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi bertugas memimpin dan mengelola PDAM, sementara Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Kepala Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian pengurus PDAM.
Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Si...infosanitasi
Peraturan Menteri ini menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) untuk mengatur pengembangan sistem air minum secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. KSNP-SPAM ini mengatur visi, misi, isu strategis, kebijakan dan strategi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum secara merata di
Permen pu no. 13 2013 (kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pe...Febrina Zulya
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia, mencakup latar belakang, pengertian istilah, visi dan misi, isu strategis dan tantangan, serta kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan akses air minum yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Permen Dagri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada ...infosanitasi
Peraturan ini mengatur pedoman penetapan tarif air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tarif ditetapkan berdasarkan pemulihan biaya dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, dilakukan subsidi silang, dan dibedakan menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi. Secara berkala, PDAM melakukan penyesuaian dan peninjauan tarif berdasarkan perubahan biaya dan inflasi, yang ditetapkan oleh kepala
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan yang terdiri dari beberapa volume dan juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem penyediaan air minum perkotaan.
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang terdiri dari beberapa juknis untuk membantu pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum perdesaan oleh berbagai pihak.
Permen Dagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minuminfosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi bertugas memimpin dan mengelola PDAM, sementara Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi dan memberikan saran kepada Kepala Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, tugas, wewenang, dan pemberhentian pengurus PDAM.
Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Si...infosanitasi
Peraturan Menteri ini menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) untuk mengatur pengembangan sistem air minum secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. KSNP-SPAM ini mengatur visi, misi, isu strategis, kebijakan dan strategi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum secara merata di
Permen pu no. 13 2013 (kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pe...Febrina Zulya
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia, mencakup latar belakang, pengertian istilah, visi dan misi, isu strategis dan tantangan, serta kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan akses air minum yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 52 Tahun 1995 menetapkan baku mutu limbah cair untuk hotel berbintang 3, 4, dan 5. Hotel yang sudah beroperasi sebelum keputusan ini berlaku baku mutu lampiran A dan harus memenuhi baku mutu lampiran B paling lambat 2000, sedangkan hotel baru harus memenuhi baku mutu lampiran B. Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan atau baku mutu lebih ketat setelah persetuju
2010 Irigasi setelah pansus print surat gub_5_itemPA_Klaten
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengaturan irigasi di Kabupaten Klaten untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi dan peningkatan produktivitas pertanian. Peraturan ini mendefinisikan berbagai istilah terkait irigasi dan mengatur pengembangan, pengelolaan, dan pengaturan jaringan irigasi di Kabupaten Klaten.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan definisi kunci terkait SPAM BJP, tujuan pengaturannya, ruang lingkup yang diatur, dan tahapan perencanaan pengembangan SPAM BJP seperti rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis. Lampiran modul yang tercantum memberikan pedoman lebih lanjut tent
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM tersebut mencakup jenis pelayanan dasar seperti sumber daya air, jalan, cipta karya, jasa konstruksi, dan penataan ruang beserta indikator dan target pencapaiannya. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab menyelenggarakan SPM di daerahnya
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. Pedoman ini berisi indikator dan kuantitas serta kualitas layanan minimal yang harus disediakan pemerintah daerah dalam bidang-bidang tersebut.
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan baku mutu limbah cair untuk berbagai jenis industri. Dokumen ini menjelaskan parameter baku mutu limbah cair untuk 21 jenis industri dan ketentuan pemenuhan baku mutu limbah cair oleh industri. Industri harus memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan dan melaporkan hasil pemantauan ke Bapedal. Gubernur dapat menetapkan baku mutu lebih ketat sesuai kon
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungaiinfosanitasi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang sungai, yang mencakup penguasaan, fungsi, pembinaan, perencanaan, pembangunan bangunan, eksploitasi, pengusahaan, pembangunan, pengelolaan dan pengamanan waduk. Sungai dikuasai negara untuk dilindungi dan dikembangkan guna kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pengairan dan lingkungan hidup.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara yang mencakup tahapan inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Joy Irman
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman secara terpadu, efisien, dan efektif guna mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman."
Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembinaan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, serta pengawasan terhadap penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum guna meningkatkan kinerjanya. Tujuannya adalah memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan air minum yang cukup dan layak untuk ke
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 52 Tahun 1995 menetapkan baku mutu limbah cair untuk hotel berbintang 3, 4, dan 5. Hotel yang sudah beroperasi sebelum keputusan ini berlaku baku mutu lampiran A dan harus memenuhi baku mutu lampiran B paling lambat 2000, sedangkan hotel baru harus memenuhi baku mutu lampiran B. Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan atau baku mutu lebih ketat setelah persetuju
2010 Irigasi setelah pansus print surat gub_5_itemPA_Klaten
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengaturan irigasi di Kabupaten Klaten untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi dan peningkatan produktivitas pertanian. Peraturan ini mendefinisikan berbagai istilah terkait irigasi dan mengatur pengembangan, pengelolaan, dan pengaturan jaringan irigasi di Kabupaten Klaten.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan definisi kunci terkait SPAM BJP, tujuan pengaturannya, ruang lingkup yang diatur, dan tahapan perencanaan pengembangan SPAM BJP seperti rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis. Lampiran modul yang tercantum memberikan pedoman lebih lanjut tent
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM tersebut mencakup jenis pelayanan dasar seperti sumber daya air, jalan, cipta karya, jasa konstruksi, dan penataan ruang beserta indikator dan target pencapaiannya. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab menyelenggarakan SPM di daerahnya
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. Pedoman ini berisi indikator dan kuantitas serta kualitas layanan minimal yang harus disediakan pemerintah daerah dalam bidang-bidang tersebut.
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan baku mutu limbah cair untuk berbagai jenis industri. Dokumen ini menjelaskan parameter baku mutu limbah cair untuk 21 jenis industri dan ketentuan pemenuhan baku mutu limbah cair oleh industri. Industri harus memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan dan melaporkan hasil pemantauan ke Bapedal. Gubernur dapat menetapkan baku mutu lebih ketat sesuai kon
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungaiinfosanitasi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang sungai, yang mencakup penguasaan, fungsi, pembinaan, perencanaan, pembangunan bangunan, eksploitasi, pengusahaan, pembangunan, pengelolaan dan pengamanan waduk. Sungai dikuasai negara untuk dilindungi dan dikembangkan guna kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pengairan dan lingkungan hidup.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara yang mencakup tahapan inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Joy Irman
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman secara terpadu, efisien, dan efektif guna mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman."
Permen PU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Penge...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembinaan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, serta pengawasan terhadap penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum guna meningkatkan kinerjanya. Tujuannya adalah memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan air minum yang cukup dan layak untuk ke
Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 ini mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik sebesar 20%, BBM bersubsidi 10%, dan air sebesar 10% untuk menghemat energi dan air. Instruksi ini juga membentuk Tim Nasional Penghematan Energi dan Air yang bertugas merumuskan kebijakan dan program penghematan serta mengawasi pelaksanaannya.
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...R. Ferro Aviyanto
COPY PERATURAN GUBENUR NTB NO 63 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTBR. Ferro Aviyanto
Rapat Konsolidasi dengan Kabupaten/Kota terkait rencana Penyusunan Peraturan Gubernur NTB tentang Penetapan NPA Air Tanah Provinsi NTB sesuai Permen ESDM RI Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia, meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi SPAM. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan air minum berkualitas dengan harga terjangkau serta mendorong efisiensi dan cakupan layanan air minum. Pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan
Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum- (Permendagri No. 71 Tahun 2016)Kanaidi ken
Dokumen tersebut merangkum ketentuan mengenai perhitungan dan penetapan tarif air minum oleh BUMD Air Minum berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2016. Tarif air minum ditetapkan berdasarkan keterjangkauan, keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, dan transparansi. Terdapat berbagai kelompok pelanggan dan blok konsumsi yang digunakan dalam perhitungan tarif. Proses penetapan tarif melib
PPT Draft Modul Perhitungan & Penetapan Tarif Air Minum 7 Februari 2023 Hotel...DimasAnjarkusuma
Modul ini membahas perhitungan dan penetapan tarif air minum serta evaluasi BUMD dalam penerapan tarif Full Cost Recovery sesuai PermenDagri 21/2020, meliputi prinsip perhitungan tarif, alur perhitungan dan penetapan tarif, peran stakeholder, dan prosedur penetapan tarif oleh pemerintah daerah."
Dokumen tersebut menolak pembatasan subsidi BBM dan kenaikan harga BBM karena dianggap menuju liberalisasi sektor migas secara kaafah. Liberalisasi migas diyakini akan menguntungkan korporasi asing dan lembaga internasional serta akan membebani rakyat Indonesia. Dokumen juga menyebutkan bahwa pengelolaan migas di Indonesia saat ini tidak profesional akibat adanya unbundling Pertamina.
1. Pembentukan P3A dilakukan oleh petani pemakai air secara demokratis untuk setiap daerah layanan/petak tersier atau desa dengan pengurus berasal dari petani;
2. P3A dapat bergabung membentuk GP3A, begitu pula GP3A dapat bergabung membentuk IP3A;
3. Keanggotaan P3A, GP3A, dan IP3A masing-masing terdiri atas petani pemakai air dalam wilayah
Peraturan Gubernur ini membahas pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta. Dokumen ini menjelaskan kondisi saat ini di mana sebagian besar rumah tangga mengelola limbah dengan septic tank dan hanya 15% yang menggunakan IPAL. Dampaknya adalah pencemaran tanah dan air. Peraturan ini mengatur kewajiban pengelolaan limbah, persyaratan teknis, dan peran masyarakat untuk mencegah pencemaran.
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program padat karya tunai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi melalui perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat petani. Program ini diharapkan dapat mendukung kedaulatan pangan nasional dan menggerakkan ekonomi masyarakat
Similar to Inmendagri No.8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (20)
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang arahan kebijakan program sanitasi dan air minum Indonesia untuk periode 2015-2019. Target utamanya adalah tercapainya akses universal atau cakupan 100% untuk air minum dan sanitasi layak. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan target sanitasi per provinsi hingga tahun 2019 berdasarkan baseline tahun 2014 dan faktor-faktor seperti persentase penduduk perkotaan dan kapasitas fiskal provinsi. Dibut
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas perhitungan pembiayaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air. Terdapat rumus-rumus untuk menghitung biaya kegiatan penyediaan air baku dan air irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Inmendagri No.8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
1. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 8 TAHUN 1998
TENTANG
PENTUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu memberikan petunjuk
pelaksanaan yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri;
Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (LN Tahun 1962 No. 62, TLN No. 2387);
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintah di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38 TLN 3037);
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 1987 No. 25,
TLN No. 3353);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-536 Tahun 1998
tentang Pola Penetapan Tarid Air Minum Pasa Perusahaan
Daerah Air Minum jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 693-536 Tahun 1998 tentang
Pola Penerapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah
Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1Tahun 19984 tentang
Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah
Dilingkungan Pemerintah Daerah.
MENGINSTRUKSIKAN
Kepada : 1. Gubernur Kepala Tingkat I Seluruh Indonesia.
2. Bupati/walikota
Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1998
tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan
Daerah Air Minum, dengan berpedoman kepada Petunjuk
Pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi ini.
2. KEDUA : Melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap
pelaksanaan penetapan tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah
Air Minum.
KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan
hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri;
KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 25 Pebruari 1998
MENTERI DALAM NEGERI
Moh. Yogie S.M
3. LAMPIRAN : Instruksi Menteri Dalam Negeri
NOMOR : 8 Tahun 1998
TANGGAL : 25 Pebruari 1998
PENTUNJUK PELAKSANAAN
PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
I. UMUM
Air adalah sebagai salah sumber daya nasional dan merupakan
kebutuhan pokok bagi semua orang dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-
undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa air dikuasai oleh Negara untuk
dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum kepada
daerah, maka pelayana air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Tingkat II sebagai urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya melalui Peraturan
Daerah diserahkan pelaksanaannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM, PDAM selain sebagai Perusahaan yang mempunyai misi menyediakan
pelayanan air minum kepada masyarakat juga sebagai salah satu sumber
Pendapata Asli Daerah (PAD), harus dikelola secara baik atas dasar prinsip-
prinsip ekonomi perusahaan, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.
Sebagai pedoman untuk penetapan tarif air seperti di atas, Menteri
Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun
1998 tentang Pedoman Penetapan Tarid Air Minum Pada Peusahaan Daerah Air
Minum. Agar pelaksanaan Peraturan Menteri ini bisa seragam dan efektif, perlu
diterbitkan petunjuk pelaksanaan sebagaiman ditetapkan dalam Instruksi Menteri
ini.
II. PRINSIP DASAR SISTEM TARIF AIR MINUM.
A. PEMULIHAN BIAYA
1. Pengertian
Dengan prinsip pemulihan biaya (cost recovery), pendapatan
PDAM harus mencukupi untuk biaya/pengeluaran perusahaan,
bisa menggantikan barang modal pada waktu diperlukan dan bisa
memberikan suatu tingkat investasi tertentu diantarnya untuk
pengembangan usaha perusahaan. Biaya-biaya yang
diperhitungkan dalam pemulihan biaya harus layak dan relevan.
2. Pengelompokan biaya/pengeluaran perusahaan
Secara umum, biaya-biaya dan pengeluaran PDAM terdiri dari:
1) biaya operasi, pemeliharaan dan administrasi;
4. 2) biaya depresi;
3) biaya bunga pinjaman, dan
4) angsuran pokok pinjaman.
Selain keempat unsur biaya/pengeluaran diatas, juga
diperhitungkan biaya tingkat hasil usaha yang didukung atas
dasar nilai aset perusahaan yang layak yang disebut “return on
asset” (ROA). Macam-macam biaya/pengeluaran ini
dikelompokkan ke dalam “Biaya Akunting” dan “Biaya Finansial”.
3. Pemulihan – biaya Mininum
Untuk menjamin kelangsungan usaha perusahaan, yakni untuk
mengoperasikan perusahaan secara baik dan memelihara aset
atau barang modal secara layak, serta membelanjai kebutuhan
investasi di masa datang perlu ditentukan tingkat biaya minimum
yang harus dipulihkan. Tingkat pemulihan biaya minimum ini
setara dengan jumlah Biaya Akunting.
4. Pemulihan – biaya Maksimum
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum,
pemulihan biaya yang dibebankan kepada pelanggaran dibatasi
setinggi-tingginya setara dengan jumlah Biaya Finansial.
5. Pendapatan PDAM untuk Pemulihan Biaya
Pendapatan PDAM untuk Pemulihan Biaya bersumber dari
pendapatan yang terdiri dari tarif penjualan air dan beban tetap.
Beban tetap terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya
administrasi rekening pelanggan.
B. KETERJANGKAUAN DAN SUBSIDI SILANG
1. Kebutuhan Dasar Minimum
Julah kebutuhan dasar minimum akan air minum bagi suatu
rumah tangga ditentukan sebesar 10 m3/bulan. Jumlah ini dihitung
atas dasar kebutuhan seseorang akan air sebesar 60
liter/orang/hari, untuk suatu rumah tangga dengan jumlah anggota
keluarga rata-rata 6 orang. PDAM menyediakan air untuk
kebutuhan dasar minimum ini dengan tarif yang terjangkau oleh
semua pelanggan, terutama yang tergolongan berpenghasilan
paling rendah.
Dalam menentukan kebutuhan dasar minimum, apabila satu
sambungan PDAM digunakan oleh lebih dari satu rumahtangga,
seperti misalnya pada rumah susun, atau digunakan oleh banyak
orang, seperti misalnya pada asrama atau panti asuhan,
penentuan jumlah kebutuhan dasar minimum bagi sambungan
dimaksud dihitung atas dasar jumlah rumahtangga atau jumlah
orang yang menggunakan sambungan dimaksud. Dalam hal ini,
misalnya sambungan dimaksud digunakan oleh 15 rumahtangga
maka kebutuhan dasar minimum bagi sambungan tersebut
dihitung 15 m3/bulan (15 x 10 m3). Dengan cara yang sama
5. apabila suatu panti asuhan dihuni oleh 100 orang, mak
akebutuhan dasar minimum untuk satu sambungan yang
melayani panti asuhan dimaksud dihitung sebesar 180 m3/bulan
(1000 x30x60:10000). Direksi PDAM mengeluarkan ketetapan
khusus bagi pelanggan yang mendapatkan perlakukan seperti
rumah susun, asrama dan atau panti asuhan dimaksud.
2. Keterjangkauan Tarif
Tarif harus terjangkau oleh pelanggan khusus pelanggan rumah
tangga. Tarif dikatakan terjangkauan apabila pengeluaran
rumahtangga per bulan unutk pemenuhan kebutuhan dasar
minimum tidak melebihi 4% (empat persen) dari rata-rata
pendapatan rumah tangga untuk kelompok pelanggan yang
bersangkutan.
3. Pendapatan Rumah Tangga
Pendapatan rumah tangga yang dijadikan patokan untuk
menentukan keterjangkauan tarif adalah salah satu dari
pendapatan sebagai berikut:
a. upah minimum regional (UMR) yang ditentukan Pemerintah;
b. pendapatan rata-rata (average income) pelanggan PDAM.
4. Subsidi silang
Untuk membantu pelanggan yang tidak mampu membayar tarif
sampai dengan tingkat kebutuhan dasar, PDAM menetapkan tarif
yang lebih tinggi bagi pelanggan yang menggunakan air diatas
kebutuhan dasar.
C. EFISIENSI PEMAKAI AIR
Pengendalian konsumsi melalui tarif progresif
Untuk efesiensi penggunaan air, maka pelanggan yang memakai air
melebihi kebutuhan dasar dikenakan tarif lebih tinggi.
D. KESEDERHANAAN DAN TRANSPARANSI
1. Kesederhanaan
Untuk memudahkan perhitungan , memudahkan pemahaman atas
komponen biaya yang diperhiutngkan dalam pemulihan biaya
maka sisti tarif disederhanakan, Untuk mewujudkan sistim tarif
yang sederhana:
a. pelanggan PDAM dikelompokkan menjadi 5 (lima)
kelompok
b. Blok konsumsi dibagi 3 (tiga) yaitu:
1. 0m3 sampai dengan 10 m3
2. lebih dari 10 m3 sampai dengan 20m3; dan
3. lebih dari 20 m3
c. Biaya pengusahaan PDAM digolongkan menjadi 3 (tiga)
macam, yaitu:
1. biaya rendah;
2. biaya dasar, dan
6. 3. biaya penuh.
2. Transparansi
PDAM mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada
semua pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas
mengenai hal-hal yang berkenan dengan perhitungan dan
penetapan tarif.
III. PENGELOMPOKAN PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI
A. PENGELOMPOKAN PELANGGAN
1. Tujuan Pengelompokan
Tujuan pengelompokan pelanggan penetapan tarif yang
terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan
kesinambungan Perusahaan.
2. Kelompok Pelanggan
Apabila dalam wilayah kerja PDAM ada jenis pelanggan yang
belum masuk dalam Kelompok Pelanggan, PDAM dapat
menetapkan jenis pelanggan dimaksud ke dalam kelompok-
kelompok pelanggan yang ditentukan, dnegan contoh: Kantor
Kedutaan dan Konsulat Asing, Kantor Pengacara, Kantor Notaris,
Poliklinik Swasta dan Praktek Dokter.
B. BLOK KONSUMSI
Tujuan Menggolongkan Konsumsi
Tujuan mengadakan blok konsumsi adalah untuk memberlakukan tarif
progresif yang diperlukan dalam rangka efisiensi penggunaan air
pelaksanaan subsidi silang.
IV. KELOMPOK BIAYA PERHITUNGAN TARIF
A. KELOMPOK BIAYA
Untuk menghitung besaran tarif, biaya pengusahaan