TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•89 views
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx 3.0 Mb
Recommended
More Related Content
Similar to TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
Similar to TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx (20)
More from UPTD Puskesmas Graha Indah
More from UPTD Puskesmas Graha Indah (19)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
- 1. PELATIHAN MANAJEMEN PUSKESMAS DI PUSKESMAS
- 2. BIODATA FASILITATOR Nama : Laura Catherine Rawung, SE., M.Acc TTL : Balikpapan, 29 Januari 1980 Pendidikan : S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta S2 Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Riwayat Pekerjaan : • 2003-2009 : Bank Danamon dan Bank BRI-Agro • 2009-2010 : Dosen Akuntansi STIEPAN • 2010-2017 : Staf Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan • 2018 - sekarang: Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Riwayat Diklat : • Diklat dan Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan, 2016 • Bimtek dan Pelatihan terkait Keuangan Sektor Publik
- 3. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu melakukan menjemen tata kelola keuangan dan Aset di Puskesmas
- 4. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu : a. Menjelaskan Instrumen Tata Kelola Keuangan di Puskesmas b. Menjelaskan Perencanan dan Penganggaran di Puskesmas c. Menjelaskan Manajemen Aset di Puskesmas
- 5. TATA KELOLA KEUANGAN DI PUSKESMAS DASAR HUKUM UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3
- 6. DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Taca Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 4
- 7. DASAR HUKUM Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo. No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatandan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 Permendagri No. 13 tahun 2006 jo No. 59 tahun 2007 jo No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5
- 8. KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ABSOLUT 1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. AGAMA 6. MONETER & FISKAL NASIONAL PILIHAN (8) WAJIB PELAYANAN DASAR (6) NON PELAYANAN DASAR (18) S P M URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; 2. PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; 3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA 4. PKS; 5. KOORDINSASI TUGAS ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; 6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI; 7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL APBN FORKOPIMDA URUSAN PEMERINTAHAN 8 NSPK
- 9. WAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAYAN DASAR S P M PILIHAN 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PU & Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman 5. Tramtibum & Linmas 6. Sosial Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria tertentu URUSAN PEMERINTAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN 9
- 10. SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN
- 11. DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH RKA-SKPD DPA-SKPD ANGGARAN KAS RAPBD PENJABARAN APBD PERDA APBD RPJMD/ RKPD KUA PPAS EVALUASI
- 12. DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN SPP-LS SPJ SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPM-LS SPD SPM-UP SPM-GU SPM-TU SP2D SP2D Dilampiri daftar rincian penggunaan dana s.d jenis belanja
- 13. Struktur DINAS KESEHATAN Organisasi 6 Kepala Dinas Sekretaris Kasubag Kepala bidang Kepala bidang Kepala bidang Kepala bidang Kasi Kasi Kasi Kasi
- 14. Struktur Organisasi Puskesmas agian omkes Sumber Data : Modul Pelatihan MP 7 Kepala Puskesmas Subag TU Jabatan Fungsional Bagian KIA Bagian P2P Bagian Gizi B Pr Bagian kesling Bagian pengobatan Bagian spesifik lokal POLINDES PUSTU
- 15. a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan Pusat pemberdayaan masyarakat b. c. Pusat pelayanan primer Pusat pelayanan primer kesehatan masyarakat d. kesehatan perorangan 8 Peran puskesmas menurut fungsinya
- 16. Sumber Data : Mod Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Daerah UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Presiden Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara selaku Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah ul Pelatihan MP 9
- 17. rnur/ pati a s a a Pelimpahan kekuasaan pengelolaan (PKD) keuangan daerah Gube Bu / Walikota Sekretari Daerah SKPKD PPKD/BUD SKPD/ OPD Penggun Anggaran Kuas Pengguna Kuas Pengguna Anggaran anggaran 9
- 18. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya melimpahkan sebagian atau a. seluruh kekuasaannya kepada: Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah; Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. c. 11
- 19. Tugas Pokok Dan Fungsi kepala Bertindak Selaku SKPD Pengguna Anggaran (PA) SKPD yang dipimpinnya dipimpinnya kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah daerah melalui sekretaris daerah. 12 1. Menyusun anggaran SKPD (RKA-SKPD) 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya 4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak 5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 7. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala
- 20. Wewenang Pejabat Pengguna Anggaran 13 a Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran c. Mengawasai pelaksanaan anggaran d Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yangtelah ditetapkan e. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- 21. Pelimpahan Kewenangan PA ke KPA Dasar Pertimbangan : 14 Rentang Kendali Kompetensi Lokasi Beban Kerja Besaran Jumlah Uang Yang Di Kelola Besaran SKPD Tingkatan Daerah
- 22. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Meliputi a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran beban b. c. d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan menandatangani surat perintah membayar langsung (SPM-LS) dan surat perintahmem bayar tambah uang persediaan (SPM-TU) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. e. f. g. 15
- 23. DPA-SKPD PPK-SKPD Kepala SKPD a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) yang disampaikan olehbendahara pengeluaran melakukan verifikasi SPP menyiapkan surat perintah membayar (SPM) melakukan verifikasi harian atas penerimaan melaksanakan akuntansi SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD b. c. d. e. f. 16 Tugas PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan )
- 24. am Progr dan PPTK Pejabat PA Kegiatan a. b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. c. 17 Tugas PPTK
- 25. KA. UPTD PPK- Hubungan Kerja Pengelola Keuangan Dalam Struktur SKPD berbentuk Dinas KEPALA DINAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIS KASUBAG KEUANGAN SKPD AG LAINNYA PPTK BENDAHARA Staf PPK-SKPD KABID KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PEMBANTU PEMBANTU BENDAHARA KASIE PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KUASA PENGGUNA ANGGARAN Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Sedangkan secara administratif, keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA (kepala SKPD) atau KPA. 18 PENGGUNA ANGGARAN KASUB
- 26. PENGELOLA KEUANGAN DI DINAS KESEHATAN
- 27. Tata Kelola Keuangan pada Puskesmas PENATAUSAHAAN PAJAK LAPORAN AUDIT RKA PEMBUKUAN PENGAWASAN MEKANISME MANJEMEN KEUANGAN Proses pelaksanaan dan pelaporan, khususnya terkait dengan aktivitas penatausahaan, pembukuan, perhitungan pajak dan pelaporan keuangan. 19 PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN EVALUASI
- 28. 20 PENERIMAAN 1. 2. Penerimaan Kas PENGELUARAN Pengeluaran Beserta Kas Belanja (DAK non fisik/ BOK, JKN, PAD,DAU) Pendapatan (Retribusi) Pembukuan Dan Pertanggungjawa bannya. penyetoran ke Rekening Kas Daerah. pengeluaran dana kegiatan Puskesmas
- 29. Kaidah Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan be.rtanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD Penerimaan Kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran 21
- 30. 22 Hubungan Pengelola Keuangan Antara Dinas Kesehatan Dengan Puskesmas
- 31. 1. Mengelola dan memverifikasi dana secara akuntabel dan transparan. Membuat mengumumkan dan melaporkan terkait penggunaan dana. 2. 3. Menyusun rencana keuangan dan rencana pengambilan berdasarkan format baku sesuai aturan Melakukan pembukuan semua transaksi keuangan Menyusun laporan baik internal maupun eksternal dana 4. 5. 6. Mempertangungjawabkan semua pengelolaan keuangan kepada pihak internal maupun eksternal termasuk auditor. 23 Tugas dan Peran Pengelola Keuangan puskesmas
- 32. 24 KEPALA PUSKESMAS Menyusun usulan rencana kegiatan dan pendanaan Memverifikasi dan mengesahkan daftar penggunaan uang Melakukan pengecekan atas ketersediaan dana Melaksanakan kegiatan serta mengelola dana Melakukan pemeriksaan secara berkala Memverifikasi dan menetapkan laporan periodik penerimaan dan pengeluaran dana Mengumumkan laporan periodik penerimaan dan pengeluaran BENDAHARA a) Membantu Kepala puskesmas dalam menyusun usulan b) Menyiapkan daftar penggunaan uang sehari-hari c) Melakukan pengecekan atas penerimaan d) Melakukan verifikasi atas bukti-bukti transaksi e) Melakukan penyetoran / pembayaran f) Menghitung, memungut dan menyetor PPh (pasal 21, 22, dan 23) dan PPN. g) Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran h) Menyimpan bukti transaksi di tempat yang aman dan mudah dicari. a) b) c) d) e) f) g) i) Menyusun SPJ serta laporan periodik penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelolanya. .
- 33. 25 • Penatausahaan pengeluaran kas di puskesmas meliputi rangkaian prosedur dari mulai : – usulan kebutuhan belanja puskesmas, – penerimaan dana kebutuhan belanja puskesmas, – sampai dengan pertanggungjawaban seluruh dana kebutuhan belanja oleh pengelola keuangan puskesmas. Penatausahaan Pengeluaran Kas
- 34. er : ri ek d. U an u Lap. an SPJ d. RKA- PA- M- ek d. d. SPJ gl J a 2D- g Sumber APBD PUSKESMAS Sumb Permendag No. 55 / 2008 DINKES BUD SKPD Perd APBD R . Ben Pengeluaran Pembantu D SKPD SP UP, TU, GU, LS Ben Pengeluaran Pembantu SP UP, TU, GU, LS R . Ben Pengeluaran BK d Buk Pembantu Rekenin Kas Akuntansi Penutup Kas Ben Pengeluaran PPKD PA T . 5 Adminstratif Fungsional Fungsional SP 26 Keterangan: • Dana Dinas Terkait merupakan dana yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan yang dikelola oleh bendahara puskesmas untuk belanja operasional puskesmas. • Bendahara puskesmas pengelola dana tersebut merupakan bendahara pengeluaran pembantu Dinas Kesehatan • Atas penggunaan dana tersebut, Bendahara pengeluaran pembantu pada puskesmas melakukan pembukuan dengan Buku Kas Umum beserta buku pembantu dan melaporkan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan maksimal setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- 35. Dana Kapitasi JKN 27 Keterangan: • Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta • Kepala Puskesmas menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi ke Dinas Kesehatan untuk dimasukkan dalam RKA-Dinas Kesehatan. • Dana Kapitasi dibayarkan langsung dari BPJS ke Rekening Dana Kapitasi Puskesmas. • Atas penggunaan Dana Kapitasi, Bendahara Dana Kapitasi menyampaikan Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi ke Kepala Puskesmas maksimal tanggal 5 bulan berikutnya, disampaikan oleh Kepala Puskesmas ke Kepala Dinas Kesehatan tiap bulan dan SPTB maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.
- 36. a. Paradigma dalam Pelaporan Keuangan UPTD Puskesmas ▪ pengelolaan dan pelaporan dana tersebut disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang pemberi dana Pelaporan Keuangan Terpadu diberikan oleh tiap b. ▪ Tujuan Laporan Keuangan Terpadu: ▪ ▪ Transparansi Akuntabilitas 28 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
- 37. a. Mencatat Semua Pengeluaran untuk kegiatan di Puskesmas Pencatatan disertai dengan bukti yang sah b. c. d. Mencatat kesesuaian Sederhana. antara anggaran dan realisasi. 29 Jangka Waktu dan Manfaat Pelaporan,dibuat dalam kurun waktu triwulanan semua dana yang diterima dari berbagai sumber tersebut perlu diintegrasikan dan disajikan menjadi satu dalam Laporan Keuangan. Prinsip Laporan Keuangan Terpadu
- 38. 29 PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD
- 39. Berdasarkan Pasal 50 s.d 57 Permendagri 79/2018 terdapat 3 (tiga) bagian pos akun besar : Pendapatan BLUD Belanja BLUD Pembiayaan BLUD STRUKTUR ANGGARAN BLUD
- 40. Pendapatan BLUD a.Jasa layanan a.Hibah a.Hasil kerjasama dengan pihak lain a.APBD a.Lain-lain pendapatanBLUD yang sah Jasa giro Pendapatan bunga Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Komisi, potongan ataupunbentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Investasi 1)Pengemba ngan usaha STRUKTUR ANGGARAN BLUD – PENDAPATAN BLUD KELOMPOK : PAD JENIS: LAIN-LAIN PAD YANG SAH OBYEK: PENDAPATAN BLUD RINCIAN OBYEK: PENDAPATAN BLUD SUB RINCIAN OBYEK: PENDAPATAN BLUD
- 41. Program/Keg/ SubKeg BLUD a.Belanja Operasi a.Belanj a Pegawai a.Belanj a Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain a.Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset T etap Lainnya Belanja Aset Lainnya Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan: Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD a.Belanja Operasi a.Belanja Pegawai BLUD a.Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Bunga BLUD Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial a.Belanja Modal Belanja Tanah BLUD Belanja Peralatan dan Mesin BLUD Belanja Gedung dan Bangunan BLUD Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD Belanja Aset Lainnya BLUD TIDAK SAMPAI OBYEK DAN RINCIAN OBYEK, RINCIAN ADA DALAM RBA PENGANGGARAN BELANJA BLUD PADA APBD
- 42. Pembiayaan BLUD a.Penerimaan Pembiayaan a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya a.Divestasi Penerimaan utang/pinjaman a.Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pembayaran pokok utang/pinjaman STRUKTUR ANGGARAN BLUD – PEMBIAYAAN BLUD
- 43. SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 T.A. (dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 periode anggaran) PER KDH Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dgn belanja BLUD. Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA T.A. sebelumnya dan penerimaan pinjaman SiLPA DAN DEFISIT ANGGARAN dapat digunakan dlm T.A. berikutnya, kecuali atas perintah KDH disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kasda dgn mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Pemanfaatan SiLPA dlm thn berikutnya: Dapat digunakan utk memenuhi kebutuhan likuiditas yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD Pemanfaatan SiLPA dlm thn berikutnya apabila dlm kondisi mendesak dpt dilaks mendahului PAPBD Kondisi mendesak: Proker pelay dasar masy yg anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pd T.A. berjalan dan keperluan mendesak lainnya yg apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yg lebih besar bagi Pemda dan masyarakat Belanja BLUD yg sumber dananya dari SiLPA BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yg selanjutnya dirinci dlm 1 program, 1 kegiatan, 1 output dan jenis belanja
- 44. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya adalah saldo kas BLUD baik dari dana BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapat pada rekening kas BLUD dan/atau rekening kas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran BLUD baik yang ada di Bank maupun yang tunai. Berdasarkan pasal 95 Permendagri 79/2018 menjelaskan bahwa Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan di RBA. Anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya dapat dihitung berdasarkan: • proyeksi dan/atau catatan historis tahun-tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenaan; dan/atau • Prognosis SiLPA tahun berkenaan semester II dari perhitungan proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan untuk semester II tahun berkenaan/tahun berjalan P E N E R I M A A N P E M B I A Y
- 45. KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KUA PPAS RAPBD APBD DPA SKPD RKA SKPD Penjabaran APBD RPJPD Renstra SKPD RPJMD RKPD Renja SKPD PERENCANAAN PENGANGGARAN
- 46. KUA VS PPAS KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) • dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. • PROGRAM PRIORITAS ANGGARAN • SEMENTARA (PPAS) • Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 47. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Perkiraan harga Besaran persentase ambang batas Perkiraan maju atau forward estimate Standar Pelayanan Minimal KOMPONEN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) Pasal 207 ayat (3), PP 12/2019: BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. BAB X tentang BLUD, Lampiran Permendagri 77/2020 menjelaskan bahwa: 7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran, dalam hal ini adalah RBA.
- 48. PEMDA diwakili PPKD SKPD B UNIT SKPD B yg bertugas sbg Konsolidator RBA UPT A UPT B RKA Konsolidasi RBA RBA UPT C RBA UPT D SKPD A RKA RBA UPT Unit Organisasi Bersifat Khusus/UPT RBA RKA ALUR PENYUSUNAN RBA DAN RKA DARI UPTD SAMPAI KE PEMDA
- 49. DBA ini menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD. Dokumen Bisnis dan Anggaran (DBA) adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD. Pelaksanaan anggaran BLUD selanjutnya selain mensyaratkan DPA juga harus dengan melampirkan DBA. PPKD kemudian mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD/dasar penarikan dana untuk kegiatan BLUD baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dana BLUD RBA yang dilampirkan tersebut harus memuat pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. DPA yang sudah disusun dilampiri RBA diserahkan kepada PPKD untuk disahkan. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD Arahan PMDN 79/2018 Arahan Pedoman Keuangan BLUD (SE Dirjen BKD 981/4092 thn 2020)
- 50. PIHAK YANG TERLIBAT Yang diatur Permendagri 79/2018: • Pemimpin BLUD • Pejabat Keuangan BLUD • Bendahara Penerimaan BLUD • Bendahara Pengeluaran BLUD
- 51. Jasa layanan Hibah Hasil Kerjasama dengan pihak lain APBD = ditatausahakan terpisah Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 1 2 3 4 5 Penatausahaan pendapatan BLUD meliputi komponen-komponen pendapatan BLUD yang bersumber dari : PROSES PELAKSANAAN PENDAPATAN BLUD Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas BLUD Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan BLUD Dicatat dalam Buku Kas Umum Penerimaan dan Penyetoran
- 52. Pembukuan Belanja BLUD dilakukan oleh bendahara pengeluaran BLUD menggunakan: 1. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran BLUD 2. Buku Pembantu BKU Pengeluaran BLUD sesuai dengan kebutuhan seperti : • Buku Pembantu Kas Tunai; • Buku Pembantu Simpanan/Bank; • Buku Pembantu Panjar; • Buku Pembantu Pajak; • Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. • Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah: • Surat PD UP/GU/LS • Bukti transaksi yang sah dan lengkap. • Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku PEMBUKUAN BELANJA BLUD
- 53. • Tidak ada yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD karena hanya menunggu pendapatan yang masuk ke rekening kas BLUD. Penerimaan pendapatan BLUD • Tidak ada yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD karena hanya menunggu pendapatan yang masuk ke rekening kas BLUD. Penerimaan Pembiayaan BLUD • berperan dalam verifikasi Surat PPD dari Bendahara Pengeluaran BLUD kemudian menyiapkan Surat OPD dan giro ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan. Pengeluaran Belanja BLUD (UP/GU/LS) • Pejabat Keuangan BLUD mengajukan Surat PPD Pejabat Keuangan (PPD PK) dan draft Surat OPD beserta giro untuk ditandatangani Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan. Pengeluaran Pembiayaan BLUD • Pejabat Keuangan harus meyakini bahwa dana yang digunakan adalah idle cash. • menyampaikan rencana penempatan dana pada aset setara kas kepada Pemimpin BLUD mencakup jumlah dana dan pilihan deposito beserta alasan dan hasil analisa pemilihan. • dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas BLUD menggunakan surat perintah pemindahbukuan Pemimpin BLUD ke Pejabat Keuangan. • Apabila Pemimpin BLUD menyetujui, dikeluarkan Surat Keputusan Pemimpin BLUD tentang aset setara kas yang dipilih. • Berdasarkan SK Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pejabat Keuangan yang memerintahkan pemindahan dana dari kas BLUD ke dalam aset setara kas yang dipilih. Pengeluaran Setara Kas (aset setara kas seperti deposito dibawah tiga bulan) PROSES KEUANGAN DI PEJABAT KEUANGAN BLUD
- 54. Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD dilakukan dalam rangka pembukuan untuk mengendalikan rekening kas BLUD yang dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD. Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD meliputi pencatatan atas : 1.Penerimaan pendapatan BLUD (diluar pendapatan APBD) yang diterima dari: a.Bendahara Penerimaan BLUD secara tunai maupun pindah buku/transfer dari rekening bank Bendahara Penerimaan BLUD b.Pembayar Pendapatan BLUD secara tunai maupun pindah buku/transfer dari rekening Pembayar Pendapatan BLUD 2.Penerimaan Pembiayaan BLUD 3.Pengeluaran Belanja BLUD baik untuk mekanisme UP/GU maupun LS 4.Pengeluaran Pembiayaan BLUD PEMBUKUAN DI PEJABAT KEUANGAN BLUD
- 55. 60 PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD Bendahara penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban dituangkan dalam Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan BLUD yang memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara Penerimaan BLUD LPJ tersebut dilampiri dengan : • BKU Penerimaan yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; • Register STS; dan • Bukti penerimaan yang sah dan lengkap. Bendahara pengeluaran BLUD wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas : • pertanggungjawaban penggunaan UP/GU • pertanggungjawaban bulanan 6 0
- 56. 62 PELAPORAN PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN BLUD Menyusun Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Melampirkan SPTJ disampaikan ke Kepala SKPD Berdasarkan Laporan dan SPTJ, Kepala SKPD menerbitkan SP3BP untuk disampaikan ke PPKD Berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP SECARA BERKALA kepada PPKD 6 2
- 57. 64 PELAPORAN KEUANGAN BLUD 7 (tujuh) laporan keuangan BLUD yang diminta PSAP 13 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pada dasarnya konsep akuntansi BLUD sama dengan Pemda, hanya tidak perlu akun resiprokal (RK SKPD & RK PPKD) Basis Kas pengakuan realisasi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA Basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual yaitu LO, Neraca dan LPE Hanya saja terdapat pengaturan secara khusus mengacu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum RUANG LINGKUP • Secara umum, Standar Akuntansi BLU mengacu pada seluruh PSAP, kecuali diatur tersendiri dalam PSAP ini. (Par 4 PSAP13) • BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan. (Par 5 PSAP13) Pasal 99 ayat (7) Permendagri 79/2018 Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan = BPK RI Pengakuan transaksi dana BLUD di LaporanKeuangan SKPD: • SP2BP untuk LRA • Jurnal untuk LO, LPE dan Neraca Atau • Laporan BLUD dikonversi ke Laporanyang dapat dikonsol ke Laporan Keuangan SKPD
- 58. FORMAT LAPORAN KEUANGAN BLUD CONTOH LAPKEU LRA BLUD
- 59. Penugasan Tata Cara : 1.Peserta membagi kelompok, dibantu panitia 2.Mempresentasikan hasil latihan selama 10 menit/ kelompok 3.Tanggapan dari kelompok lain 4.Diskusi kasus tersebut 5.Rangkuman dan kesimpulan 31
- 60. LATIHAN KASUS 32 Seiring dengan penetapan sebagai UPTD Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah, maka BLUD diberikan keleluasaan untuk mengelola sendiri Pendapatan BLUD nya untuk memenuhi kebutuhan operasional BLUD termasuk untuk pengembangan layanan. Di satu sisi dengan pembentukan BLUD, Pemerintah Daerah mengurangi atau membatasi anggaran APBD untuk puskesmas karena dianggap dapat mengelola sendiri pendapatannya karena tidak disetorkan ke kas daerah lagi. Di satu sisi ada puskesmas yang memiliki pendapatan yang besar sehingga dapat lebih leluasa membelanjakan dana sumber BLUD, namun di sisi lain ada puskesmas yang memiliki pendapatan kapitasi yang kecil. Anda sebagai pejabat keuangan BLUD (manajer keuangan) diminta untuk terlibat dalam manajemen keuangan BLUD, supaya BLUD tidak mengalami collapse.
- 61. 32 1. Sebutkan urutan prioritas belanja-belanja apa saja yang seharusnya dibiayai dari BLUD supaya BLUD dapat terus menjalankan operasionalnya dengan kondisi keuangan yang baik dan jelaskan mengapa anda memilih prioritas tersebut 2. Jelaskan pengembangan layanan apa saja yang seharusnya dilakukan puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan BLUD. 3. Jelaskan permasalahan-permasalahan terkait manajemen keuangan yang dialami oleh puskesmas yang telah BLUD
- 62. TERIMA KASIH 30
Editor's Notes
- 9