ekonomi

1. 1 | P a g e
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dewasa ini persaingan kerja sangatlah ketat, terbukti dengan makin bertambahnya
lulusan perguruan tinggi maupun non perguruan tunggi yang tidak sebanding degan
terbukanya lapangan kerja yang ada. Memang pemerintah sudah memberlakukan aturan
kontrak kerja untuk perusahaan-perusahaan yang ada dengan harapan untuk pergantian
karyawan pada perusahaan tersebut. Tapi itu saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan
ini, dan salah satu jalan yang ditempuh oleh Universitas Muria Kudus adalah dengan
pembekalan kompetensi yang memadai bagi setiap mahasiswanya. Sehingga diharapkan
mahasiswa tersebut mampu menciptakan lapangan kerja baru maupun mampu bersaing dalam
dunia kerja.
Kuliah Kerja Lapangan di Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus khususnya
Jurusan Akuntansi, bertujuan untuk mengembangkan materi dan kemampuan serta
menambah wawasan dan pengetahuan yang didapatkan sebagai pelengkap materi di kegiatan
perkuliahan. Dalam kegiatan KKL ini, saya mengunjungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan
KAP Drs.J.Tanzil dan associates sebagai obyek KKL.
Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar mahasiswa lebih mengenal beberapa hal
penting di lapangan yang masih ada hubunganya dengan perkuliahan dalam kelas. Tentu
perkuliahan kelas akan berhubungan dengan lingkungan sekitar sebagai aspek eksternal.
Dengan kunjungan tersebut Mahasiswa peserta KKL dapat saling berbagi tentang
kekurangan dan kelebihan kampus masing masing dengan harapan penyamaan kearah lebih
baik. Mahasiswa juga termotivasi untuk mengembangkan diri.

2. 2 | P a g e
B.Tujuan KKL
Adapun tujuan dari kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah:
1. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan secara langsung tentang dunia kerja yang
sebenarnya.
2. Mahasiswa dapat mencocokkan teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan
keadaan yang sebenarnya.
3. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang kanwil ditjen perbendaharaan dan
kantor akuntan publik.
C. Manfaat KKL
Kegiatan KKL Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus yang dilaksanakan di
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KAP Drs.J.Tanzil dan associates ini mempunyai
manfaat :
1. Menambah wawasan dan pengetahuan megenai per[ajakan di Indonesia.
2. Mempunyai pengalaman di obyek KKL.
3. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Muria Kudus khususnya
Fakultas Eonomi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KAP Drs.J.Tanzil dan
associates.
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan KKL Terpadu ini dilaksanakan pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 16 September 2014
Waktu dan tempat : 1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (pukul
08.30-11.00)
2. KAP Drs.J.Tanzil dan Associates (pukul 11.30-14.30)

3. 3 | P a g e
E. Metode Penyusunan Laporan KKL
Metode-metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah:
1. Observasi
Pengamatan langsung di obyek KKL untuk menyusun laporan ini.
2. Interview
Proses tanya jawab langsung saat berada di obyek KKL mengenai hal-hal yang
ingin dan perlu diketahui.
3. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan mencari berbagai informasi melalui website Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dan KAP Drs.J.Tanzil dan associates.

4. 4 | P a g e
BAB II
PERMASALAHAN
A. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
Dalam pelaksanaan KKL di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur mahasiswa
mendapatkan materi tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (SAPP) – basis akrual – Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK
213/PMK.05/201.Pokok permasalahan yang di bahas yaitu:
1. Latar Belakang
2. Ruang Lingkup,Tujuan,Karakteristik,Kerangka,dan Gambaran Umum Keluaran
SAPP
3. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
4. Sistem Akuntansi Instansi
5. Rekonsiliasi Data
6. Reviu atas Laporan Keuangan
7. Pernyataan Tanggung Jawab
8. Pengenaan Sanksi
B. KAP Drs.J.Tanzil dan Associates
Dalam pelaksanaan KKL di KAP Drs.J.Tanzil dan Associates mahasiswa mendapatkan
materi tentang Regitered public accountants and management consultants ”Mengenal Dunia
Profesi Akuntansi”.Pokok permasalahan yang di bahas yaitu:
1. Syarat-syarat menjadi seorang akuntan publik.
2. Jenjang karir KAP
3. Tantangan yang dihadapi KAP
4. Isu-isu profesi akuntan publik
5. Pendekatan audit
6. Tantangan menjadi akuntan publik

5. 5 | P a g e
BAB III
PEMBAHASAN
A. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
1. Latar Belakang
 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
>> Pasal 36 ayat (1), bahwa adanya penggunaan basis akrual dalam pengukuran dan
pengakuan pendapatan dan belanja negara
>> Pasal 32 ayat (1), bahwa laporan pertanggungjawaban APBN disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
>> Pasal 51 ayat (3), bahwa penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan
negara disusun dan disajikan sesuai dengan SAP
>> Pasal 70 ayat (2), bahwa adanya penggunaan basis akrual dalam pengukuran dan
pengakuan pendapatan dan belanja Negara
 PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP
>> Pasal 4 ayat (1), bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual
>> Pasal 6 ayat (1) dan (2), bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah pusat mengacu pada SAP berbasis akrual yang selanjutnya diatur dalam
PMK
2. Ruang Lingkup,Tujuan,Karakteristik,Kerangka,dan Gambaran Umum
Keluaran SAPP
>> Ruang Lingkup
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP ) adalah
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran

6. 6 | P a g e
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah
Pusat.
>> Tujuan
1) Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya.
2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan Pemerintah Pusat untuk menentukan ketaatan terhadap
otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas .
3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu
instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan .
4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan
dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien
>> Karakteristik
1. Basis Akuntansi
Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual.
2. Basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan
pendekatan basis kas
3. Sistem Pembukuan Berpasangan
Untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry (pembukuan
tunggal)
4. Desentralisasi Pelaksanaan Anggaran
Pembentukan unit-unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara berjenjang
5. Bagan Akun Standar
Kodefikasi elemen transaksi, akuntansi dan pelaporan untuk memudahkan dalam
penganggaran dan pertanggungjawaban
6. Standar Akun Pemerintahan
Panduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
atas transaksi keuangan

7. 7 | P a g e
>> Kerangka umum SAPP
1) SABUN
 SiAP
 SAUP
 SIKUBAH
 SAIP
 SAPPP
 SATD
 SABS
 SABL
 SATK
 SAPBL
2) SAI
 UNIT AKUNTANSI dan PELAPORAN BARANG
 UNIT AKUNTANSI dan PELAPORAN AKUNTANSI
>> Gambaran Umun keluaran SAPP
SABUN (MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN)
SAI (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)
GL SA-BUN
GL SAI
GL SAPP
Anggaran
Transaksi
BMN
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Akrual
Unit Akt & Pelap Barang Unit Akt & Pelap Keuangan
Transaksi
Lainnya
Transaksi
BLU
BPK
Anggaran
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Akrual
Transaksi
Non Anggaran
Transaksi
Lainnya
Transaksi
Khusus
Unit Akt & Pelap Keuangan pada Masing-masing Subsistem SABUN
LKPP
LK K/L
LK
BUN
Menteri
Keuangan
Selaku
Pengelola
Fiskal

8. 8 | P a g e
3. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bendahara Umum Negara,yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara
2. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut SA-
BUN,adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporanposisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Pembiayaan dan
Perhitungan.
3. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan selaku
BUN sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan
untukKementerian Negara/Lembaga,yang dalam pelaksanaannya
dapatdiserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain
sebagai KuasaPengguna Anggaran.
4. Bagian AnggaranPembiayaan dan Perhitungan atau Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebutBA-BUN, adalah
bagian anggaranyang mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
yang berada dalam kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.
5. Unit Akuntansi BendaharaUmumNegara, yang selanjutnyadisebutUA-
BUN, adalah unit akuntansi pada Departemen Keuangan yangmelakukan
koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan sekaligus
melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi
Pembantu Bendahara Umum Negara.
4. Sistem Akuntansi Instansi
Prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup K/L
yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi
lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi
pengguna laporan keuangan.

9. 9 | P a g e
(Modul Sistem Akuntansi Instansi )
5. Rekonsiliasi Data
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen
Sumber yang sama . tujuannya Meyakinkan keandalan data dalam penyusunan
Laporan Keuangan. Dan mengeluarkan berita acara Rekonsiliasi.
6. Reviu atas Laporan Keuangan
1. Tujuannya Meyakinkan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang
disajikan dalam Laporan Keuangan
2. Meyakinkan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
dengan SAP
3. Meyakinkan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Peraturan
Perundangan dan SAP
7. Pernyataan Tanggung Jawa
Isi Prinsip Pernyataan Tanggungjawab
1. Pernyataan terhadap substansi elemen Laporan Keuangan yang menjadi
tanggung jawab
2. Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai
3. Pernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP
4. Dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat
dalam Laporan Keuangan

10. 10 | P a g e
8. Pengenaan Sanksi
Pengenaan sanksi tidak membebaskan UAKPA/UAKPB dan UAPPA-
W/UAPPB-W dari kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan, laporan
BMN, dan melakukan Rekonsiliasi.
B. KAP Drs.J.Tanzil dan Associates
1. Syarat-syarat menjadi seorang akuntan publik.
1. Akuntan harus sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri
atau mempunyai ijazah yang disamakan. Pertimbangan persamaan ini berada
di tangan Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.
2. Akuntan tersebut harus mendaftar dalam register Negara yang
diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan memperoleh izin
menggunakan gelar akuntan dari departemen tersebut.
3. Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan,
biro akuntan, atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi hanya
diizinkan jika pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh seseorang
atau beberapa orang akuntan
2. Jenjang karir KAP
Trainee
Junior Staff
Senior Staff
Project Manajer
Supervisor
Manager
Partner

11. 11 | P a g e
Beberapa jenjang karir di atas harus diikuti oleh para calon pekerja Akuntan
Publik dengan tanpa batasan dalam jumlah masing-masing staff, untuk menjadi
partner audit tersebut sehingga calon AP tersebut harus melewati ujian sertifikasi agar
mendapatkan CPA (Certified Public Accountans).
3. Tantangan yang dihadapi KAP
1. SDM:kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.
2. Adanya KAP asing yang merebutpasar sebesar 90%.
4. Isu-isu profesi akuntan publik
Isu-isu baru profesi Akuntan Publik :
1. Krisis tenaga akuntan publik di indonesia
2. UU no. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik
5. Pendekatan audit
Pendekatan Audit KAP Drs. J. Tanzil telah menggunakan risk based audit
approach yang tunduk pada standar Akuntansi dan audit di Indonesia maupun audit
Internasional yang dibagi dalam tahapan sebagai berikut :
1. Tahap sebelum perikatan yaitu untuk menilai risiko perikatan.
2. Tahap perencanaan yaitu penaksiran risiko termasuk risiko terjadinya
kecurangan.
3. Tahap Pelaksanaan yaitu evaluasi dan pengujian pengendalian serta
pengujian substantif.
4. Tahap Penyelesaian yaitu identifikasi risiko kontijen dan peristiwa penting
setelah tanggal neraca.
Pendekatan audit difokuskan pada risiko utama yang dihadapi sehingga dapat
memberikan audit yang efisien dan nilai tambah bagi klien kami.
6. Tantangan menjadi akuntan publik
Akuntan publik sebagai salah satu jenis profesi yang mampu memberikan
peluang dalam dunia kerja. Karena akuntan publik salah satu profesi yang diberi
kewenangan untuk memberikan jasa audit. Selain undang-undang perseroan terbatas

12. 12 | P a g e
mewajibkan bahwa perseroan dengan aset diatas 50 milyar wajib dilakukan audit.
Sehingga hal ini dapat menguatkan jika profesi akuntan publik sangat diperlukan
mengingat jumlah perseroan terbatas di Indonesia relatif banyak. Bahkan perusahaan
terbuka hanya bias diaudit oleh akuntan publik berdasarkan undang-undang.
Pemerintahan dalam melengkapi kualitas kinerjanya juga melimpahkan audit
keuangan negara kepada akuntan publik baik langsung atau atas nama Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemilihan umum atau dana kampanye perlu dilakukan
pengauditan dan hanya akuntan publik yang berhak mengaudit untuk mengetahui
bahwa kegiatan yang berkenaan dengan pemilu tersebut sesuai dengan prosedur yang
disepakati. Sektor perpajakan juga menjadi peluang akuntan publik dan sektor
perbankan sudah mewajibkan audit bagi nasabahnya yang memperoleh fasilitas
kredit. Hal ini sebagai pelengkap persyaratan kredit dan bank pemberi kredit pun
mengetahui kinerja perusahaan.

13. 13 | P a g e
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik membutuhkan banyak
akuntan untuk mengawal pembangunan ekonomi. Tahun 2015 nanti, Indonesia sudah
harus meliberalisasi jasa akuntan sehingga akuntan asing akan siap menyerbu pasar
Indonesia. Akuntan kita harus mempersiapkan diri dengan baik.Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang
perbendaharaan negara;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang
perbendaharaan negara;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan
negara;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
B. SARAN
1) Indonesia masih memerlukan banyak akuntan publik oleh karena itu maka
akses untuk menjadi akuntan publik harus dipermudah.
2) Pemerintan harus ikur turut andil dalam pengembangan akntan di Indonesia.
3) Pemerintah harus membuat kebijakan bagi IAPI dalam menghadapi AEC
2015.