SlideShare a Scribd company logo

Tata Naskah Dinas .pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
A
Amiruddin65

Tata Naskah Dinas

Government & Nonprofit
1 of 97
SOSIALISASI TATA NASKAH DINA S 1 Oleh : Biro Organisasi
PERMENDAGRI Nomor 54/2009 TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH 2
Tata naskah dinas NASKAH DINAS KOP NASKAH DINAS STEMPEL JABATAN STEMPEL INSTANSI PAPAN NAMA INSTANSI SAMPUL SURAT KOP SAMPUL SURAT 3
Papan nama instansi : Papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi. Jenispapan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri dari : a. Papan nama kantor 4
Sampul surat : sampul untuk isi naskah dinas 5
KOP sampul naskah dinas : Kop surat yg menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yg ditempatkan dibagian atas sampul naskah . naSkah dinas : informasi tertulis sbg alat komunikasi kedinasan yg dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yg 6
Stempel /cap dinas: tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD KOP naskah dinas: Kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. 7
ASAS-ASAS TATA NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS ADALAH : PEDOMAN ATAU ACUAN DASAR MENGENAI PELAKSANAAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVSU 8
ASAS TATA NASKAH DINAS : • ASAS EFISIEN & EFEKTIF • ASAS PEMBAKUAN • ASAS PERTANGGUNGJAWABAN/ AKUNTABILITAS • ASAS KETERKAITAN • ASAS KECEPATAN DAN KETEPATAN • ASAS KEAMANAN 9
ASAS EFISIEN DAN EFEKTIF ADALAH : PENYEDERHANAAN DALAM PENULISAN, PENGGUNAAN RUANG ATAU LEMBAR NASKAH DINAS, SPESIFIKASI INFORMASI, SERTA DALAM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK, BENAR DAN LUGAS 1 0
ASAS PEMBAKUAN ADALAH : PENYELENGGARAAN TND YANG DILAKUKAN MELALUI TATA CARA DAN BENTUK YANG TELAH DIBAKUKAN 1 1
ASAS AKUNTABILITAS/ PERTANGGUNGJAWABA N ADALAH : PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DARI SEGI ISI, FORMAT, PROSEDUR, KEWENANGAN, KEABSAHAN, DAN 12
ASAS KETERKAITAN ADALAH : KEGIATAN TATA NASKAH DISELENGGARAKAN DALAM SATU KESATUAN SISTEM 13
ASAS KECEPATAN DAN KETEPATAN ADALAH : TATA NASKAH DINAS DISELENGGARAKAN TEPAT WAKTU DAN TEPAT SASARAN 1 4
ASAS KEAMANAN ADALAH : PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS HARUS AMAN SECARA FISIK DAN SUBSTANSI 15
Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Naskah Dinas : a. Prinsip ketelitian, maksudnya ND diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan b. Prinsip kejelasan, maksudnya ND diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat c. Prinsip singkat dan padat, maksudnya ND diselenggarakan dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar d. Prinsip logis dan meyakinkan adalah ND diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif
JENIS naskah dinas 1 . 2 . 3 . 4 . 5. 6 . MENURUT BENTUK SUSUNAN MENURUT JANGKAUAN BERLAKU MENURUT ARUS DATANGNYA NASKAH MENURUT KECEPATAN PENANGANAN MENURUT KEAMANAN/PENGAMANAN ISI MENURUT KEASLIAN MENURUT PENGELOLAAN 1 7
1. MENURUT BENTUK SUSUNAN A. BENTUK PRATURAN PER - UU- AN 1) PERDA (PROV, KAB / KOTA) 2) PERGUB, PER-BUP / WAL KOT 3) PERBER GUB, BUP / WAL KOT 4) KEP GUB, BUP/WAL KOT B. BENTUK SUSUNAN SURAT 1) INGUB,IN-BUP?WAL-KOT 2) SRT EDARAN 3) SRT BIASA 4) SRT KETERANGAN 5) SRT PENGUMUMAN 6) SRT PERINTAH (SURIN) 7) SPPD 8) SRT PERJANJIAN 9) SRT KUASA 10) SRT PANGGILAN 11) REKOMENDASI 12) SRT IZIN 13) SRT UNDANGAN 14)TELEGRAM 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) NOTA DINAS BERITA ACARA LAPORAN TELAAHAN STAF SRT PENGANTAR DAFTAR HADIR M E M O 18
2. MENURUT JANGKAUAN BERLAKU A. DI LINGKUNGAN SENDIRI 1) NOTA DINAS 2) SURAT PERINTAH (SUPER) B. KELUAR 1) UNDANGAN 2) SURAT BIASA 19
3. MENURUT ARUS DATANGNYA NASKAH A. DARI ATAS KE BAWAH B. DARI BAWAH KE ATAS C.DARI ORANG 20
4. MENURUT KECEPATAN PENANGANAN A. KILAT/SANGAT SEGERA B. SEGERA C.BIASA 2 1
5. MENURUT KEAMANAN/PENGAMANAN ISI A. SANGAT RAHASIA B. RAHASIA C.BIASA 2 2
6. MENURUT KEASLIAN A. ASLI B. SALINAN C. PETIKAN D.TEMBUSA N 2 3
7. MENURUT PENGELOLAAN A. NASKAH DINAS MASUK B. NASKAH DINAS KELUAR 24
P E R D A : nasdin dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan 25
Ciri ciri : Bersifat mengatur, dituangkan dlm bab2 dan pasal2, menggunakan angka bulat dan dittd oleh Bup/Walkot Peraturan gub, bup/walkot: naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota 2 6
Peraturan bersama gub, bup/walkot : nasdin dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah Ciri-ciri : bersifat mengatur, nomor angka bulat, masa berlaku lama, materi dituangkan dlm bntk pasal-pasal, ditandatangani oleh kepala daerah yg melakukan kerjasama. 2 7
Ciri-ciri : materi bersifat penetapan dituangkan dlm bentuk diktum kesatu, kedua dan penandatangannya dapat didelegasikan Keputusan gub, bup/walkot : nasdin dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkret dan final 28
Instruksi gub, bup/walkot nasdin yg berisikan perintah dari gub, bup/walkot kepada bawahan utk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 29
S u r a t e d a r a n: nasdin yg berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat biasa : nasdin yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban, atau saran dan sebagainya 30
Surat perintah: nasdin dariatasan yg ditujukan kpd bawahan yang berisi perintah utk melaksanakan pekerjaan tertentu Surat keteranga n: nasdin yg berisi pernyataantertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal 31
Surat perjanjian: nasdin yang berisi kesepakan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama Surat izin : nasdinyg berisi persetujuan thdp suatu permohonan yg dikeluarkan oleh pejabat yg berwenang 32
Surat perintah tugas : nasdi n dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya SPPD nasdin dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas 33
Surat kuasa : nasdin dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan Surat UNDANGAN: nasdin dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan 34
Surat panggilan: nasdin dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas): nasdin dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas 35
NODI (NOTA DINAS): naskah dinas yg bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kpd bawahan dan dari bawahan kpd atasan. 36
Nota pengajuan konsep: nasdin untuk menyampaikan konsep nasdin kepada atasan 37
Lembar disposisi: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan Telaahan staf: Nasdin dari bawahan kepada atasan yang berisi antara lain analisis, pertimbangan, pendapat dan saran- saran secara sistematis 38
pengumuman: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang berifat umum 3 9
Lapora n: Nasdin dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan Rekomendasi: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan 4 0
Surat pengantar: nasdin berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima telegram: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik 4 1
Lembaran daerah : Nasdin untuk mengundangkan peraturan daerah 4 2
Berita daerah: Naskah dinas untuk mngundangkan peraturan kepala daerah berita acara: Nasdin yg berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak 43
notulen: Naskah dinas yg memuat catatan proses sidang atau rapat memo: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu 44
Daftar hadir: Nasdin dari pejabat yang berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang piagam: nasdin dari pejabat yang berwenang yang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan 45
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN: (STTP P) Naskah dinas yg merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu 4 6
Sertifikat : Nasdin yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu 47
Paraf HIERARKI: Paraf pejabat pengolah mulai dari eselon terendah hingga pejabat satu tingkat di bawah penandatangan Pembubuhan paraf Paraf adalah tanda tangan singkat sbg bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi,redaksi dan pengetikan naskah dinas. 48
Dalam hal Naskah Dinas terdiri dari 2 halaman atau lebih, pada setiap halaman dibubuhkan juga paraf para pejabat terkait & ditempatkan disebelah kiri bawah kertas Naskah Dinas Paraf koordinasi: Paraf pejabat terkait, akan isi materi Naskah Dinas, sbgi bukti bhw materi maupun redaksi konsep Naskah Dinas telah disepakati bersama 4 9
1. Paraf Hierarki a. Dilingkungan Setdaprovsu b. Dilingkungan Dinas/Badan/Kantor/BUMD 2. Paraf Koordinasi a. Dilingkungan Setdaprovsu b. Dilingkungan Dinas/Badan/Kantor/BUMD Model kotak/ stempel paraf: 5 0
Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani Gub/WaGub,Bup/ WaBup danWalKot/WaWalKot Kotak paraf/stempel paraf hierarkis/penanggung jawab PARAF PENANGGUNG JAWAB Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Pemerintahan … … … … … … Karo Organisasi … … … … … … Kabag….. 1) … … … … … … Kasubbag….. 2) … … … … … … 6 cm Di lingkungan Setdaprovsu (Contoh di Biro Organisasi) : 5 cm Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 5 1
Kotak paraf/stempel paraf hierarkis/penanggung jawab PARAF PENANGGUNG JAWAB Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Ekon Bang … … … … … … Kepala Bappedasu … … … … … … Sekretaris … … … … … … Kabid….. 3) … … … … … … Kasubbid….. 4) … … … … … … 6 cm Di lingkungan Dinas/Badan/BUMD (Contoh Bappedasu): 5 cm Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 52
Kotak paraf/stempel paraf kordinasi PARAF PENANGGUNG JAWAB Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Ekonbang … … … … … … Asisten … … … … … … . .5) … … … … … … Asisten … … … … … … . .6) … … … … … … Karo Organisasi … … … … … … Karo … … … … … .7) … … … … … … Karo … … … … … .8) … … … … … … 5 cm 6 cm Di lingkungan Setdaprovsu (Contoh Biro Organisasi): Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 53
Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani Gub/WaGub,Bup/ WaBup danWalKot/WaWalKot Kotak paraf/stempel paraf kordinasi PARAF PENANGGUNG JAWAB Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Ekonbang … … … … … … Asisten … … … … … … . .9) … … … … … … Asisten … … … … … … . . … … … … … … Kepala Bappedasu … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/10) … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/11) … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/12) … … … … … … 5 cm 6 cm Di lingkungan Dinas/Badan/BUMD (Contoh Bappedasu): Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 54
Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani SekdaProv,SekdaKab dan SekdaKot Kotak paraf/stempel paraf hierarkis/penanggung jawab PARAF PENANGGUNG JAWAB Asisten Pemerintahan … … … … … … Karo Organisasi … … … … … … Kabag….. 1) … … … … … … Kasubbag….. 2) … … … … … … 6 cm Di lingkungan Setdaprovsu (Contoh di Biro Organisasi) : 5 cm Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 55
Kotak paraf/stempel paraf hierarkis/penanggung jawab PARAF PENANGGUNG JAWAB Asisten Ekon Bang … … … … … … Kepala Bappedasu … … … … … … Sekretaris … … … … … … Kabid….. 3) … … … … … … Kasubbid….. 4) … … … … … … 6 cm Di lingkungan Dinas/Badan/BUMD (Contoh Bappedasu): 5 cm Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 56
Kotak paraf/stempel paraf kordinasi PARAF KORDINASI Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Ekonbang … … … … … … Asisten … … … … … … . .9) … … … … … … Asisten … … … … … … . . … … … … … … Kepala Bappedasu … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/10) … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/11) … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/12) … … … … … … 5 cm 6 cm Di lingkungan Dinas/Badan/BUMD (Contoh Bappedasu): Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 5 7
Petunjuk pengisian kotak paraf/ stempel paraf 4 8 1 ) Diisi angka I jika yang memaraf adalah Kabag Ketatalaksanaan 2 ) Diisi angka I/1 jika yang memaraf adalah Kasubbag Tata Usaha 3 ) Diisi angka I jika yang memaraf adalah Kabid Perencanaan Ekonomi dan Keuangan 4 ) Diisi angka I/1 jika yang memaraf adalah Kasubbid Ekonomi dan Keuangan 5 ) S/d 6 ) Diisi angka II, III, dan IV, sesuai dengan Asisten yang ikut memaraf 7 ) S/d 8 ) Diisi Biro yang memaraf 9 ) Diisi angka I s/d IV, sesuai Pejabat Asisten yang ikut memaraf 10) S/d 12 ) diisi nama Dinas/Badan/BUMD yang ikut memaraf Catatan: Nomor Urut dari masing-masing hierarkis Organisasi dan Tata Kerja, disesuaikan dengan Perda Organisasi dan Tata Kerja/ Satuan Kerja Perangkat daerah yang bersangkutan 58
Kewenangan penanda tanganan Kewenangan adalah kekuasaan yg melekat pada suatu jabatan Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kpd pejabat atau pejabat dibawahnya 59
Mandat adalah pelimpahan wewenang yg diberikan oleh atasan kpd bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yg memberi mandat Penandatanganan naskah dinas adalah hak , kewajiban dan tanggung jawab yg ada pada seorang pejabat utk menandatangani naskah dinas sesuai dgn tugas dan kewenangan pada jabatannya 60
Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau,Pelaksana Tugas,Pelaksana Harian Dan Penjabat 1.Atas nama yg disingkat a.n. adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kpd pejabat setingkat dibawahnya. 2.Untuk beliau yg disaingkat u.b. adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kpd pejabat dua tingkat dibawahnya. 3.Tanggung jawab sbg mana dimaksud pada nomor 1 dan 2 tetap berada pada pejabat yg melimpahkan wewenang dan pejabat yg menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggung jawabkan kpd pejabat yg melimpahkan wewenang. 61
4.Pelaksana tugas yg disingkat Plt merupakan pejabat sementara pd jabatan tertentu yg mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan nasdin ,karena pejabat devinitif belum dilantik.Plt sbg mana dimaksud diatas diangkat dgn keputusan kepala daerah atau dgn keputusan kepala SKPD dan paling lama berlaku 1 tahun. 5.Pelaksana tugas harian yg disingkat Plh merupakan pejabat sementara pd jabatan tertentu yg mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan nasdin karena pejabat devinitif berhalangan sementara. Plh sbg mana dimaksud diatas diangkat oleh kepala daerah atau kepala SKPD dan berlaku plg lama 3 bulan. Plh mempertanggung jawabkan pelaksanaan atas nasdin yg dilakukannya kpd pejabat devinitif. 6.Penjabat yg disingkat Pj. Merupakan pejabat sementara utk jabatan kepala daerah ( Gubernur,Bupati / Wali Kota ) Penjabat sbg mana disebut diatas melaksanakan tugas pemerintahan pd darerah tertentu sampai dgn pelantikan pejabat devinitif. 62
1. GUB/BUP/WALI KOTA 2. SETDA 3. BADAN 4. DINAS 5. KANTOR 6. BUMD Stempel JABATAN/SKPD digunakan oleh: 63
DIBUBUHKAN : SEBELAH KIRI TANDA TANGAN WARNA TINTA : UNGU 64
LEBAR : PANJANG = 1 : 2 ISI : NAMA & ALAMAT INSTANSI/SKPD WARNA : DASAR PUTIH TULISAN : HURUF BALOK WARNA HITAM UKURAN HURUF 3 : 4 3 --- utk TULISAN PEMPROV/KAB/KOTA 4 --- utk TULISAN NAMA SKPD PAPAN NAMA: 65
Penempata n: Ditempatkan yg strategis, mudah dilihat, serasi dengan letak dan bentuk Gedung CATATAN : 1. Bbrp inst yg berada di bwh satu atap (satu kompleks) PAPAN NAMA bertuliskan semua nama inst dlm papan yg serasi 2. PAPAN NAMA tdk menggunakan LAMBANG 66
- PIMPINAN PEMPROV/KAB/KOTA - NAMA DAERAH - NAMA SKPD DAN ALAMAT SKPD, SERTA KODE POS Kop sampul memuat : 67
Kop sampul surat perangkat drh : menggunakan lambang daerah berwarna . Kop sampul surat kdh menggunakan lambang negara (GARUDA) warna emas di bagian tengah atas 68
- - - - UKURAN Kantong -– panj 41 cm, lbr 30 cm Folio/MAP –- 35 cm,25 cm ½ Folio –- 28 cm, 18 cm ¼Folio –- 28 cm, 12 cm sampul surat BENTUK : EMPAT PERSEGI WARNA : COKLAT MUDA KERTAS : CASSING 69
Perubahan Permendagri No.2 dan 3 Tahun 2005 menjadi Permendagri No.54 Tahun 2009 1. Penulisan nama Gub/WaGub,Bup/WaBup dan Walkot/Wawalkot dlm nasdin yg berbentuk produk hukum tdk menggunakan gelar akademis. 2. Dlm nasdin yg berbentuk surat menggunakan gelar. 3. Instruksi tdk termasuk lagi dlm nasdin yg berbentuk produk hukum. 4. Lambang negara bergambar garuda berwarna kuning emas utk nasdin yg ditandatangani oleh Gub/WaGub.Bup/WaBup dan Walkot/Wawalkot dan diletakkan ditengah lembar kertas bagian atas. 5. Utk nasdin yg ditandatangani pimpinan SKPD menggunakan lambang daerah berwarna dan ditempatkan dibagian kiri atas lembar kertas. 70
6. Pengunaan sampul surat : - Sampul surat Gub/WaGub.Bup/WaBup dan Walkot/Wawalkot menggunakan kertas warna putih . - Pimpinan SKPD tetap berwarna coklat muda / kertas chasing. 7. Kertas surat Gub/WaGub.Bup/WaBup dan Walkot/Wawalkot utk nasdin berbentuk surat , alamat surat diletakkan dibagian bawah kertas. Nasdin yg berbentuk produk hukum tdk menggunakan alamat surat , hanya menggunakan lambang negara burung garuda berwarna emas yg diletakkan dibagian atas kertas. 8. Penggunaan tinta : - Utk nasdin pakai tinta warna hitam - Utk paraf dan tandatangan nasdin berwarna biru tua - Utk keperluan keamanan nasdin dipakai tinta berwarna merah. 71
9. Penggunaan dan kewenangan penulisan pelaksana tugas , pelaksana harian dan penjabat : - Pelaksana tugas ( Plt ) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif blm dilantik dan paling lama 1 tahun. - Pelaksana harian ( Plh ) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif berhalangan sementara dan paling lama 3 bulan. - Penjabat ( Pj ) merupakan pejabat sementara utk jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota utk melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dgn pelantikan pejabat definitif. 10. Pembubuhan paraf : - Paraf utk nasdin berbentuk produk hukum dibuat pada setiap lembar disebelah kiri bawah kertas. - Paraf utk nasdin yg berbentuk surat yg lebih dari satu lembar dibubuhkan paraf pada setiap lembar surat pada bagian kanan bawah kertas. 72
*Untuk penyeragaman penerapan tata Naskah sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Provsu : 1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang singkatan sebutan nama jabatan dan perangkat daerah, stempel dinas, Kop Dinas dan Papan Nama dilingkungan Pemerintah Provsu. Bentuk dan ukuran Stempel Sekretariat Daerah adalah :
1 cm 2.7 cm 4 cm 3.8 cm • • Ukuran Garis Tengah lingkaran Luar Stempel Jabatan dan Stempel SKPD adalah 4 cm • Ukuran Garis Tengah lingkaran tengah Stempel Jabatan dan Stempel SKPD adalah 3.8 cm Ukuran Garis Tengah lingkaran dalam Stempel Jabatan dan Stempel SKPD adalah 2.7 cm Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran maksimal 1 cm dan penulisan kata “SETDA” menggunakan Huruf Arial 14 dan di bold, Tulisan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan huruf Arial 12 dan di bold
2. Untuk Stempel perangkat daerah lainnya di lingkungan Provsu agar tetap berpedoman kepada Pergub No. 16 Tahun 2017 ( Lampiran II ) 3. Pemegang dan Penyimpan Stempel adalah yang membidangi urusan ketatausahaan dan bertanggungjawab atas penggunaan Stempel. 4. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan Stempel agar ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD. 5. Untuk Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan Produk Hukum, paraf hirarki dibubuhkan pada pojok kiri bawah, sedangkan untuk Naskah Dinas Surat, paraf hirarki dibubuhkan disudut bawah kanan, apabila Naskah Dinas lebih dari 1 (satu) halaman, maka setiap halaman dibubuhkan paraf hirarki.
6. Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : Arial 14 Arial 18 Arial 10 7. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Provsu agar tetap berpedoman kepada Pergub no 16 Tahun 2017 (Lampiran III) sebagaimana telah disebutkan pada point (1) diatas.
8. Naskah dinas yang “Pakai Kop Naskah Dinas” dan tidak memakai Stempel antara lain : a. Nota Dinas Memuat pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dsbnya mengenai hal – hal yang berhubungan dengan proses pematangan sesuatu kebijakan atau proses penyesuaian persoalan/ masalah
b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Disampaikan dengan hormat: .................... Kepada Dari Tentang Catatan Lampira n : … … … … … : .................... : .................... : .................... : .................... Untuk Mohon Persetujuan dan Tanda tangan atas : .................... DISPOSI SI PIMPINAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA PANGKA T NIP Isi tentang penyampaian konsep Naskah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian dan Tanda Tangan
c. Lembar Disposisi Lembar disposisi dibuat diatas kertas ukuran ½ Folio
d. Telaahan Staf Memuat Analisis Pertimbangan – pertimbangan dan saran mengenai suatu masalah
e. Lapora n
f. Notulen
9. Kop Naskah Dinas yang “Pakai Kop Naskah Dinas” dan “Pakai Stempel” adalah sebagai berikut: a.Peraturan Daerah Warna kuning emas dicetak
b.Peraturan Gubernur
c.Keputusan Gubernur
d.Instruks i
e.Surat Edaran a.n Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah, Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth. ............................. di – Tempat Memuat pemberitahuan, penjelasan, dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada yang dianggap penting dan mendesak
f.Surat Biasa a.n Gubernur Sumatera Utara Kepala OPD/Biro Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP
g.Surat Perintah a.n Gubernur Sumatera Utara Kepala OPD/Biro Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP Dipergunakan apabila melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
h.Surat Perintah Tugas a.n Gubernur Sumatera Utara Kepala OPD/Biro Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP Dipergunakan apabila melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi
i.SPP D Sekretaris Daerah/Kepala OPD Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP oleh Kepala OPD 1. Untuk ES II ditandatangani oleh Sekda 2. Untuk ES III, IV dan Staf ditandatangani
PA/KPA Penandatanganan: 1. Dilingkungan OPD oleh PA 2. Dilingkungan Sekretariat oleh KPA
j.Rekomenda si Sekretaris Daerah/Kepala OPD Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP
10.Untuk Ketertiban Administrasi Naskah Surat dibuat rangkap 3 (tiga), Paraf untuk TU, Asli I dikirim, Asli II diserahkan ke bagian Pengelola. 11.Setiap Naskah Dinas yang ditandatangani a.n yang memberi mandat, tembusan wajib disampaikan kepada Pejabat yang memberi Mandat. 12.Penomoran Surat harus 3 digit. Contoh : 005/124/ORG Contoh : 005/124/ORG 13.Penggunaan dan kewenangan a.n, u.b, akan segera diatur dengan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas. Jenis Surat Identitas OPD No Urut
14.Plt diangkat dengan keputusan kepala OPD atau keputusan Gubernur, berlaku 1 tahun. Surat Keputusan yang ditujukan kepada Es III, IV dan staf ditandatangani oleh Kepala OPD, a.n. Gubernur untuk Es II ditandatangani Oleh Gubernur atau Sekda a. n Gubernur
15.Plh diangkat dengan Keputusan kepala OPD atau Keputusan Gubernur, berlaku 3 Bulan. 16.KOP Naskah Dinas Jabatan (Garuda) dipergunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. 17.Lambang Negara (Garuda) berwarna emas yang dicetak. 18.Penulisan nama Gubernur, Wakil Gubernur pada Naskah Dinas Produk Hukum tidak menggunakan Gelar dan untuk Naskah Dinas Surat, pakai gelar, No. Induk Pegawai dan Pangkat. 19.Keputusan yang ditanda tangani oleh kepala OPD harus menggunakan a.n Gubernur dan pakai KOP OPD. 20.Selain Gubernur/Wakil Gubernur dalam hal penandatanganan produk hukum tetap pakai gelar, No.
TERIMA KASIH 

Recommended

Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppbPerbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppbppbkab
 
TATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptxTATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptxmangarahon
 
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehKesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehLeo Dri
 
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdftata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdfArifinOfficial1
 
PERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).pptPERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).pptPencariCuan1
 
Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)Hironimus Atok
 
Tata Naskah Dinas.pdf
Tata Naskah Dinas.pdfTata Naskah Dinas.pdf
Tata Naskah Dinas.pdfWahyuSaputra381489
 
Perkap 15 thn 2007 ttg tulisan dinas
Perkap 15 thn 2007 ttg tulisan dinasPerkap 15 thn 2007 ttg tulisan dinas
Perkap 15 thn 2007 ttg tulisan dinasSARIELEKTRO
 

Recommended

Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppbPerbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppbppbkab
 
TATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptxTATA NASKAH DINAS.pptx
TATA NASKAH DINAS.pptxmangarahon
 
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehKesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehLeo Dri
 
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdftata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdf
tata naskah dinas terbaru_PERBUP_NO_68_TAHUN_2018 (2).pdfArifinOfficial1
 
PERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).pptPERTEMUAN XI (1).ppt
PERTEMUAN XI (1).pptPencariCuan1
 
Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)Bd.tata naskah dinas (cetak)
Bd.tata naskah dinas (cetak)Hironimus Atok
 
Tata Naskah Dinas.pdf
Tata Naskah Dinas.pdfTata Naskah Dinas.pdf
Tata Naskah Dinas.pdfWahyuSaputra381489
 
Perkap 15 thn 2007 ttg tulisan dinas
Perkap 15 thn 2007 ttg tulisan dinasPerkap 15 thn 2007 ttg tulisan dinas
Perkap 15 thn 2007 ttg tulisan dinasSARIELEKTRO
 
Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptx
Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptxKonsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptx
Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptxAmiruddin65
 
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptxPERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptxAmiruddin65
 
Modul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptx
Modul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptxModul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptx
Modul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptxAmiruddin65
 
2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx
2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx
2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptxAmiruddin65
 
IKM SMK 2023.pptx
IKM SMK 2023.pptxIKM SMK 2023.pptx
IKM SMK 2023.pptxAmiruddin65
 
Disiplin ASN .pptx
Disiplin ASN .pptxDisiplin ASN .pptx
Disiplin ASN .pptxAmiruddin65
 
SPBE BAHAN PAPARAN .pptx
SPBE BAHAN PAPARAN .pptxSPBE BAHAN PAPARAN .pptx
SPBE BAHAN PAPARAN .pptxAmiruddin65
 
1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx
1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx
1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptxAmiruddin65
 
DEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptx
DEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptxDEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptx
DEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptxAmiruddin65
 

More Related Content

More from Amiruddin65

Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptx
Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptxKonsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptx
Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptxAmiruddin65
 
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptxPERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptxAmiruddin65
 
Modul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptx
Modul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptxModul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptx
Modul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptxAmiruddin65
 
2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx
2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx
2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptxAmiruddin65
 
IKM SMK 2023.pptx
IKM SMK 2023.pptxIKM SMK 2023.pptx
IKM SMK 2023.pptxAmiruddin65
 
Disiplin ASN .pptx
Disiplin ASN .pptxDisiplin ASN .pptx
Disiplin ASN .pptxAmiruddin65
 
SPBE BAHAN PAPARAN .pptx
SPBE BAHAN PAPARAN .pptxSPBE BAHAN PAPARAN .pptx
SPBE BAHAN PAPARAN .pptxAmiruddin65
 
1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx
1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx
1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptxAmiruddin65
 
DEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptx
DEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptxDEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptx
DEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptxAmiruddin65
 

More from Amiruddin65 (9)

Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptx
Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptxKonsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptx
Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Evaluasi Program Pendidikan (1).pptx
 
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptxPERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
PERENCANAAN_Tugas_Kel.4_MK Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Rev.pptx
 
Modul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptx
Modul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptxModul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptx
Modul Pembelajaran dan Asesmen PSP-Final (1).pptx
 
2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx
2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx
2. Prinsip & Prosedur Penyusunan Modul Ajar (07_04).pptx
 
IKM SMK 2023.pptx
IKM SMK 2023.pptxIKM SMK 2023.pptx
IKM SMK 2023.pptx
 
Disiplin ASN .pptx
Disiplin ASN .pptxDisiplin ASN .pptx
Disiplin ASN .pptx
 
SPBE BAHAN PAPARAN .pptx
SPBE BAHAN PAPARAN .pptxSPBE BAHAN PAPARAN .pptx
SPBE BAHAN PAPARAN .pptx
 
1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx
1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx
1. Penyelarasan Kurikulum dengan DUDIKA.pptx
 
DEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptx
DEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptxDEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptx
DEFENISI PERUNDUNGAN (BULLIYING).pptx
 

Tata Naskah Dinas .pptx

  • 3. Tata naskah dinas NASKAH DINAS KOP NASKAH DINAS STEMPEL JABATAN STEMPEL INSTANSI PAPAN NAMA INSTANSI SAMPUL SURAT KOP SAMPUL SURAT 3
  • 4. Papan nama instansi : Papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi. Jenispapan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri dari : a. Papan nama kantor 4
  • 5. Sampul surat : sampul untuk isi naskah dinas 5
  • 6. KOP sampul naskah dinas : Kop surat yg menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yg ditempatkan dibagian atas sampul naskah . naSkah dinas : informasi tertulis sbg alat komunikasi kedinasan yg dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yg 6
  • 7. Stempel /cap dinas: tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD KOP naskah dinas: Kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. 7
  • 8. ASAS-ASAS TATA NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS ADALAH : PEDOMAN ATAU ACUAN DASAR MENGENAI PELAKSANAAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVSU 8
  • 9. ASAS TATA NASKAH DINAS : • ASAS EFISIEN & EFEKTIF • ASAS PEMBAKUAN • ASAS PERTANGGUNGJAWABAN/ AKUNTABILITAS • ASAS KETERKAITAN • ASAS KECEPATAN DAN KETEPATAN • ASAS KEAMANAN 9
  • 10. ASAS EFISIEN DAN EFEKTIF ADALAH : PENYEDERHANAAN DALAM PENULISAN, PENGGUNAAN RUANG ATAU LEMBAR NASKAH DINAS, SPESIFIKASI INFORMASI, SERTA DALAM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK, BENAR DAN LUGAS 1 0
  • 11. ASAS PEMBAKUAN ADALAH : PENYELENGGARAAN TND YANG DILAKUKAN MELALUI TATA CARA DAN BENTUK YANG TELAH DIBAKUKAN 1 1
  • 12. ASAS AKUNTABILITAS/ PERTANGGUNGJAWABA N ADALAH : PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DARI SEGI ISI, FORMAT, PROSEDUR, KEWENANGAN, KEABSAHAN, DAN 12
  • 13. ASAS KETERKAITAN ADALAH : KEGIATAN TATA NASKAH DISELENGGARAKAN DALAM SATU KESATUAN SISTEM 13
  • 14. ASAS KECEPATAN DAN KETEPATAN ADALAH : TATA NASKAH DINAS DISELENGGARAKAN TEPAT WAKTU DAN TEPAT SASARAN 1 4
  • 15. ASAS KEAMANAN ADALAH : PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS HARUS AMAN SECARA FISIK DAN SUBSTANSI 15
  • 16. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Naskah Dinas : a. Prinsip ketelitian, maksudnya ND diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan b. Prinsip kejelasan, maksudnya ND diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat c. Prinsip singkat dan padat, maksudnya ND diselenggarakan dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar d. Prinsip logis dan meyakinkan adalah ND diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif
  • 17. JENIS naskah dinas 1 . 2 . 3 . 4 . 5. 6 . MENURUT BENTUK SUSUNAN MENURUT JANGKAUAN BERLAKU MENURUT ARUS DATANGNYA NASKAH MENURUT KECEPATAN PENANGANAN MENURUT KEAMANAN/PENGAMANAN ISI MENURUT KEASLIAN MENURUT PENGELOLAAN 1 7
  • 18. 1. MENURUT BENTUK SUSUNAN A. BENTUK PRATURAN PER - UU- AN 1) PERDA (PROV, KAB / KOTA) 2) PERGUB, PER-BUP / WAL KOT 3) PERBER GUB, BUP / WAL KOT 4) KEP GUB, BUP/WAL KOT B. BENTUK SUSUNAN SURAT 1) INGUB,IN-BUP?WAL-KOT 2) SRT EDARAN 3) SRT BIASA 4) SRT KETERANGAN 5) SRT PENGUMUMAN 6) SRT PERINTAH (SURIN) 7) SPPD 8) SRT PERJANJIAN 9) SRT KUASA 10) SRT PANGGILAN 11) REKOMENDASI 12) SRT IZIN 13) SRT UNDANGAN 14)TELEGRAM 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) NOTA DINAS BERITA ACARA LAPORAN TELAAHAN STAF SRT PENGANTAR DAFTAR HADIR M E M O 18
  • 19. 2. MENURUT JANGKAUAN BERLAKU A. DI LINGKUNGAN SENDIRI 1) NOTA DINAS 2) SURAT PERINTAH (SUPER) B. KELUAR 1) UNDANGAN 2) SURAT BIASA 19
  • 20. 3. MENURUT ARUS DATANGNYA NASKAH A. DARI ATAS KE BAWAH B. DARI BAWAH KE ATAS C.DARI ORANG 20
  • 21. 4. MENURUT KECEPATAN PENANGANAN A. KILAT/SANGAT SEGERA B. SEGERA C.BIASA 2 1
  • 22. 5. MENURUT KEAMANAN/PENGAMANAN ISI A. SANGAT RAHASIA B. RAHASIA C.BIASA 2 2
  • 23. 6. MENURUT KEASLIAN A. ASLI B. SALINAN C. PETIKAN D.TEMBUSA N 2 3
  • 24. 7. MENURUT PENGELOLAAN A. NASKAH DINAS MASUK B. NASKAH DINAS KELUAR 24
  • 25. P E R D A : nasdin dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan 25
  • 26. Ciri ciri : Bersifat mengatur, dituangkan dlm bab2 dan pasal2, menggunakan angka bulat dan dittd oleh Bup/Walkot Peraturan gub, bup/walkot: naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota 2 6
  • 27. Peraturan bersama gub, bup/walkot : nasdin dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah Ciri-ciri : bersifat mengatur, nomor angka bulat, masa berlaku lama, materi dituangkan dlm bntk pasal-pasal, ditandatangani oleh kepala daerah yg melakukan kerjasama. 2 7
  • 28. Ciri-ciri : materi bersifat penetapan dituangkan dlm bentuk diktum kesatu, kedua dan penandatangannya dapat didelegasikan Keputusan gub, bup/walkot : nasdin dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkret dan final 28
  • 29. Instruksi gub, bup/walkot nasdin yg berisikan perintah dari gub, bup/walkot kepada bawahan utk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 29
  • 30. S u r a t e d a r a n: nasdin yg berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat biasa : nasdin yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban, atau saran dan sebagainya 30
  • 31. Surat perintah: nasdin dariatasan yg ditujukan kpd bawahan yang berisi perintah utk melaksanakan pekerjaan tertentu Surat keteranga n: nasdin yg berisi pernyataantertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal 31
  • 32. Surat perjanjian: nasdin yang berisi kesepakan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama Surat izin : nasdinyg berisi persetujuan thdp suatu permohonan yg dikeluarkan oleh pejabat yg berwenang 32
  • 33. Surat perintah tugas : nasdi n dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya SPPD nasdin dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas 33
  • 34. Surat kuasa : nasdin dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan Surat UNDANGAN: nasdin dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan 34
  • 35. Surat panggilan: nasdin dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas): nasdin dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas 35
  • 36. NODI (NOTA DINAS): naskah dinas yg bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kpd bawahan dan dari bawahan kpd atasan. 36
  • 37. Nota pengajuan konsep: nasdin untuk menyampaikan konsep nasdin kepada atasan 37
  • 38. Lembar disposisi: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan Telaahan staf: Nasdin dari bawahan kepada atasan yang berisi antara lain analisis, pertimbangan, pendapat dan saran- saran secara sistematis 38
  • 39. pengumuman: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang berifat umum 3 9
  • 40. Lapora n: Nasdin dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan Rekomendasi: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan 4 0
  • 41. Surat pengantar: nasdin berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima telegram: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik 4 1
  • 42. Lembaran daerah : Nasdin untuk mengundangkan peraturan daerah 4 2
  • 43. Berita daerah: Naskah dinas untuk mngundangkan peraturan kepala daerah berita acara: Nasdin yg berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak 43
  • 44. notulen: Naskah dinas yg memuat catatan proses sidang atau rapat memo: Nasdin dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu 44
  • 45. Daftar hadir: Nasdin dari pejabat yang berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang piagam: nasdin dari pejabat yang berwenang yang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan 45
  • 46. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN: (STTP P) Naskah dinas yg merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu 4 6
  • 47. Sertifikat : Nasdin yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu 47
  • 48. Paraf HIERARKI: Paraf pejabat pengolah mulai dari eselon terendah hingga pejabat satu tingkat di bawah penandatangan Pembubuhan paraf Paraf adalah tanda tangan singkat sbg bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi,redaksi dan pengetikan naskah dinas. 48
  • 49. Dalam hal Naskah Dinas terdiri dari 2 halaman atau lebih, pada setiap halaman dibubuhkan juga paraf para pejabat terkait & ditempatkan disebelah kiri bawah kertas Naskah Dinas Paraf koordinasi: Paraf pejabat terkait, akan isi materi Naskah Dinas, sbgi bukti bhw materi maupun redaksi konsep Naskah Dinas telah disepakati bersama 4 9
  • 50. 1. Paraf Hierarki a. Dilingkungan Setdaprovsu b. Dilingkungan Dinas/Badan/Kantor/BUMD 2. Paraf Koordinasi a. Dilingkungan Setdaprovsu b. Dilingkungan Dinas/Badan/Kantor/BUMD Model kotak/ stempel paraf: 5 0
  • 51. Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani Gub/WaGub,Bup/ WaBup danWalKot/WaWalKot Kotak paraf/stempel paraf hierarkis/penanggung jawab PARAF PENANGGUNG JAWAB Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Pemerintahan … … … … … … Karo Organisasi … … … … … … Kabag….. 1) … … … … … … Kasubbag….. 2) … … … … … … 6 cm Di lingkungan Setdaprovsu (Contoh di Biro Organisasi) : 5 cm Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 5 1
  • 52. Kotak paraf/stempel paraf hierarkis/penanggung jawab PARAF PENANGGUNG JAWAB Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Ekon Bang … … … … … … Kepala Bappedasu … … … … … … Sekretaris … … … … … … Kabid….. 3) … … … … … … Kasubbid….. 4) … … … … … … 6 cm Di lingkungan Dinas/Badan/BUMD (Contoh Bappedasu): 5 cm Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 52
  • 53. Kotak paraf/stempel paraf kordinasi PARAF PENANGGUNG JAWAB Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Ekonbang … … … … … … Asisten … … … … … … . .5) … … … … … … Asisten … … … … … … . .6) … … … … … … Karo Organisasi … … … … … … Karo … … … … … .7) … … … … … … Karo … … … … … .8) … … … … … … 5 cm 6 cm Di lingkungan Setdaprovsu (Contoh Biro Organisasi): Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 53
  • 54. Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani Gub/WaGub,Bup/ WaBup danWalKot/WaWalKot Kotak paraf/stempel paraf kordinasi PARAF PENANGGUNG JAWAB Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Ekonbang … … … … … … Asisten … … … … … … . .9) … … … … … … Asisten … … … … … … . . … … … … … … Kepala Bappedasu … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/10) … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/11) … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/12) … … … … … … 5 cm 6 cm Di lingkungan Dinas/Badan/BUMD (Contoh Bappedasu): Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 54
  • 55. Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani SekdaProv,SekdaKab dan SekdaKot Kotak paraf/stempel paraf hierarkis/penanggung jawab PARAF PENANGGUNG JAWAB Asisten Pemerintahan … … … … … … Karo Organisasi … … … … … … Kabag….. 1) … … … … … … Kasubbag….. 2) … … … … … … 6 cm Di lingkungan Setdaprovsu (Contoh di Biro Organisasi) : 5 cm Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 55
  • 56. Kotak paraf/stempel paraf hierarkis/penanggung jawab PARAF PENANGGUNG JAWAB Asisten Ekon Bang … … … … … … Kepala Bappedasu … … … … … … Sekretaris … … … … … … Kabid….. 3) … … … … … … Kasubbid….. 4) … … … … … … 6 cm Di lingkungan Dinas/Badan/BUMD (Contoh Bappedasu): 5 cm Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 56
  • 57. Kotak paraf/stempel paraf kordinasi PARAF KORDINASI Sekdaprovsu … … … … … … Asisten Ekonbang … … … … … … Asisten … … … … … … . .9) … … … … … … Asisten … … … … … … . . … … … … … … Kepala Bappedasu … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/10) … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/11) … … … … … … Kadis/Ka Badan/BUMD/12) … … … … … … 5 cm 6 cm Di lingkungan Dinas/Badan/BUMD (Contoh Bappedasu): Catatan : Setiap paraf harus dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun 5 7
  • 58. Petunjuk pengisian kotak paraf/ stempel paraf 4 8 1 ) Diisi angka I jika yang memaraf adalah Kabag Ketatalaksanaan 2 ) Diisi angka I/1 jika yang memaraf adalah Kasubbag Tata Usaha 3 ) Diisi angka I jika yang memaraf adalah Kabid Perencanaan Ekonomi dan Keuangan 4 ) Diisi angka I/1 jika yang memaraf adalah Kasubbid Ekonomi dan Keuangan 5 ) S/d 6 ) Diisi angka II, III, dan IV, sesuai dengan Asisten yang ikut memaraf 7 ) S/d 8 ) Diisi Biro yang memaraf 9 ) Diisi angka I s/d IV, sesuai Pejabat Asisten yang ikut memaraf 10) S/d 12 ) diisi nama Dinas/Badan/BUMD yang ikut memaraf Catatan: Nomor Urut dari masing-masing hierarkis Organisasi dan Tata Kerja, disesuaikan dengan Perda Organisasi dan Tata Kerja/ Satuan Kerja Perangkat daerah yang bersangkutan 58
  • 59. Kewenangan penanda tanganan Kewenangan adalah kekuasaan yg melekat pada suatu jabatan Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kpd pejabat atau pejabat dibawahnya 59
  • 60. Mandat adalah pelimpahan wewenang yg diberikan oleh atasan kpd bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yg memberi mandat Penandatanganan naskah dinas adalah hak , kewajiban dan tanggung jawab yg ada pada seorang pejabat utk menandatangani naskah dinas sesuai dgn tugas dan kewenangan pada jabatannya 60
  • 61. Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau,Pelaksana Tugas,Pelaksana Harian Dan Penjabat 1.Atas nama yg disingkat a.n. adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kpd pejabat setingkat dibawahnya. 2.Untuk beliau yg disaingkat u.b. adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kpd pejabat dua tingkat dibawahnya. 3.Tanggung jawab sbg mana dimaksud pada nomor 1 dan 2 tetap berada pada pejabat yg melimpahkan wewenang dan pejabat yg menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggung jawabkan kpd pejabat yg melimpahkan wewenang. 61
  • 62. 4.Pelaksana tugas yg disingkat Plt merupakan pejabat sementara pd jabatan tertentu yg mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan nasdin ,karena pejabat devinitif belum dilantik.Plt sbg mana dimaksud diatas diangkat dgn keputusan kepala daerah atau dgn keputusan kepala SKPD dan paling lama berlaku 1 tahun. 5.Pelaksana tugas harian yg disingkat Plh merupakan pejabat sementara pd jabatan tertentu yg mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan nasdin karena pejabat devinitif berhalangan sementara. Plh sbg mana dimaksud diatas diangkat oleh kepala daerah atau kepala SKPD dan berlaku plg lama 3 bulan. Plh mempertanggung jawabkan pelaksanaan atas nasdin yg dilakukannya kpd pejabat devinitif. 6.Penjabat yg disingkat Pj. Merupakan pejabat sementara utk jabatan kepala daerah ( Gubernur,Bupati / Wali Kota ) Penjabat sbg mana disebut diatas melaksanakan tugas pemerintahan pd darerah tertentu sampai dgn pelantikan pejabat devinitif. 62
  • 63. 1. GUB/BUP/WALI KOTA 2. SETDA 3. BADAN 4. DINAS 5. KANTOR 6. BUMD Stempel JABATAN/SKPD digunakan oleh: 63
  • 64. DIBUBUHKAN : SEBELAH KIRI TANDA TANGAN WARNA TINTA : UNGU 64
  • 65. LEBAR : PANJANG = 1 : 2 ISI : NAMA & ALAMAT INSTANSI/SKPD WARNA : DASAR PUTIH TULISAN : HURUF BALOK WARNA HITAM UKURAN HURUF 3 : 4 3 --- utk TULISAN PEMPROV/KAB/KOTA 4 --- utk TULISAN NAMA SKPD PAPAN NAMA: 65
  • 66. Penempata n: Ditempatkan yg strategis, mudah dilihat, serasi dengan letak dan bentuk Gedung CATATAN : 1. Bbrp inst yg berada di bwh satu atap (satu kompleks) PAPAN NAMA bertuliskan semua nama inst dlm papan yg serasi 2. PAPAN NAMA tdk menggunakan LAMBANG 66
  • 67. - PIMPINAN PEMPROV/KAB/KOTA - NAMA DAERAH - NAMA SKPD DAN ALAMAT SKPD, SERTA KODE POS Kop sampul memuat : 67
  • 68. Kop sampul surat perangkat drh : menggunakan lambang daerah berwarna . Kop sampul surat kdh menggunakan lambang negara (GARUDA) warna emas di bagian tengah atas 68
  • 69. - - - - UKURAN Kantong -– panj 41 cm, lbr 30 cm Folio/MAP –- 35 cm,25 cm ½ Folio –- 28 cm, 18 cm ¼Folio –- 28 cm, 12 cm sampul surat BENTUK : EMPAT PERSEGI WARNA : COKLAT MUDA KERTAS : CASSING 69
  • 70. Perubahan Permendagri No.2 dan 3 Tahun 2005 menjadi Permendagri No.54 Tahun 2009 1. Penulisan nama Gub/WaGub,Bup/WaBup dan Walkot/Wawalkot dlm nasdin yg berbentuk produk hukum tdk menggunakan gelar akademis. 2. Dlm nasdin yg berbentuk surat menggunakan gelar. 3. Instruksi tdk termasuk lagi dlm nasdin yg berbentuk produk hukum. 4. Lambang negara bergambar garuda berwarna kuning emas utk nasdin yg ditandatangani oleh Gub/WaGub.Bup/WaBup dan Walkot/Wawalkot dan diletakkan ditengah lembar kertas bagian atas. 5. Utk nasdin yg ditandatangani pimpinan SKPD menggunakan lambang daerah berwarna dan ditempatkan dibagian kiri atas lembar kertas. 70
  • 71. 6. Pengunaan sampul surat : - Sampul surat Gub/WaGub.Bup/WaBup dan Walkot/Wawalkot menggunakan kertas warna putih . - Pimpinan SKPD tetap berwarna coklat muda / kertas chasing. 7. Kertas surat Gub/WaGub.Bup/WaBup dan Walkot/Wawalkot utk nasdin berbentuk surat , alamat surat diletakkan dibagian bawah kertas. Nasdin yg berbentuk produk hukum tdk menggunakan alamat surat , hanya menggunakan lambang negara burung garuda berwarna emas yg diletakkan dibagian atas kertas. 8. Penggunaan tinta : - Utk nasdin pakai tinta warna hitam - Utk paraf dan tandatangan nasdin berwarna biru tua - Utk keperluan keamanan nasdin dipakai tinta berwarna merah. 71
  • 72. 9. Penggunaan dan kewenangan penulisan pelaksana tugas , pelaksana harian dan penjabat : - Pelaksana tugas ( Plt ) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif blm dilantik dan paling lama 1 tahun. - Pelaksana harian ( Plh ) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif berhalangan sementara dan paling lama 3 bulan. - Penjabat ( Pj ) merupakan pejabat sementara utk jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota utk melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dgn pelantikan pejabat definitif. 10. Pembubuhan paraf : - Paraf utk nasdin berbentuk produk hukum dibuat pada setiap lembar disebelah kiri bawah kertas. - Paraf utk nasdin yg berbentuk surat yg lebih dari satu lembar dibubuhkan paraf pada setiap lembar surat pada bagian kanan bawah kertas. 72
  • 73. *Untuk penyeragaman penerapan tata Naskah sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Provsu : 1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang singkatan sebutan nama jabatan dan perangkat daerah, stempel dinas, Kop Dinas dan Papan Nama dilingkungan Pemerintah Provsu. Bentuk dan ukuran Stempel Sekretariat Daerah adalah :
  • 74. 1 cm 2.7 cm 4 cm 3.8 cm • • Ukuran Garis Tengah lingkaran Luar Stempel Jabatan dan Stempel SKPD adalah 4 cm • Ukuran Garis Tengah lingkaran tengah Stempel Jabatan dan Stempel SKPD adalah 3.8 cm Ukuran Garis Tengah lingkaran dalam Stempel Jabatan dan Stempel SKPD adalah 2.7 cm Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran maksimal 1 cm dan penulisan kata “SETDA” menggunakan Huruf Arial 14 dan di bold, Tulisan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan huruf Arial 12 dan di bold
  • 75. 2. Untuk Stempel perangkat daerah lainnya di lingkungan Provsu agar tetap berpedoman kepada Pergub No. 16 Tahun 2017 ( Lampiran II ) 3. Pemegang dan Penyimpan Stempel adalah yang membidangi urusan ketatausahaan dan bertanggungjawab atas penggunaan Stempel. 4. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan Stempel agar ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD. 5. Untuk Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan Produk Hukum, paraf hirarki dibubuhkan pada pojok kiri bawah, sedangkan untuk Naskah Dinas Surat, paraf hirarki dibubuhkan disudut bawah kanan, apabila Naskah Dinas lebih dari 1 (satu) halaman, maka setiap halaman dibubuhkan paraf hirarki.
  • 76. 6. Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : Arial 14 Arial 18 Arial 10 7. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Provsu agar tetap berpedoman kepada Pergub no 16 Tahun 2017 (Lampiran III) sebagaimana telah disebutkan pada point (1) diatas.
  • 77. 8. Naskah dinas yang “Pakai Kop Naskah Dinas” dan tidak memakai Stempel antara lain : a. Nota Dinas Memuat pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dsbnya mengenai hal – hal yang berhubungan dengan proses pematangan sesuatu kebijakan atau proses penyesuaian persoalan/ masalah
  • 78. b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Disampaikan dengan hormat: .................... Kepada Dari Tentang Catatan Lampira n : … … … … … : .................... : .................... : .................... : .................... Untuk Mohon Persetujuan dan Tanda tangan atas : .................... DISPOSI SI PIMPINAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH NAMA PANGKA T NIP Isi tentang penyampaian konsep Naskah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian dan Tanda Tangan
  • 79. c. Lembar Disposisi Lembar disposisi dibuat diatas kertas ukuran ½ Folio
  • 80. d. Telaahan Staf Memuat Analisis Pertimbangan – pertimbangan dan saran mengenai suatu masalah
  • 83. 9. Kop Naskah Dinas yang “Pakai Kop Naskah Dinas” dan “Pakai Stempel” adalah sebagai berikut: a.Peraturan Daerah Warna kuning emas dicetak
  • 87. e.Surat Edaran a.n Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah, Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth. ............................. di – Tempat Memuat pemberitahuan, penjelasan, dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada yang dianggap penting dan mendesak
  • 88. f.Surat Biasa a.n Gubernur Sumatera Utara Kepala OPD/Biro Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP
  • 89. g.Surat Perintah a.n Gubernur Sumatera Utara Kepala OPD/Biro Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP Dipergunakan apabila melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
  • 90. h.Surat Perintah Tugas a.n Gubernur Sumatera Utara Kepala OPD/Biro Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP Dipergunakan apabila melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi
  • 91. i.SPP D Sekretaris Daerah/Kepala OPD Nama Pejabat Pangkat/Gol NIP oleh Kepala OPD 1. Untuk ES II ditandatangani oleh Sekda 2. Untuk ES III, IV dan Staf ditandatangani
  • 92. PA/KPA Penandatanganan: 1. Dilingkungan OPD oleh PA 2. Dilingkungan Sekretariat oleh KPA
  • 94. 10.Untuk Ketertiban Administrasi Naskah Surat dibuat rangkap 3 (tiga), Paraf untuk TU, Asli I dikirim, Asli II diserahkan ke bagian Pengelola. 11.Setiap Naskah Dinas yang ditandatangani a.n yang memberi mandat, tembusan wajib disampaikan kepada Pejabat yang memberi Mandat. 12.Penomoran Surat harus 3 digit. Contoh : 005/124/ORG Contoh : 005/124/ORG 13.Penggunaan dan kewenangan a.n, u.b, akan segera diatur dengan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas. Jenis Surat Identitas OPD No Urut
  • 95. 14.Plt diangkat dengan keputusan kepala OPD atau keputusan Gubernur, berlaku 1 tahun. Surat Keputusan yang ditujukan kepada Es III, IV dan staf ditandatangani oleh Kepala OPD, a.n. Gubernur untuk Es II ditandatangani Oleh Gubernur atau Sekda a. n Gubernur
  • 96. 15.Plh diangkat dengan Keputusan kepala OPD atau Keputusan Gubernur, berlaku 3 Bulan. 16.KOP Naskah Dinas Jabatan (Garuda) dipergunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. 17.Lambang Negara (Garuda) berwarna emas yang dicetak. 18.Penulisan nama Gubernur, Wakil Gubernur pada Naskah Dinas Produk Hukum tidak menggunakan Gelar dan untuk Naskah Dinas Surat, pakai gelar, No. Induk Pegawai dan Pangkat. 19.Keputusan yang ditanda tangani oleh kepala OPD harus menggunakan a.n Gubernur dan pakai KOP OPD. 20.Selain Gubernur/Wakil Gubernur dalam hal penandatanganan produk hukum tetap pakai gelar, No.