Kemaslahatan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatan kerap kali diabaikan dengan hadirnya berbagai kebijakan yang sejatinya tidak pro rakyat. Salah satunya adalah kenaikan tarif BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat yang secara tidak langsung akan memberikan dampak sosial bagi kehidupan masyarakat. Olehnya itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BPJS Kesehatan dan tendensi dari kenaikan tarif BPJS tersebut terkait dengan kemaslahatan masyarakat.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif yang mengkaji suatu problematika atau isu-isu sosial secara rinci dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi literatur. Untuk menjamin keabsahan data penelitian digunakan metode triangulasi sumber data dan teori dalam analisis data penelitian, lalu kemudian menarik kesimpulan akhir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif BPJS memberikan dua dampak terhadap masyarakat sesuai dengan tinjauan akuntansi sosial, yakni cost and benefit. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan menurunkan partisipasi masyarakat terkait dengan pembayaran iuran yang disebabkan oleh kurangnya manfaat sosial yang mereka terima dari adanya program BPJS Kesehatan. Akibatnya, masyarakat secara legitimasi akan cenderung untuk tidak percaya lagi kepada pemerintah karena kebijakan terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kajian mendalam perlu dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan ini agar tendensi positif terkait kemaslahatan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dipenuhi secara maksimal.
Kemaslahatan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatan kerap kali diabaikan dengan hadirnya berbagai kebijakan yang sejatinya tidak pro rakyat. Salah satunya adalah kenaikan tarif BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat yang secara tidak langsung akan memberikan dampak sosial bagi kehidupan masyarakat. Olehnya itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BPJS Kesehatan dan tendensi dari kenaikan tarif BPJS tersebut terkait dengan kemaslahatan masyarakat.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif yang mengkaji suatu problematika atau isu-isu sosial secara rinci dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi literatur. Untuk menjamin keabsahan data penelitian digunakan metode triangulasi sumber data dan teori dalam analisis data penelitian, lalu kemudian menarik kesimpulan akhir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif BPJS memberikan dua dampak terhadap masyarakat sesuai dengan tinjauan akuntansi sosial, yakni cost and benefit. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan akan menurunkan partisipasi masyarakat terkait dengan pembayaran iuran yang disebabkan oleh kurangnya manfaat sosial yang mereka terima dari adanya program BPJS Kesehatan. Akibatnya, masyarakat secara legitimasi akan cenderung untuk tidak percaya lagi kepada pemerintah karena kebijakan terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kajian mendalam perlu dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan ini agar tendensi positif terkait kemaslahatan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dipenuhi secara maksimal.
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianHanifahFebriana
Dampak pandemi Covid-19 menyisir hampir seluruh lapisan masyarakat. Hal ini lebih bersifat dampak negatif, seperti perusahaan atau suatu organisasi usaha yang tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap para karyawan. Akibat dari dampak negatif tersebut yang akan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, ketidakpastian ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 juga memunculkan keresahan tersendiri bagi para pekerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Analisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesiaRatnaWahyu5
Menganalisis peningkatan digitalisasi perekonomian ditengah pemulihan perekonomian Indonesia sebab Pancemi Covid-19 sejak Maret 2020. Disini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian yang melemah sejak awal pandemi muncul. Sekarang ini perekonomian indonesia sudah mulai meningkat dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang di susun oleh pemerintah Indonesia. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengan menjadi salah satu faktor terkuat dalam proses pemulihan perekonomian ini. Pelaku UMKM telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya yang telah di PHK dari perusahaan akibat Pandemi Covid-19.
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
Fungsi Jaminan Sosial
Dari aspek ekonomi, ada 2 (dua fungsi jaminan sosial, yaitu:
Economic security dan (2) economic insecurity
Jaminan sosial secara hakiki merupakan sistem proteksi sosial dasar untuk masyarakat yang bekerja dan masyarakat luas,yang mengalami musibah atau kemalangan, baik yang disebabkan oleh peristiwa hubungan industrial atau diluar hubungan industrial, seperti kemiskinan;
Manfaat jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk mendukung pendapatan pencari nafkah utama (cash benefit for the incoma support of the breadwinner), kompensasi finansial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta pelayanan kesehatan dan pemberian alat bantu (benefits in kind);
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
ARAH KEBIJAKAN MAKRO INDONESIA 2020
1. Meningkatan pertumbuhan potensial Indonesia
2. Menjaga stabilitas makroekonomi
3. Memastikan inklusivitas dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
Program Unggulan Jokowi adalah Kartu Indonesia Sehat KIS, Kalau KIS diberlakukan tahun 2015 yad, maka Program KIS adalah sama dengan Program BPJS yang dipercepat 5 tahun. Mampukah anggaran pemerintah membiayainya, Sanggupkah fasilitas layanan kesehatan di grass root melaksanakannya?
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianHanifahFebriana
Dampak pandemi Covid-19 menyisir hampir seluruh lapisan masyarakat. Hal ini lebih bersifat dampak negatif, seperti perusahaan atau suatu organisasi usaha yang tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap para karyawan. Akibat dari dampak negatif tersebut yang akan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, ketidakpastian ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 juga memunculkan keresahan tersendiri bagi para pekerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Analisis peningkatan digital ekonomi ditengah pemulihan perekonomian indonesiaRatnaWahyu5
Menganalisis peningkatan digitalisasi perekonomian ditengah pemulihan perekonomian Indonesia sebab Pancemi Covid-19 sejak Maret 2020. Disini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian yang melemah sejak awal pandemi muncul. Sekarang ini perekonomian indonesia sudah mulai meningkat dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang di susun oleh pemerintah Indonesia. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengan menjadi salah satu faktor terkuat dalam proses pemulihan perekonomian ini. Pelaku UMKM telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya yang telah di PHK dari perusahaan akibat Pandemi Covid-19.
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
Fungsi Jaminan Sosial
Dari aspek ekonomi, ada 2 (dua fungsi jaminan sosial, yaitu:
Economic security dan (2) economic insecurity
Jaminan sosial secara hakiki merupakan sistem proteksi sosial dasar untuk masyarakat yang bekerja dan masyarakat luas,yang mengalami musibah atau kemalangan, baik yang disebabkan oleh peristiwa hubungan industrial atau diluar hubungan industrial, seperti kemiskinan;
Manfaat jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk mendukung pendapatan pencari nafkah utama (cash benefit for the incoma support of the breadwinner), kompensasi finansial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta pelayanan kesehatan dan pemberian alat bantu (benefits in kind);
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
ARAH KEBIJAKAN MAKRO INDONESIA 2020
1. Meningkatan pertumbuhan potensial Indonesia
2. Menjaga stabilitas makroekonomi
3. Memastikan inklusivitas dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
Program Unggulan Jokowi adalah Kartu Indonesia Sehat KIS, Kalau KIS diberlakukan tahun 2015 yad, maka Program KIS adalah sama dengan Program BPJS yang dipercepat 5 tahun. Mampukah anggaran pemerintah membiayainya, Sanggupkah fasilitas layanan kesehatan di grass root melaksanakannya?
Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 fareliaariska
Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 disurabaya yang sangat melonjak tinggi , dan menigkatnya ekonomi yang ada di indonesia. diketahui bahwa Pemerintah melalui Provinsi Surabaya akan menanggung 100% pajak atas penghasilan tersebut sehingga tidak membebani perusahaan maupun karyawan. ada nya Dampak yang terjadi di Indonesia akibatnya hampir disemua lini, kebijakan terus diterbitkan oleh pemerintah akibat dampak ini. Kebijakan pajak yang dibuat untuk dapat memberikan insentif bagi Wajib Pajak yang terkena dampak, penggunaannya diperkirakan akan meningkat pertumbuhan ekonomi.
Maret 2020, bangsa Indonesia diuji dengan kedatangan ‘tamu’ bernama Covid-19 alias virus Corona. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, tersebut nyaris menyasar seluruh sektor kehidupan. Kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Tiga bulan berlalu, seluruh elemen bangsa ini terus berjuang melewati fase pandemi ini. Pemerintah pusat, daerah, bahu-membahu saling bersinergi membuat kebijakan. Dimulai dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga sekarang dengan mulai diimplementasikannya ’Adaptasi Kebiasaan Baru’.
Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya untuk menegakan kembali sendi-sendi perekonomian yang notabene terdampak Covid-19. Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah amat merasakan dampak dari virus ini.
Corona memang belum pergi dari Bumi Nusantara. Tapi, semangat untuk terus bekerja, berkarya, harus terus hidup. Untuk itulah, di edisi Juli 2020, BRAFOPMK mengangkat topik ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Tantangan Baru’ sebagai ikhtiar untuk membangun narasi optimisme.
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Pengaruh Kenaikan BPJS dimasa COVID-19
1. 1
BIAYA, BEBAN DAN PENGURANGAN PENGHASILAN
PENGARUH KENAIKAN IURAN BPJS DI MASA COVID-19
Melina Novitasari
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: melinanovitasari44@gmail.com
ABSTRAK
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih menyisakan persoalan. Peningkatan iuran tersebut sudah
berakibat antara lain kurang lebih 800. 000 anggota migrasi turun kelas, serta jumlah ini mungkin
bakal terus meningkat. Permasalahan iuran butuh lekas diatasi supaya tidak memberatkan warga.
Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di masa COVID-19 tidak tepat mengingat
perekonomian Indonesia sedang terpuruk. Sebagian perihal yang bisa dicoba antara lain perlunya
penganggaran yang lebih baik serta penggalian sumber dana yang potensial tidak hanya APBN.
Tidak cuma itu, perlu diupayakan supaya iuran partisipan jadi alternatif terakhir, mengingat
Program JKN adalan program sosial. DPR RI pula butuh terus melaksanakan pengawasan supaya
iuran tidak memberatkan warga.
Kata kunci : , BPJS Kesehatan, COVID-19, Kenaikan, Iuran
ABSTRACT
The increase in BPJS Health contributions still leaves a problem. The
increase in fees has resulted in, among other things, approximately 800,000 members of the
migration downgrade, and this number is likely to continue to increase. The problem of dues
needs to be addressed quickly so that it does not burden residents. The government
increasing BPJS Health contributions during the COVID-19 period is inappropriate
considering the Indonesian economy is in a slump. Some of the things that can be tried
include the need for better budgeting and exploring potential sources of funds, not only the
APBN. Not only that, efforts should be made to make participant contributions the last
alternative, considering that the JKN program is a social program. The DPR RI also needs
to continue to carry out supervision so that contributions do not burden residents.
Keywords : BPJS Healt , COVID-19, Sector, Contribution
2. 2
1. PENDAHULUAN
Pemberian layanan dan jasa publik
pada dasarnya merupakan entiitas
yang bisa dinikmati oleh masyarakat
tanpa harus mengeluarkan biaya,
namun untuk menyediakan layanan
tersebut bukan berarti tanpa
menimbulkan biaya sama sekali.
Untuk menutupi biaya tersebut,
pemerintah menentukan jumlah yang
harus disediakan dan didistribusikan
kepada pengguna layanan tersebut.
Sesungguhnya, semua layanan publik
di Indonesia dibiayai melaui dua
sumber, yaitu pajak dan pembebanan
langsugn kepada masyarakat yang
menjadi konsumen pelayanan
tersebut. Tetapi buat memastikan tarif
serta layanan tersebut, pemerintah
mempunyai andil yang sangat besar
dengan lembaga yang sudah
ditunjuknya supaya terdapatnya
kenaikan efisiensi alokasi sumber
energi ataupun keadilan dalam
distribusipelayanan publik sehingga
masyarakat dapat menikmatinya.
Tingginya kebutuhan masyarakat
Indonesia akan kesehatan di masa
pandemic yang tidak bisa terpenuhi
akan menyebabkan menurunnya taraf
hidup masyarakat yang berdampak
pada terjangkitnya penyakit dan
permasalah kesehatan lainnya. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dihadirkan untuk mampu
memberikan jaminan sosial secara
nasional untuk memenuhi kebutuhan
dasar yang layak bagi seluruh
masyarakat berdasarkan asas
kemanusiaan, manfaat, dan keadilan.
BPJS Kesehatan ialah suatu lembaga
yang sediakan pelayanan asuransi
kesehatan dengan memakai sistem
premi asuransi. Dalam sistem premi
asuransi mengharuskan tiap
pesertanya buat membayarkan iuran
cocok dengan kelas yang diseleksi.
Bersumber pada Peraturan
Presiden Nomor, 64 Tahun 2020, nilai
peningkatan BPJS Kesehatan
partisipan mandiri yang hadapi
peningkatan adalah:
1. Iuran peserta mandiri kelas I dari
yang sebelumnya Rp80.000 naik
menjadi Rp160.000
2. Bagi peserta mandiri kelas II dari
iuran yang sebelumnya Rp51.000
naik menjadi Rp110.000
3. Untuk iuran peserta mandiri kelas
III dari yang sebelumnya
Rp25.500 naik menjadi Rp42.000.
Eksklusif buat kelas III,
pemerintah membagikan subsidi
sebesar Rp16.500 sehingga
anggota senantiasa membayar
Rp25.500. Pada tahun 2021
mendatang, pemerintah
menyusutkan subsidi jadi Rp7.000
sehingga iuran kelas III yang wajib
dibayarkan naik jadi Rp35. 000.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan
sebenarnya adalah hal yang wajar,
seiring dengan inflasi dan kosndisi
lainnya dalam masyarakat. Bahkan
ada ketentuan yang menyatakan bawa
iuran BPJS kesehatan ditinjau paling
lambat 2 tahun sekali. Iuran BPJS
Kesehatan ini terasa sangat
memberatkan karena dilakukan di
tengan pandemic Covid-19.
3. 3
2. METODE PENELITIHAN
Peneliti memilih metode
penelitihan deskriptif kualitatif untuk
meneliti serta menganalisis dampak
kenaikan iuran BPJS, karena relevan
dengan tema penelitihan.
Tujuan dari riset ini merupakan
buat mengatakan peristiwa ataupun
kenyataan, kondisi fenomena, variabel
serta kondisi yang terjalin dikala riset
berlangsung dengan menyuguhkan
apa yang sesungguhnya berlangsung.
Riset ini menafsirkan serta
menguraikan informasi yang
bersangkutan dengan suasana yang
lagi terjalin, perilaku dan pemikiran
yang terjalin di dalam sesuatu warga,
pertentangan antara 2 kondisi ataupun
lebih, ikatan antar variable yang
mencuat, perbandingan antar
kenyataan yang terdapat dan
pengaruhnya terhadap sesuatu
keadaan, serta sebagainya. Peneliti
boleh terjun ke lapangan tanpa
berbekal teori apapun, karena di ujung
penelitian diharapkan peneliti dapat
menemukan teori-teori baru.
Pengamat leluasa mengamati
objeknya buat setelah itu merumuskan
teorinya sendiri bersumber pada hasil
temuannya.
Bersumber pada karakternya yang
demikian, hingga riset deskriptif jadi
salah satu varian dari tata cara riset
kualitatif, sehingga riset dengan tata
cara deskriptif ini bisa digolongkan
dalam ranah riset kualitatif. Daymon
serta Holloway (2008:7) menarangkan
kalau riset kualitatif lebih berfokus
pada kata, serta bukan angka,
walaupun terdapat saatnya angka
dibutuhkan buat mencirikan frekuensi
kedatangan sesuatu tema tertentu
dalam transkrip ataupun terbentuknya
aksi tertentu.
Riset ini memakai tata cara
analisis kualitatif yang bertabiat
deskriptif sehingga lebih menekankan
pada kesimpulan analisi informasi
terhadap dinamika antar fenomena
yang diperoleh lewat proses
wawancara mendalam. Dengan
memakai tata cara wawancara
mendalam tersebut bisa membagikan
peluang kepada narasumber buat bisa
memakai bahasa sendiri sehingga
dialog yang dicoba bisa lebih mudah.
Riset ini melaksanakan pengumpulan
informasi dengan pihak- pihak terpaut
Jadi informan kunci ditetentukan oleh
periset bersumber pada kriteria
tertentu.. diantaranya yaitu:
Dewasa (sudah memiliki KTP)
Memiliki pengetahuan, atau
sekurang-kurangnya pernah
melihat berita tentang kenaikan
BPJS Kesehatan dari berbagai
media massa, elektronik maupun
online
Tidak berafiliasi kepada partai
politik tertentu.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mayoritas informan menyatakan
bahwa keputusan pemerintah
menaikkan iuran BPJS Kesehatan
tersebut tidak tepat mengingat
perekonomian Indonesia sedang
4. 4
terpuruk karena terkena pandemi
Covid-19. Warga yang kelas
menengah ke dasar pada keadaan
wajar saja merasa berat membayar
iuran BPJS Kesehatan, ditambah
dengan keadaan pandemi Covid- 19
merasa keberatan. Paling utama warga
yang mempunyai pekerjaan tidak
senantiasa di zona swasta, misalnya
buruh tani, buruh bangunan, tukang
ojek serta sebagainya. Sehingga bisa
ditentukan para partisipan BPJS
Kesehatan banyak yang menunggak
pembayaran.
Peningkatan iuran anggota BPJS
Kesehatan bukan kali ini saja.. Tahun
2016 Pemerintah menaikan iuran
berdasarkan Perpres Nomor. 19 Tahun
2016 tentang Pergantian Kedua atas
Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, yang berlaku
mulai 1 April 2016.. Peningkatan
iuran ialah konsekuensi dari defisit
yang dirasakan BPJS Kesehatan disaat
itu. Tahun 2019 Pemerintah kembali
menaikkan iuran bersumber pada
Perpres Nomor. 75 Tahun 2019
tentang Pergantian atas Perpres No.
82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, yang berlaku mulai 2
Januari 2020.
Table 1. kenaikan Iuran BPJS
Tahun
Berlaku
Kelas Besar Iuran
Sebelum
Kenaikan
Besar Iuran
Setelah
Kenaikan
Besar
Kenaikan
Persentase
(%)
2020
I Rp 80.000 Rp 160.000 Rp 80.000 100,00
II Rp 51,000 Rp 110.000 Rp 59.000 115,68
III Rp 25.500 Rp 42.000 Rp 16.500 64,70
Tahun 2020 di mana kelas I naik 100%, kelas II naik 115,68%, dan kelas III naik 64,70%.
Peningkatan ini dinilai sangat memberatkan warga, paling utama untuk anggota kelas
III- Mandiri. Salah satu dampak kenaikan iuran telah terlihat. Bagi BPJS Kesehatan,
sampai dikala ini tercatat kurang lebih 800. 000 anggota melaksanakan migrasi turun
kelasBukan tidak mungkin jumlah ini akan terus bertambah.
Akibat pandemic perekonomian di Indonesia menjadi kacau dan banyak orang
kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan secara
drastis. peningkatan iuran sebesar 2 kali lipat hendak berakibat pada kesejahteraan
warga.. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk jaminan kesehatan meningkat. Peningkatan
iuran tersebut secara langsung pula tentu hendak mempengaruhi terhadap inflasi. Di
mana, peningkatan iuran BPJS Kesehatan hendak mendesak administered price ataupun
harga yang diatur pemerintah melonjak lebih besar dari sebelumnya
5. 5
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari pembahasan penelitihan, maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali dampak
yang terjadi apabila iuran BPJS meningkat. Langkah pemerintah menaikkan kembali
iuran BPJS Kesehatan lewat Perpres No 64 Tahun 2020 dalam keadaan pandemi Covid-
19 memberatkan warga dengan jenis ekonomi menengah ke bawah. Pandemi Covid-19
memukul perekonomian masyarakat yang penghasilannya tidak tetap sehingga
kenaikkan iuran BPJS Kesehatan semakin menambah beban mereka.
Besaran iuran BPJS Kesehatan hendaknya diputuskan secara bijak dengan
memandang keahlian tiap kalangan warga. Besarnya anggaran BPJS Kesehatan bisa
dipadati dengan penggalian sumber dana lain tidak hanya APBN. Butuh diusahakan
supaya iuran dari anggota bukan ialah bagian yang utama dari sumber pendanaan. Tetapi
butuh diupayakan pendanaan dari sumber- sumber lain semacam pajak, filantropi, CSR,
serta lain- lain yang tidak menyalahi ketentuan. DPR RI spesialnya Komisi IX butuh
terus melaksanakan pengawasan supaya iuran BPJS Kesehatan tidak memberatkan
warga.
5. DAFTAR PUSTAKA
Linguistik.id. Ilmu bahasa Linguistik, Sastra, Pendidikan.
Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif | Linguistik Id
Berita acara. Sakinah. 2016. Penyebab Iuran BPJS Naik,
http://ekonomi.kompas.com/read/2016/03/17/091705826/Penyebab.Iuran.B
PJS.Na ik.Ada.4.2.Juta.Peserta.BPJS.Kesehatan.yang.Tidak.Bayar.Iuran
Iuran Naik, Kemenkeu Pastikan BPJS Tak Lagi Defisit”
https://economy.okezone.com/read/2020/05/14/320/2214075/iuran-naik-
kemenkeu-pastikan-bpjs-kesehatan-tak-Iagi-defisit
Iuran Naik, 2,3 Juta Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas”
https://money.kompas.com/read/2020/06/11/201200726/iuran-naik-23-juta-
peserta-bpjs-kesehatan-turun-kelas?page=all
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Minta Ditunda, “Iuran Naik, 800 Ribu Peserta BPJS
Kesehatan Turun Kelas”, 20 Januari 2020, https://www.
cnnindonesia.com/ekonomi/ 20200120 164938-78-467052/ iuran-naik-800-
ribu-peserta-bpjs-kesehatan-turun-ke