Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
Dokumen tersebut membahas perbandingan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diusung Jokowi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KIS dianggap hanya akan mempercepat pelaksanaan BPJS lima tahun ke depan tanpa memperhatikan ketersediaan anggaran dan fasilitas kesehatan. Dokumen ini menganjurkan pemerintah lebih fokus p
Buku panduan ini memberikan pedoman untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49, termasuk tujuan, tema, logo, jadwal kegiatan, dan persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional."
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pelaksanaannya dimulai pada Januari 2014 meskipun menghadapi tantangan infrastruktur
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
Dokumen tersebut membahas perbandingan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diusung Jokowi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KIS dianggap hanya akan mempercepat pelaksanaan BPJS lima tahun ke depan tanpa memperhatikan ketersediaan anggaran dan fasilitas kesehatan. Dokumen ini menganjurkan pemerintah lebih fokus p
Buku panduan ini memberikan pedoman untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49, termasuk tujuan, tema, logo, jadwal kegiatan, dan persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional."
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pelaksanaannya dimulai pada Januari 2014 meskipun menghadapi tantangan infrastruktur
ILO (dalam ILO Convention 102, dalam Sulastomo) menyatakan bahwa:
social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: To offset the absence or substansial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unployment, invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for families with children.
Guy Standing menyatakan bahwa: social security is a system for providing income to desal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment, invalidity, old age and death, the propision of medicalcare and the pprovision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000);
Jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem, yaitu harus beraturan, sistematis, dan terukur. Peran negara dan masyarakat tergantung pada filosofi buat apa negara negara itu didirikan.
Secara lebih plastis, jaminan sosial adalah serangkaian langkah wajib yang dilakukan negara dan atau masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga dari segala akibat yang timbul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNNur Fadillah
Undang-undang ini membahas tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sistem ini diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES di bawah pengawasan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Program-program jaminan sosial yang di
Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia menawarkan berbagai program untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, kecelakaan, pensiun, dan bencana, melalui asuransi sosial, bantuan sosial, dan layanan kesehatan umum. Namun, BPJS masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepesertaan dan kualitas layanan serta menyelesaikan masalah pendanaan dan regulasi. Harapannya, negara dapat memainkan peran sebagai
Dokumen tersebut membahas beberapa topik utama yaitu: 1) Presiden mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 secara sukarela dan gratis, 2) Pemerintah sedang mempersiapkan simulasi vaksinasi di seluruh Indonesia, 3) Wapres menjelaskan persiapan logistik dan distribusi vaksin secara bertahap.
Dokumen tersebut membahas tentang peluncuran program bantuan sosial tahun 2021 oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat selama pandemi Covid-19, transformasi wakaf uang di Indonesia, serta optimisme Presiden Jokowi menyambut tahun 2021.
Teks tersebut membahas tentang BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Ia menjelaskan tentang sejarah, fungsi, tugas, dan wewenang BPJS Kesehatan berdasarkan undang-undang terkait.
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait adaptasi kebiasaan baru selama pandemi Covid-19, termasuk upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi, kesiapan daerah menghadapi transisi, serta kunjungan kerja Menko PMK ke beberapa provinsi untuk mengecek implementasi protokol kesehatan.
Acara diskusi yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia mengenai kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dihadiri oleh 500 peserta. Diskusi menyimpulkan bahwa sistem asuransi kesehatan yang dijalankan bertentangan dengan prinsip Islam dan negara harus bertanggung jawab menjamin kesehatan rakyatnya. Peserta sepakat bahwa pandangan Islam perlu diterapkan dalam kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan jaminan sosial dan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa jaminan sosial bertujuan untuk menjamin keamanan ekonomi dan meminimalisasi ketidakpastian ekonomi, serta menjelaskan prinsip, program, dan dasar hukum pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia."
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025 bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menjamin akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata bagi seluruh warga negara. Dokumen ini menetapkan visi tercapainya hak atas kesehatan bagi semua lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menangani risiko kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan yang berk
Dokumen ini membahas program Pemerintah dalam menangani Covid-19 seperti PPKM dan vaksinasi, serta ajakan Presiden kepada pers untuk membangun optimisme. Juga membahas peringatan Hari Pers Nasional dan penghargaan yang diberikan.
BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan Lembaga atau Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia dan bertanggung jawab terhadap Presiden.
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian tengah semester (UTS) mata kuliah Dasar-Dasar Analisis Kimia pada Program Studi S1 Kimia Universitas Indonesia. Terdapat 13 soal yang membahas berbagai konsep dasar analisis kimia seperti stoikiometri, kelarutan, pH larutan, dan statistika.
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNNur Fadillah
Undang-undang ini membahas tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sistem ini diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES di bawah pengawasan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Program-program jaminan sosial yang di
Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia menawarkan berbagai program untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, kecelakaan, pensiun, dan bencana, melalui asuransi sosial, bantuan sosial, dan layanan kesehatan umum. Namun, BPJS masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepesertaan dan kualitas layanan serta menyelesaikan masalah pendanaan dan regulasi. Harapannya, negara dapat memainkan peran sebagai
Dokumen tersebut membahas beberapa topik utama yaitu: 1) Presiden mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 secara sukarela dan gratis, 2) Pemerintah sedang mempersiapkan simulasi vaksinasi di seluruh Indonesia, 3) Wapres menjelaskan persiapan logistik dan distribusi vaksin secara bertahap.
Dokumen tersebut membahas tentang peluncuran program bantuan sosial tahun 2021 oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat selama pandemi Covid-19, transformasi wakaf uang di Indonesia, serta optimisme Presiden Jokowi menyambut tahun 2021.
Teks tersebut membahas tentang BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Ia menjelaskan tentang sejarah, fungsi, tugas, dan wewenang BPJS Kesehatan berdasarkan undang-undang terkait.
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait adaptasi kebiasaan baru selama pandemi Covid-19, termasuk upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi, kesiapan daerah menghadapi transisi, serta kunjungan kerja Menko PMK ke beberapa provinsi untuk mengecek implementasi protokol kesehatan.
Acara diskusi yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia mengenai kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dihadiri oleh 500 peserta. Diskusi menyimpulkan bahwa sistem asuransi kesehatan yang dijalankan bertentangan dengan prinsip Islam dan negara harus bertanggung jawab menjamin kesehatan rakyatnya. Peserta sepakat bahwa pandangan Islam perlu diterapkan dalam kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan jaminan sosial dan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa jaminan sosial bertujuan untuk menjamin keamanan ekonomi dan meminimalisasi ketidakpastian ekonomi, serta menjelaskan prinsip, program, dan dasar hukum pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia."
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025 bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menjamin akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata bagi seluruh warga negara. Dokumen ini menetapkan visi tercapainya hak atas kesehatan bagi semua lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menangani risiko kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan yang berk
Dokumen ini membahas program Pemerintah dalam menangani Covid-19 seperti PPKM dan vaksinasi, serta ajakan Presiden kepada pers untuk membangun optimisme. Juga membahas peringatan Hari Pers Nasional dan penghargaan yang diberikan.
BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan Lembaga atau Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia dan bertanggung jawab terhadap Presiden.
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian tengah semester (UTS) mata kuliah Dasar-Dasar Analisis Kimia pada Program Studi S1 Kimia Universitas Indonesia. Terdapat 13 soal yang membahas berbagai konsep dasar analisis kimia seperti stoikiometri, kelarutan, pH larutan, dan statistika.
This document summarizes a research paper that investigates whether stronger investor protections in Latin American countries are associated with less earnings management by publicly traded companies. The paper uses statistical models to estimate discretionary accruals and examines their relationship with country-level measures of investor protection. It finds evidence that higher investor protections are linked to lower earnings management. The paper contributes to understanding how institutional environments influence financial reporting practices across emerging markets.
Power Poin Makanan dan Sistem PencernaanFirdika Arini
Dokumen ini membahas tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan dicerna secara mekanik dan enzimatik untuk menyerap nutrisi. Sistem pencernaan bervariasi antar hewan sesuai habitatnya masing-masing.
1. Dokumen ini berisi pedoman penilaian ujian praktik kejuruan untuk kompetensi keahlian Teknika Kapal Penangkap Ikan. Penilaian mencakup lima komponen yaitu persiapan kerja, proses, hasil kerja, sikap kerja, dan waktu.
2. Setiap komponen diberi skor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Skor komponen digunakan untuk menghitung nilai praktik siswa dengan memperhatikan
Dokumen tersebut membahas pentingnya mengkonsumsi sayuran karena mengandung serat, antioksidan, air, mineral, dan vitamin yang baik untuk kesehatan. Sayuran seperti brokoli, kubis, kecambah, bayam, dan selada direkomendasikan karena mengandung zat yang mencegah penyakit seperti kanker, membantu pencernaan, dan menjaga kesehatan mata, kulit, jantung, dan tulang. Kurang atau tidak mengkonsum
Komunitas ikan di terumbu karang pulau semak daun kepulauan seribuMujiyanto -
Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Target vaksinasi akan dicapai dengan melibatkan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit di seluruh Indonesia untuk membantu proses vaksinasi. Program vaksinasi diperluas untuk mencapai herd immunity sehingga dapat memperlambat dan menghentikan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Most people are unable to remember events from early childhood due to a phenomenon called infantile amnesia. Researchers believe this is because the parts of the brain responsible for long-term memory, such as the hippocampus and amygdala, are not fully developed in early childhood. As a result, early memories are often lost and replaced as children experience many new events and their brains learn new things. While memories can be reinforced through photos or stories from others, it is normal for memories from the first few years of life to fade over time.
Dokumen ini membahas tentang pencemaran udara melalui partikulat. Partikulat adalah partikel kecil padat atau cair yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Partikulat dapat berasal dari berbagai sumber alami maupun aktivitas manusia seperti kendaraan dan industri. Partikulat dapat memengaruhi lingkungan, tanaman, manusia, dan iklim.
Bisnis catering merupakan salah satu bisnis rumahan yang paling menguntungkan dengan potensi ekspansi dan pertumbuhan yang tinggi. Ini sangat baik secara finansial dan menyenangkan.
Setiap melayani event
– apakah itu pesta ulang tahun, makan malam, atau resepsi penikahan
– memberikan pengalaman baru dan tantangan dengan sekelompok orang yang baru.
Bisnis catering membutuhkan stamina ekstra, kemampuan bekerja di bawah tekanan, dan keterampilan interpersonal yang sangat baik. Keberhasilan Anda dalam bisnis ini akan sangat tergantung pada reputasi Anda.
Guna membangun reputasi yang baik dalam bisnis, Anda harus bersedia bekerja keras dan kemampuan bekerja di bawah tekanan.
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok tutor 4 yang memiliki 11 anggota dan fasilitator Prof. DR. dr. Nursal Asbiran. Dokumen tersebut juga membahas tentang kasus Pak Sutan yang menderita perlemakan hati beserta penjelasan mengenai proses metabolisme lemak, gangguan metabolisme lemak seperti obesitas dan perlemakan hati, serta pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi gangguan tersebut.
Makalah ini membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia. BPJS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makalah ini menjelaskan fungsi, tugas, dan wewenang BPJS serta program-program yang diselenggarakannya seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan jaminan ketenagakerjaan
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaRizky Faisal
Dokumen tersebut membahas tentang program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, termasuk tujuan dan pelaksanaannya, serta pandangan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga agama, dan tokoh masyarakat terhadap KB. Dokumen ini juga membandingkan pandangan Islam tentang perencanaan keluarga dengan program KB secara khusus.
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
Plus Minus Sekolah Daring
BRAFO PMK -Pembelajaran jarak jauh (PPJ) yang populer dengan istilah sekolah daring (dalam jaringan atau online) menjadi pilihan yang ditempuh dalam proses pendidikan di tengah masa pandemi covid-19.
Di awal tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
Pemda diizinkan untuk membuka kembali sekolah-sekolah dengan penerapan protokol kesehatan dan persyaratan lainnya. Tidak lupa juga asalkan komite sekolah dan juga orang tua murid setuju.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut, sebanyak 32.400 sekolah atau 15 persen dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di awal tahun 2021.
Sedangkan 186.552 sekolah lainnya masih belajar dari daring rumah. Meskipun Mendikbud sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tingkat kemauan daerah masih rendah, apalagi di daerah yang cukup besar tingkat penularannya. Sehingga, mau tak mau, sekolah daring tetap dilanjutkan.
Hampir satu tahun berjalan, mekanisme serta praktik sekolah daring masih menemui sejumlah persoalan, sehingga muncul beberapa pro kontra. Dari segi manfaat, dilakukannya sekolah daring telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi.
Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan beberapa permasalahan.
Bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sekolah daring cukup sulit untuk dilakukan.
Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktik secara langsung juga mengalami kendala.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahkan meminta agar pengelola instansi pendidikan lebih berani dalam melakukan berbagai terobosan. Di samping menerapkan protokol kesehatan, juga memastikan proses pendidikan berjalan dengan lancar.
Apalagi, kata Muhadjir, sekolah daring masih belum optimal. Terutama menyangkut pendidikan karakter anak yang dianggap banyak sekali kehilangan peluang. Sebab, fasilitas sekolah masih belum merata dan memadai di seluruh Indonesia.
Untuk itu, di edisi Febuari 2021 ini, majalah BRAFO PMK akan mengulas soal kebijakan, mekanisme, hingga kelebihan dan kekurangan sistem pembelajaran daring. Ke depan, diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih baik di tengah masa pandemi covid-19 maupun di masa yang akan datang. Selamat membaca. (*)
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dan mengatur tentang tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pelaksanaan program JKN.
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dan mengatur tentang tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pelaksanaan program JKN.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara menyeluruh, terstruktur, efisien dan akuntabel serta mengatur perubahan pedoman pelaksanaan Jamkesmas sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
Dokumen tersebut membahas tentang UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan pertimbangan dalam penyusunan UU tersebut, payung hukum yang diatur dalam UU tersebut seperti hak dan kewajiban masyarakat terkait kesehatan, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UU tersebut. Dokumen ini juga membahas peran serta masyarakat
Buku ini berisi profil kesehatan Indonesia tahun 2013 yang mencakup data demografi, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit dan lingkungan. Data dikumpulkan dari berbagai instansi terkait untuk memberikan gambaran menyeluruh kondisi kesehatan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, mulai dari penanganan kesehatan, bantuan sosial, hingga dukungan ekonomi. Pemerintah telah menggelontorkan total Rp 695,2 triliun untuk penanganan Covid-19, meliputi program perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif UMKM Rp 123,46 triliun, serta anggaran kementerian dan daerah Rp 106,11 tr
1. SBY: 2014 Jaminan Kesehatan secara Nasional Dimulai
Polhukam / Kamis, 16 Agustus 2012 12:45 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Dua tahun lagi, tepatnya 2014, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) akan beroperasi. BPJS akan melakukan jaminan kesehatan secara nasional.
Paling lambat, pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia telah memiliki jaminan
kesehatan.
Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato
kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Acara ini dihadiri Wakil
Presiden Boediono, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, DPR, DPD, mantan Presiden dan
Wakil Presiden, pejabat negara dan perwakilan negara-negara sahabat.
Presiden menjelaskan, BPJS merupakan amanah UU No 24/2011 tentang BPJS. BPJS
merupakan bagian dari pelaksanaan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali, kata Presiden,
merupakan tujuan utama implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Sejalan dengan itu, lebih 2,5 juta ibu melahirkan terjamin melalui Jaminan Persalinan.
"Lewat program ini, insya Allah kita dapat menurunkan angka kematian ibu sejalan
percepatan pencapaian MDG’s. Semuanya itu merupakan jawaban kita untuk mewujudkan
perluasan pelayanan kesehatan bagi rakyat. Ini esensi reformasi kesehatan," kata SBY.
Melalui reformasi kesehatan, kata Presiden, paradigma kesehatan diubah dari sekadar berobat
gratis menjadi sehat secara gratis. Untuk itu perbaikan layanan dan jaminan kesehatan serta
kegiatan pembangunan kesehatan lainnya disinergikan dengan perkembangan kependudukan,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian lingkungan, hingga pembinaan budaya
dan paradigma hidup sehat di kalangan masyarakat. (Andhini/DOR)
