1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan JKN, mekanisme asuransi kesehatan sosial, aspek penyelenggaraan JKN termasuk kepesertaan, pembiayaan, pelayanan kesehatan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas perjalanan panjang PT Askes (Persero) menuju transformasinya menjadi BPJS Kesehatan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah persiapan sistem dan prosedur yang dilakukan PT Askes (Persero) untuk memastikan kesiapan beroperasinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Puskesmas memainkan peran penting dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 sebagai fasilitas kesehatan primer tempat masyarakat melakukan pemeriksaan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas memberikan berbagai layanan kesehatan dasar seperti konsultasi medis, pengobatan, dan pemeriksaan diagnostik sesuai dengan aturan JKN 2014.
1. Dokumen ini membahas tentang dukungan program kefarmasian dan alat kesehatan (alkes) dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai dari dasar hukum, prinsip-prinsip, peta jalan kepesertaan, paket manfaat dan iuran, hingga peran program kefarmasian dan alkes.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan JKN, mekanisme asuransi kesehatan sosial, aspek penyelenggaraan JKN termasuk kepesertaan, pembiayaan, pelayanan kesehatan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas perjalanan panjang PT Askes (Persero) menuju transformasinya menjadi BPJS Kesehatan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah persiapan sistem dan prosedur yang dilakukan PT Askes (Persero) untuk memastikan kesiapan beroperasinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014.
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang baru diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih menyisakan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Agar kita paham tentang JKN, sebaiknya kita banyak menggali berbagai sumber yang menerangkan tentang detil JKN ini. File ini sedikit memberi penjelasan secara ringkas tentang implementasi JKN.
Puskesmas memainkan peran penting dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 sebagai fasilitas kesehatan primer tempat masyarakat melakukan pemeriksaan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas memberikan berbagai layanan kesehatan dasar seperti konsultasi medis, pengobatan, dan pemeriksaan diagnostik sesuai dengan aturan JKN 2014.
1. Dokumen ini membahas tentang dukungan program kefarmasian dan alat kesehatan (alkes) dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai dari dasar hukum, prinsip-prinsip, peta jalan kepesertaan, paket manfaat dan iuran, hingga peran program kefarmasian dan alkes.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara menyeluruh, terstruktur, efisien dan akuntabel serta mengatur perubahan pedoman pelaksanaan Jamkesmas sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
Dokumen ini menjelaskan tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang meliputi definisi PBI sebagai fakir miskin dan tidak mampu, kriteria dan pendataan PBI, pendaftaran PBI ke BPJS Kesehatan, pendanaan iuran PBI dari APBN, serta dasar hukum pembiayaan iuran PBI sebesar Rp19.225 per orang per bulan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan bupati tentang pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Pakpak Bharat yang mengatur tentang tempat, pelaksana, dan pelaporan pelayanan keluarga berencana.
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatanmataharitimoer MT
Dokumen tersebut membahas tentang peran dokter umum sebagai pelaksana layanan primer dalam program BPJS Kesehatan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem jaminan sosial nasional Indonesia, kepesertaan, iuran, dan manfaat jaminan kesehatan BPJS serta konsep layanan primer dan peran penting dokter umum didalamnya."
SOSIALISASI Peraturan Pemerintah NO. 44, 45 dan 46 Tahun 2015 Tentang BPJS Ketenagakerjaan meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JPN)
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan, dan prosedur pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia melalui prinsip-prinsip gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, pro
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
2. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan keadilan.
3. Peserta jaminan kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia dan pekerja asing.
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Tini Wartini
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. JKN dibangun untuk mencapai cakupan kesehatan universal guna menjamin hak konstitusional setiap orang akan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Namun demikian, program JKN masih menghadapi tantangan defisit keuangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan pengeluaran klaim. Diperlukan upaya restrukturisasi untuk menjamin keberlanj
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara menyeluruh, terstruktur, efisien dan akuntabel serta mengatur perubahan pedoman pelaksanaan Jamkesmas sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
Dokumen ini menjelaskan tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang meliputi definisi PBI sebagai fakir miskin dan tidak mampu, kriteria dan pendataan PBI, pendaftaran PBI ke BPJS Kesehatan, pendanaan iuran PBI dari APBN, serta dasar hukum pembiayaan iuran PBI sebesar Rp19.225 per orang per bulan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan bupati tentang pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Pakpak Bharat yang mengatur tentang tempat, pelaksana, dan pelaporan pelayanan keluarga berencana.
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatanmataharitimoer MT
Dokumen tersebut membahas tentang peran dokter umum sebagai pelaksana layanan primer dalam program BPJS Kesehatan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem jaminan sosial nasional Indonesia, kepesertaan, iuran, dan manfaat jaminan kesehatan BPJS serta konsep layanan primer dan peran penting dokter umum didalamnya."
SOSIALISASI Peraturan Pemerintah NO. 44, 45 dan 46 Tahun 2015 Tentang BPJS Ketenagakerjaan meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JPN)
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan, dan prosedur pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Aceh. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, jumlah peserta, kebijakan penggunaan kartu, akses informasi, sistem antrian, manajemen manfaat, fasilitas kesehatan, dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan dalam kerangka JKN di Aceh
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia melalui prinsip-prinsip gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, pro
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
2. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan keadilan.
3. Peserta jaminan kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia dan pekerja asing.
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Tini Wartini
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. JKN dibangun untuk mencapai cakupan kesehatan universal guna menjamin hak konstitusional setiap orang akan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Namun demikian, program JKN masih menghadapi tantangan defisit keuangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan pengeluaran klaim. Diperlukan upaya restrukturisasi untuk menjamin keberlanj
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
Dokumen tersebut membahas perbandingan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diusung Jokowi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. KIS dianggap hanya akan mempercepat pelaksanaan BPJS lima tahun ke depan tanpa memperhatikan ketersediaan anggaran dan fasilitas kesehatan. Dokumen ini menganjurkan pemerintah lebih fokus p
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Suprijanto Rijadi
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Sejarah dan perkembangan puskesmas di Indonesia sejak tahun 1968 hingga 2014
2. Fungsi dan peran puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer dan pusat pemberdayaan masyarakat
3. Tantangan yang dihadapi puskesmas seiring dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional pada 2014
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gemadini putri
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum JKN, perkembangan JKN di FKTP, serta pemanfaatan dana kapitasi pada FKTP milik pemerintah daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) JKN merupakan hak asasi manusia sesuai deklarasi PBB dan resolusi WHO, (2) UUD 1945 dan peraturan terkait menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, (3) Pendanaan JKN bersumber dari iuran wajib masyarakat yang dikelola oleh BPJS Ke
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas. Dana JKN digunakan untuk membayar tenaga kesehatan dan biaya operasional layanan kesehatan. Sementara dana BOK digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Kedua dana tersebut membantu meningkatkan akses dan
Integrasi Jamkesda ke dalam JKN bertahap mulai dari mencakup peserta PBI sesuai kriteria yang ditetapkan Jamkesda dan BPJS, kemudian memperluas cakupan ke seluruh masyarakat miskin di daerah hingga akhirnya Jamkesda tidak lagi dilaksanakan karena seluruh penduduk telah tercakup dalam JKN.
Dokumen tersebut membahas tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia dengan cara menjelaskan siapa saja yang menjadi peserta, identitas peserta, hak dan kewajiban peserta, serta layanan kesehatan yang dijamin.
Dokumen tersebut membahas tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Millenium Development Goals. BOK bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas. Dana BOK hanya digunakan untuk kegiatan tersebut dan tidak boleh disetorkan ke kas daerah.
Jual Permen Soloco Asli Samarinda 081398577786- Obat Kuat Soloco.pdfsyifafarma
Jual Soloco Asli Di Samarinda, Agen Permen Soloco Di Samarinda, Obat Kuat Soloco Samarinda, Jual Soloco Samarinda, Apotik Jual Soloco Di Samarinda, Soloco Asli Aus Di Samarinda, Agen Permen Soloco Samarinda
Pemesanan WA: 0813 9857 7786 Untuk Wilayah Kota Samarinda Antar Gratis/COD
jual soloco asli di samarinda
Jual Soloco Asli Di Samarinda
Jual Permen Soloco Asli Di Samarinda, Adalah Produk Yang Sangat Membantu Problem Anda Yang kurang Keras Dan Letoy? Kurang Stamina, Loyo Di Tengah Permainan?
Kembalikan Kepercayaan Diri Anda Dan Buat Pasangan Anda Tersenyum Kembali. Mau Tau RAHASIA-Nya?
SOLOCO Adalah Permen Rasa Coklat Yang Bermanfaat Meningkatkan Stamina Dan Vitalitas Seksual Kaum Pria. Dengan Mengkonsumsi 1 Butir PERMEN SOLOCO Maka Tubuh Dan Penis Anda Akan Lebih Tahan Lama Saat Berhubungan Intim Dengan Pasangan.
SOLOCO Menjadi Permen Fenomenal Saat Ini, Dan Sangat Laris Di Internet!!! Dengan 1 Butir Permen SOLOCO Maka Manfaatnya Dapat Anda Rasakan Hingga 3-4 Hari, Jadi Dalam 1 Minggu Cukup Mengonsumsi 2 Permen SOLOCO Agar Kejantanan Anda Akan Selalu Terjaga Saat Berhubungan Intim Dengan Pasangan. SOLOCO Juga Di Kenal Dengan Sebutan Permen SOLOCO, Coklat SOLOCO, Permen Coklat SOLOCO, Dark Chocolate Dan Solomon SOLOCO.
jual soloco asli di samarinda
Komposisi Permen Soloco :
GINSENG TANAMAN HERBAL : Dari Negara Korea Yang Terbukti Ampuh Menambah Kejantanan Pria.
Jual Blue Wizard Asli DI Makassar 081398577786 - Obat Perangsang Wanita.pdfsyifafarma
Jual Viagra Asli Di Makassar Call-Wa : 081280231222 ANTAR GRATIS COD, Agen Obat Viagra Makassar, Obat Kuat Viagra Original Di Makassar, Apotek Viagra Asli Usa Makassar, Harga Obat Viagra Di Makassar, Obat Viagra Di Makassar, Viagra Asli Usa 100Mg Di Makassar, Obat Kuat Viagra Makassar
Apa Itu Obat Viagra Usa 100Mg Di Makassar?
Viagra Asli Makassar adalah obat kuat untuk pria berbentuk tablet berfungsi untuk membuat ereksi pada penis Maka Langsung Tahan Lama, Ereksinya Kuat, Mengatasi Ejakulasi Dini Dan Mengatasi Impotent. Cocok digunakan oleh pria yg frustasi /kehilangan nafsu seksual disfungsi ereksi tetapi ingin melakukan hubungan intim dengan pasangan.
Obat Kuat Viagra 100mg Asli Usa sildenafil buatan pabrik farmasi pfizer LABS division of pfizer inc, ny, 10017 usa. kemasan 30 tablet ini sangat berkhasiat untuk membuat dan mempercepat proses ereksi secara sempurna. mampu meningkatkan gairah libido anda secara cepat hingga mampu menjadikan penis anda tegang dan keras, tahan lama, serta akan menjadi jreng dan bergairah lagi pada saat seperti usia muda anda. Obat Kuat Viagra 100mg Asli Usa yang terbukti manjur , asli made in amerika serikat dan 100% aman tanpa efek samping.
obat Viagra Asli Diproduksi oleh Pfizer, obat pertama untuk pengobatan disfungsi ereksi dan impotensi. Viagra Asli Usa adalah salah satu jenis obat ketika datang ke pasar. Kebanyakan pria membeli Viagra karena tingkat keberhasilan yang besar, melainkan telah membantu 20.000.000 orang sejak diluncurkan pada tahun 1998.
Fungsi Dan Kelebihan Obat Kuat Viagra USA 100mg :
Sebagai obat kuat alami
Membantu Mengatasi Enjakulasi Dini
Memperlancar Sirkulasi Darah Ke Alat Vital
Menambah Tegang, Kuat, Keras Saat Ereksi
Mendapatkan Orgasme Yang Lebih Nikmat
Menambah Jumlah dan Gerak Sperma
Meningkatkan Stamina Tubuh
Meningkatkan Kadar Oksigen Darah Didalam Alat Vital
Memperlancar Aliran Darah
Menjaga suhu tubuh untuk mendukung perkembangan fungsi-fungsi seksual yang normal
Cepat Memulihkan Kondisi Tubuh Setelah Melakukan Aktifitas Sek sual
Cara Kerja Obat Kuat Viagra :
Cara Kerja Obat Kuat Viagra yaitu dengan cara mengalirkan darah menuju alat kelamin pria dan mejadikannya ereksi dan bertambah keras, kencang dan kuat bertahan lama di atas ranjang. Viagra Asi dikelola oleh pihak pfizer viagra yang merupakan pemilik paten pil disfungsi ereksi. Ada kekurangan tentunya juga ada kelebihan, begitu juga dengan pil disfungsi ereksi yang mempunyai kelemahan atau efek samping diantaranya adalah iritasi perut, penglihatan anda akan kabur, dan kepala terasa pusing. Maka dari itu anda tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi pil disfungsi ereksi karena berbahaya.
Cara Minum Obat Kuat Viagra :
Jika Anda membeli Obat kuat Viagra untuk pertama kalinya, Anda harus membeli dosis terendah 50mg ( Jadi satu 100mg Dibagi Menjadi 2 Bagian) dan kemudian mempertimbangkan untuk meningkatkan dosis obat Viagra Anda jika Sudah terbiasa Memakainya
2. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
Deklarasi PBB
1948
tentang HAM
Pasal 25 Ayat
1
Jaminan Kesehatan Merupakan
Hak Azasi
Resolusi
WHO ke-58
Tahun 2005
di Jenewa
Setiap
Negara
Wajib
memberikan
Jaminan Kes
kepada
warganya
dan perlu
mencapai
UHC, yang
salah satu
caranya
melalui
mekanisme
asuransi
Setiap
Negara
Wajib
memberikan
Jaminan Kes
kepada
warganya
dan perlu
mencapai
UHC, yang
salah satu
caranya
melalui
mekanisme
asuransi
Pancasil
a
Sila ke
5
3. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPerluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan
Sisdur
Kepesertaan
dan
Pengumpulan
Iuran
Penyusunan
Sisdur
Kepesertaan
dan
Pengumpulan
Iuran
Pemetaan
Perusahaan
dan
sosialisasi
Pemetaan
Perusahaan
dan
sosialisasi
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulanPengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
Integrasi Jamkesda ke JKN,
Per 1 Januari 2016
Serentak 24 Kab/Kota
Integrasi Jamkesda ke JKN,
Per 1 Januari 2016
Serentak 24 Kab/KotaPengalihan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke
BPJS Kesehatan
Pengalihan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke
BPJS Kesehatan
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahunKajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
Sinkronisasi Data Kepesertaan:
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
Sinkronisasi Data Kepesertaan:
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
6,5 Juta Jiwa
( 69,27 %
6,5 Juta Jiwa
( 69,27 %
SULSEL Menuju
UHC
SULSEL Menuju
UHC
Perpres
Dukungan
Operasional
Kesehatan bagi
TNI Polri
Perpres
Dukungan
Operasional
Kesehatan bagi
TNI Polri
Jamkesda masih berjalan
Persiapan Integrasi, Sosialisasi ke
Kab/Kota
Jamkesda masih berjalan
Persiapan Integrasi, Sosialisasi ke
Kab/Kota
Peta Jalan JKN
PBI APBD : 1,4 Jt Jiwa (per Oktober
2016)
PBI APBN : 3,1 Jt Jiwa
PBI APBD : 1,4 Jt Jiwa (per Oktober
2016)
PBI APBN : 3,1 Jt Jiwa
6,3 juta peserta
esehatandikelola
BPJS K
6,3 juta peserta
esehatandikelola
BPJS K
3,1 juta iwa yg
belum jadi peserta
3,1 juta iwa yg
belum jadi peserta
80 %
JKN-KIS
4. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
DTPK 4
Peta Jalan Integrasi
Program Kesehatan Gratis Berintegrasi ke
JKN
• Saat ini kita telah berada ditahun kedua era JKN berjalan di Indonesia,
dan tidak menunggu waktu lama saat ini juga kita telah berada di tahun
pertama Program Kesehatan Gratis ber-Integrasi ke Program JKN
serentak di 24 Kabupaten / Kota sejak tanggal 1 Januari 2016.
• Saat ini Penduduk Sulawesi Selatan telah di integrasikan sebagai
peserta JKN Penerima Bantuan Iuran APBD sebesar 1,4 juta lebih
dengan anggaran sebesar kurang lebih 400 Milyar tiap tahun
• Komitmen dan kerja sama Pemprov dan Pemda Kabupaten/ Kota masih
terus terjaga dan terlaksana dalam penganggaran program Kesehatan
Gratis sharing 40% (Provinsi) dan 60% (Kabupaten/Kota)
5. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan
di Provinsi Sulawesi Selatan
(Data per Oktober 2016)
KEPESERTAAN TOTAL (JIWA)
1
PBI
(Penerima Bantuan Iuran)
PBI APBN 3.110.871 (32,91 % )
PBI APBD 1.487.640 (15,74 % )
2 PPU
(Pekerja Penerima Upah)
1.050.621 (11,11 % )
3 PBPU (BPJS MANDIRI) 661.591 (7,00 % )
4 BP
(Bukan Pekerja)
237.191 (2,51 % )
TOTAL 6.547.914 (69,27 % )
6. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
• Ada 3 Kab/Kota yang melebihi Kuota 2016 atl : Takalar,
Bulukumba, dan Pare-pare .
Pembayaran Iuran PBI APBD yg melebihi Kuota Provinsi,
menjadi tanggungan Kab/Kota masing-masing.
• Ada 5 Kab/Kota Peseta PBI APBD yang telah masuk di
BPJS melebihi SK Bupati, atl : Takalar,
Pangkep,Makassar, Bulukumba,dan Pare-Pare)
Diharapkan KAB tersebut, membuat Surat
Keputusan Bupati/Walikota Susulan, sebagai peserta
Tambahan.
6
PBI APBD 2016
YG PERLU PERHATIAN KHUSUS
8. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
PESERTA BPJS MANDIRI DIBAWAH MASIH 10 % DARI TOTAL PESERTA JKN,
PESERTA PBI DI 4 KABUPATEN INI RATA-RATA DIATAS 50 %, KONDISI IDEALNYA DIHARAPKAN
KEDEPAN PESERTA BPJS MANDIRI BISA BERIMBANG DAN BAHKAN JUMLAH LEBIH BANYAK
DIBANDING PBI
133.529 102.356 76,65 1.748 1,71 83.302 62,38 Kuning
434.731 272.330 62,64 19.349 7,10 213.298 49,06 Merah
192.568 103.346 53,67 4.584 4,44 78.241 40,63 Merah
405.439 281.184 69,34 11.442 4,07 239.842 59,16 Kuning
Zona
PBI
(APBN&
APBD)
SELAYAR
BULUKUMBA
BANTAENG
JENEPONTO
KABUPATEN /
KOTA
Jumlah
Penduduk
TOTAL
PESERTAJKN
BPJSMandiri% % %
CABANG BULUKUMBA
9. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
281.020 226.800 80,71 18.305 8,07 177.549 63,18 HIJAU
746.735 469.428 62,86 54.426 11,59 341.721 45,76 Merah
395.081 285.864 72,36 19.480 6,81 202.472 51,25 Kuning
358.042 293.719 82,03 14.119 4,81 229.008 63,96 Hijau
ZONA%
PBI
(APBN
&APBD)
TAKALAR
GOWA
MAROS
PANGKEP
KABUPATEN /
KOTA
Jumlah
Penduduk
TOTAL
PESERTAJKN
BPJSMandiri% %
JUMLAH KEPESERTAAN BPJS MANDIRI YANG TINGGI DI SUATU WILAYAH MENJADI
SALAH SATU INDIKATOR TINGGINYA KESADARAN SUATU MASYARAKAT AKAN
PENTINGNYA JAMINAN KESEHATAN
CABANG MAKASSAR
10. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
255.535 171.040 66,93 13.926 8,14 131.897 51,62 Kuning
858.933 611.696 71,22 15.839 2,59 531.747 61,91 Kuning
251.519 176.114 70,02 10.158 5,77 136.447 54,25 Kuning
475.610 217.112 45,65 18.491 8,52 165.258 34,75 Merah
Zona%
PBI
(APBN
&APBD)
SINJAI
BONE
SOPPENG
WAJO
KABUPATEN /
KOTA
Jumlah
Penduduk
TOTAL
PESERTAJKN
BPJSMandiri% %
HARAPAN DIMASA YANG AKAN DATANG JUMLAH PESERTA PBI SEMAKIN TURUN DAN
BERALIH MENJADI PESERTA MANDIRI , SEIRING PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK
SEMAKIN MENINGKAT
CABANG
WATAMPONE
11. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
168.746 149.002 88,30 8.752 5,87 116.476 69,02 Hijau
317.691 174.799 55,02 14.198 8,12 131.661 41,44 Merah
407.057 229.705 56,43 28.806 12,54 165.045 40,55 Merah
175.040 154.023 87,99 18.002 11,69 101.533 58,01 Hijau
Zona%
PBI
(APBN&
APBD)
BARRU
SIDRAP
PINRANG
PARE-PARE
KABUPATEN /
KOTA
Jumlah
Penduduk
TOTAL
PESERTAJKN
BPJSMandiri% %
JUMLAH PESERTA PBI RATA – RATA DIATAS 50 % DARI TOTAL
PESERTA JKN YANG DIHARAPKAN SEMAKIN MENURUN …
CABANG PARE-PARE
12. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
SOSIAIISASI YANG KUAT DAN TERUS MENERUS KEPADA MASYARAKAT AKAN
PENTINGNYA JAMINAN KESEHATAN KHUSUSNYA WILAYAH DENGAN JUMLAH
PENDUDUK YANG BESAR SEMENTARA CAKUPAN KEPESERTAANNYA MASIH RENDAH
180.130 154.690 85,88 22.158 14,32 92.138 51,15 HIJAU
370.954 286.310 77,18 14.129 4,93 232.971 62,80 KUNING
352.845 227.051 64,35 28.109 12,38 170.567 48,34 MERAH
290.727 195.719 67,32 14.168 7,24 144.295 49,63 KUNING
ZONA%
PBI
(APBN&
APBD)
PALOPO
LUWU
LUWUUTARA
LUWUTIMUR
KABUPATEN /
KOTA
Jumlah
Penduduk
TOTAL
PESERTAJKN
BPJSMandiri% %
CABANG PALOPO
13. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
236.850 151.842 64,11 13.370 8,81 114.357 48,28 MERAH
279.292 220.919 79,10 10.456 4,73 166.152 59,49 KUNING
233.894 174.369 74,55 12.002 6,88 152.292 65,11 KUNING
1.651.146 1.218.496 73,80 275.124 22,58 480.242 29,09 KUNING
ZONA%
PBI
(APBN&
APBD)
ENREKANG
TANATORAJA
TORAJAUTARA
MAKASSAR
KABUPATEN /
KOTA
Jumlah
Penduduk
TOTAL
PESERTAJKN
BPJSMandiri% %
DATA MENUNJUKKAN KOTA MAKASAR SEBAGAI IBU KOTA PROPINSI MEMBERIKAN GAMBARAN
SEBUAH KOTA YANG JUMLAH BPJS MANDIRI HAMPIR BERIMBANG DENGAN PBI , ARTINYA
BAHWA TINGKAT EKONOMI PENDUDUK MENINGKAT DAN KESADARAN UNTUK BERASURANSI
KESEHATAN CUKUP SIGNIFIKAN
CABANG MAKALE &
KOTA MAKASSAR
14. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
Permasalahan Dalam Implementasi
Integrasi Jamkesda Ke JKN
14
• Kepesertaan
– Masyarakat Miskin / tidak Mampu, masih ada yang
belum memiliki KTP sehingga sulit untuk didaftar
sebagai peserta PBI
– Setelah berintegrasi, tidak ada lagi SKTM ,ditingkat
Faskes yang dilayani hanya peserta JKN & Umum
– Peserta mandiri masih sangat kurang /perlu
dukungan dari semua pihak untuk memotivasi
masyarakat agar memilki jaminan kesehatan secara
mandiri sebelum akhir Tahun 2019
15. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
• Pembayaran Iuran
– Peserta mandiri , terdapat beberapa yang putus
bayar, karena adanya kebijakan BPJS harus didaftar
seluruh anggota keluarga
– Peserta yang putus bayar dan mau beralih sebagai
peserta PBI tertolak oleh sistem Software BPJS
karena sudah ada No.ID dan terdapat tunggakan
– Masyarakat hanya rajin membayar iuran disaat
butuh pelayanan, belum ada kesadaran secara
penuh melunasi kewajibannya
15
16. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
• Pelayanan di tingkat Faskes
– Rujukan secara berjenjang ke RS Pemerintah tidak maksimal
sebagaimana diatur Pergub No.15 Tahun 2008
– Masih ada Iur Biaya diRS seperti adanya resep dokter diluar
Fornas
• Manfaat pelayanan yang diberikan BPJS di RS
– Kurangnya tenaga BPJS di RS yang mengurus peserta JKN
– Peserta JKN yang masuk RS seharusnya menjadi tanggungan
penuh oleh BPJS, sehingga semua urusan hak peserta JKN
menjadi tanggung jawab BPJS
16
17. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
17
• Peserta PBI APBD menurun dengan harapan diambil alih
oleh Pemerintah Pusat sebagai Peserta PBI APBN dan atau
beralih menjadi Peserta Mandiri
• Data Peserta Mandiri meningkat seiring pertumbuhan
ekonomi Sulsel yang terus meningkat sehingga masyarakat
sudah dapat membiayai anggaran kesehatannya melalui
pembayaran iuran BPJS
• Beban Pemda terhadap pembiayaan kuratif untuk orang
miskin dan tidak mempu semakin kecil dan Pemerintah
fokus pada pembiayaan promotif dan preventif
Harapan Kedepan
Integrasi Jamkesda ke
Program JKN
Harapan Kedepan
Integrasi Jamkesda ke
Program JKN
18. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
18
• Perlu dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten/ Kota
untuk memotivasi masyarakat yang mampu menjadi
Peserta JKN Mandiri dengan melibatkan unsur kepala
Desa/Lurah untuk melakukan sosialisasi
• Pemerintah Kabupaten/Kota tetap fokus pada target
capaian UHC 2019.
• Diharapkan semua Kabupaten/Kota sudah masuk dalam
ZONA HIJAU = Takalar, Pangkep, Barru, Palopo, dan
Pare-pare (capaian peserta JKN diatas 80%).
19. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
19
• Penghematan dana setelah integrasi dapat
dimanfaatkan untuk merencanakan dan
mengalokasikan untuk biaya program lain di
sektor kesehatan, dan dapat digunakan untuk
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan
sumber daya kesehatan kita di Sulawesi Selatan.
20. JAMINAN
KESEHATA
N
NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
20
PENUTUP
“ Jika asuransi kesehatan sosial diterapkan
di suatu negara tanpa mempertimbangkan
tujuannya sebagai bagian dari kebijakan
kesehatan dan diimplementasikan dengan
tidak hati-hati serta tanpa persiapan
yang matang, maka hanya akan menuai
kegagalan”
(C.Norman, A. Webber)
Hadirin yang berbahagia,
Pelayanan kesehatan merupakan hak azasi manusia, seperti diamanatkan oleh Deklarasi PBB tahun 1948 dan Dasar Negara Pancasila.
Oleh karena itu, setiap negara dituntut untuk dapat mengembangkan suatu sistem Jaminan Kesehatan sebagaimana komitmen global mengacu pada resolusi WHA ke 58 tahun 2005 untuk mencapai Universal Health Coverage.