Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, perbandingan sistem monarki dan republik, serta perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon dan Common Law. Secara khusus membahas perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara seperti presiden, MPR, DPR, MA, dan BPK akibat amandemen UUD 1945.

1. Nama : Ahmad Sya’roni
Nim : 201310110311427
Mata Kuliah : Perbandingan HTN
1. Pengertian hukum perbandingan tata Negara dan perbandingan hukum tata
Negara sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai metode penelitian hukum :
A. Sebagai ilmu pengetahuan
Hukum Perbandingan Tata Negara bukanlah suatu ilmu pengetahuan, akan
tetapi ia hanyalah metode kerja dalam bentuk perbandingan. Hal ini dapat
dibuktikan bahwa jika hukum didefinisikan antara lain sebagai seperangkat aturan,
maka perbandingan hukum atau hukum perbandingan tidak mempunyai perangkat
aturan-aturan itu.
Perbandingan hukum bertugas untuk menganalisis secara teratur, menetapkan
secara sistematis mengenai sifat-sifat yang melekat pada negara, faktor-faktor
yang menimbulkan, mengubah atau menghilangkan suatu negara dll.
B. Sebagai metode penelitian hukum
Obyek ilmu perbandingan hukum tata negara adalah bermacam-macam bentuk
atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal
apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah,
hilang dan sebagainya, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis secara
metodis dan menetapkannya secara sistematis.
2. Perbandingan model lembaga pemerintahan menurut UUD 45 dengan model
lembaga pemerintahan pasca amandement UUD NRI 45 mengenai sistem
kekuasaannya.
NO
Lembaga
Pemerintah
Sebelum Amandemen UUD 45
Sesudah Amandemen UUD 1945
1 Presiden Presiden selain memegang kekuasaan
eksekutif (executive power), juga
memegang kekuasaan legislative
(legislative power) dan kekuasaan
yudikatif (judicative power). Presiden
mempunyai hak prerogatif yang
sangat besar. Tidak ada aturan
mengenai batasan periode seseorang
dapat menjabat sebagai presiden serta
mekanisme pemberhentian presiden
dalam masa jabatannya, sehingga
presiden bisa menjabat seumur hidup.
1. Mengangkat dan memberhentikan
anggota BPK.
2. Menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
(dalam kegentingan yang
Kedudukan presiden sebagai kepala
negara, kepala pemerintahan dan
berwenang membentuk Undang-
Undang dengan persetujuan DPR.
Masa jabatan presiden adalah lima
tahun dan dapat dipilih kembali
selama satu periode.
1. Memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD
2. Presiden tidak lagi mengangkat
BPK, tetapi diangkat oleh DPR
dengan memperhatikan DPD
lalu diresmikan oleh presiden.
3. Memegang kekuasaan yang
tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan

2. Nama : Ahmad Sya’roni
Nim : 201310110311427
Mata Kuliah : Perbandingan HTN
memaksa)
3. Menetapkan Peraturan Pemerintah
4. Mengangkat dan memberhentikan
menteri-menteri
Presiden dan Wakil Presiden
diangkat dan diberhentikan oleh
MPR.
Udara
4. Mengajukan Rancangan
Undang-Undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Presiden melakukan
pembahasan dan pemberian
persetujuan atas RUU bersama
DPR serta mengesahkan RUU
menjadi UU.
5. Menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (dalam kegentingan
yang memaksa)
6. Menetapkan Peraturan
Pemerintah
7. Mengangkat dan
memberhentikan menteri-
menteri
8. Menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain dengan
persetujuan DPR
9. Membuat perjanjian
internasional lainnya dengan
persetujuan DPR
10. Menyatakan keadaan bahaya
2 MPR Sebelum dilakukan amandemen,
MPR merupakan lembaga tertinggi
negara sebagai pemegang dan
pelaksana
sepenuhnyakedaulatanrakyat.
a. Menetapkan UUD
b. Menetapkan GBHN,
c. Mengangkat kepala negara
(presiden) dan wakil kepala
negara (wakilpresiden).
d. Majelis ini yang memegang
kekuasaan negara tertinggi,
sedang presiden harus
menjalankan haluan negara
menurut gari-garis yang
ditentukan majelis.
Setelahamandemen,MPRberkedudk
an sebagailembagatinggi negara
yang setara dengan lembaga tinggi
negara lainnya seperti Lembaga
Kepresidenan, DPR, DPD, BPK,
MA, dan MK.
Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut UUD.
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)
bahwa MPR terdiri dari anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ,
dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). MPR berdasarkan
pasal 3 , mempunyai tugas dan
wewenang sebagai berikut :
1. Mengubah dan Menetapkan

3. Nama : Ahmad Sya’roni
Nim : 201310110311427
Mata Kuliah : Perbandingan HTN
e. Presiden yang diangkat oleh
majelis,tunduk dan bertanggung
jawab kepada majelis. Dimana,
presiden adalah mandataris
majelis yang berkewajiban
menjalankan ketetapan-ketetapan
majelis.
UUD.
2. Melantik Presiden dan Wakil
Presiden
3. Dapat memberhentikan presiden
atau wakil presiden.
3 DPR Presiden tidak dapat membubarkan
DPR yang anggota-anggotanya
dipilih oleh rakyat melalui pemilihan
umum secara berkala lima tahun
sekali. Meskipun demikian, Presiden
tidak bertanggung jawab kepada
DPR.
1. Memberikan persetujuan atas
RUU yang diusulkan presiden.
2. Memberikan persetujuan atas
PERPU.
3. Memberikan persetujuan atas
Anggaran.
4. Meminta MPR untuk mengadakan
sidang istimewa guna meminta
pertanggung jawaban presiden.
5. Tidak disebutkan bahwa DPR
berwenang memilih anggota-
anggota BPK dan tiga hakim pada
Mahkamah Konstitusi.
Setelah amandemen, Kedudukan
DPR diperkuat sebagai lembaga
legislatif dan fungsi serta
wewenangnya lebih diperjelas
seperti adanya peran DPR dalam
pemberhentian presiden,
persetujuan DPR atas beberapa
kebijakan presiden, dan lain
sebagainya.
1. Membentuk Undang-Undang
yang dibahas dengan Presiden
untuk mendapat persetujuan
bersama
2. Membahas dan memberikan
persetujuan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
3. Menerima dan membahas usulan
RUU yang diajukan DPD yang
berkaitan dengan bidang tertentu
dan mengikutsertakannya dalam
pembahasan
4. Menetapkan APBN bersama
Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
5. Melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan UU,
APBN, serta kebijakan
pemerintah
4 MAHKAM
AH
KONSTITU
SI
Mahkamah konstitusi berdiri setelah
amandemen
1. Berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan

4. Nama : Ahmad Sya’roni
Nim : 201310110311427
Mata Kuliah : Perbandingan HTN
lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang
hasil Pemilihan Umum
2. Wajib memberi putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden
menurut UUD 1945.
5 MAHKAM
AH
AGUNG
Kekuasan kehakiman menurut UUD
1945 sebelum amandemen dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan lain-lain
badan kehakiman (Pasal 24 (1)).
Kekuasaan kehakiman hanya terdiri
atas badan-badan pengadilan yang
berpuncak pada Mahkamah Agung.
Lembaga ini dalam tugasnya diakui
bersifat mandiri dalam arti tidak
boleh diintervensi atau dipengaruhi
oleh cabang-cabang kekuasaan
lainnya, terutama eksekutif.
Sebelum adanya amandemen,
Mahkamah Agung berwenang dalam
kekuasaan kehakiman secara utuh
karena lembaga ini merupakan
lembaga kehakiman satu-satunya di
Indonesia pada saat itu.
MA merupakan lembaga negara
yang memegang kekuasaan
kehakiman disamping itu sebuah
mahkamah konstitusi diindonesia
(pasal 24 (2) UUD 1945 hasil
amandemen ). Dalam melaksanakan
kekusaan kehakiman , MA
membawahi Beberapa macam
lingkungan peradilan, yaitu
peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, dan peradilan tata
usaha negara( Pasal 24 (2) UUD
1945 hasil amandemen).
1. Fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur
dalam Undang-undang seperti
Kejaksaan, Kepolisian,
Advokat/Pengacara dll.
2. Berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan
di bawah Undang-Undang, dan
mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh Undang-
Undang
3. Mengajukan 3 orang anggota
Hakim Konstitusi
4. Memberikan pertimbangan
dalam hal Presiden memberi
grasi dan rehabilitasi

5. Nama : Ahmad Sya’roni
Nim : 201310110311427
Mata Kuliah : Perbandingan HTN
6 BPK Untuk memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan
suatu Badan Pemeriksa Keuangan
yang peraturannya ditetapkan dengan
undangundang. Hasil Pemeriksaan itu
diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat” PASAL 23
Pasal 23F
(1) Anggota BPK dipilih oleh DPR
dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan diresmikan
oleh Presiden.
(2) Pimpinan BPK dipilih dari dan
oleh anggota.
Pasal 23G
(1) BPK berkedudukan di ibukota
negara dan memiliki perwakilan di
setiap propinsi
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
BPK di atur dengan undang-undang
3. Perbandingan model kekuasaan yang di pimpin oleh raja dalam sistem kerajaan
dengan presiden dam sistem republik.
NO Sistem kerajaan dipimpin raja Sistem republic dipimpin presiden
1 Dipimpin oleh raja Dipimpin oleh presiden
2 Punya kekuasaan dan pendukung setia dapat
menjadi raja dan membuat kerajaan baru
Presiden memangku jabatan sebagai
kepala pemerintah dan kepala Negara
3 Masa jabatan sesuai raja Presiden di pilih langsung oleh rakyat
4 Pemilihan raja baru ditentukan dan diangkat
oleh raja sebelumnya, sebagai penggantinya
Presiden memiliki hak prerogratif untuk
mengangkat dan memberhentikan
menteri-menterinya baik itu departemen
maupun non departemen
5 Pemerintah / cabinet terdiri atas para menteri
dan perdana menteri sebagai pemimpin
cabinet.
Cabinet (dewan menteri )di bentuk oleh
presiden ,dan cabinet bertanggung jawab
kepada presiden tidak pada legislative
atau parlemen
6 Perdana menteri di pilih oleh parlemen untuk
melaksanakan kekuasaan eksekutif
Presiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen karena ia tidak diangkat oleh
parlemen
7 Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala
pemerintah raja sebagai kepala Negara dan
perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
Parlemen manjabat sebagai anggota
legislative dan menjabat sebagai anggota
perwakilan
8 Presiden tidak berada di bawah
pengawasan parlemen langsung
4. Persamaan dan perbedaan system pemerintahan anglo saxon dengan common law

6. Nama : Ahmad Sya’roni
Nim : 201310110311427
Mata Kuliah : Perbandingan HTN
a. Anglo Saxon
1. Kekuasaan raja sebagai hakim yang memegang kedaulatan bagi seluruh negeri
makin bertumbuh.
2. hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara
3. peran hakim Bertugas menafsirakan dan menetapkan peraturan, menciptakan
kaidah hukum baru yang mengatur tata kehidupan masyarakat, menciptakan
prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim dalam
memutuskan perkara
b. Common law
1. Undang – undang dibentuk oleh legslatif (statutes)
2. Peraturan – peraturan hukum
3. Kebiasaan (custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat
4. Mengenal sistem peradilan administrasi
5. Biasanya dianut oleh Negara- Negara yang berbentuk sistem republik

7. Nama : Ahmad Sya’roni
Nim : 201310110311427
Mata Kuliah : Perbandingan HTN
a. Anglo Saxon
1. Kekuasaan raja sebagai hakim yang memegang kedaulatan bagi seluruh negeri
makin bertumbuh.
2. hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara
3. peran hakim Bertugas menafsirakan dan menetapkan peraturan, menciptakan
kaidah hukum baru yang mengatur tata kehidupan masyarakat, menciptakan
prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim dalam
memutuskan perkara
b. Common law
1. Undang – undang dibentuk oleh legslatif (statutes)
2. Peraturan – peraturan hukum
3. Kebiasaan (custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat
4. Mengenal sistem peradilan administrasi
5. Biasanya dianut oleh Negara- Negara yang berbentuk sistem republik