BPD di Desa Tegalgondo telah berperan dalam mendukung tata pemerintahan desa dengan menjalankan fungsi sebagai wahana demokrasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Faktor pendukung meliputi kerjasama antar lembaga dan dukungan anggaran, sementara faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak pengadaan kapal operasional dan patroli antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan CV Eden Indah yang mengalami permasalahan. Kontrak awal senilai Rp13,95 miliar direvisi menjadi Rp14,11 miliar dengan perubahan pembayaran dan penyerahan kapal yang belum tepat waktu sesuai kontrak.
Perubahan kelembagaan pemerintahan desa berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi di desa. Badan Perwakilan Desa dan sumber pembiayaan desa menjadi permasalahan baru yang menuntut pengembangan kualitas aparatur desa.
ABSTRAK
Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintah
Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan
mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.
Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar
penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan
oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Lebih jauh, upaya membangun
industrialisasi desa yang berbasiskan padat modal menjadi salah satu solusi
yang ditawarkan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengurai bagaimana
otonomi desa diimplementasikan, khususnya menurut UU No. 32 Tahun 2004.
Selain itu, penulis juga menyoroti tentang bagaimana kiat dan upaya
membangun industrialisasi desa sebagai salah satu langkah mencegah
urbanisasi serta mensejahterakan masyarakat desa.
BPD di Desa Tegalgondo telah berperan dalam mendukung tata pemerintahan desa dengan menjalankan fungsi sebagai wahana demokrasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Faktor pendukung meliputi kerjasama antar lembaga dan dukungan anggaran, sementara faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak pengadaan kapal operasional dan patroli antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan CV Eden Indah yang mengalami permasalahan. Kontrak awal senilai Rp13,95 miliar direvisi menjadi Rp14,11 miliar dengan perubahan pembayaran dan penyerahan kapal yang belum tepat waktu sesuai kontrak.
Perubahan kelembagaan pemerintahan desa berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi di desa. Badan Perwakilan Desa dan sumber pembiayaan desa menjadi permasalahan baru yang menuntut pengembangan kualitas aparatur desa.
ABSTRAK
Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintah
Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan
mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.
Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar
penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan
oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Lebih jauh, upaya membangun
industrialisasi desa yang berbasiskan padat modal menjadi salah satu solusi
yang ditawarkan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengurai bagaimana
otonomi desa diimplementasikan, khususnya menurut UU No. 32 Tahun 2004.
Selain itu, penulis juga menyoroti tentang bagaimana kiat dan upaya
membangun industrialisasi desa sebagai salah satu langkah mencegah
urbanisasi serta mensejahterakan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Secara khusus dibahas tentang sejarah berdirinya BPD, fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan fungsi BPD Desa Sembub
Paper revitalisasi komisi dprd-farid-unesaFarid Ma'ruf
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran komisi di DPRD dalam mendukung fungsi legislasi. Komisi diharapkan dapat memberikan inisiasi rancangan peraturan daerah dan rekomendasi hasil pengawasan secara lebih optimal sesuai dengan bidangnya. Namun demikian, komisi belum sepenuhnya memainkan peran strategis ini. Diperlukan anggota komisi yang memiliki kualifikasi teknis sesuai bidangnya.
This study investigated whether oligomerization regulates ectodomain shedding and intramembrane cleavage of mammalian Notch proteins by γ-secretase. The researchers found that while Notch epidermal growth factor repeats can promote dimer formation, most surface Notch molecules in mammalian cells and constitutively active or inactive Notch1 proteins are monomeric. Using a bacterial assay, they also found that the isolated transmembrane domain of Notch and amyloid precursor protein self-associate, and mutations affecting Notch cleavage by γ-secretase do not alter transmembrane domain dimerization. Therefore, the study concludes that ligand-induced reversal of controlled transmembrane domain dimerization by the Notch extracellular domain is unlikely to underlie the
In 2015 gaat bijna iedere school in het primair onderwijs weer aan de slag voor een nieuw schoolplan. Wij begeleiden scholen op deze mooie reis! Omdat ieder kind recht heeft op steengoed onderwijs!
The document discusses the results of a study on the impact of COVID-19 lockdowns on air pollution. Researchers found that lockdowns led to significant short-term reductions in nitrogen dioxide and fine particulate matter pollution globally as human activity declined. However, the impacts on air quality were temporary and pollution levels rebounded once lockdowns were lifted and activity resumed.
The document discusses a study which found that granzyme B disables the transcriptional activity of Notch1 by cleaving Notch1. The study was conducted by van Tetering et al. and published in Biochemical Journal in 2011.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
This document discusses leadership in schools and education. It begins by providing examples of great historical leaders like Michiel Adriaensznde Ruyter and Nelson Mandela. It then discusses Christian perspectives on leadership, citing passages from the Bible. The document goes on to discuss the importance of leadership in education and outlines three levels of interaction: between teachers and students, managers and teachers, and governance and managers. It provides definitions of collective ambition from the Harvard Business Review and lists eight aspects of effective leadership, such as developing collective ambition, inspiring employees, clear communication, and having an authoritative yet serving attitude.
This paper discusses how low oxygen (hypoxic) conditions can regulate cancer metastasis through hypoxia-inducible factors (HIFs), which are transcription factors that help cells adapt to low oxygen. The paper examines the role of HIFs in cancer metastasis and how they may help cancer cells invade nearby tissues and spread to other parts of the body when oxygen levels are low.
This paper discusses the proteolytic cleavage of the Notch receptor protein. Notch signaling requires two cleavage events - one mediated by ADAM metalloproteases (HIT) and the other by gamma-secretase (RUN). These cleavages are necessary to release the Notch intracellular domain, which then translocates to the nucleus to regulate transcription of target genes.
This article discusses the role of Notch signaling in the development and maintenance of the intestine. It describes how Notch acts as an architect by regulating cell differentiation during intestinal development, a landscaper by controlling the balance between secretory and absorptive cells in the adult intestine, and a guardian by promoting intestinal stem cell renewal and preventing inflammation.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Secara khusus dibahas tentang sejarah berdirinya BPD, fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan fungsi BPD Desa Sembub
Paper revitalisasi komisi dprd-farid-unesaFarid Ma'ruf
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran komisi di DPRD dalam mendukung fungsi legislasi. Komisi diharapkan dapat memberikan inisiasi rancangan peraturan daerah dan rekomendasi hasil pengawasan secara lebih optimal sesuai dengan bidangnya. Namun demikian, komisi belum sepenuhnya memainkan peran strategis ini. Diperlukan anggota komisi yang memiliki kualifikasi teknis sesuai bidangnya.
This study investigated whether oligomerization regulates ectodomain shedding and intramembrane cleavage of mammalian Notch proteins by γ-secretase. The researchers found that while Notch epidermal growth factor repeats can promote dimer formation, most surface Notch molecules in mammalian cells and constitutively active or inactive Notch1 proteins are monomeric. Using a bacterial assay, they also found that the isolated transmembrane domain of Notch and amyloid precursor protein self-associate, and mutations affecting Notch cleavage by γ-secretase do not alter transmembrane domain dimerization. Therefore, the study concludes that ligand-induced reversal of controlled transmembrane domain dimerization by the Notch extracellular domain is unlikely to underlie the
In 2015 gaat bijna iedere school in het primair onderwijs weer aan de slag voor een nieuw schoolplan. Wij begeleiden scholen op deze mooie reis! Omdat ieder kind recht heeft op steengoed onderwijs!
The document discusses the results of a study on the impact of COVID-19 lockdowns on air pollution. Researchers found that lockdowns led to significant short-term reductions in nitrogen dioxide and fine particulate matter pollution globally as human activity declined. However, the impacts on air quality were temporary and pollution levels rebounded once lockdowns were lifted and activity resumed.
The document discusses a study which found that granzyme B disables the transcriptional activity of Notch1 by cleaving Notch1. The study was conducted by van Tetering et al. and published in Biochemical Journal in 2011.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
This document discusses leadership in schools and education. It begins by providing examples of great historical leaders like Michiel Adriaensznde Ruyter and Nelson Mandela. It then discusses Christian perspectives on leadership, citing passages from the Bible. The document goes on to discuss the importance of leadership in education and outlines three levels of interaction: between teachers and students, managers and teachers, and governance and managers. It provides definitions of collective ambition from the Harvard Business Review and lists eight aspects of effective leadership, such as developing collective ambition, inspiring employees, clear communication, and having an authoritative yet serving attitude.
This paper discusses how low oxygen (hypoxic) conditions can regulate cancer metastasis through hypoxia-inducible factors (HIFs), which are transcription factors that help cells adapt to low oxygen. The paper examines the role of HIFs in cancer metastasis and how they may help cancer cells invade nearby tissues and spread to other parts of the body when oxygen levels are low.
This paper discusses the proteolytic cleavage of the Notch receptor protein. Notch signaling requires two cleavage events - one mediated by ADAM metalloproteases (HIT) and the other by gamma-secretase (RUN). These cleavages are necessary to release the Notch intracellular domain, which then translocates to the nucleus to regulate transcription of target genes.
This article discusses the role of Notch signaling in the development and maintenance of the intestine. It describes how Notch acts as an architect by regulating cell differentiation during intestinal development, a landscaper by controlling the balance between secretory and absorptive cells in the adult intestine, and a guardian by promoting intestinal stem cell renewal and preventing inflammation.
Vertoond op het congres Zorg vraagt Leiderschap! bij de presentatie van het nieuwe boek met de gelijknamige titel. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.zorgvraagtleiderschap.nl #zvl #zorgvraagtleiderschap
Lembaran Daerah Kota Bekasi: Perda No. 05 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentu...panpelrw36
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi. RT dan RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat untuk membantu pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Setiap RT terdiri dari 30-100 kepala keluarga dan dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabungkan berdasarkan musyawarah untuk meningkatkan
Dokumen tersebut membahas tentang tiga tugas pokok DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan good governance di daerah."
Proposal penawaran jasa pembuatan website www.alldesigncorps.com untuk desa...mmasud95
Kami AllDesignCorps.Com melayani jasa pembuatan website professional. Jasa Pembuatan Website yang kami sediakan adalah website profil atau company profile, website portal berita atau web news, website sekolah, website perusahaan, website toko online atau online shop, website aplikasi atau program aplikasi berbasis website dan lain lain. Untuk lebih jelasnya silahkan buka website kami di www.alldesigncorps.com dan kontak kami di 081945532789 | 085755204272
Muhammad Mas'ud AllDesignCorps
Jasa Pembuatan Website Professional
Dalam proposal penawaran jasa pembuatan website ini AllDesign Corps memberikan penawaran jasa pembuatan website untuk anda. Ada pun penawarannya kami tuangkan pada proposal berikut ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa prinsip look professional akan meningkatkan tingkat kredibilitas dan prestige setiap perusahaan, karenanya setiap pembuatan website tersebut akan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Proposal ini mengusulkan domain desa.id untuk mengidentifikasi situs resmi desa di Indonesia secara jelas. Domain ini diusulkan untuk memberdayakan desa sebagai entitas berdaulat sesuai UUD 1945 dan peraturan terkait. Desa.id diharapkan dapat memperkecil kesenjangan digital antara perkotaan dan perdesaan.
Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dokumen ini membahas tentang peran Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Saat ini, peran Kepala Kampung dan aparat pemerintah kampung belum berjalan dengan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini perlu ditangani agar tujuan pemerintahan di tingkat desa
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memberikan daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dokumen juga menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia serta dampak positif
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat meskipun pelaksanaannya masih jauh dari harapan;
3. Otonomi daerah juga memunculkan
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah, mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sesuai UU; tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif; serta praktik terbaik yang telah dilakukan beberapa DPRD dalam melibatkan masyarakat.
BPD di Desa Tegalgondo telah berperan dalam mendukung tata pemerintahan desa dengan menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa, menyerap aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Faktor pendukung meliputi kerjasama antar lembaga dan dukungan anggaran, sementara faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya.
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khususafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, termasuk pengertian otonomi daerah, daerah yang diberi otonomi khusus seperti DKI Jakarta dan Provinsi Papua, serta daerah istimewa seperti Aceh dan DIY. Juga dibahas mengenai perangkat daerah, DPRD, proses pemilihan kepala daerah, peraturan daerah, keuangan daerah, dan hubungan
[Ringkasan]
1. Struktur organisasi Kelurahan Marga Mulya terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan tiga Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; Seksi Pembangunan; dan Seksi Kesos.
2. Tugas pokok Lurah adalah membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ketertiban, pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat.
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Tri Widodo W. UTOMO
Laporan ini membahas evaluasi kewenangan dan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan. Ada beberapa masalah seperti pemahaman superioritas salah satu lembaga atas yang lain dan intervensi legislatif terhadap tugas eksekutif. Kajian ini bertujuan meningkatkan kerja sama dengan memahami sistem presidensial yang memberi keseimbangan antara kedua lembaga. Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan kebijakan pening
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Sungai penuh
1. “Sungai Penuh” Tidak Layak Untuk Nama Kota otonom
Oleh : FESDIAMON
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]
Sungai Penuh sebelum menjadi kota otonom adalah nama dari salah satu Kecamatan di
Kabupaten Kerinci. Sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat Kerinci yang mengingikan
adanya percepatan pembangunan dalam segala sektor, maka Kabupaten Kerinci di mekarkan
menjadi dua daerah otonom, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sebagai kota
otonom dengan di keluarkannya UU 25 Tahun 2008. Seiiring dengan perjalanan waktu,
perkembangan kota otonom ini sejak tahun 2008 hingga sekarang banyak sedikit telah
melaksanakan tugasnya sebagai kota otonom, yakni percepatan pembangunan menuju
kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam menjalankan fungsinya sebagai daerah otonom hasil
pemekaran dari Kabupaten Kerinci, timbul beberapa persoalan yang menurut sebagian
masyarakat Kota Sungai Penuh dan kami sendiri, sangat krusial untuk kelangsungan
pembangunan Kota Otonom ini. Yakni, tentang nama “Sungai Penuh” yang di berikan kepada
kota otonom hasil pemekaran Kerinci ini. Nama “ Sungai Penuh” menurut kami tidak dapat
mewakilli asas otonomi yang menginginkan adanya kehususan dan keistimewaan suatu dearah
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lebih tepatnya tidak dapat mewakili etnis dan
budaya yang mendiami kota Otonom hasil pemekaran Kabupaten Kerinci , dan masih banyak
alsan lain.
2. Pemberian nama Kota otonom ini dalam UU 25 Tahun 2008, menurut kami tidak aspiratif,
dan ini juga bertentangan dengan asas otonomi daerah yakni melibatkan peran serta masyarakat
dalam menentukan arah pembangunan. Idealnya dalam pembentukan serta penegakan hukum
untuk kepentingan masyarakat, hendaknya produk hukum dalam hal ini adalah UU, adalah
produk hukum yang resposnsif yakni hukum yang dapat merespon kepentingan dari masyarakat,
yang langsung bisa menjawab kebutuhan masyarakat atau keinginan masyarakat. Maka dari
itulah hukum yang responsif haruslah aspirstif, artinya melibatkan masyarakat secara langsung
dalam pembentukan UU. Dalam hal pembentukan UU 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Kota Otonom Sungai Penuh, menurut kami sangat tidak aspiratif terutama dalam pemberian
nama kota otonom. Meskipun teleh melaluai proses legislasi di DPRD Kerinci, yang menurut
kami sarat dengan kepentingan kelompok politik pada waktu itu. Pemberian nama “Sungai
Penuh” dalam Pembentukan Kota Sungai Penuh adalah pembentukan hukum yang represif,
yakni hukum di bentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa pada waktu itu, tanpa
menggali niliai-nilai yang ada di tengah masyarakat.
Oleh karena itulah kami menganggap bahwa nama “Sungai Penuh” sangat tidak layak
untuk menjadi nama kota otonom hasil pemekaran Kabupaten Kerinci. Banyak masalah yang
akan muncul dengan nama “Sungai Penuh” ini, misalnya dalam penyebutan nama kota otonom
itu sendiri, dengan penyebutan nama desa dan kecamatan, yang sama-sama disebut “Sungai
Penuh”. Ini menurut kami telah terjadi konflik kaedah yang berkembang di tengah masyarakat.
Belum lagi persoalan identitas daerah, “Sungai Penuh” tidak dapat mewakili identitas atau
karakter budaya dari empat kecamatan lainnya yang berada dalam naungannya. Sehingga
kedepan Kota Otonom Sungai Penuh tidak dapat berkarakter dalam budaya. Ini penting untuk
dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Suangai Penuh dan DPRD Sungai Penuh, karena ini
adalah aspirasi dari masyarakat Sungai Penuh.
Untuk mengganti nama kota otonom ini, bukanlah persolaan yang sulit seperti halnnya
dalam pembentukan UU kota otonom ini. Penggantian nama daerah adalah hal yang lumrah
3. terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Untuk mengganti nama kota otonom,
tidaklah harus kita mengganti UU 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Otonom Sungai
Penuh. Namun cukup dengan Peraturan Pemerintah, seperti yang telah di amanatkan oleh pasal 7
ayat 2 UU 32 Tahun 2004 bahwa Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah,
pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak
mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jadi, tidak
harus kita merubah UU 25 Tahun 2008. Perubahan nama kota cukup dengan usulan daerah yang
kemudian di normakan dalan Peraturan Pemerintah.
Banyak daerah yang telah mengganti nama daerahnya, berdasarkan keinginan daerah
misalnya pada provinsi Sulawesi Barat yakni perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa
menjadi Kabupaten Polewali Mandar, di daerah Kepulauan Riau juga pernah terjadi pergantinan
nama daerah. Maka dari itulah kami menghimbau kepada pemerintah daerah agar dapat
menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari masyarakat yang bernaung dalam Kota Sungai
Penuh. Dan menurut kami untuk sebuah nama adalah hal yang amat penting. Mendengar dari
aspirasi masyarakat Sungai Penuh pada umumnya, bahwa kami menginginkan nama kota ini di
ganti menjadi Kota Kerinci. Nama kota Kerinci dapat mewakili identitas masyarakat kota
otonom dalam berbudaya, dan dapat menjadi solusi dalam mengatasi konflik kaedah yang terjadi
ditengah masyarakat tentang penyebutan nama Kota Otonom, Desa, dan Kecamatan yang sama-
sama di sebut “Sungai Penuh”. Hal ini tentunya juga penting demi kelangsungan pembangunan
yang aspiratif.