SlideShare a Scribd company logo
BAB 3
Kelompok : 10
Anggota Kelompok :
1. Ketua/Moderator : Mahrudiyanto (35 )
2. Narasumber : Indah Verjayanti (02)
3. Notulis : Suryaningrum Puji R.(18)
Kelas : 11 IPA 2
SMA Negeri 2 Tanggul
Kewarganegaraan
Pendalaman Karakter 10
Lakukan pengamatan terhadap pelayanan publik
di lingkungan Anda. Apakah layanan kepada
masyarakat masih diskriminatif dan bertele-tele,
khususnya terhadap masyarakat tidak mampu?
Bagaimana sikap anda mengetahui hal itu?
Mengapa hal-hal tersebut masih terjadi?
Jelaskan jawaban Anda dengan alasan yang
logis!
Inti pokok pembahasan :
Pelayanan Publik
kepada masyarakat
Diskriminatif
Apakah Pelayanan Publik itu ?
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 209
Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundangundangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Landasan Hukum
• Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.
• Undang-Undang No. 37 Tahun 2008.
• Banyak UU lain dimana terdapat kewajiban
negara untuk melayani warga negaranya.
Asas Pelayanan Publik
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipasi
5. Kesamaan hak
6. Keseimbangan hak & kewajiban
PRINSIP2 PELAYANANPUBLIK
• Kesederhanaan,
• Kejelasan,
• Kepastian Waktu,
• Akurasi,
• Keamanan,
• Tanggungjawab,
• Kelengkapan sarana dan prasarana,
• Kemudahan Akses,
• Kedisiplinan,
• Kenyamanan,
Kenapa Pelayanan Publik Penting?
• Pelayanan publik memperkuat demokrasi
• Menegakkan Hak Asasi Manusia.
Tanpa adanya pelayanan publik yang baik,
Hak Asasi Sulit Dipenuhi KARENA :
Pelayanan publik = pintu untuk mendapatkan
hak.
Perilaku Pelayan Publik
a. Adil dan tidak diskriminatif
b. Cermat
c. Santun dan ramah
d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang
berlarut-larut
e. Profesional
f. Tidak mempersulit
g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
h. Tidak memberikan informasi yang salah
i. Tidak menyimpang dari prosedur
Permasalahan Pelayanan Publik
• Tidak dilayani
• Diskriminatif
• Dipimpong/berbelit-belit/Dipersulit
• Diperlama
• Diperas
• Mahal
• Arogansi pelayan publik
Potret Besar Buruknya Pelayanan
Publik di Indonesia
Pertama, buruknya kualitas produk layanan publik,
seperti pendidikan dan kesehatan.
Kedua, rendahnya/ketiadaan akses layanan publik
bagi kelompok rentan (miskin, perempuan),
penyandang cacat, dll.
Ketiga, buruknya kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik.
Contoh Kasus Pelayan Publik
• Pengelola sebuah panti asuhan di Bandung kesulitan
mengurus akta kelahiran sejumlah anak di panti itu.
Hal ini disebabkan tidak dapat dipenuhinya beberapa
persyaratan seperti fotokopi KTP orang tua dan Kartu
Keluarga, karena orang tua mereka sudah meninggal
ataupun keberadaannya tidak diketahui. Sementara
pihak sekolah tetap meminta akta kelahiran anak-anak
tersebut sebagai persyaratan administrasi.
Alasan Pelayanan Publik Indonesia
Kurang Memuaskan
1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan
misal
2. Kinerja Pegawai Rendah
Malas melayani publik,
seperti orang-orang tidak
mampu.
“Sabar ya, bapak-
ibu, petugasnya
sedang sarapan
sambil ngopi..”
Penyelenggaraan pelayanan masih amat
dipengaruhi oleh hubungan per-konco-an,
kesamaan afiliasi politik, status sosial, etnis dan
agama. Fenomena semacam ini tetap marak
walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan
keharusan adanya kesamaan pelayanan,
bukannya diskriminasi.
4. Situasi Indonesia
Pelayanan publik belum responsif terhadap
masyarakat dengan kebutuhan khusus,
seperti kelompok rentan, penyandang cacat,
lanjut usia, dan orang tidak mampu.
Sikap sebagian anggota masyarakat: “orang
miskin tidak layak masuk dalam ruang
publik”
Menjalankan aspek-aspek
penyelenggaraan pelayanan publik
Meliputi :
 STANDAR PELAYANAN
- berdasarkan kesepakatan.
- tidak diskriminatif, terkait langsung dengan
pelayanan.
 MAKLUMAT PELAYANAN
- kesanggupan penyelenggara melaksanakan
pelayanan sesuai standar pelayanan.
 SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- berisi semua informasi pelayanan.
- harus terbuka dan mudah diakses
masyarakat.
Perbanyak Sosialisasi
langsung ke masyarakat
PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS PELAYANAN PUBLIK
- pengelolaan kewajiban penyelenggara dan
pelaksana.
 PELAYANAN KHUSUS
- pelayanan dengan perlakuan khusus kepada
anggota masyarakat tertentu seperti orang-
orang miskin/tidak mampu.
BIAYA/TARIF PELAYANAN
- dibebankan kepada negara apabila
diwajibkan dalam perundang-
undangan.
- dibebankan kepada penerima
pelayanan.
- ditetapkan berdasarkan persetujuan
DPR (Pusat), DPRD (Daerah) dan
Perundang-undangan.
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
dilakukan oleh Pengawas internal dan
eksternal.
PENGELOLAAN PENGADUAN
Penyelenggara
Ombudsman
DPR/DPRD
Selain itu, solusi lainnya adalah
• Menjalankan asas- asas dan prinsip
penyelenggaraan pelayanan publik
seperti yang telah dibahas tadi.
• Perilaku pelayan publik harus sesuai
seperti yang dibahas tadi.
Sekian…
Terimakasih

More Related Content

What's hot

Pelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNSPelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNS
Sally Salsabila
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan KorupsiPenguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdfAgenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
giriyanticaturlestar1
 
Pengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat Desa
Pengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat DesaPengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat Desa
Pengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat Desa
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi Pelayanan PublikInovasi Pelayanan Publik
Inovasi Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
Muh Firyal Akbar
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
Muh Firyal Akbar
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
Dian Herdiana
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
93220872
 
etika-birokrasi.ppt
etika-birokrasi.pptetika-birokrasi.ppt
etika-birokrasi.ppt
George Thomas
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sosialisasi pencegahan korupsi
Sosialisasi pencegahan korupsiSosialisasi pencegahan korupsi
Sosialisasi pencegahan korupsiAhmad Abdul Haq
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
temanna #LABEDDU
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikDalias D' Copsis
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiGrahat Nagara
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Rusman R. Manik
 

What's hot (20)

Pelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNSPelayanan Publik Latsar CPNS
Pelayanan Publik Latsar CPNS
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan KorupsiPenguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi
 
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdfAgenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
 
Pengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat Desa
Pengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat DesaPengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat Desa
Pengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat Desa
 
Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi Pelayanan PublikInovasi Pelayanan Publik
Inovasi Pelayanan Publik
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Bab 4 dampak korupsi
Bab 4 dampak korupsiBab 4 dampak korupsi
Bab 4 dampak korupsi
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
etika-birokrasi.ppt
etika-birokrasi.pptetika-birokrasi.ppt
etika-birokrasi.ppt
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Sosialisasi pencegahan korupsi
Sosialisasi pencegahan korupsiSosialisasi pencegahan korupsi
Sosialisasi pencegahan korupsi
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publik
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan Deregulasi
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 

Similar to Pelayanan publik

Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
eli priyatna laidan
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
3.Disabilitas - Oke-dikonversi (1).pdf
3.Disabilitas - Oke-dikonversi (1).pdf3.Disabilitas - Oke-dikonversi (1).pdf
3.Disabilitas - Oke-dikonversi (1).pdf
FentyAsnath
 
Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Dewi Abiz
 
Presentasi Junal : Equity-based Regional Development Addressing Spatial Inequ...
Presentasi Junal : Equity-based Regional Development Addressing Spatial Inequ...Presentasi Junal : Equity-based Regional Development Addressing Spatial Inequ...
Presentasi Junal : Equity-based Regional Development Addressing Spatial Inequ...
Taufiq Nashrullah
 
Konsepsi pelayanan prima paramedis padang panjang
Konsepsi pelayanan prima paramedis padang panjangKonsepsi pelayanan prima paramedis padang panjang
Konsepsi pelayanan prima paramedis padang panjangedisofyan04
 
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskinOperator Warnet Vast Raha
 
187240415 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
187240415 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin187240415 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
187240415 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskinOperator Warnet Vast Raha
 
Materi PPKn BAB II UUD NRI 1945.pptx
Materi PPKn BAB II UUD NRI 1945.pptxMateri PPKn BAB II UUD NRI 1945.pptx
Materi PPKn BAB II UUD NRI 1945.pptx
ssuserf380bc
 
Manajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditManajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditSLAMET SUGIHARTO
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
afifahdhaniyah
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf
RahmatR8
 
Usulan domain desa-id
Usulan domain desa-idUsulan domain desa-id
Usulan domain desa-id
Supri yanto
 
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdfMATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
DennyMaulanaPratama1
 
Masyarakat_Pedesaan_dan_Perkotaan.pptx
Masyarakat_Pedesaan_dan_Perkotaan.pptxMasyarakat_Pedesaan_dan_Perkotaan.pptx
Masyarakat_Pedesaan_dan_Perkotaan.pptx
Hensen1
 
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPMPenataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
Tri Widodo W. UTOMO
 
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptxMATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
GbBetu03
 
Studi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI PLRT di Kabupaten Sukabumi plrt
Studi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI PLRT di Kabupaten Sukabumi plrtStudi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI PLRT di Kabupaten Sukabumi plrt
Studi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI PLRT di Kabupaten Sukabumi plrtmusniumar
 

Similar to Pelayanan publik (20)

Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 2
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
3.Disabilitas - Oke-dikonversi (1).pdf
3.Disabilitas - Oke-dikonversi (1).pdf3.Disabilitas - Oke-dikonversi (1).pdf
3.Disabilitas - Oke-dikonversi (1).pdf
 
Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1
 
Presentasi Junal : Equity-based Regional Development Addressing Spatial Inequ...
Presentasi Junal : Equity-based Regional Development Addressing Spatial Inequ...Presentasi Junal : Equity-based Regional Development Addressing Spatial Inequ...
Presentasi Junal : Equity-based Regional Development Addressing Spatial Inequ...
 
Konsepsi pelayanan prima paramedis padang panjang
Konsepsi pelayanan prima paramedis padang panjangKonsepsi pelayanan prima paramedis padang panjang
Konsepsi pelayanan prima paramedis padang panjang
 
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
54435422 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
 
187240415 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
187240415 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin187240415 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
187240415 akses-keadilan-bagi-masyarakat-miskin
 
Materi PPKn BAB II UUD NRI 1945.pptx
Materi PPKn BAB II UUD NRI 1945.pptxMateri PPKn BAB II UUD NRI 1945.pptx
Materi PPKn BAB II UUD NRI 1945.pptx
 
Manajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikeditManajemen pelayanan publikedit
Manajemen pelayanan publikedit
 
Renstra Kementrian Sosial 2010 2014
Renstra Kementrian Sosial 2010 2014Renstra Kementrian Sosial 2010 2014
Renstra Kementrian Sosial 2010 2014
 
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf
 
Usulan domain desa-id
Usulan domain desa-idUsulan domain desa-id
Usulan domain desa-id
 
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdfMATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf
 
Masyarakat_Pedesaan_dan_Perkotaan.pptx
Masyarakat_Pedesaan_dan_Perkotaan.pptxMasyarakat_Pedesaan_dan_Perkotaan.pptx
Masyarakat_Pedesaan_dan_Perkotaan.pptx
 
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPMPenataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
 
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptxMATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
MATERI Talk Show 30 Maret 2022.pptx
 
Studi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI PLRT di Kabupaten Sukabumi plrt
Studi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI PLRT di Kabupaten Sukabumi plrtStudi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI PLRT di Kabupaten Sukabumi plrt
Studi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI PLRT di Kabupaten Sukabumi plrt
 

Recently uploaded

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 

Recently uploaded (20)

Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 

Pelayanan publik

  • 1. BAB 3 Kelompok : 10 Anggota Kelompok : 1. Ketua/Moderator : Mahrudiyanto (35 ) 2. Narasumber : Indah Verjayanti (02) 3. Notulis : Suryaningrum Puji R.(18) Kelas : 11 IPA 2 SMA Negeri 2 Tanggul Kewarganegaraan
  • 2. Pendalaman Karakter 10 Lakukan pengamatan terhadap pelayanan publik di lingkungan Anda. Apakah layanan kepada masyarakat masih diskriminatif dan bertele-tele, khususnya terhadap masyarakat tidak mampu? Bagaimana sikap anda mengetahui hal itu? Mengapa hal-hal tersebut masih terjadi? Jelaskan jawaban Anda dengan alasan yang logis!
  • 3. Inti pokok pembahasan : Pelayanan Publik kepada masyarakat Diskriminatif
  • 4. Apakah Pelayanan Publik itu ? Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 209 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
  • 5. Landasan Hukum • Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. • Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. • Banyak UU lain dimana terdapat kewajiban negara untuk melayani warga negaranya.
  • 6. Asas Pelayanan Publik 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Kondisional 4. Partisipasi 5. Kesamaan hak 6. Keseimbangan hak & kewajiban
  • 7. PRINSIP2 PELAYANANPUBLIK • Kesederhanaan, • Kejelasan, • Kepastian Waktu, • Akurasi, • Keamanan, • Tanggungjawab, • Kelengkapan sarana dan prasarana, • Kemudahan Akses, • Kedisiplinan, • Kenyamanan,
  • 8. Kenapa Pelayanan Publik Penting? • Pelayanan publik memperkuat demokrasi • Menegakkan Hak Asasi Manusia. Tanpa adanya pelayanan publik yang baik, Hak Asasi Sulit Dipenuhi KARENA : Pelayanan publik = pintu untuk mendapatkan hak.
  • 9. Perilaku Pelayan Publik a. Adil dan tidak diskriminatif b. Cermat c. Santun dan ramah d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut e. Profesional f. Tidak mempersulit g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar h. Tidak memberikan informasi yang salah i. Tidak menyimpang dari prosedur
  • 10. Permasalahan Pelayanan Publik • Tidak dilayani • Diskriminatif • Dipimpong/berbelit-belit/Dipersulit • Diperlama • Diperas • Mahal • Arogansi pelayan publik
  • 11. Potret Besar Buruknya Pelayanan Publik di Indonesia Pertama, buruknya kualitas produk layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua, rendahnya/ketiadaan akses layanan publik bagi kelompok rentan (miskin, perempuan), penyandang cacat, dll. Ketiga, buruknya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
  • 12. Contoh Kasus Pelayan Publik • Pengelola sebuah panti asuhan di Bandung kesulitan mengurus akta kelahiran sejumlah anak di panti itu. Hal ini disebabkan tidak dapat dipenuhinya beberapa persyaratan seperti fotokopi KTP orang tua dan Kartu Keluarga, karena orang tua mereka sudah meninggal ataupun keberadaannya tidak diketahui. Sementara pihak sekolah tetap meminta akta kelahiran anak-anak tersebut sebagai persyaratan administrasi.
  • 13. Alasan Pelayanan Publik Indonesia Kurang Memuaskan 1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan misal
  • 14. 2. Kinerja Pegawai Rendah Malas melayani publik, seperti orang-orang tidak mampu. “Sabar ya, bapak- ibu, petugasnya sedang sarapan sambil ngopi..”
  • 15. Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan per-konco-an, kesamaan afiliasi politik, status sosial, etnis dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskriminasi.
  • 16. 4. Situasi Indonesia Pelayanan publik belum responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti kelompok rentan, penyandang cacat, lanjut usia, dan orang tidak mampu. Sikap sebagian anggota masyarakat: “orang miskin tidak layak masuk dalam ruang publik”
  • 18.  STANDAR PELAYANAN - berdasarkan kesepakatan. - tidak diskriminatif, terkait langsung dengan pelayanan.
  • 19.  MAKLUMAT PELAYANAN - kesanggupan penyelenggara melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.  SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK - berisi semua informasi pelayanan. - harus terbuka dan mudah diakses masyarakat. Perbanyak Sosialisasi langsung ke masyarakat
  • 20. PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS PELAYANAN PUBLIK - pengelolaan kewajiban penyelenggara dan pelaksana.  PELAYANAN KHUSUS - pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu seperti orang- orang miskin/tidak mampu.
  • 21. BIAYA/TARIF PELAYANAN - dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam perundang- undangan. - dibebankan kepada penerima pelayanan. - ditetapkan berdasarkan persetujuan DPR (Pusat), DPRD (Daerah) dan Perundang-undangan.
  • 22. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK dilakukan oleh Pengawas internal dan eksternal. PENGELOLAAN PENGADUAN Penyelenggara Ombudsman DPR/DPRD
  • 23. Selain itu, solusi lainnya adalah • Menjalankan asas- asas dan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang telah dibahas tadi. • Perilaku pelayan publik harus sesuai seperti yang dibahas tadi.