Tujuan dari Aministrasi publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Pandangan melalui 6 dimensi inilah diharapkan pejabat publik dapat mempercepat dalam pengambilan setiap kebijakan publik secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan publik.
Tujuan dari Aministrasi publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Pandangan melalui 6 dimensi inilah diharapkan pejabat publik dapat mempercepat dalam pengambilan setiap kebijakan publik secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan publik.
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik.
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan KorupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan dalam Seminar KKT Pra Studi Lapangan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXIII, 2012
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 11 April 2012
Pengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat DesaTri Widodo W. UTOMO
Seri Issu Aktual
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2009
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Trigger Presentation untuk Penguatan Pelayanan Publik di ANRI
Jakarta, 11 Desember 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik.
Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan KorupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan dalam Seminar KKT Pra Studi Lapangan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXIII, 2012
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 11 April 2012
Pengembangan Kapasitas Desa dan Pengembangan Pelayanan di Tingkat DesaTri Widodo W. UTOMO
Seri Issu Aktual
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2009
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Trigger Presentation untuk Penguatan Pelayanan Publik di ANRI
Jakarta, 11 Desember 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
Proposal usulan second level domain Indonesia baru untuk Desa = "desa.id" yang disampaikan pada Diskusi Umum Terbuka (DUT) PANDI ke-2 tgl 12 Februari 2013 di Perpustakaan UI, Depok.
Presentasi usulan ini oleh Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Banyumas. Mewakili Desa-desa lainnya, seluruh Indonesia.
Bayu Nugroho adalah pegiat Gerakan Desa Membangun (GDM).
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
1. BAB 3
Kelompok : 10
Anggota Kelompok :
1. Ketua/Moderator : Mahrudiyanto (35 )
2. Narasumber : Indah Verjayanti (02)
3. Notulis : Suryaningrum Puji R.(18)
Kelas : 11 IPA 2
SMA Negeri 2 Tanggul
Kewarganegaraan
2. Pendalaman Karakter 10
Lakukan pengamatan terhadap pelayanan publik
di lingkungan Anda. Apakah layanan kepada
masyarakat masih diskriminatif dan bertele-tele,
khususnya terhadap masyarakat tidak mampu?
Bagaimana sikap anda mengetahui hal itu?
Mengapa hal-hal tersebut masih terjadi?
Jelaskan jawaban Anda dengan alasan yang
logis!
4. Apakah Pelayanan Publik itu ?
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 209
Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundangundangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
5. Landasan Hukum
• Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.
• Undang-Undang No. 37 Tahun 2008.
• Banyak UU lain dimana terdapat kewajiban
negara untuk melayani warga negaranya.
6. Asas Pelayanan Publik
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipasi
5. Kesamaan hak
6. Keseimbangan hak & kewajiban
8. Kenapa Pelayanan Publik Penting?
• Pelayanan publik memperkuat demokrasi
• Menegakkan Hak Asasi Manusia.
Tanpa adanya pelayanan publik yang baik,
Hak Asasi Sulit Dipenuhi KARENA :
Pelayanan publik = pintu untuk mendapatkan
hak.
9. Perilaku Pelayan Publik
a. Adil dan tidak diskriminatif
b. Cermat
c. Santun dan ramah
d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang
berlarut-larut
e. Profesional
f. Tidak mempersulit
g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
h. Tidak memberikan informasi yang salah
i. Tidak menyimpang dari prosedur
11. Potret Besar Buruknya Pelayanan
Publik di Indonesia
Pertama, buruknya kualitas produk layanan publik,
seperti pendidikan dan kesehatan.
Kedua, rendahnya/ketiadaan akses layanan publik
bagi kelompok rentan (miskin, perempuan),
penyandang cacat, dll.
Ketiga, buruknya kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik.
12. Contoh Kasus Pelayan Publik
• Pengelola sebuah panti asuhan di Bandung kesulitan
mengurus akta kelahiran sejumlah anak di panti itu.
Hal ini disebabkan tidak dapat dipenuhinya beberapa
persyaratan seperti fotokopi KTP orang tua dan Kartu
Keluarga, karena orang tua mereka sudah meninggal
ataupun keberadaannya tidak diketahui. Sementara
pihak sekolah tetap meminta akta kelahiran anak-anak
tersebut sebagai persyaratan administrasi.
14. 2. Kinerja Pegawai Rendah
Malas melayani publik,
seperti orang-orang tidak
mampu.
“Sabar ya, bapak-
ibu, petugasnya
sedang sarapan
sambil ngopi..”
15. Penyelenggaraan pelayanan masih amat
dipengaruhi oleh hubungan per-konco-an,
kesamaan afiliasi politik, status sosial, etnis dan
agama. Fenomena semacam ini tetap marak
walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan
keharusan adanya kesamaan pelayanan,
bukannya diskriminasi.
16. 4. Situasi Indonesia
Pelayanan publik belum responsif terhadap
masyarakat dengan kebutuhan khusus,
seperti kelompok rentan, penyandang cacat,
lanjut usia, dan orang tidak mampu.
Sikap sebagian anggota masyarakat: “orang
miskin tidak layak masuk dalam ruang
publik”
18. STANDAR PELAYANAN
- berdasarkan kesepakatan.
- tidak diskriminatif, terkait langsung dengan
pelayanan.
19. MAKLUMAT PELAYANAN
- kesanggupan penyelenggara melaksanakan
pelayanan sesuai standar pelayanan.
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
- berisi semua informasi pelayanan.
- harus terbuka dan mudah diakses
masyarakat.
Perbanyak Sosialisasi
langsung ke masyarakat
20. PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA,
DAN/ATAU FASILITAS PELAYANAN PUBLIK
- pengelolaan kewajiban penyelenggara dan
pelaksana.
PELAYANAN KHUSUS
- pelayanan dengan perlakuan khusus kepada
anggota masyarakat tertentu seperti orang-
orang miskin/tidak mampu.
21. BIAYA/TARIF PELAYANAN
- dibebankan kepada negara apabila
diwajibkan dalam perundang-
undangan.
- dibebankan kepada penerima
pelayanan.
- ditetapkan berdasarkan persetujuan
DPR (Pusat), DPRD (Daerah) dan
Perundang-undangan.
23. Selain itu, solusi lainnya adalah
• Menjalankan asas- asas dan prinsip
penyelenggaraan pelayanan publik
seperti yang telah dibahas tadi.
• Perilaku pelayan publik harus sesuai
seperti yang dibahas tadi.