Ini adalah materi tentang Landasan Sosial Budaya Dalam Mata Kuliah Landasan Pembelajaran dan Pendidikan yang saya kerjakan bersama Kelompok (Group Task)
Ini adalah materi tentang Landasan Sosial Budaya Dalam Mata Kuliah Landasan Pembelajaran dan Pendidikan yang saya kerjakan bersama Kelompok (Group Task)
Berisi teori tentang Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Hasil Wawancara tentan Pengelolaan Biaya Pendidikan di SMA Srijaya Negara Palembang
Semoga bermanfaat :)
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Â
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Â
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. . SUMBER PENDANAAN
PENDIDIKAN
PRINSIP SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN
KEADILAN BERKECUKUPAN BERKELANJUTAN
PENGERTIAN
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
DAERAH
MASYARAKAT
3. ï‚› penyediaan sumberdaya keuangan yang
diperlukan untuk penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan
ï‚› pendanaan pendidikan dapat diartikan
sebagai penyediaan dana pendidikan untuk
menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan.
PENGERTIAN
Sumber Pendanaan Pendidikan
4. Prinsip Sumber Pendanaan
Pendidikan
ï‚› besarnya pendanaan
pendidikan oleh
Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat
disesuaikan dengan
kemampuan masing-
masing.
Sumber Pendanaan Pendidikan
Prinsip keadilan
5. Prinsip Sumber Pendanaan
Pendidikan
ï‚› pendanaan pendidikan cukup untuk
membiayai penyelenggaraan
pendidikan yang memenuhi Standar
Nasional Pendidikan.
Sumber Pendanaan Pendidikan
Prinsip kecukupan
6. Prinsip Sumber Pendanaan
Pendidikan
ï‚› pendanaan pendidikan dapat
digunakan secara
berkesinambungan untuk
memberikan layanan pendidikan
yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan.
Sumber Pendanaan Pendidikan
Prinsip keberlanjutan
8. ï‚› Pendidikan Dasar diselenggarakan oleh
pemerintah pusat
1. Semua biaya administrasi pendidikan menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan
pihak asing dapat mendukung pendanaan untuk
investasi lahan, investasi non-lahan, investasi
sumber daya manusia dan biaya operasional non-
personil
3. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah
tanggung jawab orang tua/wali, namun murid
miskin dapat menerima dukungan pendanaan dari
pemerintah pusat
Sumber pendanaan pendidikan berdasarkan
tingkat dan penyelenggaranya
Sumber Pendanaan Pendidikan
9. ï‚› Pendidikan Dasardiselenggarakan oleh pemerintah daerah
1. Hampir semua biaya administrasi pendidikan (kecuali untuk insentif
profesi) dan manfaat tambahan bagi para pendidik dan staf
pendidikan serta biaya operasional non-personil menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah.
2. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas insentif profesi bagi
pendidik dan untuk mendukung biaya lain termasuk investasi lahan,
investasi non-lahan, investasi sumber daya manusia dan operasi
non-personil.
3. Pemangku kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung
biaya untuk investasi lahan, investasi nonlahan, investasi sumber
daya manusia dan operasi onal untuk non-personil.
4. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah tanggung jawab orang
tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan dana dari
pemerintah daerah.
Sumber pendanaan pendidikan berdasarkan
tingkat dan penyelenggaranya
Sumber Pendanaan Pendidikan
10. ï‚› Pendidikan Dasardiselenggarakan oleh masyarakat
1. Biaya untuk investasi lahan, investasi nonlahan, investasi sumber
daya manusia, gaji pokok dan tambahan, insentif fungsional dan
manfaat tambahan harus menjadi tanggung jawab penyelenggara
pendidikan, sementara insentif profesional bagi pendidik dan biaya
operasional non-personil harus menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat.
2. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain
dan pihak asing dapat mendukung pendanaan biaya untuk
investasi lahan, investasi non-lahan, investasi sumber daya
manusia, biaya perasional personil dan biaya operasional non-
personil.
3. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah tanggung jawab orang
tua/ wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan dana dari
pemerintah pusat atau daerah atau dari penyelenggara pendidikan
swasta/masyarakat.
Sumber pendanaan pendidikan berdasarkan
tingkat dan penyelenggaranya
Sumber Pendanaan Pendidikan
11. Lanjut......
Sumber Pendanaan Pendidikan
ï‚› Sumber Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Tinggidiselenggarakan oleh pemerintah pusat
1. Biaya untuk investasi lahan, gaji dan insentif bagi guru dan
tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat, sedangkan biaya untuk investasi non-lahan dan
biaya operasional non-personil menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat,
khususnya orang tua/wali murid.
2. Pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dan pihak
asing dapat mendukung pendanaan untuk biaya investasi
lahan, investasi non-lahan dan biaya operasional non-
personil. Biaya pribadi murid untuk
3. pendidikan adalah tanggung jawab orang tua/wali, namun
murid miskin dapat menerima dukungan pendanaan dari
pemerintah pusat.
12. Lanjut......
Sumber Pendanaan Pendidikan
ï‚› Sumber Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Tinggidiselenggarakan oleh pemerintah daerah
1. Semua biaya untuk investasi lahan, gaji dan insentif bagi guru
dan tenaga kependidikan, kecuali untuk insentif profesi
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,
2. untuk investasi non-lahan dan biaya operasional non-personil
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah
dan masyarakat, khususnya orang tua/wali.
3. Pemerintah pusat, pemangku kepentingan dan pihak asing
dapat mendukung pendanaan untuk biaya investasi lahan,
investasi non-lahan dan biaya operasi non-personil.
4. Biaya pribadi murid pendidikan adalah tanggung jawab orang
tua/wali, namun murid miskin dapat menerima dukungan
pendanaan dari pemerintah daerah.
13. Lanjut......
Sumber Pendanaan Pendidikan
ï‚› Sumber Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Tinggidiselenggarakan oleh masyarakat
1. Biaya investasi lahan menjadi tanggung jawab
penyelenggara, sedangkan biaya lainnya untuk investasi
non-lahan, gaji dan insentif bagi pendidik dan tenaga
kependidikan, kecuali untuk insentif profesi dan biaya
operasional non-personil menjadi tanggung jawab bersama
antara penyelenggara dan orang tua/wali.
2. Pemerintah pusat memberikan subsidi untuk insentif
profesi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan lain dan pihak asing dapat mendukung
pendanaan untuk biaya investasi lahan, investasi non-
lahan, investasi sumber daya manusia, biaya operasional
personil dan non-personil.
3. Biaya pribadi murid untuk pendidikan adalah tanggung
jawab orang tua/wali, namun murid miskin dapat menerima
dukungan pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah
atau dari penyelenggara masyarakat/swasta.
14. RUMUSAN MASALAH
Sekarang pemerintah melaksanakan pendidikan gratis pada jenjang
dasar dan menegah, jika dahulu orang tua atau masyarakat ikut
mengeluarkan dana untuk keperluan pendidikan.
sekarang siapakah yang bertanggung jawab penuh atas
pendanaan pendidikan sekolah?
Apakah hal ini menghilangkan tanggung jawab orang
tua/masyarakat atas pendanaan pendidikan?
Cukupkah APBN dan APBD dalam mendanai pendidikan
sekarang?