slide powerpoint TanggungJawab Pendanaan Pendidikan.

1. ‫ته‬ ‫وبركا‬ ‫هللا‬ ‫ورحمة‬ ‫عليكم‬ ‫م‬ ‫السال‬

2. Pengertian Pembiayaan Pendidikan
• Ditinjau dari sudut human capital , pendidikan diperhitungkan
sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang. Baik secara sosial
maupun ekonomi. Nilai pendidikan dan ketrampilan yang diperoleh
dalam pendidikan sianggap sebagai investasi. Pembiayaan
pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai
operasional dan pengembangan sektor pendidikan.
• Nanang Fatah menyatakan pembiayaan pendidikan merupakan
jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai
keperluan penyelenggaraan pendidikan mencakup gaji guru,
peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar,
perbaikan ruang, pengadaan peralatan, alat tulis kantor, kegiatan
ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan
supervisi pendidikan.

3. Sifat dan Karakteristik Pembiayaan
Pendidikan
Pendidikan merupakan unsur pengembangan
SDM. SDM dianggap lebih bernilai apabila sikap,
perilaku, wawasan, kemampuan, serta keterampilan
sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan
sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat
pengubah karakter manusia. Dengan pendidikan
manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang
tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan
merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk
memperoleh pendidikan harus diakui oleh
kesempatan dan kemampuan serta kemauannya.
Dengan demikian, peranan pembayaran pendidikan
terlihat jelas dalam peningkatan kualitas SDM agar
sejajar dengan manusia lain. Baik secara regional
(otonomi daerah), nasional, maupun internasional
(global).

4. Ruang Lingkup Management
Pembiayaan
Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang sisdiknas, manajemen
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan
pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan, dewasa
ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.
Sumber Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip
keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Pemeritah, pemerintah daerah
dan masyrakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana
pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas publik.

5. Sumber Dana Pendidikan
1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Orang Tua Siswa
4. Orang Tua Asuh
5. Kelompok Masyarakat
6. Peserta Didik
7. Yayasan

6. 1. Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat membantu keuangan sekolah melalui
beberapa cara, yaitu: hibah, BOS, membayar gaji guru, membantu
sekolah mengadakan proyek penggalangan dana pembangunan dan
rehabilitasi bangunan sekolah.
2. Pemerintah Daerah
Di negara kita urusan pendidikan dasar dan menengah
dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah
bertanggung jawab membangun sekolah, membayar gaji guru,
menyediakan sarana-prasarana dengan dana yang berasal dari APBD
dan APBN.

7. 3. Orang Tua Siswa
Kontribusi orang tua sebagai sumber dana antara
lain: membayar biaya pendidikan yang ditentukan secara
resmi, memberi kontribusi kepada komite sekolah,
membayar sumbangan untuk membangun fasilitas tertentu,
menyumbang tenaga dan keterampilan tertentu
(pembangunan gedung dan pelatihan OR), membayar guru
atas tambahan pelajaran diluar jam sekolah, membayar
buku pelajaran, seragam, alat tulis dan kegiatan
kesiswaan, mendanai kesejahteraan anaknya (uang
transport dan makan).

8. 4. Orang Tua Asuh
Perorangan, keluarga, masyarakat yang bertindak memberikan biaya
selaku wali anak kurang mampu.
5. Kelompok Masyarakat
Banyak sekolah swasta yang dibangun dan
diselenggarakan kelompok-kelompok masyarakat denga
memobilisasi dana.

9. 6. Peserta didik
Peserta didik merupakan sumber penggalangan dana yang
baik. (memelihara ayam petelur, membuat kerajinan, pameran, bazar,
turnamen, dll)
7. Yayasan
Ada sekolah yang didirikan oleh lembaga keagamaan atau
lembaga lain yang nonpemerintah. Yayasan ini memberikan dukungan
secara finansial kepada sekolah.

10. Penanggung Jawab Pendanaan
Penanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Dalam konteks
pendidikan nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah (pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah) dan masyarakat (penyelenggara satuan pendidikan,
peserta didik, orang tua/wali, dan pihak lain yang peduli terhadap
pendidikan).
Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan
dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Orang tua/wali peserta didik
(khususnya bagi peseta didik tingkat SLTA ke bawah). bertanggung
jawab atas biaya pribadi peserta didik yaitu biaya yang terkait dengan
kebutuhan-kebutuhan pokok maupun relatif dari peserta didik itu sendiri,
seperti: transport ke sekolah, uang jajan, seragam sekolah, buku-buku
penunjang, kursus tambahan, dan sejenisnya. Selain itu, orang tua/wali
peserta didik juga memikul sebagian biaya satuan pendidikan untuk
menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara
dan/atau satuan pendidikan.

11. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut,
yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan sekolah adalah hal-
hal sebagai berikut :
a. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendaharawan harus membuat laporan
keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS.
b. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang
sah, termasuk bukti penyetoran pajak (PPN dan PPh) bila ada.
c. Kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan berupa tanda
tangan penerima honorarium atau bantuan atau bukti pengeluaran lain yan
sah.
d. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk dipperiksa oleh tim
pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah.

12. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab
XIII (Pendanaan Pendidikan) dengan empat pasal (pasal 46, 47, 48
dan 49). Bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan (pasal
46), sumber pendanaan (47), pengelolaan dana pendidikan (pasala
48), dan pengalokasian dana pendidikan (pasal 49)(Anwar Arifin,
2006:83-84).

13. Tanggung jawab pendidikan
menurut pasal 46 :
• Pendanaan pendidikan menjadi tanggung
jawab bersama antara pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat.
• Pemerintah dan pemerintah daerah
bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan.
• Ketentuan mengenai tanggung jawab
pendanaan pendidikan.

14. Sekian Presentasi Dari Kami
Dan Terima Kasih
Wassallamua’laikum Wr. Wb