Dokumen tersebut membahas berbagai jenis kebijakan dan permasalahan publik terkait dengan pandemi Covid-19 seperti kebijakan vaksinasi, anggaran, dan pembatasan sosial."

1. Studi Kasus
(Jenis Kebijakan dan
Permasalahan Publik)
Dr. Asropi, SIP, MSi
Politeknik STIA LAN Jakarta
asropi0703@gmail.com

2. Kebijakan adalah output dari suatu sistem
politik yang ditetapkan dalam rangka
mengatasi suatu masalah public tertentu.
strategi dasar dalam mengatasi
pandemi Virus Corona COVID-19..
Physical distancing
Program Kartu Prakerja adalah
program pengembangan
kompetensi kerja dan
kewirausahaan berupa bantuan
biaya yang ditujukan untuk pencari
kerja, pekerja yang terkena PHK,
atau pekerja yang membutuhkan
peningkatan kompetensi, termasuk
pelaku usaha mikro dan kecil.
Program Kartu Prakerja
Refocusing anggaran sebesar Rp
26,2 triliun plus Rp 6 triliun yang
berasal dari transfer keuangan
dana desa untuk memenuhi
kebutuhan penanganan pandemi
Covid 19 dan pemulihan ekonomi
Refocusing Anggaran
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level
4 (empat) di wilayah Jawa dan Bali
untuk Pengendalian Penyebaran
COVID-19.
PPKM Level 4
Definisi
Kebijakan

3. Jenis Kebijakan
Kebijakan
subst ant if
dan kebijakan
prosedural
Kebijakan substantif
Kebijakan
substantif adalah jenis kebijakan yang
menyatakan apa yang
akan dilakukan pemerintah atas
masalah tertentu.
Kebijakan prosedural
Kebijakan prosedural adalah
bagaimana kebijakan substantif
tersebut dapat dijalankan.
✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
✓ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
✓ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang perubahan kedua
instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Kebijakan terkait Corona Virus Disease 2019

4. Jenis Kebijakan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
40/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2020 tentang Tata
Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban
Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi
Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam
rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional.
A
B
Surat Keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta Nomor 381 Tahun 2021 tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata.
C Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan.
Kebijakan
Distributif
Kebijakan
Regulatif
Kebijakan
Redistributif
A
B
C

5. Jenis Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama (Menag), Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB)
Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1
Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Bersama Menag, Menaker,
Menteri PANRB Nomor 642 Tahun
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4
Tahun 2020 tentang Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun
2021.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan COVID-19 Di Desa
Melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa yang
diantaranya terkait penyediaan Bantuan
Langsung Tunai yang bersumber dari
Dana Desa (BLTDana Desa).
Kebijakan
material
Kebijakan
simbolis

6. Masalah Publik
Adalah suatu kondisi atau situasi yang
menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan
pada sebagian orang yang menginginkan
pertolongan atau perbaikan.
Kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau
dipecahkan
Budi
Winarno.
2004
Charles O.
Jones,
1984.
Kesalahan tipe III:
Melakukan secara benar untuk
memecahkan masalah yang
dirumuskan secara salah
Kondisi atau situasi yg menghasilkan
kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan shg
perlu dicarikan cara-cara penanggulangannya
James E.
Anderson.
1979

7. Masalah Publik
Masalah substantif : masalah yang merupakan
akibat nyata dari suatu kejadian atau kegiatan
manusia. Contoh pandemi covid 19
Masalah regulatif : menyangkut peraturan-
peraturan yang bertujuan untuk membatasi
Tindakan-tindakan pihak tertentu. Contoh: rumah
makan beraktifitas normal di masa pandemic
covid 19
.
Masalah prosedural : bagaimana pemerintah
diorganisasikan dan bagaimana pemerintah
melakukan tugas-tugasnya. Contoh: cara
pemerintah melaksanakan vaksinasi
Masalah distributif: mencakup masalah yang
memerlukan intervensi pemerintah secara
langsung dalam bentuk subsidi dan sejenisnya.
Contoh: lemahnya daya beli masyarakat
terhadap sumber energi listrik
Masalah redistributif : menyangkut masalah-
masalah yang menghendaki perubahan sumber-
sumber antara kelompok-kelompok atau kelas-
kelas dalam masyarakat. Contoh: kesenjangan
masyarakat miskin dan kaya

8. hasil analisis dalam konteks lingkungan
tertentu. Contoh: sampah di perkotaan
Subyektivitas
Masalah public tidak berdiri sendiri.
Masalah public dipengaruhi dan
mempengaruhi masalah public lainnya.
Contoh: pandemic covid berhubungan
dengan anggaran negara dan
perekonomian masyarakat.
Saling ketergantungan
masalah yang sama belum tentu dapat
dipecahkan dengan kebijakan yang
sama kalau konteks lingkungannya
berbeda
Dinamika masalah kebijakan
suatu situasi dianggap masalah karena
ada keinginan untuk mengubah situasi
tersebut
Sifat buatan (artificiality)
Karakteristik Masalah Publik

9. Tipe Masalah Kebijakan
Masalah-masalah tersebut dikarakteristikkan oleh adanya
perhatian kelompok yang bertujuan untuk melakukan tindakan
.
Masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara
individual, kurang terorganisir dan kurang mendapat dukungan
.
A
B
A B
Menurut Charles O Jones, ada dua tipe masalah publik

10. W. Dunn, 1999
Menurut W. Dunn (1999)
Tipe Masalah Kebijakan

11. Tahap Perumusan Masalah
Pengenalan masalah
Menghasilkan situasi masalah
Spesifikasi masalah
Menghasilkan masalah
formal
Pencarian masalah
Menghasilkan meta
masalah
Pendefinisian masalah
Menghasilkan masalah
substantif
.
..
Menurut W. Dunn (1999)

12. Sumber Masalah Kebijakan
2
3
4
5
6
7
Apakah para pelaku
peran memiliki
kemampuan
berperilaku
sebagaimana dituntut
peraturan.
Capacity (kemampuan)
Apakah lingkungan
mempengaruhi perilaku.
Opportunity
(kesempatan)
Apakah ad
akepentingan yang
mempengaruhi
tindakan.
Interest
Ketidaktahuan tentang
peraturan mungkn
dapat menjelaskan
mengapa dia
berperilaku tidak sesuai
Communication
Apakah nilainilai,
kebiasaan dan adat
mempengaruhi
perilaku .
Ideology
kriteria dan prosedur
apa yang menentukan
keputusan pelaku
dalam berperilaku.
Process
Konsep ROCCIPI oleh R.B. Seidman dan Nalin Abeysekere, 2001
1
Peraturan mungkin
memberi peluang
perilaku masalah
Rule

13. Metode Merumuskan Masalah
01 Analisis batas
02 Analisis
klasifikasi
03 Analisis hirarkhi
04 Brainstorming
05 Analisis
perspektif ganda
Memetakan masalah
melalui snowballing
sampling dari
stakeholders
Analisis batas
Mengklasifikasikan
masalah ke dlm
kategori-kategori
tertentu utk
memudahkan analisis
Analisis klasifikasi
Menyusun masalah
berdasarkan sebab-
sebab munculnya
masalah
Analisis hirarkhi
Melalui curah pendapat
dari orang-orang yang
mengetahui kondisi
Brainstorming
Memperoleh pandangan
yang bervariasi dari
perspektif yang berbeda.
Analisis perspektif
ganda

14. THANK YOU
Studi Kasus (Jenis Kebijakan dan Permasalahan Publik)