World Health Organization (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona COVID- 19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah. Hal ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi. Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi atau juga jumlah negara yang terkena dampak. Istilah pandemi ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara kooperatif dan terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam upaya untuk mengendalikan situasi ini. Semua negara diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya.
Melihat situasi ini, percepatan penganan COVID-19 harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak termasuk perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi bisa dijadikan sebagai ujung tombak dalam peranannya untuk mensosialisasikan penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Sebagai perguruan tinggi yang ada di provinsi Jawa Timur, maka Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) terpanggil untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang sedang mewabah di masyarakat. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang ada di lingkungan UNUSIDA merumuskan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Masa Pandemi COVID-19 untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan kegiatan yang terjadwal secara akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan COVID-19 sangat srategis jika dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.
World Health Organization (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona COVID- 19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah. Hal ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi. Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi atau juga jumlah negara yang terkena dampak. Istilah pandemi ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara kooperatif dan terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam upaya untuk mengendalikan situasi ini. Semua negara diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya.
Melihat situasi ini, percepatan penganan COVID-19 harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak termasuk perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi bisa dijadikan sebagai ujung tombak dalam peranannya untuk mensosialisasikan penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Sebagai perguruan tinggi yang ada di provinsi Jawa Timur, maka Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) terpanggil untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang sedang mewabah di masyarakat. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang ada di lingkungan UNUSIDA merumuskan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Masa Pandemi COVID-19 untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan kegiatan yang terjadwal secara akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan COVID-19 sangat srategis jika dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020 menyajikan berbagai berita terkait dengan kegiatan Program P2P dengan headline news “Menkes RI Lantik dr. Achmad Yurianto Sebagai Dirjen P2P”. Kami selaku redaksi mengucapkan terima kasih atas masukan dan sumbang pikiran dari semua pihak demi terselesaikannya Newsletter ini. Semoga Newsletter Edisi I ini dapat memberikan motivasi dan bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan Newsletter ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
This research aims to map the problems posed by COVID-19 to tourism conditions in North Sumatra to near the condition of zero tourism. To date, no effort can be made by the tourism industry to solve the problem of COVID-19, only await the government in tackling it. From The study it was found that the keys indicators in measuring the impact of COVID-19 on tourism are; The impact on economic, social, environmental also the assessment through time, change, and quality of tourism. A new founding is that the impact of tourism can also be assessed through time, change, and quality of tourism. This data is using qualitative methods through in-depth interviews to four major stakeholders of the tourism industry; management of tourist destinations, tour agencies, accommodation and transportation services. The results of this study illustrated the chronology of tourism activities to zero tourism situation, from the four main stakholders, which in charge of transportation services and tour agency was the most affected
stakeholder and could not operate in the time of COVID-19. The results of the study can be a formula in formulating strategic tourism management policy during the outbreak until the tourism activity can be normal again.
Pandemic Covid-19 membuat semua keadaan semakin menurun terutama dalam sektor perekonomian. Dengan adanya pandemic ini, banyak orang kehilangan pekerjaannya, mulai dari di PHK atau dirumahkan, yang akan menambah angka pengangguran semakin meningkat. Dengan adanya Pandemic Covid-19 ini, kita semua dihimbau untuk melakukan aktivitas dirumah dan harus menerapkan 3M (Mencuci tangan, Menjaga jarak, Memakai masker), bahkan sampai bekerjapun kita dihimbau untuk bekerja dirumah atau Work From Home "WFH".
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Newsletter Ditjen P2P Edisi I Tahun 2020 menyajikan berbagai berita terkait dengan kegiatan Program P2P dengan headline news “Menkes RI Lantik dr. Achmad Yurianto Sebagai Dirjen P2P”. Kami selaku redaksi mengucapkan terima kasih atas masukan dan sumbang pikiran dari semua pihak demi terselesaikannya Newsletter ini. Semoga Newsletter Edisi I ini dapat memberikan motivasi dan bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan Newsletter ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
This research aims to map the problems posed by COVID-19 to tourism conditions in North Sumatra to near the condition of zero tourism. To date, no effort can be made by the tourism industry to solve the problem of COVID-19, only await the government in tackling it. From The study it was found that the keys indicators in measuring the impact of COVID-19 on tourism are; The impact on economic, social, environmental also the assessment through time, change, and quality of tourism. A new founding is that the impact of tourism can also be assessed through time, change, and quality of tourism. This data is using qualitative methods through in-depth interviews to four major stakeholders of the tourism industry; management of tourist destinations, tour agencies, accommodation and transportation services. The results of this study illustrated the chronology of tourism activities to zero tourism situation, from the four main stakholders, which in charge of transportation services and tour agency was the most affected
stakeholder and could not operate in the time of COVID-19. The results of the study can be a formula in formulating strategic tourism management policy during the outbreak until the tourism activity can be normal again.
Pandemic Covid-19 membuat semua keadaan semakin menurun terutama dalam sektor perekonomian. Dengan adanya pandemic ini, banyak orang kehilangan pekerjaannya, mulai dari di PHK atau dirumahkan, yang akan menambah angka pengangguran semakin meningkat. Dengan adanya Pandemic Covid-19 ini, kita semua dihimbau untuk melakukan aktivitas dirumah dan harus menerapkan 3M (Mencuci tangan, Menjaga jarak, Memakai masker), bahkan sampai bekerjapun kita dihimbau untuk bekerja dirumah atau Work From Home "WFH".
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...slamet soegiarto
Di Indonesia, berdasarkan data www.covid19.go.id per 13 Mei 2020, terdapat 15.438 terkonfirmasi diantaranya 1,4% usia balita, dari 11.123 dalam perawatan terdapat 1,6% balita dirawat/diisolasi, dari 3.287 dinyatakan sembuh terdapat 1,2% usia balita, dan dari 1.028 meninggal terdapat 0,7% balita meninggal. Biasanya gejala pada anak ringan sehingga memiliki kemungkinan sebagai carrier, namun data COVID-19 diatas menunjukkan persentase meninggal cukup tinggi, untuk itu sangat penting mencegah penularan pada kelompok usia balita, selain mencegah risiko kematian pada bayi dan anak balita juga mencegah risiko penularan kepada pengasuh atau orang disekitarnya.
Komisi Informasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Penyediaan Publik dalam masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran (SE) ini mengatur ketentuan penyediaan informasi terkait penanganan Covid-19 yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga, diperlukan sebuah kajian untuk menilai pemenuhan hak informasi masyarakat, dan secara khusus menilai efektivitas implementasi SE tersebut. Kaji cepat ini bertujuan untuk; (1) mengetahui gambaran tata kelola keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa tanggap darurat Covid-19; dan (2) menilai sejauh mana efektivitas implementasi Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 di NTB. Hasil kaji cepat ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19, serta meningkatkan partisipasi publik selama masa tanggap darurat. Kaji cepat ini dilaksanakan menggunakan metode survei secara online dan tatap muka selama 10 hari sejak tanggal 28 April-5 Mei 2020. Survei tatap muka dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram. Jumlah responden seluruhnya sebanyak 582 orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Sedangkan jumlah responden tatap muka sebanyak 121 orang yang dipilih secara acak berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia SyeikhaNabilla1
Virus corona atau COVID-19 yang sedang mewabah banyak negara termaksuk Indonesia sangat merugikan bagi para pekerja, dan para tenaga kerja kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan jika wabah tak kunjung hilang, karena perusahaan-perusahaan baik formal maupun informal akan mengalami penurunan ekonomi. pendemi ini juga dapat berpengaruh terhadap bonus demografi Indonesia
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Artikel efektivitas pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat pada masa pandemi covid 19
1. 1
BIAYA, BEBAN DAN PENGURANGAN PENGHASILAN
EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19
Wahyu Dwi Andini
Program Studi/Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
E-mail: andini.dwi040601@gmail.com
ABSTRAK
Efektivitas pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat serta
perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-
19. Hasil penelitian menggambarkan uji bantuan sosial yang berupa program keluarga harapan,
pemberian kartu sembako, penerbitan kartu prakerja, pemberian diskon tarif listrik, bantuan khusus
bantuan sembako, dan pengalokasian dana desa. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah
harus meningkatkan pemberian sasaran bantuan sosial secara tepat, dimana jika salah satu dari
masyarakat yang tidak mendapatkan dari salah satu program bantuan sosial tersebut bisa
menimbulkan kecemburuan sosial.
Kata kunci : efektivitas, bantuan sosial, pandemi Covid-19
ABSTRACT
The effectiveness of providing social assistance to the community during the Covid-19
pandemic. The purpose of this research is to ensure the availability of basic community needs and
social protection, especially for vulnerable groups affected by the Covid-19 pandemic. The results
of the study describe the social assistance test in the form of the family of hope program, the
provision of basic food cards, the issuance of pre-employment cards, the provision of discounted
electricity rates, special assistance for basic food assistance, and the allocation of village funds.
Therefore, the government should increase the targeting of social assistance appropriately, where
if one of the people does not get from one of the social assistance programs it can cause social
jealousy.
Keywords : effectiveness, social assistance, Covid-19 pandemic
1. PENDAHULUAN
Di tengah pandemi saat
ini, masyarakat dunia dibuat resah
dengan adanya virus corona.
Covid-19 (Coronavirus Disease
2019) adalah penyakit menular
yang disebabkan oleh jenis corona
virus baru yaitu Sars-Cov-2 atau
Severe acute respiratory
syndrome corona virus 2 yang
bisa mengakibatkan infeksi pada
saluran pernafasan, mulai dari
gejala ringan seperti flu, demam,
batuk kekeringan hingga infeksi
2. 2
paru-paru seperti pneumonia.
Pandemi ini pertama kali
terdeteksi yaitu muncul di Kota
Wuhan, Tiongkok pada tanggal
31 Desember 2019.
Pada tanggal 30 Januari
2020, WHO menegaskan
COVID-19 sebagai Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Yang
Meresahkan Dunia (KKMMD).
Tanggal 12 Februari 2020, WHO
resmi menetapkan penyakit
coronavirus pada manusia yang
disebut Coronavirus Disease
(Covid-19). Tanggal 11 Maret
2020, WHO sudah menetapkan
adanya wabah COVID-19 sebagai
pandemi.
Pandemi Covid-19 tidak
hanya berdampak pada kesehatan,
melainkan juga mempengaruhi
dalam berbagai aspek kehidupan
termasuk ekonomi dan di tingkat
global. Dalam jangka pendek,
pada kesehatan menunjukkan
dengan adanya angka kematian
korban di Indonesia yang
mencapai 8,9%. Pandemi Covid-
19 ini menyebabkan penurunan
aktivitas perekonomian domestik,
yang tidak menutup kemungkinan
akan menjatuhkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam jangka
menengah, pertumbuhan ekonomi
diprediksi hanya pada kisaran dari
-0,4% hingga 2,3% menurun
relevan apabila dibandingkan
dengan angka pertumbuhan tahun
sebelumnya.
Beberapa akibat yang
merugikan bagi dunia
perindustrian diantaranya:
Pertama, tuntutan besar yang
dialami oleh perusahaan
manufaktur yang bisa
mengakibatkan terhambatnya
proses produksi. Kedua, sektor
pariwisata, transportasi,
perhotelan, restoran, dan lain-lain
yang juga mengalami kerugian
dan tidak berjalan dengan baik
dikarenakan adanya kebijakan
social distancing, PSBB dan lain
sebagainya. Ketiga, bidang jasa
yang mana dapat mengakibatkan
orderan jasa menurun dan
berbagai sektor industri lainnya.
Dari akibat diatas banyak para
pekerja yang terkena PHK,
penurunan penghasilan dan
pengusaha-pengusaha yang
mengalami kerugian bahkan harus
menutup usahanya atau gulung
tikar.
Upaya-upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia untuk meminimalisir
angka kasus Covid-19 yaitu
dengan adanya penerapan social
distancing, work form home
(WFH), kegiatan belajar mengajar
yang awalnya dari tatap muka
menjadi daring untuk seluruh
tingkat pendidikan baik formal
maupun non formal, Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB)
serta berbagai upaya yang
lainnya. Selain penurunan
ekonomi juga banyak pekerja
yang di PHK, pengusaha-
pengusaha yang terpaksa gulung
tikar, penurunan penghasilan bagi
para pedagang, ojek online, supir
angkutan umum dan lain
3. 3
sebagainya. Seluruh lapisan
masyarakat dunia mengalami
kerugian tersebut.
Seiring dengan lesunya
perekonomian untuk mengurangi
dampak negatif di tengah
Pandemi Covid-19 terhadap
perekonomian nasional,
Pemerintah Indonesia menerapkan
berbagai program kebijakan yang
bisa membantu kebutuhan
masyarakat yang diantaranya
Program Keluarga Harapan
(PKH), kartu prakerja, Bantuan
Sosial, Stimulus UMKM Mikro
dan Ultra Mikro, serta penurunan
tagihan tarif listrik dan lain
sebagainya. Tujuan utama dari
adanya bantuan sosial tersebut
adalah untuk menjamin
ketersediaan kebutuhan dasar
bahan pangan masyarakat serta
perlindungan sosial terutama bagi
kelompok masyarakat yang rentan
terdampak dari adanya pandemi
Covid-19.
2. METODE PENELITIAN
Peneliti memilih metode
penelitian deskriptif kualitatif
untuk meneliti serta menganalisis
dampak pemberian bantuan sosial
terhadap masyarakat, karena
signifikan dengan tema penelitian.
Tujuan dari penelitian
deskriptif kualitatif yaitu searah
dengan rumusan masalah serta
pertanyaan penelitian/identifikasi
masalah penelitian. Penelitian ini
menguraikan deskripsi, gambaran,
atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang
ditelliti. Di samping itu, peneliti
perlu untuk langsung terjun ke
lapangan bersama objek
penelitian sehingga jenis
penelitian kualitatif deskripstif
kiranya lebih tepat untuk
digunakan.
Metode kualitatif
merupakan metode penelitian
yang digunakan untuk meneliti
pada obyek yang alamiah, dimana
peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian lebih
menekankan makna daripada
generalisasi. Data yang dihasilkan
berupa kata-kata, gambar serta
perilaku manusia (Bogdan dan
Taylor dalam LexyL. Moleong,
2011: 4).
Peneliti menggunakan
metode kualitatif dengan adanya
beberapa pertimbangan, pertama
menyesuaikan metode kualitatif
lebih mudah jika bertentangan
dengan kenyataan ganda, kedua
metode ini menyajikan secara
langsung hakikat hubungan antara
peneliti dengan informan, ketiga
metode ini lebih kritis dan dapat
menyesuaikan diri dengan pola-
pola nilai yang dihadapi.
Pengumpulan data dilakukan
dengan mengumpulkan informasi
dari media elektronik berbasis
web yaitu berita-berita terkait
penyaluran bantuan sosial Covid-
19 di Indonesia.
4. 4
Tabel 2. Sumber Data Sekunder
dan Tema Wacana
Tema Wacana Sumber Data
Bantuan
Langsung
Tunai Dana
Desa
(Nur Wahidah,
2020)
Bantuan
Sembako
(Suparji, 2020)
Bantuan Sosial
Tunai
(Ririn, 2020)
Pembebasan
Tagihan Tarif
Listrik
(Dewi, 2020)
Kartu Prakerja (Edi Siswanto,
2020)
Program
Keluarga
Harapan
(Kurningsih,
2020)
Kartu
Sembako
(Sapani,2020)
Jadi peneliti menentukan
sumber data yang ditentukan
berasal dari data primer dan
sekunder. Adapaun data primer
berisi data yang berasal dari
sumber pertama sedangkan untuk
data sekunder brasal dari buku,
jurnal, artikel, data internet, dan
data-data lainnya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama pandemi Covid-19
muncul, berbagai bentuk bantuan
sosial disalurkan baik oleh
pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah untuk seluruh
masyarakat Indonesia. Bantuan-
bantuan tersebut sangat
membantu bagi para masyarakat
yang terdampak dari adanya
pandemi Covid-19 ini.
Pemerintah telah membuat
berbagai program bantuan berupa:
Pertama, Pemberian PKH
(Program Keluarga Harapan)
kepada 10 juta keluarga penerima
dengan total anggaran sebanyak
Rp. 37,4 Triliun. Program ini
dilandaskan pada Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Di masa pandemi ini, Pemerintah
menambah jumlah peserta
Program Keluarga Harapan, yang
tadinya 9,2 juta Keluarga
Penerima Manfaat (KPM)
menjadi 10 juta KPM.
Penambahan ini didasari pada
Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial dan pemutakhiran data
KPM yang dilakukan
Pemerintahan Daerah. Kedua,
Pemberian Kartu Sembako untuk
20 juta penerima dimana setiap
orang menerima bantuan tersebut
sebesar Rp. 200.000 per bulan.
Program ini dulunya disebut
Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) yang sudah dilaksanakan
sejak 2017. Program ini didasari
pada Peraturan Presiden Nomor
63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara
Non Tunai. Akan tetapi, mulai
Februari 2020, program tersebut
berganti nama menjadi Kartu
Sembako Murah. Di masa
pandemi Covid-19 ini, pemerintah
akan menaikkan jumlah saldo
yang awalnya Rp 150 ribu per
5. 5
bulan menjadi Rp 200 ribu per
bulan. Nilai saldo ini akan
bertambah, yang berlaku mulai
April sampai September 2020.
Ketiga, kartu prakerja di
publikasikan kepada 5,6 juta
orang dengan memberikan
insentif sebesar Rp. 600.000
selama 4 bulan. Pogram ini
didasari pada Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Kerja
Melalui Program Kartu Prakerja,
pemerintah memberikan pelatihan
kerja seta intensif bagi mereka
pekerja yang terdampak pandemi
Covid-19. Keempat, pemberian
potongan harga tarif listrik untuk
900 VA dan pembebasan tarif
listrik 450 VA. Kontribusi ini
ditetapkan oleh Perpu 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Covid-19.
Listrik bebas ini berlangsung
selama tiga bulan, terhitung mulai
dari sejak April sampai Juni 2020.
Keringanan biaya penggunaan di
masa pandemi Covid-19 tidak
hanya berlaku bagi para pengguna
450 VA, tetapi Pemerintah
melalui Perpu 1 Tahun 2020 juga
memberikan keringanan berupa
potongan tarif sebesar 50% bagi
pengguna listrik untuk 900 VA.
Kelima, bantuan sembako
untuk wilayah DKI Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi, serta bantuan sosial
langsung tunai untuk masyarakat
di luar Jabodetabek dimana
jumlah bantuan tersebut sama,
sebesar Rp. 600.000 yang akan
diberikan selama 3 bulan dan
akan diperpanjang. Pemerintah
belum berupaya sepenuhnya
mencukupi amanah Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial dan
Keputusan Menteri Sosial Nomor
54/HUK/2020 tentang
Pelaksanaan Bantuan Sosial
Sembako dan Bantuan Sosial
Tunai Dalam Penanganan
Dampak Covid-19. Meskipun
demikian, upaya pemerintah
dalam menerapkan program
bansos tunai tersebut sejatinya
merupakan bentuk realisasi
tanggung jawab pemerintah atas
implementasi Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1.
Keenam, pendistribusian dana
desa untuk bantuan sosial di desa
selama tiga bulan sebesar
Rp.600.000 per bulannya untuk
10 juta keluarga penerima, dan
bantuan lainnya. Pemerintah
memberkati pemanfaatan dana
desa sebagai sumber bantuan
langsung tunai.
Pemerintah membentuk
berbagai program bantuan selama
pandemi Covid-19 mempunyai
tujuan yang ingin diraih. Untuk
mencapai tujuan dari program
bantuan sosial tersebut dalam
membantu masyarakat yang
rentan terdampak pandemi Covid-
19 dapat diukur melalui
efektivitas pemberian bantuan
sosial tersebut. Penaksiran dapat
dilakukan dengan cara
6. 6
membandingkan antara rencana
yang sudah ditetapkan dengan
hasil nyata yang telah
diwujudkan. Aktivitas yang
dilakukan harus tepat karena
tujuan tidak akan tercapai atau
dengan kata lain bantuan tidak
efektif jika aktivitas tersebut tidak
tepat.
Efektivitas merupakan
suatu keadaan yang menunjukkan
tingkat keberhailan atau
pencapaian suatu tujuan yang
diukur dengan kualitas, kuantitas,
dan waktu, sesuai dengan yang
telah direncanakan sebelumnya.
Menurut Effendy (2003) bahwa
efektivitas adalah komunikasi
yang prosesnya mencapai tujuan
yang direncanakan sesuai dengan
biaya yang dianggarkan, waktu
yang ditetapkan dan jumlah
personil yang ditentukan. Artinya,
apabila suatu kegiatan dapat
diselesaikan sesuai dengan
perencanaan baik dalam segi
waktu, biaya, maupun
tingkatannya, maka dapat
dikatakan efektif. Efektivitas
dapat diartikan sebagai suatu tolak
ukur yang mana dapat
menggambarkan sejauh apa target
dapat dicapai. Kemampuan suatu
program dapat diamati dari
berbagai indikator yang berupa
ketepatan penentuan pilihan,
waktu, tujuan dan sasaran. Oleh
karena itu, pengukuran efektivitas
perlu dilakukan karena nantinya
akan terlihat seberapa efektif
bantuan sosial tersebut dalam
memberikan kontribusi terhadap
kehidupan masyarakat selama
pandemi Covid-19 ini masih ada.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dari
pembahasan penelitian, maka
dapat disimpulkan bahwa
program bantuan sosial yang
dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk masyarakat Indonesia
dalam rangka menanggulangi
pandemi Covid-19 antara lain
Program Keluarga Harapan
(PKH), pemberian kartu sembako,
penerbitan kartu prakerja,
pemberian diskon tarif listrik,
bantuan khusus bantuan sembako,
dan pengalokasian dana desa.
Adapun jumlah dari
penerima bantuan sosial kurang
lebih sebesar 45,6 juta penerima.
Namun, tidak bisa dipungkiri
bahwa suatu pemerintah dalam
melakukan suatu programnya
terutama dalam masalah
pemberian bantuan sosial yang
langsung ditujukan untuk
masyarakat yang membutuhkan
pasti terdapat kekurangan.
Apalagi, ketika dalam masa
pandemi Covid-19, dimana
tentunya semua masyarakat tanpa
terkecuali merasa terdampak dan
jika salah satu dari masyarakat
yang tidak mendapatkan dari
salah satu program bantuan sosial
bisa menimbulkan kecemburuan
sosial.
Saran yang dapat
diberikan adalah perlunya suatu
inisiatif tersendiri dari perangkat
7. 7
desa agar program bantuan sosial
bisa jauh lebih baik untuk ke
depannya. Maka perlu suatu
adanya efektivitas pemberian
bantuan dalam suatu program
dimana bisa dinilai dengan
seberapa jauh peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan
diberlakukannya kebijakan
program bantuan tersebut.
5. DAFTAR PUSTAKA
Definisi Covid-19
http://www.padk.k
emkes.go.id/article
/read/2020/04/23/2
1/hindari-lansia-
dari-covid-19.html
Pengertian efektivitas
https://www.maxm
anroe.com/vid/man
ajemen/pengertian-
efektivitas.html
Pengertian Penelitian Deskriptif
Kualitatif |
Linguistik Id
https://www.lingui
stikid.com/2016/09
/pengertian-
penelitian-
deskriptif-
kualitatif.html
Wulandari. 2017. Metode
Penelitian
Deskriptif
Pendekatan
Kualitatif.
http://repository.un
pas.ac.id/28011/4/
BAB%20III.pdf
(diakses tanggal 2
Juli 2021)
Oktavia. 2020. Efektivitas
Pelaksanaan
Bantuan Sosial.
file:///C:/Users/Lap
top/AppData/Local
/Temp/43501-
120682-1-PB-2.pdf
(diakses tanggal 2
Juli 2021)
Pramanik, MD. 2020. Dampak
Bantuan Paket
Sembako dan
Bantuan Tunai.
file:///C:/Users/Lap
top/AppData/Local
/Temp/209-
Article%20Text-
513-1-10-
20200709-1.pdf
(diakses tanggal 2
Juli 2021)
Maun, CEF. 2020. Evektivitas
Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa.
file:///C:/Users/Lap
top/AppData/Local
/Temp/30702-
63865-1-SM-1.pdf
(diakses tanggal 2
Juli 2021)
Rahmansyah, W. 2020. Pemetaan
Permasalahan
Penyaluran
Bantuan Sosial.
file:///C:/Users/Lap
top/AppData/Local
/Temp/995-
Article%20Text-
3442-1-10-
20200929.pdf