Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015
Maret 2020, bangsa Indonesia diuji dengan kedatangan ‘tamu’ bernama Covid-19 alias virus Corona. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, tersebut nyaris menyasar seluruh sektor kehidupan. Kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Tiga bulan berlalu, seluruh elemen bangsa ini terus berjuang melewati fase pandemi ini. Pemerintah pusat, daerah, bahu-membahu saling bersinergi membuat kebijakan. Dimulai dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga sekarang dengan mulai diimplementasikannya ’Adaptasi Kebiasaan Baru’.
Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya untuk menegakan kembali sendi-sendi perekonomian yang notabene terdampak Covid-19. Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah amat merasakan dampak dari virus ini.
Corona memang belum pergi dari Bumi Nusantara. Tapi, semangat untuk terus bekerja, berkarya, harus terus hidup. Untuk itulah, di edisi Juli 2020, BRAFOPMK mengangkat topik ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Tantangan Baru’ sebagai ikhtiar untuk membangun narasi optimisme.
Menjiwai Pancasila
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Tak dapat dipungkiri, selama 76 tahun berlalu sejak Indonesia merdeka tahun 1945, ketika pertama kalinya Hari Lahir Pancasila dirumuskan, belum seluruhnya warga negara Indonesia memahami bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa. Pancasila masih sebatas ucapan bibir, belum sepenuhnya dijiwai dan diamalkan untuk kemajuan bangsa.
Padahal, seperti yang diucapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa Pancasila merupakan titik temu terhadap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras dan kepercayaan.
Sebagai ideologi, Pancasila menjadi simbol keberagaman sebagaimana hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Pancasila telah menjadi konsensus nasional, dari semua golongan masyarakat di Indonesia.
Karenanya, implementasi dari seluruh nilai Pancasila harus dilakukan dengan tindakan nyata oleh masyarakat, terlebih di tengah bencana pandemi Covid-19 yang saat ini masih kita hadapi.
Sejatinya di tengah situasi sulit ini, momentum Hari Lahir Pancasila bisa menjadi pemantik semangat persatuan bangsa. Mewujudkan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak melalui sikap toleransi, serta gotong royong menuju Indonesia Maju.
Dua tahun lamanya, bangsa ini memikul beban berat di tengah pandemi Covid-19. Segala sektor terpuruk. Namun kita tidak boleh tinggal diam, dan hanya pasrah. Pendidikan harus kembali bangkit, kesehatan harus pulih, dan ekonomi kembali berdaya.
Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk bangkit dan melawan kondisi ketidakpastian ini harus kita dukung. Sebab keberlangsungan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga butuh peran optimal dari seluruh masyarakat Indonesia.
Terbaru, pemerintah meluncurkan Program Vaksinasi Gotong Royong yang dimulai 17 Mei 2021. Mengutip Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, vaksinasi gotong royong diwujudkan dengan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Maka, implementasinya para penerima program vaksinasi gotong royong tidak akan dipungut bayaran atau gratis. Biaya untuk membeli vaksin dari program vaksinasi gotong royong ditanggungkan kepada perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja.
Bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila ini, Majalah BRAFOPMK akan mengulas mengenai Program Vaksinasi Gotong Royong. Mulai dari kebijakan, hingga mekanismenya. Selamat membaca.(*)
Lebaran Tanpa Mudik, Tak Berarti Memutus Silaturahmi
Menjadi tradisi di Indonesia, mudik diartikan dengan tradisi pulang kampung menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua.
Sayang, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.
Keputusan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Larangan mudik lebaran ditetapkan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada momentum beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.
Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra, karena banyak pihak yang merasa kecewa tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran. Di sisi lain tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini, larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19.
Namun, meski tak bisa tatap muka secara langsung di lebaran tahun ini seluruh masyarakat hingga pejabat negara, masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman.
Peniadaan mudik tidak menghalangi masyarakat untuk bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan. Tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri.
Berkenaan dengan momentum hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, Majalah Brafo PMK edisi Mei 2021 ini akan membahas mengenai kebijakan larangan mudik lebaran hingga pemanfaatan teknologi untuk menyambung silaturahmi. Selamat membaca.
Upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul tak boleh padam. Pandemi bukanlah halangan bagi untuk terus berikhtiar mewujudkan generasi SDM yang unggul dan inovatif.
Kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan ini justru menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan.
Salah satu tantangan terbesar adalah stunting alias gagal pertumbuhan pada anak. Ya stunting menjadi momok dalam kaitannya dengan akselerasi pembangunan SDM.
Berdasar data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Sementara untuk jumlah kasus stunting tertinggi berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni 30,1%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional sekitar 27%.
Kondisi yang tentunya patut dicermati. Itu pula yang kemudian melatari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Terutama menyambangi daerah-daerah yang memang secara statistik memiliki angka stunting cukup tinggi.
Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Artinya sejak dari sekarang ada waktu sekitar empat tahun untuk mewujudkannya. Sulitkah? tentu tidak ketika semua saling bahu-membahu menekan angka stunting.
Seperti yang disampaikan Menko PMK, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral. Bukan hanya pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk para tokoh masyarakat dan kepala adat.
Pasalnya, hanya dengan sinergi lintas sektoral negara akan mampu menangani persoalan stunting, terutama untuk mencapai target pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sebagaimana target dan fokus pemerintah lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024.
Sinergi menjadi kunci bagaimana menekan angka stunting. Tidak mengandalkan pemerintah semata, tapi bagaimana mengkapitalisasi semua potensi yang ada di luar eksekutif untuk mendorong pembangunan manusia yang berkualitas.
Untuk itulah, di edisi penghujung akhir tahun 2020 ini, Brafo PMK mengulas bagaimana perspektif persoalan stunting dari berbagai sektor. Selamat membaca. (*)
BRAFOPMK - Pemerintah terus berikhtiar dalam mengentaskan Covid-19 di Bumi Pertiwi. Salah satu program pemerintah yang paling dirasa sangat efisien dalam menghalau penyebaran virus mematikan tersebut dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM pertama kali diterapkan di tujuh provinsi di Jawa-Bali pada 11-25 Januari lalu. Kemudian dilanjutkan PPKM babak kedua yang berlangsung 26 Januari-8 Februari.
Dirasa cukup manjur, selanjutnya pemerintah mengganti kebijakan dengan nama baru, yakni PPKM Mikro yang berlaku 9-22 Februari. Pemerintah lantas kembali menerapkan kebijakan tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021. PPKM terus berjalan, pemerintah juga berupaya keras untuk melakukan Vaksinasi Covid-19 secara berkala. Hingga kini, kedua program tersebut (PPKM dan Vaksinasi) berjalan beriringan, hasilnya cukup mujarab.
Terbukti, dari statistik yang ada, angka kasus Covid-19 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat, berharap Covid-19 bisa benar-benar tertangani hingga tuntas. Sebab itu, Brafo PMK edisi Maret 2021 ini menyoroti program PPKM dan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Maret 2020, bangsa Indonesia diuji dengan kedatangan ‘tamu’ bernama Covid-19 alias virus Corona. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, tersebut nyaris menyasar seluruh sektor kehidupan. Kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Tiga bulan berlalu, seluruh elemen bangsa ini terus berjuang melewati fase pandemi ini. Pemerintah pusat, daerah, bahu-membahu saling bersinergi membuat kebijakan. Dimulai dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga sekarang dengan mulai diimplementasikannya ’Adaptasi Kebiasaan Baru’.
Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya untuk menegakan kembali sendi-sendi perekonomian yang notabene terdampak Covid-19. Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah amat merasakan dampak dari virus ini.
Corona memang belum pergi dari Bumi Nusantara. Tapi, semangat untuk terus bekerja, berkarya, harus terus hidup. Untuk itulah, di edisi Juli 2020, BRAFOPMK mengangkat topik ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Tantangan Baru’ sebagai ikhtiar untuk membangun narasi optimisme.
Menjiwai Pancasila
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Tak dapat dipungkiri, selama 76 tahun berlalu sejak Indonesia merdeka tahun 1945, ketika pertama kalinya Hari Lahir Pancasila dirumuskan, belum seluruhnya warga negara Indonesia memahami bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa. Pancasila masih sebatas ucapan bibir, belum sepenuhnya dijiwai dan diamalkan untuk kemajuan bangsa.
Padahal, seperti yang diucapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa Pancasila merupakan titik temu terhadap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras dan kepercayaan.
Sebagai ideologi, Pancasila menjadi simbol keberagaman sebagaimana hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Pancasila telah menjadi konsensus nasional, dari semua golongan masyarakat di Indonesia.
Karenanya, implementasi dari seluruh nilai Pancasila harus dilakukan dengan tindakan nyata oleh masyarakat, terlebih di tengah bencana pandemi Covid-19 yang saat ini masih kita hadapi.
Sejatinya di tengah situasi sulit ini, momentum Hari Lahir Pancasila bisa menjadi pemantik semangat persatuan bangsa. Mewujudkan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak melalui sikap toleransi, serta gotong royong menuju Indonesia Maju.
Dua tahun lamanya, bangsa ini memikul beban berat di tengah pandemi Covid-19. Segala sektor terpuruk. Namun kita tidak boleh tinggal diam, dan hanya pasrah. Pendidikan harus kembali bangkit, kesehatan harus pulih, dan ekonomi kembali berdaya.
Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk bangkit dan melawan kondisi ketidakpastian ini harus kita dukung. Sebab keberlangsungan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga butuh peran optimal dari seluruh masyarakat Indonesia.
Terbaru, pemerintah meluncurkan Program Vaksinasi Gotong Royong yang dimulai 17 Mei 2021. Mengutip Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, vaksinasi gotong royong diwujudkan dengan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Maka, implementasinya para penerima program vaksinasi gotong royong tidak akan dipungut bayaran atau gratis. Biaya untuk membeli vaksin dari program vaksinasi gotong royong ditanggungkan kepada perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja.
Bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila ini, Majalah BRAFOPMK akan mengulas mengenai Program Vaksinasi Gotong Royong. Mulai dari kebijakan, hingga mekanismenya. Selamat membaca.(*)
Lebaran Tanpa Mudik, Tak Berarti Memutus Silaturahmi
Menjadi tradisi di Indonesia, mudik diartikan dengan tradisi pulang kampung menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua.
Sayang, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.
Keputusan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Larangan mudik lebaran ditetapkan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada momentum beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.
Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra, karena banyak pihak yang merasa kecewa tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran. Di sisi lain tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini, larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19.
Namun, meski tak bisa tatap muka secara langsung di lebaran tahun ini seluruh masyarakat hingga pejabat negara, masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman.
Peniadaan mudik tidak menghalangi masyarakat untuk bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan. Tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri.
Berkenaan dengan momentum hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, Majalah Brafo PMK edisi Mei 2021 ini akan membahas mengenai kebijakan larangan mudik lebaran hingga pemanfaatan teknologi untuk menyambung silaturahmi. Selamat membaca.
Upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul tak boleh padam. Pandemi bukanlah halangan bagi untuk terus berikhtiar mewujudkan generasi SDM yang unggul dan inovatif.
Kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan ini justru menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan.
Salah satu tantangan terbesar adalah stunting alias gagal pertumbuhan pada anak. Ya stunting menjadi momok dalam kaitannya dengan akselerasi pembangunan SDM.
Berdasar data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Sementara untuk jumlah kasus stunting tertinggi berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni 30,1%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional sekitar 27%.
Kondisi yang tentunya patut dicermati. Itu pula yang kemudian melatari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Terutama menyambangi daerah-daerah yang memang secara statistik memiliki angka stunting cukup tinggi.
Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Artinya sejak dari sekarang ada waktu sekitar empat tahun untuk mewujudkannya. Sulitkah? tentu tidak ketika semua saling bahu-membahu menekan angka stunting.
Seperti yang disampaikan Menko PMK, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral. Bukan hanya pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk para tokoh masyarakat dan kepala adat.
Pasalnya, hanya dengan sinergi lintas sektoral negara akan mampu menangani persoalan stunting, terutama untuk mencapai target pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sebagaimana target dan fokus pemerintah lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024.
Sinergi menjadi kunci bagaimana menekan angka stunting. Tidak mengandalkan pemerintah semata, tapi bagaimana mengkapitalisasi semua potensi yang ada di luar eksekutif untuk mendorong pembangunan manusia yang berkualitas.
Untuk itulah, di edisi penghujung akhir tahun 2020 ini, Brafo PMK mengulas bagaimana perspektif persoalan stunting dari berbagai sektor. Selamat membaca. (*)
BRAFOPMK - Pemerintah terus berikhtiar dalam mengentaskan Covid-19 di Bumi Pertiwi. Salah satu program pemerintah yang paling dirasa sangat efisien dalam menghalau penyebaran virus mematikan tersebut dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM pertama kali diterapkan di tujuh provinsi di Jawa-Bali pada 11-25 Januari lalu. Kemudian dilanjutkan PPKM babak kedua yang berlangsung 26 Januari-8 Februari.
Dirasa cukup manjur, selanjutnya pemerintah mengganti kebijakan dengan nama baru, yakni PPKM Mikro yang berlaku 9-22 Februari. Pemerintah lantas kembali menerapkan kebijakan tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021. PPKM terus berjalan, pemerintah juga berupaya keras untuk melakukan Vaksinasi Covid-19 secara berkala. Hingga kini, kedua program tersebut (PPKM dan Vaksinasi) berjalan beriringan, hasilnya cukup mujarab.
Terbukti, dari statistik yang ada, angka kasus Covid-19 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat, berharap Covid-19 bisa benar-benar tertangani hingga tuntas. Sebab itu, Brafo PMK edisi Maret 2021 ini menyoroti program PPKM dan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) atas dukungan Ford Foundation menginisiasi program Reversing the Resource Curse (Melawan Kutukan Sumberdaya Alam). Program ini berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif dan pengelolaan penerimaan yang diperoleh dari sumberdaya ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan melalui proses perencanaan dan penganggaran, perbaikan kebijakan publik dan penguatan kelembagaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, serta pengembangan resources center untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Di sisi demand, program ini melakukan penguatan kesadaran hak-hak komunitas di desa-desa sekitar tambang melalui pembentukan community center, uji akses informasi oleh komunitas, audit sosial industri ekstraktif serta monitoring
program penanggulangan kemiskinan dan penggunaan dana desa bagi masyarakat.
Program ini dilakukan di empat daerah piloting, yakni kabupaten kaya sumber daya alam, penghasil migas dan pertambangan. Bekerja sama dengan anggota koalisi PWYP sebagai mitra program, yaitu: MATA di Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Darusalam; FITRA Riau di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau; Bojonegoro Institute di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur; dan SOMASI di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan survei (rata2): Cyrus, Median, Kompas, Poltracking, LSI, Indikator, PolMark, SMRC
Partai kelas atas adalah: PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, & Demokrat
Partai kelas Menegah adalah: PPP, PKS, PAN, Nasdem, Perindo, Hanura
Partai kelas bawah adalah: Garuda, PSI, PBB, & Berkarya
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMkhoiril anwar
apabila 20 juta dari 204 juta muslim Indonesia melaksanakan Wakaf-Uang rata-rata Rp. 100.000 per bulan (atau rata-rata Rp. 3500 per hari), total wakaf yang terkumpulkan dalam satu bulan: Rp. 2 triliun, per tahun Rp. 24 triliun.
1. RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI ANGGOTA TKPK MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jakarta, 2 Juni 2009 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2.
3.
4.
5.
6.
7. KEANGGOTAAN Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan . Catatan: Terdapat penambahan jumlah anggota sebagaimana disebutkan dalam Perpres 13/2009 yang berasal unsur non-pemerintah, yg selanjutnya ditetapkan melalui SK Menko Kesra selaku Ketua TKPK Nasional.
8. KEPALA SEKRETARIAT SEKRETARIS Unit Kerja Perencanaan & Monev Program Unit Kerja Pendataan Unit Kerja Kelembagaan KELOMPOK KERJA I Bantuan & Perlindungan Sosial KELOMPOK KERJA II Pemberdayaan Masyarakat KELOMPOK KERJA III Pemberdayaan Usaha Mikro & Kecil KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA STRUKTUR TKPK NASIONAL Unit Kerja Pendanaan Catatan : Unit Kerja Sekretariat dapat ditambah sesuai kebutuhan
9.
10.
11.
12.
13. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL Sekretariat : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax: (021) 3860565, 3524695 [email_address] www.tkpkri.org
14.
15. KLASTER I KLASTER II KLASTER III Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil TITIK BERAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bantuan dan Perlindungan Sosial Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK Karakteristik: Kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Karakteristik : Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. Karakteristik : Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : Pangan , Pendidikan, K esehatan, S anitasi dan A ir bersih PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : B erpartisipasi, K esempatan K erja dan B erusaha, T anah, SDA & LH , dan P erumahan PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : Kesempatan Berusaha d an Bekerja, d an SDA & LH