Asas asas htn dalam uud 1945 setelah perubahanswirawan
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas HAM dalam UUD 1945 setelah perubahan yang mencakup 4 asas yaitu: 1) Kedaulatan Rakyat, 2) Negara Hukum, 3) Negara Kesatuan, dan 4) Pemisahan Kekuasaan berdasarkan Prinsip Checks and Balances.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Dokumen tersebut menjelaskan sejarah penemuan hukum adat di Indonesia, mulai dari kitab-kitab hukum kuno hingga perintis penemuan dari bangsa asing seperti Van Vollenhoven dan para sarjana Indonesia seperti Soepomo."
Asas asas htn dalam uud 1945 setelah perubahanswirawan
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas HAM dalam UUD 1945 setelah perubahan yang mencakup 4 asas yaitu: 1) Kedaulatan Rakyat, 2) Negara Hukum, 3) Negara Kesatuan, dan 4) Pemisahan Kekuasaan berdasarkan Prinsip Checks and Balances.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Dokumen tersebut menjelaskan sejarah penemuan hukum adat di Indonesia, mulai dari kitab-kitab hukum kuno hingga perintis penemuan dari bangsa asing seperti Van Vollenhoven dan para sarjana Indonesia seperti Soepomo."
Dokumen tersebut membahas tentang pluralisme hukum perkawinan di Indonesia yaitu hukum perkawinan menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dokumen juga menjelaskan kodifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 beserta syarat, larangan, dan tujuan perkawinan menurut undang-undang tersebut.
Hukum adat Indonesia bersifat tradisional, tidak tertulis, dan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan budaya masyarakat. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai lokal dan cara berpikir masyarakat setempat serta berkembang secara dinamis seiring perubahan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi, hak, dan struktur organisasi DPR RI. Fungsi utama DPR meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki hak seperti hak interpelasi, angket, dan imunitas. Struktur organisasi DPR terdiri atas pimpinan, fraksi-fraksi, komisi-komisi, badan-badan seperti Badan Legislasi, dan alat kelengkapan lainnya.
Ilmu Negara mempelajari berbagai aspek tentang Negara secara umum, meliputi asal usul, bentuk, perkembangan, dan jenis-jenis Negara di seluruh dunia. Ilmu ini mengkaji prinsip-prinsip dasar dan pengertian inti mengenai Negara, struktur pemerintahan, serta hubungan antara Negara dengan warga negaranya.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai teori mengenai sifat dan hakekat negara, meliputi definisi, tinjauan secara historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis, negara dikenal dengan berbagai istilah seperti polis, imperium, kerajaan, dan republik. Tinjauan sosiologis melihat negara sebagai organisasi sosial untuk mengintegrasikan masyarakat. Sedangkan tinjauan yuridis memandang negara se
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan obyek kajian hukum tata negara. Menguraikan perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara, serta definisi hukum tata negara menurut para ahli. Dokumen ini juga menjelaskan obyek kajian hukum tata negara yaitu negara dan perangkat pengaturannya, serta hubungannya dengan ilmu lain seperti ilmu negara dan ilmu politik.
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Muhamad Yogi
Dokumen tersebut membahas lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, serta pimpinan masing-masing lembaga beserta dasar hukum pembentukannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia dan negara lain. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, AUPB terdiri atas 7 asas yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan e-government di pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Pemerintah daerah Parepare telah menerapkan sistem pelayanan satu atap dan portal pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan perizinan secara online guna mengurangi biaya, waktu, dan korupsi bagi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pluralisme hukum perkawinan di Indonesia yaitu hukum perkawinan menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dokumen juga menjelaskan kodifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 beserta syarat, larangan, dan tujuan perkawinan menurut undang-undang tersebut.
Hukum adat Indonesia bersifat tradisional, tidak tertulis, dan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan budaya masyarakat. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai lokal dan cara berpikir masyarakat setempat serta berkembang secara dinamis seiring perubahan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi, hak, dan struktur organisasi DPR RI. Fungsi utama DPR meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki hak seperti hak interpelasi, angket, dan imunitas. Struktur organisasi DPR terdiri atas pimpinan, fraksi-fraksi, komisi-komisi, badan-badan seperti Badan Legislasi, dan alat kelengkapan lainnya.
Ilmu Negara mempelajari berbagai aspek tentang Negara secara umum, meliputi asal usul, bentuk, perkembangan, dan jenis-jenis Negara di seluruh dunia. Ilmu ini mengkaji prinsip-prinsip dasar dan pengertian inti mengenai Negara, struktur pemerintahan, serta hubungan antara Negara dengan warga negaranya.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai teori mengenai sifat dan hakekat negara, meliputi definisi, tinjauan secara historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis, negara dikenal dengan berbagai istilah seperti polis, imperium, kerajaan, dan republik. Tinjauan sosiologis melihat negara sebagai organisasi sosial untuk mengintegrasikan masyarakat. Sedangkan tinjauan yuridis memandang negara se
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan obyek kajian hukum tata negara. Menguraikan perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara, serta definisi hukum tata negara menurut para ahli. Dokumen ini juga menjelaskan obyek kajian hukum tata negara yaitu negara dan perangkat pengaturannya, serta hubungannya dengan ilmu lain seperti ilmu negara dan ilmu politik.
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Muhamad Yogi
Dokumen tersebut membahas lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, serta pimpinan masing-masing lembaga beserta dasar hukum pembentukannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia dan negara lain. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, AUPB terdiri atas 7 asas yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan e-government di pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Pemerintah daerah Parepare telah menerapkan sistem pelayanan satu atap dan portal pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan perizinan secara online guna mengurangi biaya, waktu, dan korupsi bagi masyarakat.
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Grace Manurung
Presentasi menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia menurut konstitusi yang berlaku serta bentuk-bentuk penyimpangannya. Sistem ketatanegaraan telah berubah beberapa kali sejalan dengan berlakunya konstitusi baru seperti UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Penyimpangan terjadi karena pemahaman berbeda terhadap konstitusi, kelompok tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, serta ambisi kekuasaan
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Dokumen tersebut merupakan silabus mata kuliah Hukum Internasional yang mencakup berbagai topik seperti pengertian HI, sejarah perkembangan HI, sumber-sumber HI, subyek HI, kedaulatan negara, dan masalah-masalah kontemporer dalam HI. Dokumen juga memberikan daftar referensi buku yang relevan untuk mata kuliah tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kelembagaan negara. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan kelembagaan negara seperti demokrasi, negara hukum, konstitusionalisme, dan pemisahan kekuasaan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai bentuk demokrasi dan unsur-unsur negara hukum serta konsep pemisahan kekuasaan.
Makalah ini membahas tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan kedaulatan negara. Ada dua bentuk negara utama yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan memiliki satu pemerintah pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah, sedangkan negara serikat terdiri dari beberapa negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaan ke pemerintah pusat. Makalah ini juga membedah sistem pemerintahan seperti pres
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman peserta mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan khususnya adalah menjelaskan teori-teori dasar negara, tujuan dan fungsi negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara, susunan, dan sistem pemerintahan. Ada beberapa bentuk negara seperti republik, monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Negara dapat berupa negara kesatuan atau federasi. Terdapat beberapa sistem pemerintahan seperti parlementer, presidensial, quasi, dan referendum.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di berbagai negara dengan menjelaskan pengertian pemerintahan, bentuk pemerintahan klasik, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, serta contoh penerapannya di Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Rakyat Cina. Selanjutnya dibahas sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Iran, India, dan Cina. Dokumen tersebut menjelaskan pengelompokan sistem pemerintahan, profil sistem pemerintahan Indonesia, dan kelebihan serta kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki pembagian urusan tertentu sesuai UUD 1945.
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Hukum Tata Negara membahas tentang organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, hak-hak warga negara, dan asas-asas yang meliputi negara kesatuan, negara hukum, dan demokrasi. Dokumen ini juga menjelaskan proses amendemen UUD 1945 yang telah mengubah paradigma Indonesia menjadi lebih desentralistik, demokratis, dan partisipatif.
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara
Letak Hukum Tata Negara
Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
Empat fungsi utama Negara dan Tipe negara Konsep Negara
Masalah ketatanegaraan yang terdapat Dalam UUD 1945
1. Struktur Ketatanegaraan
(Sl Witma & JJ Wuest)
Struktur Ketatanegaraan
Supra struktur Politik Infra struktur Politik
2. Supra Struktur Politik
• Struktur ketatanegaraan konkret suatu
negara (alat-alat perlengkapan negara
temasuk segala hal yang berhubungan
dengannya).
• Konkretisasi dilihat dari kedudukan, tugas,
kekuasaan dan wewenang, pembentukan,
serta hubungan antar alat perlengkapan
itu satu sama lain.
3. Infra struktur politik
• Struktur politik yang berada di bawah
permukaan (di masyarakat), meliputi :
• Partai politik,
• Golongan kepentingan,
• Golongan penekan,
• Alat komunikasi politik,
• Tokoh politik
4. Instrumen Struktur Ketatanegaraan
(The agents an tools of govermen t) :
• The Constitution
• The Electorate
• The Judiciary
• The Political Parties
• The Legislature
• The Executive
• The Intergovernmental Relationship
5. POLA KETATANEGARAN :
Demokrasi Dan Diktatur
• International comission of jurist dalam
konferensi bangkok (1965), negara yang
menganut azas demokrasi disebut :
Representatives Government
6. POLA LANJUTAN
Representatives Government
• “Is a government deriving its power and
authority from the people, which power
and authority are exercised through
representative freely chosen and
responsible to them”.
7. SYARAT-SYARAT
Representatif Government :
• Adanya proteksi konstitusionil;
• Adanay kekuasaan peradilan yang bebas
dan tidak memihak;
• Adanya pemilihan umum yang bebas;
• Adanya kebebasan untuk menyatakan
pendapat dan berserikat;
• Adanya tugas-tugas oposisi; dan
• Adanya pendidikan civics.
8. Pola Ketatanegaraan
C. F. Strong
• The nature of the state to which the
constitution itself;
• The nature of the constitution itself;
• The nature of the legislatur;
• The nature of the executive;
• The nature of the judiciary.
9. HAKEKAT NEGARA
TEMPAT KONSTITUSI BERLAKU
• Negara kesatuanMempunyai 2 • Negara
ciri-ciri : serikat/FederalMempunyai 3
1. Adanya supremasi Ciri-ciri :
parlemen/lembaga perwakilan 1. Adanya supremasi konstitusi
rakyat tingkat pusat; dan penyebab federasi itu
2. Tidak adanya badan-badan terwujud;
bawahan yang mempunyai 2. Adanya pembagian kekuasaan
kedaulatan (the absence of antara negara federal dengan
subsidiary soverign bodies) negara-negara bagian; dan
3. Adanya suatu lembaga yang
diberi wewenag untuk
menyelesaikan perselisihan
antara pemerintah federal dan
pemerintah negara-negara
bagian.
10. 2 CARA / MODEL PEMBAGIAN
KEKUASAAN DI NEGARA FEDERASI
• Model AS, konstitusi negara federal
menetapkan secara limitatif kekuasaan-
kekuasaan negara federal, sisa
kekuasaan di pemerintah negara bagian
• Model Australia, konstitusi negara federal,
menetapkan secara limitatif kekuasaan-
kekuasaan negara bagian, sisa
kekuasaan (the reserve powers) Untuk
pemerintah negara bagian
11. HAKEKAT KONSTITUSI ITU SENDIRI
• Written constitution and Unwritten
constitution
• Documentary constitution and
Nondocumentary constituion.
12. HAKEKAT KEKUASAAN LEGISLATIF
• Sistem kamar :
• Negara yang menganut sistem satu
kamar.
• Negara yang menganut sistem dua
kamar.
• Sistem pemilu,
• Susunan keanggotaan,
• Pengisian Badan Legislatif.
13. HAKEKAT KEKUASAAN EKSEKUTIF
• Adanya pertanggungjawaban Badan
Eksekutif Kepala Badan
legislatif/Parlemen.
• Badan eksekutif mendapat pengawasan
dalam bentuk lain, seperti pemilihan
secara periodik.
14. KATEGORI SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA-NEGARA
• Sistem pemerintahan parlementer (The
parliementary Executive system)
• Sistem Pemerintahan Presidensiil (The
Non- parliementary system of The fixed
Exekutive system)
• Sistem pemerintahan campuran.
15. HAKEKAT KEKUASAAN PERADILAN
• Common law states, in which the
executive, being subject to the operation
of the rule of law;dan
• Prerogatives states, in which the executive
is protected by a special system of
administrative law.
16. POLA KETATANEGARAAN
(Maurice Duverger)
• Negara berdasarkan sistem pemilihan
pejabat negara.
• Negara berdasarkan sistem pemerintahan
masing-masing.
• Negara berdasarkan sistem kepartaian.
• Negara berdasarkan pada kekuasaan
para pejabat negara (pangreh).
• Negara berdasarkan pola negara.
17. Negara Berdasarkan Sistem
Pemilihan Pejabat Negara
• Sistem pemilihan bebas,
• Sistem pemilihan terpimpin,
• Sistem pemilihan secara plebisit,
• Tanpa pemilihan.
18. Negara Berdasarkan Sistem
Pemerintahan
• Negara dengan sistem pemerintahan
parlementer,
• Negara dengan sistem pemerintahan
presidensiil,
• Negara dengan sistem pemerintahan
campuran,
• Negara dengan sistem pemerintahan
badan perwakilan,
19. Negara Berdasarkan Sistem
Kepartaian
• Negara dengan sistem satu partai (one
party system)
• Negara dengan sistem dua partai (two
party system)
• Negara dengan sistem banyak partai
(Multi party system)
20. Negara Berdasarkan Pada Kekuasaan
Pejabat Negara (Pangreh)
• Negara dengan sistem pemerintahan bebas
(para pejabat negara dipilih dalam pemilihan
umum yang bebas).
• Negara dengan sistem pemerintahan setengah
bebas (para pejabat negara tidak dipilih dalam
suatu pemilihan).
• Negara dengan sistem pemerintahan totaliter
atau kolektif (para pejabat negara mempunyai
kekuasaan yang tak terbatas terhadap
warganegaranya).
21. Negara Berdasarkan Pola Negara
• Pola dasar negara Inggris
• Pola dasar negara Amerika Serikat
• Pola dasar negara Uni sovyet
• Pola dasar negara Swiss
